Berkat Ngeblog, Guru Honorer Ini Digaji Rp3 – 5 Juta/Bulan

Ngeblog, profesi utama atau sampingan ini ternyata cukup menjanjikan di zaman digital seperti sekarang. Ini dibuktikan oleh Unang Nuansah seorang guru honorer di SDN Gabuswetan II Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu yang awalnya tidak begitu tertarik dengan dunia blogging.

Setelah mendapatkan motivasi dari seorang blogger yang ada di daerahnya yakni Kang Didno, Unang Nuansah kembali termotivasi kembali untuk ngeblog, apalagi dia sedang mencari dana untuk biaya kuliah S2-nya di Bandung.

Atas saran Kang Didno, Unang Nuansah membuat blog dengan niche pendidikan. Seperti saran Kang Didno ternyata blog tersebut kebanjiran pengunjung. Bahkan dalam satu hari pengunjungnya bisa tembus 10.000,- bahkan 100.000 per hari.

Sejak akhir Januari 2018, Unang panggilan akrabnya mulai membeli domain dan mendaftarkan blognya ke Google Adsense. Tidak berapa lama dia sudah mendapatkan PIN Google dari Kantor Pos. Bulan Maret 2018 dia sudah mendapatkan gajian dari Google sebesar Rp.4 Jutaan.

Bulan April 2018 karena pengunjung blog bulan sebelumnya lebih banyak maka penghasilan blognya pun bertambah menjadi Rp.5 jutaan. Bulan Mei ini dia juga akan gajian dari Google sekitar Rp.3 jutaan, demikian ungkap Unang disela-sela mengikuti kegiatan pelatihan blog di Balai Desa Gabuswetan (28/04/2018).

Gajian dari blog tersebut tentu bisa menambah pengasilan diri dan keluarganya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa gaji guru honorer masih jauh dari UMR (Upah Minimum Regional) bahkan ada beberapa sekolah yang gajiannya harus menunggu uang BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cair.

Kini dia mengajak rekan-rekannya yang berprofesi sebagai guru dan tata usaha honorer atau operator sekolah di Gabuswetan dan sekitarnya untuk belajar ngeblog. Selain bisa berbagi ilmu dan pengalaman, dengan ngeblog juga bisa mendapatkan penghasilan.

Di desa Gabuswetan sendiri kini berdiri ABG (Asosiasi Blogger Gabuswetan) yang aktif mengadakan pelatihan blog. Setiap 2 minggu sekali diadakan pelatihan blog dengan pemateri dari blogger yang sudah lebih dulu mendapatkan manfaat dari blog seperti Kang Didno. Kedepannya tidak hanya pelatihan ngeblog tetapi juga Editing Video atau Youtuber dan juga pelatihan pembuatan logo.

Sumber: https://www.bloggermangga.com

Read More

MotoGP: Dovizioso Desak Ducati Bereskan Kesepakatan Baru

Jerez - Manajer pribadi Andrea Dovizioso, Simone Battistella menyatakan bahwa pihaknya ingin segera membereskan proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan Ducati Corse, agar Dovizioso bisa benar-benar fokus pada balapan MotoGP saja dan tak terganggu hal lain.

Sebagai runner up MotoGP tahun lalu, Dovizioso memang punya posisi yang lebih kuat dalam menentukan syarat-syarat kontrak yang ia inginkan untuk musim 2019-2020. Meski begitu, Battistella menyatakan bahwa Ducati masih mempertimbangkan permintaan Dovizioso.

"Kami tengah berusaha. Baik Andrea maupun Ducati sama-sama punya keinginan untuk mencapai kesepakatan. Saya berharap hal ini bisa diselesaikan segera, karena bakal lebih baik bagi semua pihak untuk menentukan kerja sama dan kembali fokus hanya pada balapan," ujarnya kepada Tutto Motori.

Meski begitu, ketika ditanya apakah ada kemungkinan Dovizioso pindah tim, Battistella menolak berkomentar. "Saya memilih untuk tidak membicarakan hal ini," ungkapnya, meski Dovizioso sempat dikabarkan tengah didekati Suzuki Ecstar dan Repsol Honda.

Dovizioso akan kembali turun lintasan di MotoGP Spanyol yang digelar di Sirkuit Jerez pada 4-6 Mei mendatang, dan di sela pekan balap inilah ia diperkirakan akan kembali menjalani pertemuan dengan para pertinggi Ducati untuk melanjutkan pembicaraan kontrak baru.

Sumber: https://www.liputan6.com

Read More

Cerita Guru Honorer di Kupang yang Bergaji 150 Ribu per Bulan

Kupang - Nasib para guru honorer di Nusa Tenggara Timur (NTT) cukup memprihatinkan. Di Kupang, bahkan masih ada guru honorer yang digaji Rp 150 ribu per bulan.

Hal ini dialami Herlin Sanu (30), guru perempuan di salah satu sekolah dasar (SD) milik sebuah yayasan di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Herlin berharap pemimpin NTT berikutnya bisa mengubah nasibnya dan rekan-rekannya sesama honorer.

"Banyak teman-teman yang sudah masuk mengajar, namun harus keluar lagi karena gaji terlalu kecil," ucap Herlin kepada Liputan6.com, Kamis, 26 April 2018.

Sebulan, gaji yang diterima Herlin bersama teman-temannya tidak menentu. Gaji paling tinggi yang mereka terima adalah Rp 150 ribu.

Karena sumber gaji yang diterima berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka uang yang diterima Herlin dan kawan-kawan pun tidak sebulan sekali.

"Sumber gaji kami dari dana BOS. Jadi tiga bulan sekali baru cair uangnya. Kami terima tiga bulan sekali. Kadang tidak terima karena tidak cair. Katanya diputihkan," Herlin menuturkan.

Pengabdian yang tulus dari sang guru honorer itu ternyata tidak diimbangi dengan kompensasi yang baik. Baginya, uang yang diterimanya itu sangat tidak mungkin mencukupi kebutuhannya dalam sebulan.

"Saya perempuan. Tentu kebutuhan saya lebih banyak. Dengan uang itu, sangat tidak mungkin mencukupi kehidupan saya dalam sebulan," ujarnya.

Herlin berkisah, untuk membantu mencukupi kehidupannya, dia berjualan setelah jam sekolah usai. Dengan hasil jualannya itu, sedikit membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup guru honorer tersebut.

"Ya, jualan apa saja. Minyak tanah, kebutuhan hidup lainnya. Modal awalnya saya dapat dari keluarga. Kalau tidak begitu, setengah mati," tuturnya.

Tetap Bertahan
Herlin berkisah, SD tersebut berdiri tahun 2007 silam. Selama beberapa tahun, sekolah ini masih mendapat suntikan dana dari pendiri sekolah dan yayasan.

"Namun sejak 2015, yayasan dan pendiri sekolah sudah lepas tangan. Mereka tidak lagi memberikan bantuan untuk operasional sekolah ini. Kalau kami tidak ingat anak-anak, kami sudah tinggalkan sekolah ini. Kami masih bertahan," ceritanya.

Jadi untuk mendanai seluruh kegiatan, urainya, sekolah ini murni mengharapkan dana BOS dan iuran dari para murid.

"Sekarang kami hanya tunggu dana BOS. Gaji kami dan seluruh kegiatan sekolah dari situ semua. Kami juga mengharapkan iuran dari para murid yang berjumlah 57 orang. Tapi, iuran itu kami tidak paksakan. Satu bulan mereka bayar Rp 10.000. Kalau belum ada uang, kami tidak akan paksa mereka bayar," jelasnya.

Sebenarnya, sekolah ini telah ditutup. Namun bersama para orang tua murid, Herlin dan beberapa teman gurunya masih tetap bertahan mengajar para murid.

"Kasihan anak-anak kalau sekolah mereka ditutup. Apalagi daerah ini agak terpencil. Kalau tutup, mereka setengah mati juga cari sekolah lain," ungkapnya.

Dengan alasan ini, selain berharap gaji mereka diperhatikan, Herlin juga berharap agar status sekolah mereka bisa dinegerikan.

"Banyak sekolah yang jumlah siswanya lebih sedikit juga bisa jadi sekolah negeri. Saya harap sekolah kami bisa dinegerikan juga. Karena kalau begini terus, kami tidak tahu seberapa kuat lagi kami bertahan. Kami sangat mengharapkan uluran tangan," ujar Herlin.

Sumber: https://www.liputan6.com

Read More

Pentingnya Mengangkat Guru Honorer Menjadi PNS

Oleh: Irma Garnesia

Pada 3 April 2018, Wapres Jusuf Kalla (JK) memberikan angin segar soal rencana pemerintah mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka diharapkan akan menggantikan posisi 5 ribu guru yang pensiun setiap tahunnya.

Jika janji tersebut direalisasikan, maka ini akan menjadi kenyataan yang indah untuk para guru honorer. Selama ini, para guru honorer kerap tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah untuk setiap pengabdiannya. Bagaimana sebenarnya guru honorer bekerja selama ini?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Honorer diganti dengan istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK, seperti yang dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 4, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun pelajaran 2017/2018, jumlah guru honorer daerah sebesar 155.096 orang atau sekitar 1/8 dibandingkan guru dengan status PNS. Jumlah guru tetap dengan status PNS sendiri sebesar 1.276.220 orang.

Guru honorer daerah paling besar berada di tingkat Sekolah Dasar. Jumlahnya mencapai 99.978 orang pada periode 2017/2018. Sedangkan, pada tingkat SMP dan SMA jumlahnya masing-masing sebesar 37.077 dan 18.041.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru honorer tersebar di beberapa kota di Indonesia. Pada jenjang SD misalnya, Jawa Timur memiliki paling banyak guru honorer dengan 9.318 dari total 99.978 guru.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Tengah dengan 7.642 guru dan Sulawesi Selatan dengan 7.417 guru. Kemudian pada tingkat SMP, jumlah guru honorer terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 2.919 dari total 37.077 guru. Posisi selanjutnya diisi oleh Riau dengan 2.824 guru dan Nusa Tenggara Timur dengan 2.783 guru.

Sementara pada jenjang SMA, jumlah guru honorer terbanyak berada di Riau dengan 1.999 dari total 18.041 guru. Posisi selanjutnya ditempati Aceh dengan 1.324 guru dan disusul Nusa Tenggara Timur dengan 1.181 guru.

Pengangkatan guru honorer menjadi PNS sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan rasio guru per murid di Indonesia masih banyak yang berada di bawah rata-rata nasional, baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Secara keseluruhan, ada 11 provinsi di Indonesia dengan rasio guru per siswa di bawah rata-rata nasional. SMP merupakan jenjang pendidikan dengan penyumbang terbesar, diikuti oleh jenjang SD dan SMA.

Pada tahun pelajaran 2017/2018, untuk tingkat Sekolah Dasar, Papua merupakan provinsi dengan rasio guru terendah, yaitu 1:28. Artinya, 1 orang guru melayani 28 murid. Padahal, rata-rata nasional adalah 1:17. Sedangkan Jawa Barat merupakan provinsi degan rasio guru terendah untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA pada periode yang sama.

Rasionya masing-masing untuk SMP dan SMA adalah 1:22 dan 1:19. Padahal, di tingkat nasional, rata-ratanya baik SMP maupun SMA sebesar 1:16. Pengangkatan guru honorer menjadi PNS memang tidak terelakkan. Dengan perubahan status ini, guru honorer yang awalnya tidak mendapat kejelasan mengenai pendapatan dan tunjangan, selanjutnya akan memiliki kepastian.

Selain itu, pemerintah pun perlu melakukan penataan dan pemerataan guru honorer. Redistribusi perlu dilakukan agar mereka dapat berkontribusi dan membantu kebutuhan guru di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Dengan demikian, guru honorer yang nantinya diangkat menjadi PNS dapat menjadi jawaban dalam upaya menekan kekurangan guru secara nasional.

Sumber: https://tirto.id

Read More

Setiap Tahun 5.000 Guru Pensiun, Pemerintah Akan Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Jakarta - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah berencana akan mengangkat guru honorer sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Alasannya, setiap tahun ada 5 ribu guru pensiun dan harus diganti dengan guru baru. "Kami evaluasi jumlah guru secara nasional. Karena tiap tahun kira-kira kurang lebih 5 ribu guru pensiun. Maka itu harus diganti," kata Kalla di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/4/2018). Menurut Kalla, pemerintah juga mengevaluasi cara yang tepat untuk merekrut guru honorer sebagai ASN. "Bagaimana cara merekrut guru yang baru. Baik itu yang sekarang yang sekarang ini bekerja sebagai guru honorer, dan juga guru yang baru," kata dia.

Rekrutmen tersebut, kata Kalla, juga akan dilakukan melalui tes dan tak asal mengangkat guru honorer saja. "Jadi semuanya akan dikelola dengan baik, dengan tes. Karena butuh kualitas dan ditingkatkan. Jadi ya perlu mencari calon guru yang betul-betul mempunyai kemampuan," terang Kalla. Sebelumnya, pemerintah akan kembali membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2018. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan bahwa pendaftaran CPNS akan diprioritaskan di dua sektor utama, yakni pendidikan, dan kesehatan. Menurut Asman, saat ini sebaran tenaga pendidik dan kesehatan tidak merata. Mayoritas guru, misalnya, masih terpusat di kota-kota besar. Sementara daerah-daerah terpencil masih kekurangan tenaga pendidik.

Berdasarkan hasil analisis Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, sebaran kepala sekolah dan guru jenjang SMP di Indonesia belum merata ke seluruh wilayah, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Selain itu, terdapat banyak kabupaten/kota dengan kategori wilayah 3T masih kekurangan kepala sekolah dan guru SMP berdasarkan pada standar indikator pendidikan nasional yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memikirkan kualitas kepala sekolah dan guru yang sudah ada. Analisis data menunjukkan, sebaran kepala sekolah dan guru yang berkualitas juga belum merata.

Sumber: https://nasional.kompas.com

Read More

Ratusan Tenaga Sukarelawan dan Honorer Tulungagung Berangkat ke Jakarta, Tuntut Hal Ini

TULUNGAGUNG - Sebanyak tiga bus berisi anggota Dewan Pengurus Daerah ( DPD) Komite Nasional (KN) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tulungagung berangkat ke Jakarta, Senin (30/4/2018).

Total ada 150 orang yang bergabung dalam rombongan ini. Mereka akan turut dalam aksi nasional selama dua hari, Selasa (1/5/2018) dan Rabu (2/5/2018).

Perwakilan yang berangkat terdiri dari Forum Bidan Sukwan PKM, Perawat Sukwan PKM, Admin dan Umum Sukwan PKM, GTT/PTT SD dan SMP, serta Forum tenaga kontrak RSUD Iskak.

Menurut Bendahara DPD KN ASN Tulungagung, Maharani Litasari, mereka akan bergabung dalam aksi May Day di Jakarta.

Rombongan akan berhenti lebih dulu di Kendal, untuk menunggu rombongan lain dari seluruh Jawa Timur.

"Hari pertama kami akan ikut aksi May Day di Istana Negara Jakarta," kata Maharani.

Sedangkan hari kedua, massa DPD KN ASN Tulungagung akan bergabung dalam aksi bersama di bawah DPP KN ASN yang membawahi seluruh Indonesia.

Sasaran aksi hari ke-2 adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Mereka menuntut revisi Undang-Undang (UU) ASN Nomor 4/2015, khususnya pasal 131a. Di dalamnya disebutkan, untuk bisa menjadi PNS usia maksimal 35 tahun dan harus melewati serangkaian ujian.

"Padahal banyak di antara sukarewalan, honorer yang bekerja puluhan tahun dan sudah lewat usia 35 tahun. Mereka seharusnya diangkat," tegas Maharani.

Sejak honorer 2005 sudah tidak ada lagi prioritas pengangkatan PNS. Dengan revisi UU ASN, maka para sukwan dan honorer harus diangkat secara berkala.

"Maksimal 15 Januari 2014. Di atasnya tidak masuk revisi," tambah Maharani, yang juga menjabat Sekretaris DPW KN ASN Jawa Timur ini.

Saat ini jumlah anggota DPD KN ASN Tulungagung sekitar 4.000 orang. Namun yang aktif ikut berjuang sekitar 900 orang.

Sumber: http://surabaya.tribunnews.com

Read More