Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tasikmalaya berharap pemerintah segera mengatasi krisis guru pegawai negeri sipil (PNS). Salah satu caranya dengan mengangkat tenaga pendidik honorer menjadi abdi negara.
Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Juhana mengatakan, mengangkat guru honorer menjadi CPNS adalah cara cepat mengatasi kekurangan guru PNS. Terlebih, honorer jumlahnnya banyak. Mereka berpengalaman, bahkan para guru honorer menyebar di SD, SMP, dan SMA/SMK se-Kabupaten Tasikmalaya.
Pemkab, sarannya, harus berani memberikan penghargaan atau insentif kepada guru sukwan dan honorer sebagai apresiasi. Karena jika tidak ada sukwan dan honorer pendidikan di kabupaten dengan guru PNS yang seperti ini jelas tidak akan maksimal.
”Salah satu caranya harus bisa mensejahterakan sukwan dan honorer dengan kemampuan pemkab sehingga mereka merasa dihargai dan memicu motivasi dalam memberikan tenagannya, sambil menunggu pengangkatan CPNS,” ujarnya kemarin (21/7) kepada Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).
Menurutnya, saat ini peran guru PNS dan honorer atau sukwan sama saja. Mulai dari cara mereka mengajar sampai memberikan motivasi terhadap peserta didik. Sehingga walaupun Kabupaten Tasikmalaya mengalami krisis atau kekurangan guru PNS, roda pendidikan tidak berhenti.
”Saat ini bukan saatnya bicara kualitas guru dulu, tapi kuantitas yang paling penting untuk menutupi kekurangan guru PNS,” katanya.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Tasikmalaya Nasihin mengatakan jumlah guru honorer untuk tenaga pendidikan saat ini mencapai 1.500. Mereka tersebar di seluruh sekolah. ”Memang masih cukup banyak guru honorer K2 untuk tenaga pendidikan khususnya guru yang belum diangkat. Jadi jika semuanya diangkat sedikit bisa menutupi kekurangan guru PNS saat ini,” bebernya.
Menurutnya, yang mengkhawatirkan saat ini memang kekurangan guru PNS SD dan SMP di daerah pinggiran. ”Sementara untuk guru PNS di sekolah negeri dan berada di perkotaan masih cukup banyak,” terangnya.
Namun, selama ini kekurangan guru PNS, masih tertutupi oleh honorer. Mengingat tidak ada perbedaan sama sekali cara mengajar PNS dan honorer atau sukwan. ”Jadi saat ini tidak disebut darurat karena masih tertutupi oleh guru honorer, kecuali jika tidak ada honorer baru bisa disebutkan darurat,” ungkapnya.
Sebelumnya, di Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini masih ada sekolah yang hanya memiliki satu guru pegawai negeri sipil (PNS). Itu akibat banyaknya guru PNS yang pensiun. Untuk itu, terbukanya lagi keran perekrutan CPNS daerah bisa menambal kekurangan tenaga pendidik di timur Jawa Barat ini.
Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Kartiwa MMPd mengatakan saat ini khususnya di SD kekurangan guru PNS. Bahkan satu sekolah ada yang satu guru PNS, itu juga hanya kepala sekolah. “Ya memang kenyataannya seperti itu dan paling banyak sekolah yang terpencil mengalami krisis guru PNS,” ujarnya.
Sumber: http://www.jawapos.com
