Jakarta - Pengembangan wisata bahari di Indonesia masih belum tergarap secara optimal. Hal itu diakibatkan, lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan juga keamanan dan kenyamanan yang belum dirasakan wisatawan.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Djoko Sumaryono pada seminar nasional pariwisata bahari, di Marina Batavia Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (26/8).
Djoko mengemukakan, potensi wisata bahari di Indonesia tidak diimbangi oleh kemampuan SDM dalam mengelola destinasi wisata bahari yang sebenarnya banyak menjadi tujuan wisatawan mancanegara. “Sekitar 140 juta masyarakat hidup di pesisir, namun potensi SDM itu tidak tergarap dengan baik,” ujar Djoko.
Menurut Djoko, potensi SDM yang perlu dibina pemerintah untuk menggarap wisata bahari, yakni bagaimana memberikan bekal penguasaan bahasa kepada masyarakat sekitar, serta diajak dalam melakukan pemberdayaan dan pelatihan dalam mengemas wisata bahari yang memberi kenyamanan wisatawan.
“Sayangnya, hal ini tidak dimanfaatkan secara optimal, oleh bangsa kita. Ini terbukti, banyak wisatawan mancanegara misalnya, yang menikmati wisata bahari, lebih menggunakan jasa agen perjalanan dari luar negeri. Seharusnya, Depbudpar mulai memikirkan hal itu, agar ada pemasukan bagi Indonesia, dari wisatawan mancanegara yang menikmati wisata bahari di Indonesia,” ujar Djoko.
Dalam hal ini, Djoko mencontoh, 5.000 wisatawan mancanegara per tahun yang pergi ke Pulau Mentawai (Sumatra Barat), menggunakan agen travel di Singapura, dan terbang dari Singapura langsung ke Padang. Kemudian, dari Padang, ke Mentawai, tinggal menyeberang dengan yacht (kapal pesiar kecil), serta tidak ada yang tidur di hotel dan resort.
“Artinya, tidak ada devisa yang cukup besar, masuk ke Indonesia. Pasalnya, mereka rata-rata hanya tidur di yacht-yacht di bibir pantai Mentawai. Mestinya, Depbudpar memfasilitasi, agar wisatawan-wisatawan mancanegara tersebut, menggunakan travel agent dalam negeri, dan menginap di resort-resort milik Indonesia. Dengan begitu, ada devisa yang masuk,” ujar Djoko.
Di sisi lain, ujar Djoko, potensi wisata bahari juga belum dikelola secara optimal, terutama belum adanya standar baku dalam pengamanan dan kenyamanan kelautan. “Banyak wisman-wisman mancanegara, yang masuk dengan yacht dari pelabuhan manapun, namun tidak bisa keluar, karena regulasi,” ujar Djoko.
Sementara itu, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Aji Sularso, menambahkan, perlunya pemerintah dalam menggali potensi wisata bahari di Indonesia.
“Dengan sumber daya kelautan, yang dimiliki yakni 17.504 pulau, dan 18% terumbu karang dunia berada di wilayah perairan Indonesia, dari hitung-hitungan DKP, mencapai US$2 miliar per tahun. Karena itu, sayang, jika ini tidak dimaksimalkan,” kata Aji. - Sidik Pramono (Dik/OL-03)
Sumber: www.mediaindonesia.com (26 Agustus 2008)