Jakarta – Penambahan cabang olah raga Dansa pada PON XVIII Riau 2012 ramai-ramai ditolak oleh berbagai kalangan karena dinilai bertentangan dengan budaya Melayu Riau. Apalagi Provinsi Riau akan bertindak sebagai tuan rumah.
“Kita menentang kebijakan KONI dan Kemenpora yang tetap mengikutsertakan Cabor Dansa di PON Riau, karena sangat betentangan dengan marwah dan budaya melayu Riau yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam,” kata anggota DPR RI asal Riau, Ir Lukman Edi kepada wartawan, Kamis (29/3).
Ketua Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ) ini menilai cabor dansa cenderung mempertontonkan aurat. Ia juga yakin semua lapisan masyarakat di Riau akan menentangnya. Dengan alasan itu KONI dan Kemenpora diminta mempertimbangkan kembali diikutsertakannya Cabor dansa tersebut. Jika tidak, dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Jika dipertandingan siap-siap saja, bisa saja didemo dan diboikot. Jauh hari sudah diperingatkan,“ kata mantan Sekjen DPP PKB itu.
Wan Abubakar, mantan Wagub Riau yang kini duduk di Komisi IV DPR RI bersama anggota DPR RI asal Riau lainnya juga menolak dipertandingan Cabor dansa di tanah lancang kuning.
“Kalau ini (dansa-red) dipertandingkan di PON kita sepakat ditolak, karena bertolak belakang dan bertentangan dengan marwah Riau. Kita dukung untuk ditolak, “ kata anggota komisi IV DPR RI itu.
Hal serupa juga ditegaskan anggota DPD RI asal pemilihan Riau, Abdul Ghafar Usman. Ia menilai selain terkendala anggaran, penambahan cabor tersebut secara sepihak dan mendadak akan mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan serta kurang sesuai dengan budaya melayu yang agamis.
“Jika dipaksanakan akan mengurangi kewibawaan Riau,“ katanya. DPD RI khususnya dari Riau kata Ghafar, akan memanggil pihak KONI dan Kemenpora sebagai bentuk respon untuk menolak Cabor tersebut dengan argumen yang rasional.
Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar mengatakan, ada dua pertimbangan menolak kehadiran penambahan tiga Cabor di PON Riau. Pertama, penyelenggaraan PON tinggal beberapa bulan lagi, sehingga menyulitkan dan membebani PB PON.
“Kedua, khusus untuk Cabor dansa, jelas tidak sesuai dengan kebudayan melayu yang menajadi kebudayaan dominan di Riau yang identik dengan Islam,” tegas Al Azhar yang mengaku heran dengan pemerintah pusat seolah memaksakan kehendak.
Sebelumnya, Rabu (28/3), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Alfian Mallarangeng memastikan ada penambahan tiga Cabor di PON, yakni hoki, drumband dan dansa.
Namun ketiga Cabor itu diselenggarakan dengan sejumlah syarat. Di antaranya, diikuti minimal oleh lima peserta atau provinsi yang telah lolos pada tahap kualifikasi Oktober 2011 lalu, tanpa bisa tergantikan oleh provinsi lain yang tidak lolos kualifikasi. Provinsi juga diberi batas waktu pendaftaran selama sepekan terhitung 29 Maret sampai 4 April pukul 00.00 WIB.
Sumber: http://www.jpnn.com
Foto: http://halloriau.com
