Korupsi Rp 6218 M Mantan Gubernur Kalsel Divonis 4 Tahun Penjara

Jakarta (SIB) Mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sjachriel Darham divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pos anggaran gubernur Kaltim 2001-2004 sebesar Rp6,218 miliar. Dalam persidangan yang berlangsung di Jakarta, Jumat, majelis hakim yang diketuai oleh Moefri menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan dalam pengelolaan pos anggaran gubernur terutama pada anggaran perawatan rumah dinas dan pembelian inventaris rumah dinas. Pos anggaran biaya perjalanan dinas dan pos biaya taktis pun disalahgunakan dengan alasan sisa anggaran dari pos itu sudah menjadi hak terdakwa dan dimasukkan dalam pemasukan pribadi.

Majelis hakim tidak sependapat dengan hal yang disampaikan terdakwa dalam pledoinya. Sisa anggaran pos perjalanan dinas dan biaya taktis seharusnya dikembalikan pada kas negara dan dapat digunakan untuk bulan berikutnya demikian seterusnya, kata salah satu anggota majelis hakim I Made Hendra Kusuma. Secara keseluruhan pos anggaran gubernur yang disalahgunakan adalah pada 2001 sejumlah Rp1,947 miliar, pada 2002 sebesar Rp1,901 miliar, pada 2003 sebesar Rp2,341 miliar dan pada 2004 sebesar Rp2,190 miliar.

Dengan demikian secara keseluruhan negara dalam hal ini kas daerah Kalimantan Timur dirugikan sebesar Rp8,381 miliar dan semua pos anggaran tersebut digunakan oleh terdakwa, kata majelis. Sejumlah uang tersebut oleh terdakwa digunakan antara lain untuk membiaya perjalanan keluarga ke beberapa wilayah, pembayaran cicilan mobil anak terdakwa, pembelian cincin dan pembelian telepon selular.

Dalam pos pemeliharaan rumah jabatan dan juga pos pembelian inventaris rumah jabatan, dana pada pos tersebut oleh Sjachriel dicairkan keseluruhannya dan diserahkan kepada istrinya untuk dikelola sendiri.

Namun ternyata dari keterangan sejumlah saksi untuk acara rapat dinas di rumah jabatan dan pembelian karpet inventaris menggunakan dana dari Sekretaris Daerah bukan dari pos yang telah ditentukan, kata majelis.

Selain menghukum terdakwa dengan pidana empat tahun penjara atau lebih berat dari tuntutan JPU yaitu tiga tahun, majelis juga menghukum terdakwa membayar uang denda sebesar Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan dan ganti rugi sebesar Rp5,868 miliar dan bila satu tahun setelah adanya kekuatan hukum tetap tidak dibayarkan maka harta terdakwa akan dilelang untuk memenuhi jumlah tersebut.

Perbedaan besaran ganti kerugian negara dari Rp8,381 miliar menjadi Rp5,868 miliar karena terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp1,743 miliar dan Rp400 juta kepada kas negara.

Selain itu KPK juga saat penyidikan menyita uang sejumlah Rp20 juta milik anggota keluarga terdakwa yaitu Syaharani. Juga rumah terdakwa yang dibeli dari hasil korupsi di Banjarmasin senilai Rp350 juta disita oleh negara.

Sjachriel yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 8 Maret 2000 hingga 18 Maret 2005 dinilai melanggar hukum sesuai pasal 3 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Pikir-pikir

Menanggapi vonis yang dijatuhkan majelis, Sjachriel menyatakan pikir-pikir. Meski demikian usai persidangan ia mengaku keberatan atas putusan majelis hakim. Ketika itu sudah menjadi uang perjalanan dinas seharusnya menjadi milik saya namun majelis hakim menilai berbeda, juga besaran uang ganti rugi terlalu besar dan berat, katanya. Sementara itu penasehat hukum Sjachriel, Juan Felix Tampubolon mengatakan kewenangan pengeluaran anggaran menjadi tanggung jawab pengguna anggaran yang dalam hal ini bukan gubernur melainkan stafnya. Jadi sama sekali tidak ada penyalahgunaan kewenangan, bila ada itu ada pada pengguna anggaran, ujarnya usai persidangan. Sama halnya dengan terdakwa, JPU pada KPK juga menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis. â€Å“Kami menggunakan waktu satu pekan untuk pikir-pikir, kata JPU Suharto. (Ant/g)

Sumber : http://hariansib.com 25 Agustus 2007

Harta Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Disita

Kediri—Hampir seluruh harta kekayaan milik mantan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Zainal Musthofa yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi anggaran dewan senilai Rp6,4 miliar, disita oleh pihak kejaksaan negeri setempat, Jumat.

Harta benda mantan ketua dewan yang kini menjadi anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kediri periode 2004-2009 yang disita pihak kejaksaan itu berupa 20 bidang tanah yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Kediri, yakni Purwoasri, Plemahan, dan Kunjang. Selain itu pihak Kejaksaan Negeri Kediri juga menyita aset lainnya milik tersangka berupa tiga unit sepeda motor dan satu unit mobil Toyota Kijang.

Kasi Pidsus Kejari Kediri, Sugeng Eko Widodo SH menyebutkan, 20 bidang lahan yang disita itu diantaranya di Desa Balongjeruk, Kecamatan Kunjang terdapat tiga lokasi tanah, masing-masing seluas 454 meter persegi, 456 meter persegi, dan 1.323 meter persegi. Sedang di Desa Dungus, Kecamatan Kunjang juga terdapat tiga lokasi, yakni seluas 725 meter persegi, 1.915 meter persegi, dan 1.718 meter persegi.

Di Desa Juwet, Kecamatan Kunjang terdapat enam lokasi, masing-masing 2.010 meter persegi, 1.202 meter persegi, 2.827 meter persegi, 960 meter persegi, 1.256 meter persegi, dan 53 meter persegi.

Di Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang terdapat sebidang tanah dan bangunan ruko seluas 592 meter persegi. Sementara di Desa Plemahan, Kecamatan Plemahan terdapat tiga lokasi tanah, masing-masing seluas 2.129 meter persegi, 2.892 meter persegi, dan 2.160 meter persegi.

Di Desa Banjarejo, Kecamatan Plemahan terdapat tanah milik Zainal Musthofa seluas 2.841 meter persegi. Tak ketinggalan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri terdapat dua lokasi lahan masing-masing seluas 1.885 meter persegi dan 1.660 meter persegi. Di Desa Puwodadi, Kecamatan Purwoasri juga terdapat lahan seluas 6.000 meter persegi.

”Semua lahan yang kami sita tersebut atas nama Zainal Musthofa yang diduga dari hasil korupsi selama dia menjabat ketua dewan periode 1999-2004,” kata Sugeng Eko Widodo yang juga menjadi Ketua Tim Penyidik Kasus Korupsi DPRD Kabupaten Kediri periode 1999-2004 senilai Rp6,4 miliar.

Namun demikian, dia belum bisa menghitung nilai keseluruhan lahan yang disita di beberapa wilayah tersebut. Tapi menurut dia, ada lahan milik tersangka yang nilai jualnya mencapai Rp160 juta per hektare.

Ketika ditanya mengenai penahanan terhadap tersangka, Sugeng Eko Widodo menjawab masih menunggu kelengkapan berkas pemeriksaan setelah memasukkan data penyitaan terbaru. Sedang kuasa hukum terdakwa, Basuki Tugiat SH menyatakan, kejaksaan tidak dibenarkan melakukan penyitaan terhadap semua aset kekayaan kliennya itu.

Sumber: Antara News, 24 Agustus 2007

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bekasi Ditahan

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Bekasi, Djumbadi ditahan karena terkait kasus korupsi dana pengusuran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi sebesar Rp 1,5 miliar. Dia dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan Bulak Kapal, Bekasi pukul 19.15 malam tadi.

Sebelumnya, dia diperiksa selama delapan jam, mulai pukul 10.00 WIB- 19.00 WIB di ruang pidana khusus. Pemeriksanya antara lain, Kepala Seksi Pidana Khusu Abeto Harahap, Kepala Seksi Pidana Umum Ledrik V.M.T, Kepala Seksi Intelijen Helena Octavianne, Kepala Sub Seksi Tuntutan Hetty Cahyati.

Selama pemeriksaan, tersangka didampingi Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabuapten Bekasi Darmizon A, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Faisal Panani, serta kuasa hukumnya Djafar Ely SH.

Ketua tim peyidik Abeto Harahap seusai pemeriksaan mengatakan, mantan kepala Satpol Pamong Praja itu dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Penyidik baru menemukan Rp 1,5 miliar uang yang dia korupsi," kata Abeto kepada Tempo. Menurut Abeto temuan itu belum final karena pemeriksaan baru tahun 2003-2005. Sementara tahun 2006-2007, masih dalam proses penyidikan. Hamluddin

Sumber : TempoInteraktif.com : 21 Agustus 2007

Kejaksaan Mamuju Sita Harta Tersangka Korupsi

Kejaksaan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat, menyita harta kekayaan tujuh dari 10 tersangka korupsi dana kredit Bank Sulsel cabang Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara.

Ketujuh tersangka itu adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum Mamuju Utara, Rusmadi Tjandra, Kepala Bagian Pemasaran BPD Mamuju Utara, Ahmad Laode Hasan, kontraktor Amir Hamzah, Laenong Ani, Risman Ambo Djiwa, Sukidi Widjaya, dan Andi Ampeng.

Penyitaan yang dilakukan sejak 10 Agustus itu sedikitnya telah menyita 49 unit perumahan milik Laenong Ani, beberapa unit dump truck milik Rusmadi Tjandra, satu unit rumah milik Amir Hamzah di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa areal tanah kapling, eskavator, kebun, mobil milik tersangka lainya. Lokasi penyitaan mulai dari Mamuju Utara, Mamuju, Makassar hingga Palu, Sulawesi tengah.

Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Muhammad Zaenal Arief, mengatakan penyitaan dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. ”Juga untuk jadi barang bukti agar tak dihilangkan tersangka,” katanya, di Mamuju, Selasa siang. Zaenal mengaku akan kembali melakukan penyitaan semua harta benda tersangka lainnya yang diduga terkait hasil korupsi.

Selain menyita harta tersangka korupsi, kejaksaan juga menyita sedikitnya 146 dokumen milik Bank Sulsel cabang Pasangkayu, Mamuju Utara. Dokumen yang disita berupa dokumen perusahaan, bukti penerimaan dan dokumen penerima kucuran kredit sepanjang kurun September 2006–Mei 2007.

Penyidik Kejaksaan Negeri Mamuju, Sawabi Natsir, mengatakan penyitaan untuk mengetahui kebenaran pengakuan tersangka mengenai jumlah dana kredit yang mereka terima. Menurut Sawabi, terdapat perbedaan data pengakuan tersangka mengenai jumlah dana kredit yang mereka terima dengan data pembukuan Bank Susel Pasangkayu.

Dia mencontohkan, tersangka Laenong Ani bersikukuh mengaku hanya terima Rp 7,2 miliar, padahal data pembukuan bank mencatat dia menerima Rp 12,1 miliar, begitu juga dengan tersangka lainnya.

Sumber : tempointeractive.com : 21 Agustus 2007

Korupsi Merajalela di Pemkab Boven Digoel, Mahasiswa/i Jadi Korban

Oleh : Manuel Nek Nek

RIBUAN Mahasiswa/i Boven Digoel yang belajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia saat ini betul-betul menderita karena dana pendidikan untuk menunjang studi mereka telah ludes di tangan Pemkab Boven Digoel. Pemkab Boven Digoel adalah sebuah pemerintahan terkorup di Papua yang kejahatannya dibiarkan merajalela oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Semester 2 atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dan 2006, telah terjadi pengurasan uang rakyat kabupaten Boven Digoel oleh Pemkab setempat dan para kontraktor.

Dana tersebut terkuras bukan untuk kepentingan rakyat dengan perincian; (1) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Tanpa tujuan jelas Sebesar Rp. 1.857.345.000,00; (2) Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Sebesar Rp. 87.500.000,00; (3) Bantuan Keuangan Tidak Sesuai fungsi Sebesar Rp. 317.501.200,00; (4) Biaya Pembayaran Honorarium yang tidak sesuai ketentuan Sebesar Rp. 342.000.000,00; (5) Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Kontrak Sebesar Rp. 6.087.109.987,20; (6) Pemahalan harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga kontrak sebesar Rp. 5.293.456.709,58; (7) Hutang Kepada Pihak Ketiga akibat pemahalan harga kontrak Sebesar Rp. 783.330.000,00.

Korupsi yang mengerikan ini ternyata ditutupi secara licik oleh Bupati Yusak Yaluwo dan Wakilnya Marsel Yomkondo dengan berbagai cara, diantaranya dengan menekan para mahasiswa/i supaya menerima penderitaan apa adanya. Cara lain adalah dengan menghipnotis rakyat Boven Digoel dengan lagu-lagu Ya’Mune Band, Audi Band dan Musik Angklung Janggene.

Saat ini kaki tangan Pemkab Digoel di seluruh Indonesia, terutama di Jayapura, sedang berusaha mengamankan kejahatan Pemkab Digoel dengan merancang berbagai pertemuan untuk membatasi aksi massa besar-besaran yang direncanakan akan digelar dalam kesempatan pertama. Tanpa rasa bersalah, Pemkab Boven Digoel juga selalu mengkampanyekan peningkatan SDM Boven Digoel dalam Otonomi Khusus melalui Media Penutup Kejahatan mereka : Tabloid Boven Digoel Post.***

Sumber : KabarPapua.Com Edisi : 21 August 2007

Kejati NAD Didesak Sidik Bupati Aceh Tengah

MEDAN, KOMPAS--Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalami didesak segera menyidik dugaan korupsi Bupati Aceh Tengah Nasaruddin, terkait penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2005, sedikitnya ada enam catatan pemeriksaan yang berpotensi terjadi korupsi.

Menurut Ade Dharmawan Syahputra, Sekjen Amanat Pemuda Nanggroe salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaporkan dugaan korupsi Bupati Aceh Tengah ke Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam (Kejati NAD), ada kekhawatiran laporan BPK tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum di Aceh.

“Ada kekhawatiran laporan ini justru tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum di Aceh. Kalau dalam waktu seminggu ini Kejati NAD ternyata tak bertindak, kami akan segera melaporkan dugaan korupsi ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Ade di Medan, Senin (20/8).

Berdasarkan laporan BPK, terdapat 15 catatan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Ade mengungkapkan, enam di antara catatan pemeriksaan tersebut, berpotensi menimbulkan korupsi.

Keenam catatan pemeriksaan tersebut adalah pengeluaran kas daerah tanpa melalui surat perintah membayar uang (SPMU) tahun anggaran 2005 sebesar Rp 5.512.268.000. Kondisi ini mengakibatkan, pengelolaan kas daerah rawan disalahgunakan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu ada penggunaan belanja tak tersangka sebesar Rp 3.509.625.093 yang tidak sesuai peruntukannya. Menurut laporan BPK, kondisi ini terjadi karena Sekretaris Daerah dalam memberikan persetujuan pembayaran dan penggunaan belanja tak tersangka tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Namun menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Muhammad, penggunaan belanja tak tersangka yang tak mengikuti ketentuan yang berlaku lebih karena saat itu masih dalam masa darurat militer dan adanya bencana alam gempa bumi.

“Saat itu masih darurat militer. Belanja tak tersangka salah satu salah satunya digunakan untuk biaya pengamanan. Selain itu, akibat bencana alam, banyak belanja tak tersangka digunakan untuk kepentingan bantuan sosial,” ujar Muhammad.

Terkait catatan pemeriksaan BPK yang menyebut adanya pengadaan mobil dinas untuk Wakil Bupati Aceh Tengah yang dinilai memboroskan keuangan daerah senilai Rp 278.800.000, Ade mengatakan, hal ini menunjukkan Pemkab Aceh Tengah tidak peka terhadap niat pemberantasan korupsi yang dicanangkan Gubernur NAD Irwandi Yusuf.

Hanya saja menurut Muhammad, pembelian mobil dinas wakil bupati yang dianggap memboroskan keuangan daerah tersebut terjadi karena pengunduran jadwal pilkada di wilayah tersebut.

“Mestinya jadwal pilkada di Aceh Tengah itu dilakukan lebih awal, namun karena ada pelaksanaan pilkada langsung, jadi terpaksa diundur. Pembelian mobil dinas wakil bupati ini disiapkan sejak dulu, sehingga uangnya sudah disiapkan tapi mobilnya belum dibeli. Ini yang kemudian dianggap memboroskan,” katanya.

Muhammad mengatakan, pejabat Pemkab Aceh Tengah siap diperiksa penegak hukum atas dasar laporan BPK ini. Menurut dia, beberapa saran dalam catatan pemeriksaan BPK telah diikuti.

“Bahkan bantuan keuangan untuk anggota DPRD yang dianggap menyalahi ketentuan pun telah kami kembalikan ke kas daerah. Laporan BPK ini juga sudah dicek langsung oleh Polda maupun Kejati NAD,” katanya. (BIL)

Sumber: Kompas 20 Agustus 2007

Ketua Golkar Sidoarjo Masuk Daftar Buron Kasus Korupsi

Sidoarjo—Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memasukkan Ketua Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Imron Syukur dalam Daftar Pencarian Orang. Bahkan untuk menangkap terdakwa kasus korupsi APBD Sidoarjo sebesar Rp 20 miliar ini, kejaksaan meminta bantuan Polda Jatim untuk memburunya.

Mantan wakil ketua DPRD Sidoarjo ini harus diseret masuk bui lantaran kasasi yang diajukan berkaitan putusan kasus korupsi Dana Peningkatan SDM bagi anggota Dewan
Sidoarjo senilai Rp 20 miliar ditolak oleh Mahkamah Agung.

Bahkan rencan eksekusi sebenarnya sudah dilakukan hingga dua kali, namun semuanya gagal. Eksekusi pertama sebenarnya dilakukan pada 22 Mei lalu, hanya saja saat itu Imron tiba-tiba pingsan saat akan dibawa ke rumah tahanan.

Saat itu Imron Syukur sakit jadi tidak jadi masuk bui. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian dia ikut kungker dewan ke padang,” kata sumber di Kejati.

Karena itulah, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Marwan Effendy langsung memerintahkan Kejari Sidoarjo kembali melakukan eksekusi kepada Imron. Lagi-lagi, rencana eksekusi yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus lalu tidak bisa dilakukan karena Imron kembali menghilang. “Karenanya, kejati sudah minta bantuan polisi untuk memburu Imron,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Pidana Kusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo Wito SH, membenarkan adanya permintaan bantuan kepada polisi tersebut. “Kami sebenarnya ingin segera mengeksekusi, tapi keberadaan Pak Imron hingga saat ini tidak jelas,” katanya.

Padahal, lanjut Wito, Imron harusnya bisa masuk penjara bersamaan dengan mantan wakil ketua DPRD dari PDI-P yaitu Sunanji Agus Sutejo yang terlebih dahulu masuk
bui sejak 22 Mei lalu.

Selain Sunanji, kasus korupsi di DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 yang merupakan korupsi berjamaah ini juga sudah menyeret mantan ketua DPRD Sidoarjo Usman Ihsan masuk lapas sejak 2 tahun lalu.

Sementara itu, seluruh mantan anggota dewan lainnya saat ini juga tinggal menunggu keputusan kasasi dari MA. “Kasasi untuk anggota dewan berbeda dengan unsur
pimpinan. Dan sekarang kasasi tersebut belum diputuskan oleh MA,” kata Wito. Rohman Taufiq

Sumber: Tempo Interaktif, Minggu, 19 Agustus 2007

Wali Kota Kendari Bantah Menjadi Terdakwa Kasus Korupsi

Wali Kota Kendari Masyhur Masie Abunawas membantah dirinya terlibat kasus korupsi dan diberhentikan sementara oleh Departemen Dalam Negeri. "Saya tidak nonaktif apalagi sampai terkait kasus korupsi," kata Masie, yang hendak maju lagi sebagai gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (18/8).

Masie mengatakan hal itu menanggapi pemberitaan bahwa Departemen Dalam Negeri menonaktifkan dirinya sebagai Walikota Kendari. Selain Masie, Departemen juga menonaktifkan Bupati Magetan Saleh Muljono. "Prosesnya masih berlangsung," kata Juru Bicara Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang, Selasa (14/8).

Atas pemberitaan itu, kata Masie, pihaknya merasa sangat terganggu. Apalagi November nanti, Masie yang Ketua Pengurus Partai Golkar Kendari akan maju pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Meskipun begitu, katanya, dirinya tak menempuh jalur hukum. Menurut dia, klarifikasi berita cukup menjelaskan pada masyarakat Sulawesi Tenggara. (dedy kurniawan)

Sumber : tempointeraktif.com : 19 Agustus 2007

Presiden Heran, Kasus Korupsi di Riau Tanpa Koruptor

Pekanbaru (SIB), Kasus pelaporan korupsi di Provinsi Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat banyak namun tidak ada koruptor yang terjerat, kata seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Prof Dr Subur Budi Susanto.

Saat berdialog dengan puluhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Pekanbaru, Sabtu malam, ia mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga heran dengan kondisi tersebut.

Itu sebabnya, dalam kesempatan kunjungan Presiden ke Riau tanggal 11-12 Agustus 2007 ini, pihaknya sengaja berdialog dengan pengiat LSM untuk mencari masukan perihal berbagai kasus korupsi di Riau yang tidak juga tertangani.

Banyak korupsi tapi tidak ada koruptor. Telah kami tanya ke KPK sebab pemberantasan korupsi merupakan salah satu program Presiden,kata Subur.
Ia mengakui Riau merupakan kampung halamannyayang kedua karena pernah bertugas di daerah ini saat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahkan melakukan pembinaan terhadap masyarakat asli Sakai di Riau.

Ia mengatakan, sangat peduli dengan Riau karena negeri ini tidak asing baginya, sehingga selaku salah seorang penasehat Presiden merasa heran dengan kondisi Riau akhir-akhir ini.
Bahkan, lanjut dia, saat awal pemerintahan SBY berbagai kasus di Riau telah masuk kepadanya.

Menurut dia, selaku orang dekat Presiden selalu didatangi para tersangka koruptor. Kadang penegak hukum yang datang padanya minta tolong untuk menaikkan suatu kasus namun kadang ada pula tersangka yang merengek-rengek perihal kasusnya jangan disampaikan pada Presiden.

Presiden setuju memberantas korupsi terutama di Riau. Tapi untuk sementara diseleksi, tunggulah ada gilirannya siapa saja,ungkap Subur.

Seleksi pemberantasan korupsi yang dimaksudnya yakni melihat besaran uang yang diambil tersangka koruptor.

Kemudian, dampak nyata dari korupsi tersebut apakah betul menimbulkan bencana ekonomi, urgensinya kasus tersebut agar tersangka tidak melarikan diri dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kita sangat mengharapkan KPK apa pun perkara yang masuk tidak lepas, diperiksa. Laporan masyarakat segera direspon,katanya.

Ia yakin kasus-kasus korupsi di Riau yang saat ini tanpa tersangka koruptor dapat segera dientaskan dengan pengusutan KPK.

Mudah-mudahan waktu itu akan sampai juga, berdoa sajalah dan bakal ada yang masuk,katanya perihal pemeriksan beberapa pejabat di Riau yang diduga melakukan penyimpangan. (Ant/l)

Sumber :hariansib.com : 13 Agustus 2007

Memberantas Korupsi Di Simeulue, Hanya Sebatas Angan

Simeulue, NAD — Mengungkap kasus dugaan korupsi di Simeulue dan di manapun memang tak segampang menyebut cabai bibir tak pedas. Persoalannya, pelaku korupsi umumnya orang berpendidikan, bahkan seorang pejabat teras. Namun dugaan korupsi di jajaran pemerintahaan Indonesia, khususnya di beberapa dinas di Simeulue, adalah tugas semua pihak untuk menuntaskannya. Karena menurut Ketua GeMa Simeulue Kota Medan, Mualim dan rekannya Ketua

(FPPS), M. Rapyan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyebab hancurnya ekonomi bangsa.
Dalam pembicaraan waktu itu, Mualim, sebatas menyoroti dugaan proyek fiktif di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, "Sesungguhnya telah menjadi renungan dan agenda kerja kami, itu adalah korupsi. Manusianya sudah tiada berperasaan, orang seperti itu harus disikat habis."

Dia berasumsi, pengelolaan Dinas Pendidikan Simeulue amat riskan. Pasalnya, berkait langsung dengan penciptaan generasi Simeulue, 5 sampai dengan 100 tahun mendatang. Bila di institusi itu telah ada korupsi, maka hanya isapan jempol belaka cita-cita ingin memajukan Pulau Simeulue di masa datang. Tak kurang menarik menyoal komitmen Darmili dalam hal membersihkan jajarannya dari masalah korupsi. Persoalannya dia beberapa waktu lalu bersama M. Rapyan, melakukan pemantauan dan investigasi langsung di Dinkes dan RSU Simeulue.

Di sini, mereka mendapati betapa tidak transparansi dalam hal penggunaan anggaran daerah. Masa itu, apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan selain sudah mempublikasikan melalui media. Menurut Mualim MA, telah juga mereka sampaikan langsung kepada Darmili selaku Bupati Simeulue. "Dia waktu itu berjanji akan memanggil kepala dinasnya, juga oknum yang menyalah di RSU Simeulue serta menindak bersangkutan secara tegas. Apa lacur, hingga hari ini (baca: Minggu lalu) semua hanya kamuflase saja. Ini telah menimbulkan tanda tanya, juga interpretasi yang beragam," jelas Mualim. (Waspada)

Sumber : www.waspada.co.id 3 Agustus 2007

Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Sleman Didesak Mundur

Yogyakarta - Bupati Sleman Ibnu Subiyanto didesak mundur dari jabatannya. Hal ini seiring keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Ibnu sebagai tersangka korupsi kasus pengadaan buku pelajaran di Sleman senilai Rp 12 miliar.

Desakan itu disampaikan ratusan orang dari Aliansi Gerakan Rakyat Tolak Korupsi (Gertak) saat berunjuk rasa di halaman Mapolda DIY di Jl Ringroad Utara Depok Sleman dan di depan kantor Bupati Sleman di Jl Parasamya, Beran, Sleman, Jumat (3/8/2007).

Massa Gertak terdiri dari berbagai elemen, antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) DIY dan BEM UGM dan BEM UNY. Mereka datang dengan mengendarai sepeda motor serta membawa puluhan poster.

Di depan pintu masuk Polda DIY, massa sempat saling dorong dengan polisi. Mereka menuntut agar Kapolda DIY Brigjen Anggoro Rahardjo Harry Anwar melakukan langkah yang sama dengan KPK. Mereka juga menuntut bupati Sleman segera nonaktif dari jabatannya.

"Polisi harus berani menetapkan Ibnu sebagai tersangka bukan saksi lagi. Jangan tebang pilih. Sebab dua orang bawahannya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Sleman dan Pimpro buku sudah divonis 5 tahun," kata koordinator aksi, Widya Supena.

Setelah menggelar aksi selama lebih kurang 1,5 jam, massa kemudian bergerak ke kantor Bupati Sleman. Mereka dikawal polisi lalu-lintas Polres Sleman. Massa sempat beristirahat di Masjid Agung Sleman untuk melakukan salat Ashar.

Saat aksi berlangsung, kantor Bupati Sleman sudah tutup. Ibnu Subiyanto maupun para pegawai sudah tidak berada d tempat. Pintu gerbang kantor bupati juga sudah ditutup dan dijaga puluhan aparat. Sejumlah anggota Satpol PP Sleman juga berjaga-jaga di dalam halaman. (bgs / djo)

Sumber: Detik, 03 Agustus 2007

M. Fadilah, Kepala Kantor ESDM Sumenep, Jadi Tersangka Korupsi

Sumenep―Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (Jawa Timur), Moh. Fadillah, ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam kasus proyek penyulingan air laut dan kelistrikan daerah terpencil pada Tahun Anggaran 2006 senilai Rp3 miliar.

"Kepala Kantor ESDM kami tetapkan jadi tersangka dugaan korupsi," tegas Koordinator Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Samsul Arifin, Kamis.

Dasar pertimbangan tim, kata dia, yang bersangkutan ditetapkan jadi tersangka karena yang paling bertanggungjawab terhadap dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Sumenep pada 2006. "Pekerjaan dua proyek itu tanggungjawab kantor ESDM. Sehingga, segala risikonya tentunya ada pada kepala kantor," ujarnya.

Sedangkan, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan ESDM yang sebelumnya diperiksa, yakni Nasah Bandi dan Adi Mustofah, masih tetap sebagai saksi. "Kasus dugaan korupsi di lingkungan ESDM itu kita masih terus mengembangkan. Jadi, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain," ucapnya.

Selain itu, ia mengemukakan, tersangka bakal diperiksa tanggal 8 Agustus 2007.

Sebelumnya, tim kejaksaan tinggi telah melakukan cek proyek kelistrikan ke wilayah Kecamatan Ambunten dan Masalembu. Sedangkan proyek penyulingan air laut atau desalinasi berada di pulau Gili Genting, Sumenep. (*)

Sumber : Antara News : 2 Agustus 2007

LSM Serahkan Lagi Laporan Dugaan Korupsi di Tuban

Tuban—Lembaga swadaya masyarakat, Wahana Aspirasi Rakyat di Tuban, Minggu (29/7) menyerahkan kembali laporan dugaan korupsi pelaksanaan proyek terminal dan wisata laut Tuban senilai Rp 30 miliar, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya berkas laporan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tuban, Haeni Relawati dan suaminya Ali Hasan tersebut pernah diserahkan ke KPK pada 26 Oktober 2005 oleh aktivis WAR Amir Burhanudin dan diterima Tosim Lumbrih.

Direktur Wahana Aspirasi Rakyat (WAR) Tuban, Bambang Lukmantono mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan itu dan mengambil alih kasus tersebut. Menurut dia KPK pernah melimpahkan laporan WAR kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menindaklanjuti indikasi korupsi yang ada. “Namun anehnya pihak terlapor serta Kejaksaan Negeri Tuban sudah menerima Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Lucunya lagi kami malah belum menerima surat terkait SP3 itu,” kata Bambang.

Dia menambahkan kalau memang dari kejaksaan kurang responsif terhadap laporan pihaknya meminta KPK mengambil alih saja kasus ini. “Sekali lagi lebih baik KPK yang menangani kasus ini,” tegas Bambang pada saat Lokakarya Gerakan Anti Korupsi yang dihadiri Deputi Pencegahan KPK, Dedi A Rachim dan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Coruption Watch, Ibrahim Fahmy Badoh.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dedi A Rachim mengatakan akan menyampaikan itu kepada lembaganya. Menurutnya setiap laporan lebih baik disampaikan secara langsung ke Jakarta. “ Di sana akan ada tim yang mendengarkan dan mengkajinya,” kata Dedi.

Dedi menjelaskan KPK lebih banyak menangani kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Selain itu juga kasus yang mendapat perhatian publik dan kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 1 miliar. Hingga saat ini setidaknya ada 136 kasus yang telah ditangani KPK dan 30 diantaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrach).

“Kendala yang kami hadapi, jumlah pengaduan dan laporan yang kami terima bertambah terus. Sedangkan jumlah personel di KPK sendiri terbatas. Kalau jumlah anggota KPK 300 dan kasus yang ditangani 1.000 saja maka paling cepat butuh waktu 23 tahun untuk menuntaskannya. Jumlah hakim tindak pidana korupsi hanya 19. Untuk mencari penyidik dan penuntut umum pun sulit. Dari seleksi 100 penuntut umum KPK dan penyidik KPK dari kepolisian dan kejaksaan dari kebutuhan 20 yang memenuhi kriteria hanya empat,” jelasnya.

Adapun Koordinator Divisi Korupsi Politik, Indonesian Coruption Watch, Ibrahim Fahmy Badoh menambahkan jumlah kasus korupsi APBD paling marak dan terus meningkat. Modus umum mark up atau penggeembungan proyek dan gaji, anggaran fiktif, anggaran ganda, penunjukkan langsung dalam proyek dan lewat rekening liar.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2004 rekenin liar ditemukan pada 277 rekening di Bank Indonesia senilai Rp 3,5 triliun, 29 rekening di Bank Pemerintah senilai Rp 13,5 triliun dan 651 rekening di bank Umum senilai Rp 3,4 triliun. Tahun 2005 ditemukan pada 1.303 rekening senilai Rp 8,5 triliun tersebar di 34 departemen/lembaga negara. “Hingga semeterter pertama tahun 2007 dari Departemen keuangan terdapat 5.185 rekenig liar di pusat dan daerah senilai Rp 17,6 triliun,” kata Fahmy. (ACI)

Sumber : Kompas : 29 Juli 2007

Kejati Disposisi Pencarian Koruptor Buku Ajar Murad Irawan

SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mengeluarkan surat disposisi untuk melakukan pencarian tersangka perkara korupsi pengadaan buku ajar di sejumlah kabupaten di provinsi ini.

Kepala Kejati Jateng, Kadir Sitanggang didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Uung Abdul Syakur di Semarang, Kamis, mengatakan keberadaan Murad (tersangka, red.) memang sulit dicari.

Kadir mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pencekalan terhadap Murad. "Saya akan diskusikan dengan Asisten Intel soal ini," katanya.

Aspidsus menambahkan, dalam sidang kasus korupsi buku ajar di Kabupaten Sukoharjo yang mulai disidangkan baru-baru ini, Murad sudah mangkir dari persidangan kedua.

Murad juga menjadi tersangka kasus buku ajar di Wonogiri, Pemalang, Tegal, dan Kabupaten Sleman (Yogyakarta). Kemudian menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan buku ajar di Salatiga, Batang, Brebes, Grobogan, Boyolali, Wonosobo, Kota Magelang, dan Kota Solo.

"Sayangnya kasus yang di Kabupaten Tegal, pengadilan memutus bebas," kata Uung.

Kasus di Grobogan, PT Balai Pustaka (BP) belakangan melakukan gugatan perdata terhadap Pemkab Grobogan di Pengadilan Purwodadi. Dari persidangan perkara perdata ini, terungkap Murad bukan pegawai PT Balai Pustaka, melainkan Direktur PT Putra Ikhsan Pramudita (PIP) perusahaan percetakan beralamat di Jalan Gunung Sahari Jakarta.

Terungkapnya fakta itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan selanjutnya melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan Murad ke kepolisian setempat.

Aspidsus menambahkan, dari penyidikan di Pemalang, Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Wonogiri, terungkap, Murad memang bukan pegawai PT BP, melainkan "broker" (perantara) PT Balai Pustaka.(*)

Sumber: Antara, 24 Juli 2007

Dugaan Korupsi Permukiman Transmigrasi Sekdaprov Sumbar Diperiksa

Padang― Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek permukiman transmigrasi di Padang Ilalang, Kabupaten Dharmasraya dan Dusun Tangah, Kabupaten Solok Selatan, terus bergulir. Kali ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar Yohannes Dahlan yang diperiksa sebagai saksi, Senin (23/7).

Yohannes Dahlan diperiksa jaksa untuk yang kedua kalinya, yang pertama pada Rabu (18/7) lalu, berkaitan dengan tugasnya sebagai fasilitator dana dekosentrasi pada proyek tersebut.

Aspidsus Kejati Sumbar Fadil Zumhanna mengatakan selain Yohannes Dahlan, jaksa juga memeriksa Kasubdin Penyiapan Permukiman Transmigrasi Disnakertrans Sumbar Haryono. “Menurut pengakuan Yohannes Dahlan, ia mengetahui adanya proyek pengadaan permukiman untuk transmigrasi,” kata Fadil.

Sampai sejauh ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Fadil beralasan, untuk mengetahui jumlah kerugian negara, pihaknya masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar.

Sejauh ini, jaksa sudah memeriksa beberapa saksi seperti Kadis Nakertrans Zul Evi Astar, Kabid Keuangan Netty Asri, serta Irmaliza (bendahara), dan dua panitia pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumbar menyita uang tunai Rp 1,5 miliar lebih dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Fuadi. Tim penyidik juga menyita bon-bon peminjaman antara lain untuk wartawan dari berbagai media massa.

Penyitaan itu merupakan tindakan penyelamatan keuangan negara. Uang tersebut merupakan sisa hasil kegiatan pembangunan, padahal kegiatan itu bermasalah. Saat kontrak kerja diputus, laporan kemajuan fisik pembangunan baru mencapai 55 persen, namun uangnya tidak dikembalikan ke kas negara.

Penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan No. Print-212/N.3/Fd.1/ 06/2007 tanggal 18 Juni 2007 yang ditandatangani langsung Kajati Sumbar Ridwan Darmansyah. Penyitaan itu berkaitan adanya penyimpangan pembangunan permukiman transmigrasi di Dharmasraya dan di Solok Selatan sekitar Rp 8 miliar. (purwandi)

Sumber : Sinar Harapan : 24 Juli 2007

Perwakilan 34 Provinsi Pentaskan Seni Budaya

Palangka Raya, Kalteng - Di momen memeriahkan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) yang di pusatkan di lapangan Sanaman Mantikei, Kota Palangka Raya, dari 34 provinsi di Indonesia unjuk gigi dalam menampilkan tarian khas daerahnya masing-masing, di Malam Pentas Seni Dan Budaya Pemuda.

Penonton seakan terpaku di panggung megah yang terletak di tengah lapangan Sanaman Mantikai menikmat suguhan keragaman budaya tersebut. Bahkan ribuan masyarakat yang hadir tidak melepaskan momen langka tersebut dengan cara mengabadikan tarian yang ditampilkan baik melalui kamera handpone, kamera DSLR serta handicam.

Malam pentas seni budaya pemuda yang dilaksanakan, Sabtu (29/10) malam itu, selain menjadi tempat saling bertukar budaya juga memberikan energi yang positif kepada penonton serta peserta JPI lainnya.

Ikhwan pemuda 24 tahun asal kota Palangka Raya ini mengaku kagum terhadap pertunjukan kesenian yang ditampilkan para peserta JPI. Tentunya mereka dikirim ke Kalteng sudah melalui tahap seleksi di daerahnya masing-masiang.

”Mereka ini kan hasil seleksi untuk mewakili daerahnya, dan kita yakin juga mereka ini adalah pemuda yang memiliki wawasan kebangsaan cukup luas. Maka dari itu mereka bisa mewakili pemuda di daerah mereka masing-masaing,” kata Ikhwan yang menyaksikan malam pentas seni budaya bersama dengan kekasihnya.

Sementara itu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dalam sambutannya pada pembukaan JPI di lapangan Sanaman Mantikei menekankan pada para pemuda untuk menjauhi yang namanya narkoba. Narkoba selama ini adalah musuh berat bagi generasi bangsa dan banyak generasi kita yang rusak akibat narkoba jenis apa saja.

”Narkoba adalah mesin pembunuh masal, maka dari itu kita meminta agar jangan sampai pemuda kita terjerumus yang namanya narkoba. Bahaya narkoba di Negara dan daerah kita sudah sangat mengancam pemuda yang masih duduk di bangku sekolah,” ucapnya.

Tidak hanya hal itu saja, lanjut dia, generasi bangsa ini wajib melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Jangan sampai dengan dunia modernisasi ini, semua budaya kita tinggalkan dan tengelam dimakan zaman.

”Pertahankan terus serta kembangkan cirri khas budaya kita kepada negara lain. Karena Negara lain sama sekali tidak memiliki ciri khas budaya seperti di tempat kita,” pungkas mantan anggota DPR RI itu.

Aceh Terima 8 Sertifikat Warisan Budaya

Jakarta - Aceh menerima delapan sertifikat warisan budaya tak benda untuk delapan karya budaya masyarakat. Sertifikat diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Muhadjir Effendy kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Acrh, Reza Fahlevi, di Gedung Kesenian Jakarta, Kamis (27/10) malam.

Upacara penyerahan sertifikat warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia 2016 dimeriahkan dengan aneka pertunjukan seni berbagai daerah. Dari Aceh ditampilkan Guel, dimainkan oleh Sanggar Seni Guel Sebayung dan Rangkaian Bunga Kopi.

Dengan penetapan tersebut berarti Aceh sudah memiliki 42 warisan budaya tak benda sejak dilincurkan program ini pertama kali pada 2013.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pelestarian dan pengelolaan warisan budaya perlu dilaksanakan dengan penanganan serius dari pemerintah daerah dan pihak lainnya yang terlibat. “Warisan budaya Indonesia, khususnya Warisan Budaya Takbenda Indonesia terancam punah, antara lain disebabkan karena warisan budaya takbenda tersebut tidak dilindungi dengan baik,” kata menteri.

Menurut dia, pemeritah pusat tidak dapat bergerak sendirian untuk upaya pelestarian warisan budaya. Hal ini perlu dilakukan bersama-sama secara beriringan. Kepala Dinas Budpar Aceh, Reza Fahlevi, mengatakan akan menindaklanjuti penetapan warisan budaya tersebut. “Dalam waktu dekat kita akan serahkan sertifikat ini kepada pemerintah kabupaten masing-masing,” kata Reza.

Ia mengatakan, Aceh memiliki perhatian serius terhadap pelestarian budaya daerah. “Berbagai upaya juga kita lakukan. Tahun depan kita akan ajukan lagi karya budaya lainnya untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda,” sebut Reza Fahlevi.

Kirab Budaya Pemuda Nusantara "Diwarnai" Hujan Lebat

Palangka Raya, Kalteng - Acara Kirab Budaya Pemuda Nusantara yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi di kawasan Bundaran Besar, Kota Palangka Raya, Kamis diwarnai hujan lebat mengguyur ibu kota provinsi Kalimantan Tengah itu.

"Alhamdulillah hujan sudah mulai turun. Jangan khawatir, ini adalah hujan berkah dan sekaligus ini adalah cara tuhan menyambut wakil-wakil terhebat dari 34 provinsi se-tanah air," kata Menpora menyemangati peserta kirab pemuda tersebut.

Imam mengajak peserta pawai serta masyarakat yang menyaksikan menjadikan acara kirab sarana memperkokoh pertatuan dan kesatuan di tengah perbedaan di Indonesia.

"Melalui acara ini, agar rasa ke-Indonesiaan semakin kokoh dan kuat agar tidak mudah terpecah belah, oleh isu-isu murahan, oleh isu politik," katanya.

Gubenur Sugianto Sabran yang mendampingi Menpora juga mengajak pemuda di seluruh Indonesia dan di Kalimantan Tengah khususnya untuk bersatu berperang melawan narkoba.

"Karena narkoba akan merusak masa depan bangsa, merusak generasi muda penerus Indonesia dan terus mengerogoti apa yang kita miliki. Untuk itu, mari bersama-sama kita memberantas narkoba. Pemerintah Kalimantan Tengah pun berkomitmen untuk itu," katanya.

Dia mewacanakan menjadikan acara Kirab Budaya Pemuda sebagai acara rutin Kalimantan Tengah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, hujan yang mengguyur lokasi pelepasan peserta kirab membuat sejumlah warga yang menyaksikan acara mencari tempat berteduh.

Meski demikian, keadaan itu tidak mengendurkan semangat peserta kirab untuk memberikan penampilan terbaiknya. Sejumlah warga lain pun tetap terlihat tidak beranjak dari posisinya meski hujan bertambah lebat.

Begitupun, jumlah warga yang menyaksikan pergelaran tingkat nasional tersebut tidak seramai acara serupa tingkat provinsi seperti pada Festifal Budaya Isen Mulang dan pada acara Festival Palangka Fair.

Warga Palangka Raya pun menyayangkan pergelaran Kirab Budaya Pemuda Nusantara yang diikuti pemuda dari 34 provinsi di Indonesia tersebut sepi pengunjung.

"Saya tidak tahu jika ada acara ini. Saya ke sini diajak teman. Sangat disayangkan acara setingkat nasional ini tidak dipromosikan dengan maksimal. Saya pun merasa promosi yang dilakukan pemerintah kurang karena kita bisa liat penontonnya pun tidak serame ivent lokal kita," katanya.

Dia berharap pemerintah dapat menggencarkan promosi setiap kegiatan yang dilakukan apalagi yang bertaraf nasional.

Budaya Unggulan di TMII Undang Dubes

Jakarta - Dalam rangka mempromosikan Budaya dan pertunjukan Seni, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, menggelar Seni Budaya Lombok Utara dengan tema “Putri Cilinaya” di Anjungan NTB di TMII.

“Lombok Utara di Provinsi NTB dicanangkan sebagai destinasi wisata dunia yang diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara (wisman),” kata Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar di sela-sela acara Gelar Seni Budaya Lombok Utara Putri Cilinaya di Anjungan NTB Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, kemarin.

Menurut Bupati Lombok Utara Akhyar, sebagai pintu masuk utama ke NTB dicanangkan sebagai destinasi wisata dunia tepat pada HUT ke-8 Lombok Utara. Potensi wisata alam dan budaya yang sangat unik mulai dari destinasi wisata Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, Gunung Rinjani, hingga Danau Segara Anak.

Selain itu, banyak keunikan di Lombok Utara yang tidak ditemukan di bagian dunia manapun sehingga layak mendorong Lombok Utara sebagai destinasi wisata dunia.

“Ada karang biru yang merupakan karunia luar biasa bagi Lombok Utara, karena menurut riset yang pernah dilakukan, blue coral hanya ada dua di dunia yakni di Karibia dan Lombok Utara. Ada air tawar di tengah laut juga ada di Lombok Utara,” katanya.

Ia menambahkan, dari sisi wisata sejarah, di Lombok Utara juga ada jejak peninggalan Jepang yakni Gua Jepang di Trawangan.

Lombok Utara sekaligus wilayah dengan tingkat toleransi yang tinggi sosial budayanya. Polda NTB menyampaikan penghargaan Lombok Utara sebagai kabupaten dengan angka kriminalitas terendah.

Hal itu menjadi modal yang baik bagi sektor pariwisata wilayah tersebut yang ditunjang dengan semakin banyaknya event seni dan budaya yang digelar di Lombok Utara.

Pihaknya mencatat saat ini tingkat kunjungan wisatawan ke Lombok Utara mencapai 2.600 orang perhari atau naik 100 persen dibandingkan pada 2014. “Oleh karena itulah kami menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang akan terus kami kembangkan,” katanya.

Program-program promosi pariwisata pun terus dilakukan di antaranya gelar seni budaya Lombok Utara bertajuk Putri Cilinaya yang digelar di Jakarta yang diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat ibukota untuk berkunjung ke Lombok Utara.

Pada kesempatan itu hadir sejumlah pejabat termasuk Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, anggota DPR, beberapa Duta Besar negara sahabat, serta masyarakat umum.

Peduli Budaya, Bupati Apresiasi Warga Kayan

Malinau, Kaltara - Kegiatan budaya yang digelar di Kabupaten Malinau, mengekspresikan budaya masyarakat Kayan yang ada di Indonesia menjadi kebanggan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi seluruh warga Malinau. Ini diungkapkan Bupati Malinau Dr Yansen TP MSi saat membuka secara resmi musyawarah budaya Persekutuan KeluargaBesar Kayan (PKBK) KabupatenMalinau, Jumat (28/10).

Dirinya menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pemerintah serta penghargaan kepada keluarga besar Kayan baik yang berasal dari Malinau, Bulungan, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Samarinda dan terkhusus dari Malaysia yang turut hadir dalam pagelaran budaya tersebut.

“Ini merupakan satu bentuk daripada kepedulian warga Kayan terhadap budaya dan kesatuan dan persatuan masyarakat Kayan yang terbangun cukup lama,” ujar Bupati Yansen TP saat menyampaikan sambutan.

Dalam acara musyawarah budaya tersebut, Bupati mengimbau agar seluruh warga Kayan, tidak terkecuali. Agar bangkit semangat dan gairahnya untuk ke depan sebagai generasi yang baik meneruskan nilai-nilai budaya yang tumbuh berkembang dibangun oleh nenek moyang terdahulu. Terlebih lagi lanjutnya, selama ini diketahui warga Kayan ini berada di mana-mana, khususnya di Borneo. Nama Kayan diberikan untuk nama sungai, nama kayan diberikan untuk nama daerah atau wilayah.

“Ini artinya Kayan inilah jauh dari apa yang kita tahu. Sehingga dengan demikian kewajiban kita generasi yang saat ini bertanggungjawab untuk bagaimana kita meneruskan semangat kehidupan Kayan ini, sejajar, setara bersama-sama warga bangsa lainnya di bumi Indonesia maupun di Borneo ini,” ungkapBupati.

Seperti yang ditampilkan dalam upacara adat Ufah Kayan dalam acara musyawarah budaya Kayan ini, Bupati mempersilakan masing-masing mempersepsikannya dengan positif bahwa ada konsep, ada karakter, ada tujuan dan sasaran hidup orang Kayan yang bisa dillihat dari ekspresi budaya, tampilan tari dan sebagainya, baik upacara adat Ufah Kayan maupun ucapan rasa syukur dari putra-putra Kayan yang menang dalam peperangan.

“Ini merupakan kewibawaan yang bertumbuh dari perjalanan panjang warga Kayan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, pada tempatnyalah warga Kayan yang ada saat ini bangkit, bergairah, bersemangat untuk bagaimana bangga menumbuhkembangkan budaya ini sebagai kekayaan bangsa kita,” tuturnya.

Kepada para orangtua, bupati mengharapkan agar jangan sungkan-sungkan, malu dan enggan untuk mengajarkan yang baik. Karena kata bupati lagi, tidak semua etnis punya konsep seperti punya warga Kayan dan masyarakat lainnya di Malinau. Dan menurutnya, Kalaupun ada, mungkin sudah punah.

“Atraksi adat Ufah Kayan sederhana kita saksikan, tapi terkandung niat daripada generasi Kayan pada zaman dulu, membangun semangat generasinyamelihat ke depan, artinya tantangan ke depan itu sangat tergantung kepada nilai kepemimpinan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, bupati mengucapkan selamat bermusyawarah dan bercengkrama kepada seluruh PKBK, dan ia memohon maaf apabila ada kekurangan atau tidak sesuai harapan dalam penyediaan tempat musyawarahan, tapi paling tidak menggambarkan kalau dahulu seperti itulah orang-orang tua melaksanakannya.

“Selamat bermusyawarah, selamat beraktivita semoga berjalan lancar dan kita bisa menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Selamat untuk keluarga Kayan yang ada di South Borneo,” pungkasnya.

Begini Kehebohan Ketika Budaya di 4 Kabupaten Madura Tampil dalam Satu Panggung

Pamekasan, Jatim - Gebyar budaya bertajuk Semalam di Madura, yang digelar di area monumen Arek Lancor, Pamekasan, memukai penonton, Sabtu (29/10/2016) malam.

Pagelaran Semalam di Madura yang berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 20.00 hingga pukul 23.00, menampilkan berbagai kesenian dan budaya khas Madura, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Selama pagelaran berlangsung, terdengar gemuruh tepukan penonton.

Pagelaran ini diawali dengan penampilan karawitan. Setelah itu suguhan sejarah perjuangan masyarakat Madura dan kegigihan sejumlah ulama di empat kabupaten saat melawan penjajahan kolonial Belanda.

Dilanjutkan parade Batik Madura, yang diperagakan model pria dan wanita dengan membawa dan mempertunjukkan busana dari kain batik.

Dalam parade Batik Madura, diperlihatkan aneka batik yang banyak dipakai kalangan bangsawan di masa kerajaan.

Dari atas panggung model pria dan wanita itu lalu turun mendekati undangan yang duduk di kursi memperlihatkan dari dekat keindahan dan keragaman batik Madura.

Masing-masing batik Madura yang diperlihatkan ini, memiliki filosfi berbeda. Seperti kebahagiaan, keceriaan, terutama batik yan dipakai kalangan bangsawan keraton.

Selanjutnya penampilan tarian Kembang Nagara dari Bangkalan, lalu tari Cebing Malate Sataman yang diperagakan penari dari Sampang.

Setelah itu tari Potre Pamilingan, dari Pamekasan dan terakhir penampilan tari Satria Songenep, yang disuguhkan penari dari Sumenep.

Gebyar Semalam di Madura dihadiri, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Bupati Sumenep, A Busyro Karim, anggota DPR RI, Said Abdullah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, H Lulung dan Kepala Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) IV, Pamekasan, Dr Asyhar, pejabat Kabupaten Sampang, Bangkalan dan masyarakat dari berbagai kalangan.

Sebelum dimulai, lebih dulu Bupati Pamekasan, Achmad Syafii naik panggung mengucapkan selamat datang kepada tiga bupati di Madura.

“Kepada seluruh undangan termasuk tiga bupati di Madura, selamat datang yang malam ini ikut menyemarakkan gebyar budaya Semalam di Madura. Semoga hal ini menjadi penguat hubungan antar kabupaten untuk kemajuan Pulau Madura,” kata Syafii.

Menurut Syafii, gebyar Semalam di Madura momen yang tepat untuk lebih mengenalkan pariwisata dan budaya Madura kepada dunia sehingga bisa memajukan pariwisata Madura.

Menurutnya, Madura kaya dengan ragam aneka budaya dan wisatanya. "Dan, masing-masing kabupaten memiliki wisata unggulan,” ungkapnya.

Getar Angklung Gubrak di Tangerang Kian Sayup-Sayup

Tangerang, Banten - Getar dan gaung kesenian Angklung Gubrak di Kabupaten Tangerang sudah mulai sayup-sayup. Sudah hampir dua tahun ini, seni musik tradisional yang terbuat dari bambu tersebut, jarang terdengar lagi, baik di acara pemerintahan maupun acara-acara ritual tujuh bulanan, atau khitanan. Angklung Gubrak kian tersisih dari langgam kesenian tradisional.

Sarkani, pengurus Sanggar Angklung Gubrak Putra Kemuning di Kampung Tonjong, RT 04/02, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang mengungkapkan, biasanya Angklung Gubrak ini sering ditampilkan di acara-acara pemerintahan, seperti HUT Kabupaten Tangerang, atau acara-acara tujuh bulanan, dan khitanan. Tapi sudah dua tahun ini, kata Sarkani, tidak pernah dihubungi oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Diporbudpar) Kabupaten Tangerang, sebagai penghubung setiap kegiatan seni budaya yang ada di Kabupaten Tangerang.

“Sudah dua tahun ini memang kita tidak pernah diajak tampil di acara pemerintahan. Biasanya, kalau ada acara apa-apa, atau ulang tahun Kabupaten Tangerang selalu diundang, tapi ini tidak lagi,” ujar Sarkani kepada merahputih.com, Jumat (28/10).

Ia juga mengungkapkan, sejauh ini, perhatian pemerintah baru sebatas memberikan seragam, serta plang tulisan Sanggar Angklung Gubrak di depan gang kawasan rumahnya.

“Sama kalau ada kegiatan seni budaya, kita ditampilkan. Tapi sudah dua tahun ini, enggak ada panggilan lagi,” katanya.

Sarkani berharap, pada acara HUT Kabupaten Tangerang bulan Desember 2016 mendatang, kesenian Angklung Gubrak miliknya bisa tampil dan menghibur masyarakat Kabupaten Tangerang. Selain itu, kata Sarkani, supaya masyarakat luas tahu, bahwa Kabupaten Tangerang memiliki kesenian yang unik, yaitu Angklung Gubrak.

Angklung Gubrak berbeda dengan kesenian angklung dari Jawa Barat atau Bandung. Karena, lahirnya kesenian angklung gubrak ini, menurut Amin, salah seorang praktisi seni Angklung Gubrak, sekaligus pawang, dan keturunan yang ke-9 dari Ko Gedoy (pencetus seni angklung gubrak-red), tidak menggunakan nada pelog atau selendro, tetapi awalnya dibuat asal bunyi.

Beredar Video ‘Esek-esek’ Tante dengan Anak SMA

Warga Manado dikejutkan dengan beredarnya video yang tak pantas dilihat itu dilakukan oleh seorang pelajar lelaki asal Kota Manado dengan seorang wanita. Wanita tersebut nampak tak seumuran pelajar, lebih tepatnya seperti ibu-ibu dengan menggunakan baju tanpa lengan.

Dalam video tersebut nampak wanita yang berada di atas pelajar tersebut mengenakan setelan dress bermotif abstrak hitam putih. Wanita tersebut juga memiliki rambut panjang serta nampak terurai dan terkesan berantakan.

Video Youtube tersebut memperlihatkan adegan layaknya hubungan suami istri. Tetapi hal tersebut dilakukan oleh seoerang pelajar dan wanita yang lebih cocok dijadikan tantenya. Perbuatan yang menyimpang itu juga sempat diabadikan oleh teman-teman pelajar lelaki tersebut.

Remaja berusia belia, yang memiliki usia berbeda jauh ini terlihat asyik dan tak menghiraukan keadaan sekitarnya. Dalam video Youtube yang diunggah dengan nama Anak dan Mama tersebut diperlihatkan adegan-adegan seorang pelajar lelaki yang masih mengenakan seragam.

Lelaki tersebut terlihat sedang berbaring dan melakukan hal yang tak pantas dengan seorang wanita. Adegan tersebut telah diunggah ke Youtube pada tanggal 25 Juli lalu dan terlihat pada lengan seragam pelajar tersebut tertulis Kota Manado.

Sejak tiga hari di unggah ke Youtube telah mendapatkan viewers lebih dari 45.000 pengguna dunia maya. Pelajar lelaki tersebut juga terlihat menikmati dan sesekali melempat tawa ke arah kamera yang merekamnya.

Youtube tersebut juga membuat geram netizen yang melihatnya tak hanya merasa bahwa hal itu tak pantas diunggah ke dunia maya. Bahkan pelajar dalam video tersebut juga mendapatkan komentar pedas dari netizen atas perbuatannya.

Sejatinya salah satu sarana berbagi video Youtube ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya bukan untuk hal yang merugikan dan menyimpang. Terlebih lagi semua pembelajaran dapat didapat dengan mudah melalui sebuah video. (amd)

Jong Bataks Arts Festival 2016 Suguhkan Tari Lima dan Ritual Topeng

Medan, Sumut - Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, Rumah Karya Indonesia akan kembali menggelar Jong Bataks Arts Festival #3 2016 pada 25-28 Oktober 2016 di Taman Budaya Sumatera Utara dengan menampilkan kolaborasi Seni Topeng dari Toba, Karo, Angkola, Mandailing, Simalungun, dan Pakpak.

Pegelaran Jong Bataks Arts Festival Ketiga 2016 resmi dibuka di Taman Budaya Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Selasa (25/10/2016) sore.

Dalam pembukaan acara, tampil penari tradisonal Batak. Para penari terlihat maju ke depan panggung yang mengenakan pakaian adat batak dari sub etnisnya masing-masing, yakni Toba, Mandailing, Simalungun, Karo dan Pakpak.

Secara bergantian, mereka menampilkan tarian Batak dari puak masing-masing. Tampak penonton antusias menyaksikannya dan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah.

Rangkaian acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan puisi yang mengisahkan ihwal Tao Toba itu. Dibacakan oleh Agus Susilo dengan penghayatan yang tinggi, puisi memikat para pengunjung.

Selain tari-tarian dan puisi, festival juga menampilkan pertunjukan prolog mengenai Legenda Sampuraga dari Batak Mandailing. Kisah klasik ini bercerita tentang perilaku Sampuraga yang tidak mengakui ibunya.

Aksi pemeran utama Riski boru Nasution membuat penonton kagum dan akhirnya mendapat respons yang meriah.

"Prolog ini merupakan kisah yang menyarankan kita supaya tetap menghargai orangtua ataupun para leluhur kita," ujar boru Nasution yang disambut apresiasi dari penonton seperti dikutip dari situs batakgaul.

“Jong Bataks Arst Festival merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun mental berkarakter Pancasila, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta mengangkat kembali keragaman seni tradisional di Sumatera Utara,” ungkap Direktur Rumah Karya Indonesia Ojak Manalu seperti dikutip dari bataktoday.

Ojak mengatakan, Jong Batak Arts Festival #3 2016 dikemas menjadi wadah untuk mengembangkan spirit nasionalisme di kalangan generasi muda. Rumah Karya Indonesia bertekad memaknai, merawat dan menghidupkan tradisi melalui kreativitas karya seni.

Dijelaskan, festival tahun ini khusus mengusung konsep Ritual Topeng Batak sebagai kekayaan nasionalisme bangsa. Topeng merupakan salah satu aspek seni tertua di dunia dan dipercayai masyarakat sebagai media untuk mendatangkan roh nenek moyang. Persoalannya, Seni Topeng Batak nyaris dilupakan. Maka dari itu, Rumah Karya Indonesia melalui seni pertunjukan bermaksud menggugah kembali semangat pemuda dalam mengenal akar kebudayaannya.

“Penggalian kembali Ritual Topeng Batak sebagai kekayaan budaya bangsa dalam seni pertunjukan menjadi ikon Jong Bataks Arts Festival 2016 untuk menarik simpati para pemuda,” pungkas Ojak.

Gundala-Gundala dari Karo, Sirugut dari Angkola, Sigale-gale dari Toba, Huda-Huda dari Simalungun dan Mangkuda-kuda dari Pak-pak akan hadir sebagai seni pertunjukan. Selain konsep ritual Topeng, Jong Bataks Arts Festival #3 juga akan menggelar pertunjukan seni berbasis multi etnis (Batak, Melayu, Jawa, Minang). Sedang Karnaval Budaya akan berlangsung tepat di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2016, yakni mengelilingi pusat Kota Medan dengan rute Taman Budaya-Lapangan Merdeka-Taman Budaya.

Tak hanya itu, pada hari pertama festival akan digelar Pameran Seni Rupa yang berkaitan dengan seluruh kebudayaan Batak. Lalu, akan ada Pameran Kerajinan Tangan dan Lomba Seni untuk tingkat pelajar. Bahkan, puluhan siswa yang berasal dari beberapa sekolah di Sumatera Utara juga berkontribusi dalam menyukseskan acara ini. Diantaranya, SMP Bethany, Yayasan perguruan HKBP Sidorame, SMA Nusantara Lubuk Pakam, serta beberapa sekolah lainnya.

Acara ini melibatkan 48 komunitas di Sumatera Utara. Ada seni tari, seni musik, sastra, teater dan sebagainya.

Buen Festival untuk Menghidupkan Budaya Kegotong Royongan

Penajam, Kaltim - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mustaqim MZ sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, yang akan menggelar Buen Festival 7-9 Oktober mendatang.

Festival ini akan menghidupkan lagi kegotong royongan di masyarakat.

Mustaqim menjelaskan, Buen Festival ini merupakan salah satu bentuk kreativitas bagi para pencinta seni dan budaya khususnya yang berada di Desa Bangun Mulya.

Apalagi dalam kegiatan ini selain akan menampilkan seni dan budaya juga ada kuliner dan pameran produk UMKM.

Ia mencontohkan kegiatan yang pernah di gelar di Kota Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang digagas Jaringan Kampung Nusantara (Japung) tersebut betul-betul melibatkan masyarakat, dan budaya gotong royong di masyarakat kembali hidup.

Hal ini terjadi karena mulai pembuatan stand dilakukan secara bersama-sama masyarakat. Bukan hanya itu, kegiatan ini tidak digelar di gedung mewah namun hanya di kampong-kampung yang ada di kota tersebut.

“Jadi kampung itu betul-betul digunakan, karena lahan kosong dipakai untuk tempat stand pameran maupun panggung hiburan. Padahal itu kampung namun para pengujung banyak sekali,” katanya.

Dengan demikian, Mustaqim berharap hal seperti itu juga akan terlaksana pada saat Buen Festival nantinya.

Menurutnya, selain menghidupkan kembali budaya gotong royong, festival seperti ini juga menghilangkan berbedaan baik budaya maupun agama sampai ras.

Karena mereka yang bergabung dalam Buen Festival nanti tidak lagi memandang perbedaan, namun mereka menyatuh dalam satu tujuan yaitu mengembangkan seni dan budaya lokal.

“Nanti kegiatan ini juga jelas akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang akan datang berkunjung,” ucapnya.

Bahkan ia berharap dalam pelaksanaan Buen Festival nantinya juga dilakukan evaluasi agar pelaksanaan berikutnya akan lebih sempurna lagi.

Bukan hanya itu, juga berharap agar pelaksanaan Buen Festival bisa menjadi agenda tahunan, apalagi kegiatan ini digagas masyarakat termasuk dalam hal pendanaan juga dari masyarakat.

Lomba Tari Kreasi dan Lagu Pop Lampung Lestarikan Budaya Daerah

Tanggamus, Lampung - Lomba tari kreasi guna menggali dan mengembangkan seni budaya Lampung dan memotivasi generasi muda untuk melestarikan, mencintai seni, dan budaya daerah.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tanggamus Sarbini Zainuddin, mewakili Kadisdik Hamid Hariansyah Lubis, Selasa, 25 Oktober 2016, Lomba Tari Kreasi dan Lagu Daerah Lampung, di Taman Terbuka Hijau Soekarno-Hatta, Kotaagung.

“Kegiatan ini bertujuan membina sanggar-sanggar seni yang ada di Tanggamus. Juga mengenalkan sanggar seni yang ada di sekolah dan meningkatkan minat seni daerah bagi generasi muda,” kata Sarbini.

Dia mengatakan dalam kegiatan ini, lomba tari kreasi diikuti 51 peserta/kelompok. Lagu pop daerah diikuti 109 peserta putra dan putri.

Sedangkan Sekretaris Dinas Pendidikan Tanggamus Gandung Hartadi mengatakan dalam perlombaan itu janganlah mencari menang dan kalahnya. “Tapi, bagaimana lima tahun ke depan kita bisa maju. Maka pupuklah nilai-nilai yang terkandung dalam seni budaya Lampung. Yaitu, dengan mempererat tali silahturahmi antara seniman Kabupaten Tanggamus,” kata dia.

Diketahui lomba tari kreasi dan lagu daerah Lampung ini, merupakan yang perdana digelar Disdikbud Tanggamus. Kegiatan itu rencananya akan diadakan setiap tahun. Kegiatan kali ini akan digelar selama dua hari, mulai 25-26 Oktober 2016.

200 Pelajar Baca Gurindam di Festival Bahari Kepri 2016

Tanjungpinang, Kepri - Festival Bahari Kepri bukan sekadar festival hura-hura melainkan juga festival yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

Setidaknya sedemikian festival ini ditaja. Sebab itu, dalam senarai kegiatannya tidak lupa memasukkan kegiatan yang kebudayaan yang bertujuan mengajarkan budi pekerti agar semakin terpatri di hati. Utamanya bagi kalangan generasi muda, sebagai generasi penerus pembangunan provinsi ini.

Di antara kegiatan berbasis kebudayaan yang dilakukan itu, hadirlah Lomba Baca Gurindam Dua Belas. Ini merupakan sajian lomba yang pada dua tahun sebelumnya selalu ada pada setiap helatan Festival Sungai Carang, yang merupakan embrio dari Festival Bahari Kepri.

Budayawan Melayu Rida K Liamsi menginginkan agar kebudayaan itu bukan sekadar diupayakan dan dikerjakan oleh orang-orang tua, tapi juga generasi muda.

“Bebaskan anak-anak muda itu berkreasi dalam membaca gurindam. Buat mereka dekat dengan gurindam. Itu agar gurindam bukan saja terpatri di dinding-dinding, tapi juga di hati mereka,” kata Rida, pada sebuah seminarnya.

Bertempat di panggung terbuka area pujasera Melayu Square, Selasa (25/10/2016) kemarin Lomba Baca Gurindam Dua Belas digelar. Ada 200 pelajar yang tergabung dalam 25 kelompok saling unjuk kreativitas membacakan syair gubahan Raja Ali Haji ini. Sebagaimana yang Rida K Liamsi mau, seluruh pelajar itu dibebaskan berkreativitas dalam membacakan gurindam.

Ada yang dibarengi dengan iringan musik tradisional, bahkan ada pula yang membawakannya sambil menggunakan aransemen modern seperti hip-hop atau musik keras. Sehingga teks Gurindam Dua Belas yang semula ‘diam’ itu di tangan-tangan anak muda ini jadi ‘hidup’.

Heru Untung Leksono, satu dari tiga dewan juri menilai, kreativitas yang ditampilkan oleh 200 pelajar ini tetap ada batas. Maksudnya, kata dia, karena ini lomba pembacaan maka cara membacanya pun harus memiliki intonasi dan interpretasi yang baik.

“Musik itu hanya pengiring, penambah suasana, jadi kami tetap fokus menilai pembacaannya,” kata Heru.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti mengapresiasi kegiatan ini dengan dua jempolnya. Kata Guntur, Festival Bahari Kepri memang tidak bisa bila hanya sekadar festival seremonial tanpa memberikan upaya-upaya pelestarian kebudayaan. Karena itu, Guntur tak ragu mengiyakan gelaran Panggung Penyair dan Lomba Baca Gurindam Dua Belas ini sebagai upaya mengingkatkan kembali kegemilangan kebudayaan Tanjungpinang.

“Saya tidak pernah ragu, dari dahulu Tanjungpinang itu dermaga sastra Indonesia. Gurindam Dua Belas ini juga karya agung yang diakui seluruh dunia itu lahir di Tanjungpinang. Anak-anak muda harus tahu dan bangga bila membacakannya,” pungkas Guntur.

Pekan Seni dan Budaya Riau Kompleks 2016, Semangat Bersama Lestarikan Warisan Bangsa

Pangkalan Kerinci, Riau - Sejumlah remaja putri terlihat begitu antusias mendapatkan foto terbaik mereka di depan sebuah benteng setinggi lebih dari tiga meter.

Benteng yang dicat hitam atau dikenal dengan nama Benteng Huraba itu merupakan simbol perjuangan masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara. Di sebelah benteng tersebut, terdapat Rumah Gadang atau rumah adat masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, disusul dengan Istana Sayap di Kabupaten Pelalawan, Riau, serta Benteng Kuto Besak dari Sumatera Selatan.

Selain replika bangunan khas daerah, beragam ikon budaya lainnya yang berasal dari 11 paguyuban ditampilkan di Lapangan Merdeka, Riau Kompleks PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam Pekan Seni dan Budaya (PSB) 2016, berlangsung selama sepekan, mulai hari Minggu (2/10) hingga Jumat (7/10).

Bertemakan "Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh", seluruh paguyuban juga menampilkan parade, stan dan atraksi seni budaya. Paguyuban tersebut di antaranya Ikatan Keluarga Melayu Riau Kompleks (IKMR), Ikatan Keluarga Minang Riau Kompleks (IKM-RK), Ikatan Keluarga Asal Batak Toba (IKABA), Ikatan Keluarga Nias (IKN), Ikatan Keluarga Asal Sumatera Selatan (IKASS), Persatuan Tunggal Warga (PUNGGAWA), Persatuan Masyarakat Aceh (PERMASA), Himpunan Keluarga Muslim Asal Tapanuli (HIKMAT), MERGASILIMA, PANDAN WANGI dan Ikatan Keluarga Tionghoa (IKT).

Kegiatan yang diadakan setahun sekali ini secara resmi dibuka oleh Bupati Pelalawan, HM Harris. Bupati mengatakan, agenda tahunan yang digelar RAPP, selain dapat memperkenalkan budaya Indonesia dengan sangat baik, ini juga merupakan bukti kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan diharapkan mampu membawa dampak positif bagi Pelalawan.

"Saya sangat bersyukur dengan hadirnya RAPP di Kabupaten Pelalawan, sebelum RAPP beroperasi, penduduk Pelalawan hanya sekitar 117 ribu jiwa, sekarang sudah menjadi 426 ribu yang terdaftar memiliki KTP, banyak keberagaman yang kita punya, apalagi di RAPP, meski berbeda suku dan budaya, namun tetap rukun, aman dan tentram," ujar Harris.

Selama sepekan, para pengunjung dimanjakan dengan beragam atraksi seni budaya daerah, seperti pantun Jentreng yang dikemas dalam bentuk kabaret, tari Tor-tor dan sejarah pertempuran benteng Huraba, Tari piring dan kombinasi tarian nusantara, Cerita Beru Dayang, Penampilan boneka Sigale-gale yang khusus didatangkan dari Desa Tomok, Sumatera Utara, serta atraksi Tarian Naga Barongsai.

Dalam PSB tahun ini, IKMR yang berhasil menjadi juara umum memamerkan replika Istana Sayap dengan kisah kesultanan di dalamnya. Ketua Umum IKMR-RAPP, Mabrur AR menceritakan Istana Sayap menjadi salah satu simbol budaya melayu yang masih melekat di bumi lancang kuning.

"Istana sayap itu kekayaan budaya dan sejarah Kabupaten Pelalawan, Istana ini memiliki sejarah panjang dan menjadi kebanggaan masyarakat melayu dan masyarakat harus mengenal Istana Sayap yang merupakan salah satu situs budaya di Kabupaten Pelalawan," jelas karyawan dari Departemen Stakeholder Relation ini.

Salah satu pengunjung PSB, Cicilia Sito mengaku bangga dengan kekayan budaya yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, melalui PSB ini, jiwa nasionalisme semakin meningkat untuk terus bersama-sama menjaga tradisi dan warisan leluhur sebagai satu kesatuan bangsa.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan tahunan PSB ini, sebagai warga Indonesia kami diberi kesempatan untuk memperkenalkan tradisi nenek moyang sebagai ciri khas keberagaman Bangsa Indonesia," ujar Cicilia.

Direktur RAPP, Rudi Fajar menyatakan kegiatan PSB ini dapat membuat seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang budaya berbeda untuk saling mengenal budaya Indonesia.

"Kegiatan ini sesuai dengan salah satu bentuk kepedulian RAPP dalam melestarikan budaya di Indonesia. Betapa kayanya budaya dan seni asli Indonesia ini, yang sejalan dengan prinsip dari pendiri perusahaan, bapak Sukanto Tanoto yakni 4C, good for community, good for country, good for climate, dan good for company," ungkap Rudi Fajar.

150 Budaya Takbenda Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Jakarta - Sebanyak 150 Budaya Takbenda telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia pada 13-16 September 2016 di Jakarta.

Direktorat Warisan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 27 Oktober 2016, akan menggelar Puncak Penyelenggaraan dan Penyerahan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia di Jakarta. Demikian dikatakan Direktur Warisan Diplomasi Budaya Nadjamuddin Rambly, Senin (24/10/2016).

150 Warisan Budaya Takbenda 2016 ini meliputi adat istiadat, ritus, perayaan, seni pertunjukkan, kemahiran dan kerajinan tradisional, tradisi dan ekspresi lisan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta seni pertunjukkan dari berbagai provinsi.

Provinsi yang memiliki Warisan Budaya Takbenda 2016 ini adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Namun sangat disayangkan terdapat tiga provinsi dengan status karya budaya yang ditangguhkan untuk ditetapkan, yakni Provinsi Bengkulu, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Penangguhan dilakukan karena menurut Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda menilai masih kuranglengkapnya data pendukung dan deskripsi dari karya budaya yang tidak dapat menggambarkan karya budaya yang diajukan dan akan diajukan kembali pada tahun depan.

“Pada 27 Oktober, kegiatan Perayaan Dan Penyerahan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia akan menampilkan beberapa kesenian yang telah ditetapkan seperti Jaran Kencak dari Jawa Timur, Tari Angguk dari DI Yogyakarta, Randai Kuantan dari Riau, Debus Indragiri dari Riau, Gambang Kromong-Rancang dari DKI Jakarta, Tari Piring dari Sumatera Barat, Jugit Demaring dari Kalimantan Utara, Nyanyi Panjang dan Calempong Oguong dari Riau, Lohidu dari Gorontalo, Tari Guel dari Aceh, Wor Biak dari Papua dan Keroncong Tugu dari DKI Jakarta,” jelas Nadjamuddin.

Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur dari seluruh Indonesia.

Lestarikan Budaya, Karangnangka Gelar Suran

Banyumas, Jateng - Budaya leluhur masih dilestarikan di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya tradisi Suran dan Ruwat Bumi secara rutin seperti yang dilaksanakan pada Minggu (23/10).

“Kita mencoba untuk tetap melestarikan budaya ini dari tahun ke tahun, biasanya malah sampai nyembelih kerbau. Kkalau sekarang tidak, ini kan merupakan penyatuan yang kental dari adat Jawa dan Islam” Ujar Jafar Aerudin, Kades Karangnangka.

Rangkaian acara Tradisi Suran dan Ruwat Bumi di Desa Karangnangka dimulai dari acara Karnaval Grebeg Suran, Tarian Daerah dan Wayang Ruwat. Menurut penuturan Kepala Desa Karangnangka, Karnaval Grebeg Suran ini dimulai dari Lapangan Desa Karangnangka memutari lingkar desa hingga finish di Kantor Desa Karangnangka. Acara ini di ikuti oleh seluruh warga Desa Karangnangka, dari yang muda hingga yang tua dengan antusias.

Dalam acara tersebut disediakan pula gunungan hasil bumi yang nantinya akan diperebutkan oleh warga setelah acara Wayang Ruwat Tradisi ruwat ini dilakukan untuk tetap melestarikan budaya di Desa Karangnangka agar tidak hilang di telan zaman.

“Warga Desa Karangnangka ini tetap uri-uri budaya dari leluhur” ujar Camat Kedungbanteng, dalam sambutan pidatonya.(ayu/bdg)

Festival Pesona Budaya Minangkabau di Tanah Datar

Tanah Datar, Sumbar - Salah satu cara seru untuk mengenal kebudayaan sebuah daerah adalah datang ke festival seni budaya. Bila budaya Minangkabau menarik perhatian Anda, bisa langsung berkunjung ke Festival Pesona Budaya Minangkabau mulai 23 hingga 29 Oktober 2016 di Rumah Basa Pagaruyung, Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Menurut Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, seluruh rangkaian kegiatan selama festival berlangsung akan dikemas seapik mungkin agar masyarakat yang hadir dapat mengenal tradisi dan kekayaan budaya Minangkabau secara utuh.

Seperti festival pada umumnya, acara ini pun padat aktivitas. Di antaranya ada pameran matrilineal, pacu kudo, pacu jawi, pertunjukan tari kolosal, karnaval, pemutaran film Minangkabau lewat bioskop keliling, festival randai, tradisi makan bajamba, keroncong Minang, debus, pertunjukan silat, seminar budaya, dialog interaktif mengenai adat budaya Minang, serta Pagaruyung Expo.

Diwartakan PoskoNews, Nurmatias, Kepala Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat sekaligus penanggung jawab penyelenggaraan pameran matrilineal berkata, "Dalam pameran matrilineal nanti kami akan bekerja sama di antaranya dengan Museum Aditiawarman, Balai Pelestarian Nilai Budaya di Padang, mendatangkan benda-benda dari Balai Arkeologi Medan, Museum Presiden Bogor, Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Balai Manusia Purba Sangiran, Badan Konservasi Candi Borobudur Jawa Tengah dan Samarinda."

Berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan/klan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Ayah dalam keluarga inti tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal yang dianut oleh mayoritas suku lainnya di Indonesia.

Dengan kata lain seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.

Selain sistem kekerabatannya yang unik, orang Minangkabau juga dikenal memiliki kebiasaan merantau atau pergi ke luar dari daerah kelahirannya untuk mendapatkan pengalaman hidup yang baru. Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika dia ingin dipandang dewasa dalam masyarakat. Masyarakat Minang menganggap bahwa laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri.

Asal-usul sistem matrilineal dan merantau sampai saat ini belum dapat dijelaskan dengan bukti empiris dan hanya dapat dijawab oleh cerita-cerita mitos, asal-usul mengapa suku Minangkabau memegang sistem matrilineal menjadi menarik untuk diketahui karena tidak banyak suku di Indonesia, bahkan di dunia, yang mempraktikkan sistem ini.

Sistem matrilineal, bersama dengan kebudayaan merantau, telah mengakar dalam kebudayaan Minangkabau sejak lama dan kedua hal ini termasuk faktor dominan yang membentuk masyarakat Sumatera Barat hingga sekarang.

Untuk datang ke festival ini, diharapkan menggunakan pakaian adat Minangkabau dan Anda bisa masuk secara gratis.

Tanah Datar yang menjadi lokasi festival ini ini merupakan kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha. Meski termasuk area kecil, Tanah Datar memiliki objek wisata yang cukup beragam, misalnya Istana Pagaruyung, Balairuang Sari, Puncak Pato, Prasasti Adityawarman, Batu Angkek-angkek, Rumah Gadang Balimbing, Kincir Air, Batu Basurek, Nagari Tuo Pariangan, Fort van der Capellen, Batu Batikam, dan Ustano Rajo.

Tak hanya itu, para pencinta alam dapat memuaskan hasrat petualangannya di Lembah Anai, Panorama Tabek Pateh, Danau Singkarak Bukit Batu Patah, dan Ngalau Pangian.

-

Arsip Blog

Recent Posts