Hore! Ratusan Honorer Pemkot Kediri Bisa Kredit Bank dengan SK

Kabar gembira datang dari Pemerintah Kota Kediri untuk para tenaga kontraknya. Sebab, mereka mendapatkan kemudahan dalam mengakses dana pinjaman ke bank mulai 2018 mendatang.

Para tenaga kontrak dapat memperoleh pembiayaan kredit hanya dengan jaminan surat kontrak kerja (SK). Tentu ini berbeda, karena biasanya bank hanya bisa memberi pinjaman atas agunan SK Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun bank yang dapat menerima jaminan SK dan memberikan pinjaman uang ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri, perusahaan daerah milik Pemkot Kediri.

Kerjasama ini sudah dibuat oleh Pemkot Kediri dengan PD BPR Kota melalui Dinas Pendapatan Kota Kediri dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP).

Direktur BPR Kota Kediri Sugianto mengatakan, kerjasama tersebut dilakukan atas inisiatif masing-masing satuan kerja.

Dengan kerjasama itu pihaknya berharap dapat mengurangi gerak bank titil (renternir) yang kian menjamur di kalangan masyarakat.

"Kita ini merupakan bank milik Pemkot Kediri. Kita harap dengan adanya kerjasama ini, ratusan tenaga kontrak tidak kesulitan lagi menggunakan agunan seperti BPKB maupun sertifikat tanah saat melakukan pinjaman uang," ucapnya, Selasa (7/11/2017).

Dalam kerjasama itu, lanjut Sugianto, terdapat dua satker yang sudah melakukan tanda tangan kontrak dengan BPR Kota Kediri. Keduanya menjaminkan seluruh SK (surat kontrak) milik tenaga kontrak sebagai agunan, dengan maksud dapat mempermudah layanan pinjaman uang ke BPR Kota Kediri.

"Mulainya awal tahun 2018. Nanti sistemnya untuk gaji seluruh tenaga kontrak langsung melalui BPR Kota Kediri. Dan jika mereka melakukan pinjaman, maka dapat langsung potong gaji," bebernya.

Sejauh ini pihak BPR Kota Kediri masih melakukan sosialisasi pada ratusan tenaga kontrak di DLHKP Kota Kediri. Sejumlah syarat hingga besaran bunga pinjaman dijelaskan agar kerjasama tersebut berjalan lancar.

"Syaratnya hanya mengisi form dan melampirkan foto copy KTP. Dan bunga yang kita berikan juga berbeda, dalam kerjasama ini bunga pinjaman hanya sebesar 1 persen dengan batas maksimal pinjamannya sebesar Rp 5 juta," tandas Sugianto.

Sementara itu, Kepala DLHKP Kota Kediri Didik Catur mengaku, kerjasama dengan BPR Kota Kediri dilakukan agar kesejahteraan tenaga kontrak di lingkungannya lebih meningkat. Kendati demikian pihaknya tidak memaksa jika terdapat tenaga kontrak yang tidak setuju atas kerjasama tersebut.

"Sebenarnya kita hanya menawarkan kerjasama ini ke seluruh tenaga kontrak. Dan kita hanya ingin mempermudah tenaga kontrak dalam pelayanan pinjaman di bank. Sebab selama ini untuk tenaga kontrak jika ingin melakukan pinjaman harus memakai agunan. Mudah-mudahan dengan kemudahan ini kedepan dapat lebih bermanfaat," ujarnya.

Terdapat sebanyak 425 tenaga kontrak di DLHKP Kota Kediri. Sejauh ini honor yang diberikan ratusan tenaga kontrak tersebut sebesar Rp 1,250 juta. Selain kerjasama dengan BPR Kota Kediri, DLHKP juga memberikan jaminan BPJS Kesehatan bagi seluruh tenaga kontrak. (nng/ted)

Read More

310 Tenaga Honorer Pemkot Makassar Terima zakat

Sebanyak 410 tenaga honorer Pemerintah Kota Makassar menerima zakat, infaq dan sedekah sebagai bagian dari program pemerintah kota dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-410 Makassar.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Makassar, Baso Amiruddin mengatakan, pemberian zakat, infaq, dan sedekah kepada 410 tenaga honorer ini setelah sebelumnya dilakukan seleksi. "Ada ribuan tenaga honorer dan kami memberikan berdasarkan skala prioritas dan tingkat kehidupannya. Tapi, semua tenaga honorer pada umumnya juga sering dapat zakat, infaq, dan sedekah itu," ujarnya, kemarin.

Pada penyerahan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan di kediaman Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto itu, ia juga menyerahkan bantuan berupa alat perlengkapan sekolah kepada 410 siswa siswi SD dan SMP se-kota Makassar.

Baso Amiruddin mengatakan, penyerahan paket bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian pemerintah kota dalam memperhatikan kesejahteraan pegawai kontrak dalam lingkup Pemkot Makassar "Kita jangan melihat dari nilai bantuannya, melainkan niat tulus dari pemerintah kota, yang ingin mensejahterakan pegawainya," ucapnya

Menurut Baso, memberikan hak orang lain dari hasil pendapatan adalah wajib dilakukan, agar apa yang dimakan menjadi amal dan menjauhkan seseorang itu dari penyakit. "Semakin kita memberi kepada orang lain, maka rezeki kita juga akan bertambah, apalagi itu memang hak mereka yang sudah dijelaskan dalam Alquran," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk tahun depan di acara seperti ini, pihak Pemerintah Kota Makassar bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan bekerjasama menghimpun zakat setiap kepala SKPD maupun stafnya. "Kita sudah mempunyai formulasi agar tahun depan, setiap SKPD bersama staf memberikan zakatnya kepada Baznas untuk disalurkan kepada fakir miskin," ungkapnya.

Read More

Guru Honorer di Sukabumi Cabuli Anak di Bawah Umur

Polsek Cikembar Polres Sukabumi Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan satu orang oknum guru honorer salah satu sekolah swasta menjadi tersangka perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur, Jum’at (03/11/2017).
Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur atas nama HM (19), seorang guru honorer, warga Kampung Cimanggu, Kecamatan Cikembar.
Ia ditetapkan sebagai tersangka korban ZA (16) melapor telah diperlakukan tidak senonoh oleh laki-laki tersebut.
Tak hanya kesaksian dari Korban, pihak Unit Reskrim Polsek Cikembar juga telah mengumpulkan bukti yang cukup berikut mengumpulkan keterangan para saksi yang mengetahui tentang kaitan kejadian tersebut.
Berikut telah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di rumah Tersangka di sekitar wilayah Desa Cimanggu,Cikembar pada awal setelah laporan di terima. Serta proses visum et repertum dokter telah di lakukan pada penyidikan perkara ini.
Kanit Reskrim Polsek Cikembar Iptu Dadi SPd menyampaikan bahwa penetapan HM sebagai Tersangka telah melewati proses penyelidikan terlebih dahulu serta melalui proses gelar perkara dan dapat dipastikan bahwa pelaku bisa di naikan statusnya.
Tersangka diamankan di Rutan Mako Polsek Cikembar untuk selanjutnya demi keamanan akan di titipkan di LP Warungkiara serta Tersangka akan di jerat dengan pasal UU RI tentang Perlindungan Anak.

Read More

Festival Pulau Penyengat, Kukuhkan Penyengat sebagai Akar Tradisi Melayu

Hajatan Festival Pulau Penyengat (FPP) 2017digelar dengan semarak. Annual event tersebut tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Sabtu (22/7) di Balai Adat Indra Perkasa, Penyengat, Tanjungpinang. Bahkan wisatan asing dibuat takjub dengan kegiatan tersebut.

“Event ini adalah untuh meneguhkan eksistensi Pulau Penyengat yang merupakan akar dari kebudayaan dan tradisi melayu di Kepulauan Riau,” ujar Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah disela-sela kegiatan.

Mantan Legislator DPRD Kepri itu menjelaskan, hadirnya kegiatan ini juga untuk memberikan penjabaran bahwa Pulau Penyengat bukan hanya sebagai destinasi wisata religi. Tetapi ada wisata-wisata lainnya yang menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Kepri.

“Target kita melalui even-even seperti ini, bisa menjadi magnet bagi wisatawan nusantara dan mancanegara untuk datang ke Tanjungpinang, Pulau Penyengat khususnya,” jelas Lis.

Menurut Lis, even ini akan mengangkat content lokal jenis Melayu dalam karya kreatif pakaian carnaval, juga sebagai daya tarik untuk kunjungan para turis. Diharapkan akan menjadi aktifitas pariwisata Pulau Penyengat secara berkelanjutan. Masih kata Lis, wisatawan mancanegera yang datang juga menyampaikan rasa takjubnya dengan FPP 2017 ini.

“Untuk menjadikan FPP magnet bagi menarik wisnus dan wisman, maka setiap kegiatan dikemas dengan baik dan menarik,” paparnya.

Pada hari pertama kegiatan yang ditaja bersama oleh Pemko Tanjungpinang, Batam Pos Enterpreneur School (BPES) dan Bank Indonesia tersebut, ada beberapa even yang disungguhkan. Ada lompa kompang, fashion malay Penyengat Syawal serantau, muslim fashion carnival, parade malay muslim fashion, pangkak gaseng, malay culture performance, wonderfood Kepri, dan haul akbar. Seperti diketahui, kegiatan FPP 2019 akan berlangsung sejak 22-24 Juli nanti. (jpg)

Read More

Wapres Hadiri Tamadun Melayu Antara Bangsa

Kegiatan akbar Kabupaten Lingga, Tamadun Melayu pada November tahun ini rencananya akan mengundang Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, namun kepastian hadir Wapres tersebut masih menunggu koordinasi dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun.
Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello telah mengunjungi kantor Wapres Jusuf Kalla di Jakarta dan menyampaikan kegiatan akbar insan melayu yang akan diadakan di Bunda Tanah Melayu. Selain dalam negeri, sejumlah warga serumpun Melayu dari sejumlah negara juga turut menghadiri kegiatan tersebut.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Lingga Muhammad Ishak mengatakan, untuk kedatangan Wapres Jusuf Kalla memang semestinya Pemkab Lingga berkoordinasi dengan Provinsi Kepri. Selain itu, terkait tanggal kedatangan Wapres juga belum dapat dipastikan.
“Sampai sejauh ini kita belum tau pasti tanggal berapa kepastian Wapres itu akan membuka. Kalau itu jadi, tentu yang mengundang itu Gubernur, itu kita harus koordonasi lagi,” kata Ishak ketika dimintai keterangan.
Sedangkan untuk persiapan Tamadun Melayu Antara Bangsa ini, panitia sedang menggelar rapat guna mengevaluasi bidang masing-masing untuk mengetahui progres pencapaian. Sehingga nantinya di saat penyelenggaraan kegiatan tidak mendapat kendala yang berarti.
Kegiatan akbar ini melibatkan sejumlah SKPD terkait. Dinas Kebudayaan ditunjuk sebagai ketua umum, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengakomodir kesiapan dalam bidang akomodasi, untuk transfortasi kata Ishak itu akan disiapkan oleh Dinas Perhubungan dan untuk konsumsi akan dikoordinir oleh bagian umum.
“Kalau perlangkapan, itu di dinas PU, dan bazar serta LO bagian Perizinan dan Penanaman Modal, dan pameran UKM dan pariwiwsata itu Dinas Industri UKM dan tenaga kerja. Jadi kita sampai sejauh mana kerja yang dilakukan, kalau ada maslaah akan kita rembuk bersama,” kata dia.
Yang masih menjadi kendala saat ini pada bidang transportasi terkait jumlah peserta atau undangan yang akan hadir pada kegiatan tersebut. Jumlah peserta atau undangan yang hadir dapat memastikan jumlah armada yang digunakan. (wsa)

Read More

Honorer Diminta Datang dan Pulang Tepat Waktu

Sebanyak 918 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 44 Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja. Sebagai timbal baliknya, mereka diminta melaksanakan pekerjaan dengan baik dan serius, datang dan pulang tepat waktu, patuh terhadap peraturan berlaku dan loyal kepada atasan.

“Empat point itu merupakan timbal balik dari telah diikutsertakan seluruh tenaga honorer sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang diprogramkan Pemkab Bintan,” ungkap Wabup Bintan Dalmasri Syam ketika membuka sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS ketenagakerjaan bagi para tenaga honorer di aula kantor bupati bintan, di bandar seri bentan, Selasa (7/11).

Dalmasri berharap setelah menjadi peserta BPJS, pegawai mendapatkan ketenangan dalam bekerja. Terlebih, para honorer sudah mendapat tiga jaminan yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua ditanggung melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Bintan. “Ini merupakan komitrmen Pemkab Bintan, apalagi kabupaten kota lain di provinsi ini, mungkin baru Bintan yang menerapkan program ini,” kata Dalmasri.

Kepala BPJS ketenagakerjaan Tanjungpinang, Jefri Suwandi menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi program BPJS sesuai undang undang nomor 24 Tahun 2011, di mana PT. ASKES dan Jamsostek telah diubah menjadi BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Juga di dalamnya mengkover program yang dilakukan Pemkab Bintan bagi para tenaga honorer,” tuturnya.

Ia menjelaskan, program sosial ketenagakerjaan meliputi tiga aspek jaminan dan ini kesemuanya menjadi tanggungan pemberi pekerjaan dalam hal ini Pemkab Bintan terhadap seluruh tenaga honorer. “Kita sangat mengapresiasikan Pemkab Bintan karena konsen terhadap perlindungan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer di Bintan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, baru Pemkab Bintan yang memberikan jaminan perlindungan kerja terhadap tenaga non PNS atau tenaga honorer. Maka itu, sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Bintan akan diikutsertakan sebagai utusan Provinsi kepri sebagai nominasi penghargaan yang akan diadakan pemerintah pusat kepada instansi pemerintah karena mengikutsertakan program jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada seluruh tenaga honorer. (cr21)

Read More
-

Arsip Blog

Recent Posts