Setelah moratorium 1 Januari 2015 lalu, pemerintah akhirnya membuka kembali seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sepanjang September, pemerintah membuka 17.928 lowongan CPNS. Sementara pada Agustus, ada 19.210 lowongan CPNS yang dibuka pemerintah.
Bagi pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio, kebijakan pemerintah tersebut mengherankan. Sebab menurutnya saat ini masih banyak tenaga-tenaga honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
"Pemerintah seharusnya lebih mengedepankan para tenaga honorer tersebut," kata Agus kepada Tirto, Rabu (7/9/2017).
Saat ini, kata Agus, jumlah PNS di Indonesia masih cukup besar. Di saat yang sama, kinerja mereka belum sepenuhnya memuaskan publik. Dalam hal pengurusan izin misalnya, pelayanan berbelit dan menyusahkan. "Seperti sekarang saja, izin masih bertele-tele. Ada beberapa daerah kemajuan, tetapi sebagian besar belum," kata Agus.
Agus menerangkan, perbaikan di sejumlah daerah, kementerian, maupun lembaga memang sudah terjadi di beberapa sektor. Namun, pelayanan baik tersebut terkadang langsung hilang begitu pemimpin instansi diganti. Hal ini karena perbaikan di lingkungan kementerian lembaga masih terikat figur pemimpin bukan sistem aturan. "Jadi tergantung kepala KL (Kementerian/Lembaga)-nya." jelasnya.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ridwan menyadari pelayanan PNS di birokrasi belum sepenuhnya memuaskan. Namun menurutnya BKN tengah mendorong agar tenaga administrasi meningkatkan kemampuan untuk menduduki jabatan strategis.
"Jadi dengan caranya sendiri mencari kualifikasi sendiri," kata Ridwan.
Peningkatan kualifikasi dilakukan dengan cara beragam seperti menggelar workshop, sekolah bakat, dan pendidikan manajerial. Di program tersebut, para pejabat dan PNS ditingkatkan kemampuannya setelah dinilai oleh tim khusus.
"Kalau kompetensi kurang, maka kapasitas ditambah, kalau misalnya soft skill yang kurang, maka diekspos dengan soft skill," ujarnya.
Ridwan mengatakan pembinaan PNS merupakan tanggung jawab kementerian dan lembaga. Merekalah yang akan menilai apakah para PNS melayani dengan baik atau tidak. "Kalau memang tidak bisa bersaing melayani masyarakat ya dengan hormat dimohon minggir," kata Ridwan.
Kepala Biro Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman mengatakan penerimaan CPNS tahun ini sudah sesuai kebutuhan objektif serta analisis beban kerja setiap instansi.
Herman mencontohkan penerimaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam penerimaan kali ini, Kemendikbud mendapat alokasi sebanyak 300 formasi. Jumlah tersebut dihitung sesuai kebutuhan Indonesia mewujudkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Selain itu seleksi penerimaan CPNS juga dimaksudkan untuk mengganti mereka yang telah pensiun Herman tidak merinci jumlah tenaga yang dibutuhkan di setiap instansi. Ia pun tidak menjawab bagaimana proses kementerian/lembaga maupun pemerintah mengajukan jumlah CPNS.
Rekrutmen seleksi CPNS saat ini pun sebenarnya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan utama pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian/lembaga. Kebutuhan dosen di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) misalnya mendapat alokasi 1.500 formasi untuk seleksi CPNS. Meskipun sudah menerima 1.431 dosen baru, jumlah tersebut ternyata tidak memenuhi kebutuhan utama.
"Jumlah yang pensiun dua tahun ini masih lebih besar daripada yang kami rekrut sekarang. Per tahun dosen yang berhenti karena pensiun angkanya 1500 lebih," kata Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na'im dalam konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta.
Kabiro SDM Kemenristekdikti Heri Hendrarto menerangkan, seleksi penerimaan CPNS kali ini berdasarkan diskusi panjang. Penerimaan tahun 2017 seharusnya merupakan penerimaan yang diajukan sejak 2016 lalu. Namun, pemerintah baru merespons tahun ini.
"Ini hanya untuk kebutuhan minimal (minimum requirement) supaya rasio dosen mahasiswa tetap terjaga," kata Heri.
Idealnya, kata Heri, perekrutan dosen tahun ini mencapai 4.500 orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan lama Kemenristekdikti memoratorium penerimaan seleksi dosen PNS sejak 2013 hingga 2016 yang pertahunnya membutuhkan sekitar 1.500 dosen baru. Namun, pihak Kemenpan-RB hanya memberikan kuota sebanyak 1.500 untuk kebutuhan khusus.
"Kebetulan kami butuh buat auditor, butuh untuk widyaiswara, jadi kami usulkan ke Kementerian Menpan-RB, mereka setuju tapi besarannya hanya sedikit saja," kata Heri.
Guna memenuhi kebutuhan jumlah dosen Kemenristekdikti pun akhirnya merekrut tenaga-tenaga ahli dari luar kampus yang dianggap mampu mengajar untuk mahasiswa.
Sumber: https://tirto.id
