Pontianak, Kalimantan Barat - Kebijakan tahun kunjungan wisata (Visit Years) Kalbar 2010 yang dicanangkan pemerintah, dinilai bakal menemui banyak hambatan. Salah satunya, persoalan infrastruktur di daerah-daerah kunjungan wisata yang belum tersedia secara optimal.
“Secara umum saya masih bingung apa yang bisa dijual pemerintah dalam visit years Kalbar itu. Objek-objek wisata yang ada, hampir semuanya belum dilengkapi dengan infrastruktur penunjang wisata yang memadai,” tegas Noval N H Rusman Ali, anggota DPRD Kalbar dari Partai Bintang Reformasi (PBR) dijumpai Equator di kantornya, Selasa (3/11).
Dalam upaya pengembangan dunia kepariwisataan, banyak faktor yang saling memengaruhi. Salah satu faktor tersebut adalah tersedianya infrastruktur pendukung, seperti sarana jalan, penginapan dan infrastruktur-infrastruktur lainnya.
“Dari berbagai macam infrastruktur tersebut, sarana jalan masih cukup memprihatinkan. Banyak jalan menuju tempat wisata yang rusak dan bahkan belum tersedia, seperti di daerah perhuluan Kalbar,” kata Noval mencontohkan.
Kondisi demikian, lanjut Noval, otomatis akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kalbar. Akibatnya, tahun kunjungan wisata yang sudah dicanangkan pun terancam tidak bisa berjalan secara optimal.
“Karena itu, pemerintah harus segera memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang ada. Terutama infrastruktur yang berada pada daerah-daerah tujuan wisatawan tersebut,” imbuh legislator yang masih berstatus lajang itu.
Pemprov Kalbar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) dari jauh-jauh hari cukup kencang menyuarakan program tahun kunjungan wisata Kalbar. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk meminta dan mewajibkan pemerintah tiap kabupaten/kota untuk mengajukan lokasi wisata yang ada.
Sayangnya, upaya itu terkesan masih belum diikuti oleh upaya lain yang berkaitan. Buktinya, masih banyak lokasi-lokasi wisata yang direkomendasikan tidak dibenahi dengan standar kebutuhan lokasi wisata yang bertaraf internasional. “Padahal, standar itu sangat dibutuhkan agar wisatawan yang dari luar negeri pun senang berkunjung,” tandas Noval.
Anggota DPRD Kalbar dari Partai Demokrat, Bonafatius Benny SH mengatakan, selain membenahi infrastruktur, pengembangan wisata Kalbar juga perlu dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Diantaranya, para agen perjalanan wisata, pengelola tempat hiburan hingga pengelola restaurant.
“Kalau semuanya harus dimonopoli oleh pemerintah saja, tentu sangat besar investasinya. Nah, ini bisa kita siasati dengan melibatkan pihak ketiga semacam travel agen wisata dan pengelola restaurant maupun hotel,” ujar Benny.
Terkait dengan bentuk keterlibatan pihak ketiga tersebut, menurut Benny, mereka juga harus diberikan kepastian investasi. Artinya, pemerintah selaku mitra harus bisa menjamin agar investasi yang mereka tanamkan aman dan bisa berkembang.
“Persyaratan investasinya harus dipermudah. Sementara kalau mereka membuat café atau tempat hiburan di lokasi wisata, juga harus diberikan kepastian keamanan. Jangan tiap malam di razia,” pungkas Benny. (bdu)
Sumber: http://www.equator-news.com