Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan isi laporan Tim Pemantau Terpadu Badan Pelaksana Penguasa Darurat Militer Daerah, menemukan adanya beberapa tindak pidana korupsi di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) selama diberlakukannya keadaan darurat militer tahap pertama dan kedua. Hal ini dijelaskan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki pada wartawan sesudah pelantikan Sekjen KPK Sugiri Syarif, Senin (23/8) dikantor KPK.
"Secara makro mencapai Rp 2,7 triliun kurang lebih melibatkan 68 proyek, dan hampir melibatkan seluruh instansi di sana, dari kabupaten hingga departemen," kata Taufiqurrahman.
Taufiqurrahman mengaku, berjalan sendiri untuk menemukan data-data tentang dugaan korupsi di NAD. "Seluruhnya hasil kajian kami terhadap indikasi terjadinya tindak pidana korupsi pada serangkaian proyek di Aceh sudah kami teruskan kepada presiden. Dan secara parsial sudah diberikan kepada departemen terkait," kata dia. "Kami menunggu respon mereka," ujarnya.
Dalam surat yang dikirimkan KPK kepada presiden, ia meminta presiden memerintahkan kepada aparatur pengawasan internal untuk melakukan klarifikasi adanya tindak pidana korupsi dan menyarankan melibatkan polisi dan jaksa setempat dalam menangani adanya dugaan tindak pidana korupsi. "Kami minta pada masing-masing departemen agar melaporkan pada BPK," katanya.
Menurut Taufiqurrahman, baru dari kepolisian pihaknya menerima penjelasan tentang adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian peralatan dari hasil pemeriksaan BPK. "Di militer ada dua, dan sudah diteruskan pada panglima TNI dan Kapolri, panglima TNI sedang mempelajarainya," katanya.
Proyek-proyek yang diduga telah dikorupsi adalah proyek penanggulangan bencana sosial sebanyak 2.000 rumah korban konflik di Aceh Timur senilai Rp 20 miliar, dan juga di Meulaboh, Aceh Barat sebanyak Rp 1,2 miliar. Selain itu, pengadaan 100 ekor itik dan 15 ribu lebih ekor ayam untuk masyarakat miskin senilai Rp 1,995 miliar. (sutarto)
Sumber: Tempointeraktif Selasa, 24 Agustus 2004
