Sebagian Besar Pekerja Pariwisata Bali Belum Bersertifikat

Denpasar, Bali - Dari 150.000 pekerja pariwisata di Bali yang terdaftar, baru 5.000 orang memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sekitar tiga tahun terakhir. Sejumlah pekerja pariwisata mengaku belum mendapatkan informasi lengkap, mengenai persyaratan dan manfaat sertifikat kompetensi ini.

Padahal, sertifikasi penting karena menentukan daya saing dan kemampuan pekerja pariwisata di lokal hingga negara Asean. Mereka pun berharap jika itu menjadi kebutuhan mendesak, pihak perusahaan dan pemerintah bisa membantu dalam hal pembiayaan.

Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Perry Markus, di Denpasar, Sabtu (5/5/2012), mengatakan, pihaknya membenarkan informasi mengenai uji kompetensi ini belum menyebar rata ke seluruh pekerja pariwisata. Ia berharap pekerjaan ini tidak ditangani sendiri karena ada pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerjanya.

"Selain itu, para pengusaha akomodasi itu seharusnya aktif merangkul pekerja untuk ikut uji ini. Jika tidak, para pekerja tak bersertifikat bisa kalah bersaing dengan pekerja asing yang bisa leluasa datang," ujar Perry.

Perry khawatir, pada perdagangan bebas di 2015 mendatang pekerja pariwisata lokal yang handal tidak mendapatkan tempat dan justru tergeser, karena tak bersertifikat meski kompeten dibidangnya. Ia juga mengaku biaya sertifikat ini relatif mahal dengan per kategori ujiannya bisa lebih dari Rp 750.000.

Menurut dia, kompetensi ini harus dimiliki mulai dari penjaga hingga manajer hotel sekalipun. Seorang pekerja biasa melalui uji empat kategori dan manajer bisa capai 200 kategori. Sertifikat ini berlaku tiga tahun dan bisa diperbaharui.

Dwija, sales marketing salah satu hotel di Ubud, Kabupaten Gianyar, mengatakan pernah mendengar soal kompetensi ini. Namun, ia tak paham soal manfaatnya, serta di mana hingga bagaimana mendapatkannya.

"Jika itu perlu, kami pun berharap bisa menaikan nilai tawar baik di tempat bekerja saat ini atau untuk masa depan. Hanya, kami belum tahu lengkap persyaratannya seperti apa," kata Dwija.