KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Bupati Ketapang Kalbar

Oleh : Fajar Sepni Wijaya

Sekitar 30 aktifis dari Komite Anti Korupsi Indonesia berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/2).

Mereka meminta agar kasus dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana reboisasi 2002-2005 yang diduga dilakukan oleh Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Morkes Effendi segera diusut. Dalam selebaran pernyataan sikapnya, yang diterima HOKI menyebutkan, Komite Anti Korupsi Indonesia membeberkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam temuan itu, terdapat 10 butir kegiatan yang diduga pelanggaran, yang berkaitan dengan dugaan korupsi dana APBD dengan total nilai Rp 110,6 miliar, dugaan korupsi penyediaan air bersih sebesar Rp 8 miliar dan dana reboisasi dengan total nilai sekitar Rp 80 miliar.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan berbagai spanduk yang intinya meminta agar kasus-kasus tersebut segera diusut tuntas. Aksi tersebut dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sementara itu, dikesempatan yang berbeda sekitar 900 orang dari berbagai elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan antara lain seputar pendidikan dan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

Sejumlah elemen yang ikut berunjuk rasa, antara lain Aliansi Rakyat yang mengerahkan 100 aktifisnya, Gerakan Mahasiswa Penyelamat Uang Rakyat (GEMPUR) sebanyak 400 orang dan Serikat Mahasiswa Indonesia yang menurunkan 400 orang.

Masing-masing elemen membawa agenda tuntutan yang berbeda. Tuntutan dari GEMPUR adalah meminta agar kasus BLBI diusut tuntas. Sementara Serikat Mahasiswa Indonesia menuntut adanya perubahan pada sistem pendidikan Indonesia. Akibat aksi tersebut, ruas jalan di depan Istana Merdeka, tepatnya Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Barat menjadi terganggu.

Sumber : http://www.kabarindonesia.com Kamis, 14 Februari 2008