Jakarta - Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyambut baik usulan pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski demikian Pemprov berharap para PNS yang pensiun dini mendapat insentif yang sesuai.
"Saya pikir bagus saja yang penting ada perlakuan yang berbeda, khusus kepada PNS yang pensiun dini," kata Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Fadjar Pandjaitan di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (6/7/2011).
Perlakuan khusus yang dimaksud Fadjar itu adalah pemberian insentif kepada PNS yang melakukan pensiun dini. Insentif yang diberikan itu misalnya pemberian gaji selama sekian tahun di awal pensiun.
"Kalau pensiun dini tapi enggak dikasih insentif atau perlakuan khusus ya enggak ada yang mau," katanya.
Sementara itu dalam RAPBD Perubahan Pemprov DKI Jakarta 2011 menyebutkan bahwa belanja daerah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebesar 10,83 persen dibanding APBD 2011.
"Belanja daerah sebesar Rp 30,9 triliun meningkat 10,83 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp 27,88 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 861,23 miliar, meningkat 36,29 persen dari penetapan APBD 2011 sebesar Rp 631,93 miliar," kata Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan, Bappeda, DKI Jakarta, Yurianto di tempat yang sama.
Meski demikian, gaji pegawai ternyata bukan beban terberat dari RAPBD Perubahan DKI Jakarta 2011. Beban terberat dalam RAPBD DKI Jakarta 2011 ada di sektor pendidikan.
"Karena ada suatu kewajiban 20 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan. Kalau misalnya APBD kita Rp 10 triliun, 20 persennya kan masih ideal. Tapi kalau misalnya APBD kita Rp 30 triliun, 20 persennya kan cukup besar, padahal sektor-sektor lain masih membutuhkan," kata Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) DKI, Sukri Bei, juga di tempat yang sama. (adi/asy)
Sumber: http://www.detiknews.com
