Budaya dan Masjid Jawa Jadi Andalan Wisata Bangkok

Jakarta - Di Bangkok, Thailand, terdapat masjid-masjid menarik, salah satunya adalah Masjid Jawa. Masjid ini didirikan oleh imigran-imigran berasal dari Pulau Jawa yang kini telah menjadi warga negara Thailand.

"Uniknya, penduduk keturunan Jawa ini masih memiliki budaya Jawa seperti tujuh bulanan, bedug, dan lain-lain. Tapi berbicara dalam Bahasa Thailand. Salah satu pimpinan di area ini adalah keluarga Dahlan, cucu dari KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah," tutur Indra Nugraha dari Tourism Authority of Thailand, Jakarta, Jumat (6/4/2014).

Masjid Jawa hanya salah satu daya tarik wisata Muslim di Thailand. Tahun ini rencananya pemerintah Thailand melalui Tourism Authority of Thailand Jakarta akan gencar mempromosikan wisata Muslim kepada orang Indonesia.

Indra menuturkan di Thailand sudah ada beberapa restoran dan hotel yang memiliki sertifikasi halal. Paling mudah untuk mencari makanan halal adalah berkunjung ke Food Court yang ada di mal.

"Biasanya selalu ada satu sampai dua gerai yang memajang logo halal," kata Indra.

Hotel, lanjutnya, juga ada yang memiliki sertifikasi halal. Biasanya, hotel-hotel ini bisa membantu umat Muslim saat Ramadhan. Sebab hotel-hotel ini menyediakan makanan untuk sahur.

"Kalau hotel lain kan belum buka restorannya jam segini," kata Indra.

Festival Wayang dan Lengger Lestarikan Budaya Bannyumasan

Cilacap, Jateng - Dalam rangka HUT Kota Cilacap yang ke 158, karang taruna Perkasa bekerjasama dengan VIP Communications menggelar perhelatan akbar bertajuk Festival Wayang Pakeliran Padat dan Lengger Calung yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Maret hingga 30 Maret 2014.

Perhelatan akbar ini dipusatkan di Lapanganbola desa Pesanggrahan, Kecamatan Kesugihan, Kab. Cilacap dan diikuti oleh 13 dalang atau group wayang se Karesidenan Banyumas. Di hari pertama (27/3/14) acara dimulai pada pukul 20.00 wib dengan sambutan dari ketua panitia Bapak Rindang suroto, kemudian dari Kepala Desa Pesanggrahan, dan juga dari Bapak Farid Faletehan dari Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto.

Rindang Suroto (Rinto) menyampaikan bahwa perhelatan akbar ini merupakan perhelatan pertama di kabupaten Cilacap dan diharapkan akan menjadi agenda tahunan. Ia juga menjelaskan bahwa gagasannya menggelar Festival ini berkat dukungan dari seorang putra daerah yang juga anggota DPR-RI, Bapak Sadar Subagyo.

“Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dari Bapak Ir Sadar Subagyo, Kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan para pendukung lainnya sehingga perhelatan akbar ini dapat terselenggara,” jelas Rinto

Farid Faletehan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam sambutannya memaparkan sekilas tentang tugas dan fungsi kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bahwa OJK hadir diharapkan mampu menjadi Pengawas, Pengatur, Pelindung dan Penyidik Industri Jasa Keuangan baik bank maupun non bank. Sehingga masyarakat akan lebih memahami bagaimana cara menghadapi ragam produk dan layanan yang ditawarkan oleh industry keuangan sehingga dapat meminimalisasi kasus-kasus penipuan.

Perwakilan dari BI Purwokerto di malam terakhir menyampaikan sosialisasi tentang ciri-ciri uang palsu ke masyarakat yang hadir dalam perhelatan akbar “Festival Wayang Pakeliran Padat dan Lengger ini.

Sadar Subagyo, Anggota Komisi XI DPR-RI yang secara rutin hadir menonton pagelaran tersebut menjelaskan bahwa, kegiatan ini adalah upaya menghidupkan budaya dan tradisi Banyumasan yang dipelopori oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Karangtaruna Perkasa dan didukung oleh kawan-kawan dari VIP Communications Jakarta.

Tarsih Ekaputra perwakilan dari VIP Communications menjelaskan bahwa, Festival Wayang Pakeliran Padat berlangsung selama empat hari berturut-turut dari mulai tanggal 27--30 Maret 2014. Untuk penjurian, Panitia mendatangkan juri dari ISI, Surakarta, RRI Purwokerto dan dinas Pariwisata, Cilacap.

Dan tampil sebagai pemenang dalam perhelatan ini adalah Ki Dalang Purwanto sebagai juara 1, kemudian juara 2 adalah Ki Dalang Sugiono, kemudian juara 3 adalah Ki Dalang Daryono dan Juara ke 4 adalah Ki dalang Sigit. Keempat juara ini tampil bersamaan membawakan cerita yang sama, yakni Semar Mbangun Kayangan pada tanggal 31 Maret 2014 malam hari. Dan disiang harinya juga digelar festival lengger calung se eks karesidenan Banyumas.

Wayang pakeliran padat merupakan salah satu bentuk tawaran baru bagi masyarakat penggemar wayang. Karena dalam era global, pesatnya perkembangan budaya masyarakat perlu diimbangi pula oleh usaha para seniman dalang, guna menjawab berbagai tantangan jaman. Bentuk festival ataupun lainnya, yang selalu melibatkan para seniman dalang melakukan penggarapan pakeliran ini merupakan salah satu langkah nyata dalam rangka melestarikembangkan seni budaya wayang. Hanya saja, dalam menyajikan karya pakeliran seorang dalang harus kreatif dan bertanggungjawab, bahwa karya yang disajikan harus mampu memberikan kontribusi berupa nilai-nilai yang maslahat bagi kehidupan masyarakat. Karena selain mempunyai fungsi tontonan, wayang juga menjadi tuntunan.

Video porno sepasang pelajar SMA di perkebunan gegerkan Jambi

Merdeka.com - Penyidik kepolisian Jambi kini sedang memburu pelaku penyebaran video mesum diduga sepasang pelajar SMA di Kabupaten Bungo, Jambi. Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah di Jambi, Selasa mengatakan, penyelidikan kini mengarah kepada penyebar video mesum tersebut untuk mengungkap kasusnya.

Terkait beredarnya video mesum di Kabupaten Bungo belakangan ini, dengan pelaku sepasang pelajar berseragam SMA, pihak kepolisian mengejar pelaku penyebaran video tersebut yang berdurasi sekitar tiga menit yang berlokasi di kawasan perkebunan.

Almansyah mengatakan, jika Polda Jambi sudah minta Polres Bungo melakukan penyelidikan terkait hal ini.

"Kami juga sudah mendengar informasi tentang beredarnya video porno ini, dan pihak Polres Bungo sudah turun untuk melakukan penyelidikan," kata Almansyah seperti dikutip dari Antara, Selasa (25/3).

Proses penyelidikan yang dilakukan Polres Bungo, dilanjutkan mengarah kepada penyebar video serta pembuat video.

"Jika dilihat dari video itu sepertinya ada dugaan pemaksaan untuk melakukan hal tak senonoh dan sengaja direkam," jelas Almansyah.

Sementara terkait pelaku pada video berdurasi tiga menit lebih tersebut, pihak kepolisian juga melakukan pengusutan, terkait benar atau tidaknya jika masih berstatus pelajar atau hanya sekedar mengenakan seragam sekolah saja.

Di dalam video itu, si pemeran wanita dan pria itu mengenakan seragam sekolah warna putih abu-abu.

"Kami juga melakukan penyelidikan benar tidaknya si pemeran dalan video itu masih berstatus pelajar atau hanya sekedar mengenakan baju seragam," ujar Almansyah.

Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Bungo, belum sampai ke Polda Jambi.[hhw]

Perawat diduga mesum dengan anggota dewan dipecat

Jambi (ANTARA News) - Perawat berinisial SS (24) yang diduga berbuat mesum dengan anggota DPRD Batanghari yang juga caleg dari Partai Golkar berinisial Jum, telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Tenaga Kerja Sukarela di Puskesmas Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Haflin ketika dikonfirmasi, Senin mengatakan, SS baru bekerja satu bulan di Puskesmas Sungai Rengas.

Ia mengaku sebelumnya belum mengetahui kalau SS bekerja di Puskesmas Sungai Rengas, karena pihaknya belum menerima laporan dari pihak Puskesmas terkait penerimaan SS sebagai TKS.

SS yang ditangkap tim patroli Polres Batanghari sedang berduaan dengan Jum di dalam mobil milik Jum, merupakan lulusan Akademi Perawat sebuah yayasan di Batanghari.

"Karena yang bersangkutan baru sebulan bekerja, kemungkinan besar laporannya belum masuk ke Dinkes," ujarnya.

Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Haflin menegaskan, setiap penerimaan TKS harus segera dilaporkan ke Dinkes.

Ia mengatakan, setelah kasus SS mencuat, pihaknya langsung menggelar rapat dengan seluruh kepala Puskesmas, dan termasuk membahas pemberhentian SS sebagai TKS.

Kepala Puskesmas Sungai Rengas Yanto ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa SS telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai TKS.

"Setelah kami mendengar berita terkait ulah SS, pihak Pukesmas langsung mengambil sikap dan memberhentikan yang bersangkutan," katanya.

Ia juga membenarkan bahwa yang menerima SS adalah pihak Puskesmas bukan Dinkes, dan belum sempat dilaporkan ke Dinkes Batanghari.

(KR-NF/E003)

DPR Mendatang Tetap Marak Korupsi: Dampak Lemahnya Peran Parpol

Jakarta—Ini ramalan wajah suram DPR. Para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen hasil Pemilu tahun ini diramal tetap penuh dengan aroma korupsi. Prediksi itu hasil riset Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Dalam riset itu terungkap, di antara 38 partai politik nasional peserta Pemilu 2009, hanya delapan yang memberikan dukungan finansial kepada para calon anggota legislatifnya.

Sebagian besar Parpol cenderung menyerahkan pembiayaan kampanye kepada Caleg masing-masing. Mereka harus berjuang dengan biaya sendiri agar terpilih sebagai anggota legislatif.

“Implikasinya nanti, kebersihan mereka dari korupsi sangat diragukan. Sebab, uang yang dikeluarkan juga sudah sangat banyak,” ujar Koordinator Formappi Sebastian Salang dalam launching hasil risetnya di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (14/4).

Riset Formappi itu dilakukan melalui wawancara dengan 34 petinggi Parpol nasional. Pengumpulan data pada penelitian yang dilaksanakan mulai 21 Januari-19 Februari 2009 tersebut juga dilakukan melalui pengumpulan dokumen partai.

Di bagian lain, riset tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak siap mengikuti Pemilu 2009. Hanya 16 Parpol yang dinilai siap mengikuti Pemilu 2009. “Sisanya, dari kriteria yang kami susun, mereka ternyata masih tidak siap,” ungkap Sebastian.

Di antara 16 partai tersebut, ada Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Ketiganya dianggap memiliki strategi yang lengkap, termasuk memadukan dukungan finansial partai dan Caleg.

Ada juga PDI Perjuangan dan Partai Republika Nusantara yang masuk kategori kedua yang memiliki strategi menyeluruh, tapi tanpa dukungan finansial dari partai. Masuk pula Partai Golkar, PKS, PAN, dan PIS yang memiliki strategi menyeluruh tanpa mengandalkan tokoh. Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menyatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Parpol sebenarnya tidak siap membentuk wakilnya bertanggung jawab.(dyn/eca)

Sumber : Riau Pos, Rabu, 15 April 2009

Gerakan Pengawasan Anggaran Sekolah Diluncurkan

Jakarta—Masyarakat masih enggan ikut mengawasi penggunaan dana pendidikan sekolah sehingga sulit untuk mengimbangi dominasi kewenangan kepala sekolah. Padahal, sekolah gratis yang benar- benar bebas pungutan sulit tercapai selama kebocoran dan penyelewengan anggaran pendidikan di berbagai tingkatan, terutama sekolah, masih terjadi.

Guna memberdayakan masyarakat, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengadakan percontohan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif. Model tersebut dimulai dengan 10 SDN percontohan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, serta enam SDN di Kabupaten dan Kota Tangerang.

Sekretaris Jenderal Garut Government Watch (G2W) Agus Sugandi mengatakan, Selasa (14/4), percontohan APBS Partisipatif berjalan setahun lebih. Sebelumnya, sekolah sangat tertutup sehingga masyarakat tidak mempunyai akses ke sekolah.

”Kami lalu mengumpulkan komite sekolah, guru, orangtua, dan kepala sekolah untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan APBS bersama,” ujarnya. APBS hasil rumusan bersama itu dipublikasikan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan APBS juga dievaluasi.

Dampaknya, pungutan mengecil. Sekolah-sekolah yang menjadi percontohan itu umumnya mengelola anggaran sekitar Rp 10 juta per tahun anggaran.

Wildan Chandra, Ketua Serikat Guru Kabupaten Tangerang, mengatakan, terdapat enam SDN di Kabupaten Tangerang yang diadvokasi agar proses penyusunan dan penggunaan APBS Partisipatif.

Dia mengungkapkan, terdapat masalah komunikasi antara masyarakat dan sekolah. ”Keinginan masyarakat membangun sekolah sudah ada. Namun, komunikasi dengan pihak sekolah sulit. Masyarakat, terutama orangtua, masih segan,” ujarnya.

Gerakan penyadaran

Partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan anggaran sekolah perlu dibangun. Untuk itu, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, dan Dompet Dhuafa meluncurkan gerakan pengawasan anggaran sekolah serta penggalangan dana publik untuk pengawasan dana pendidikan, Selasa. Penggalangan dana itu juga untuk membantu sekolah percontohan di Garut dan Tangerang.

Ade Irawan dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW mengatakan, sebagian besar anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, dikelola oleh sekolah. Tata kelola sekolah sangat buruk sehingga potensi korupsi anggaran pendidikan, termasuk dana BOS, sangat besar. (INE)

Sumber: Kompas, Rabu, 15 April 2009
-

Arsip Blog

Recent Posts