Astaga... Tarif PSK SMP di Jateng hanya Rp 10 Ribu

WONOGIRI – Hasil tangkapan Polres Wonogiri, Jawa Tengah ini bisa jadi mengagetkan banyak pihak. Betapa tidak, pihak kepolisian berhasl membongkar kasus prostitusi yang melibatkan siswi SMP Negeri di Kecamatan Giritontro, Wonogiri. Bukan hanya itu yang lebih mencengangkan adalah, tarif PSK siswi SMP tersebut hanya Rp 10 ribu sekali kencan.

PSK siswi SMP yang ikut diamankan adalah AR (14). Ia tercatat sebagai siswi kelas 2 SMP Negeri di Desa Ngargoharjo, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Kepada polisi AR mengaku menjajakan dirinya melalui SMS dan telepon. Ternyata, banyak pria hidung belang yang menikmati tubuh AR adalah teman sekolahnya sendiri. Sebagiannya lagi pemuda di Desa Ngargoharjo, Giritontro.

Pria hidung belang yang ingin menikmati kemolekan tubuh AR terlebih dahulu berkomunikasi melalui pesan singkat atau telepon. Setelah tarif disepakati, mereka lalu janjian untuk melakukan transaksi.

Dari kasus tersebut, polisi telah mengamankan dua pelaku, yakni Alex (20) dan IR (17), keduanya warga Desa Ngargoharjo. Kepada polisi, Alex dan IR mengaku pernah menikmati layanan AR.

“Transaksi dilakukan lewat SMS, korban minta Rp 10 ribu sekali kencan,” kata Kapolres Wonogori AKBP Windro Akbar Panggabean. (one/mas)

Siswi SMP Beprestasi Jadi PSK dengan Tarif…

JAKARTA – Sindikat trafficking yang diungkap Polsektro Taman Sari kemarin membuat mengelus dada. Seorang muncikari berusia 19 tahun ditangkap setelah terbukti menjual dua pelajar bernama samaran Astrid dan Ida. Astrid berusia 16 tahun dan dikenal sebagai bintang kelas dengan peringkat tak pernah terlempar dari tiga besar. Ida masih berusia 15 tahun dan duduk di kelas IX SMP.

“Berdasar pengakuan mereka kepada kami, keduanya rela dijual muncikarinya karena masalah ekonomi,” kata Kapolsektro Taman Sari AKBP Nasriadi. “Sangat disayangkan. Apalagi, saya melihat langsung rapornya. Dia memang juara kelas,” imbuh perwira dengan dua melati di pundaknya tersebut.

Astrid diamankan dari sebuah hotel di Jakarta Barat ketika hendak melayani tamunya. Dia diamankan beserta Ida. “Kami miris ketika melakukan penangkapan,” tambahnya.

Keduanya dijual seorang muncikari dengan nama samaran Sinta. Nama terakhir tersebut juga bekerja sebagai PSK. Namun, usianya sudah 19 tahun. “Dia membanderol layanan esek-esek-nya seharga Rp 1 juta per short time (biasanya sejam setengah untuk sekali main, Red),” jelas Nasriadi.

Perekrutan keduanya berawal saat keduanya bertemu dengan Sinta di kawasan Tanggul, Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, pada Oktober 2016. Di tempat itu, mereka berkenalan hingga akhirnya kedua pelajar direkrut Sinta. Setelah pertemuan tersebut, keduanya sepakat ikut bekerja dan menjadi anak buahnya. Astrid diketahui sudah empat kali melayani pelanggan, sedangkan Ida baru dua kali.

Nasriadi menambahkan, para korban dan muncikari sering membagi hasil dari prostitusi tersebut. Korban mendapatkan 70 persen dari upah dan muncikarinya 30 persen. “Korban dan pelaku kami tangkap Kamis kemarin di hotel di kawasan Taman Sari,” ungkapnya.

Nasriadi menduga, masih ada korban lain dari sindikat prostitusi di bawah umur itu. Apalagi, ada pelaku lain yang menghubungkan Sinta dengan para pelanggan. “Sinta ini bekerja untuk orang yang disebutnya kakak-kakakannya muncikari juga. Ini yang sedang kami telusuri dan kejar sindikat tersebut,” ungkapnya.

Astrid maupun Ida kini dikembalikan kepada orang tua mereka untuk dilakukan pembinaan. WP beserta pelaku AD ditahan di Polsek Taman Sari. Mereka dikenai pasal 81 jo 82 jo 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Di sisi lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati menyatakan, model perekrutan yang dialami Astrid maupun Ida kerap terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta. (gum/c25/ano)

Gila… Wisata Malam di Bogor Tawarkan Seks Eceran

BOGOR – Ibarat dua sisi mata uang, dunia wisata pun memiliki sisi gelap. Apalagi kalau bukan praktik prostitusi, Narkoba, dan peredaran minuman keras ilegal.

Nah, bicara ”bisnis lendir”, ada fenomena anyar yang kini marak di Kota Hujan. Akibat persaingan ketat, sejumlah pekerja seks komersial (PSK) nekat menjajakan diri secara ”eceran”.

Akhir pekan kemarin, Radar Bogor menelusuri kebenaran kabar terkait PSK eceran tersebut. Tak perlu jauh-jauh ternyata. Hanya beberapa ratus meter saja dari belakang kawasan Plaza Balaikota Bogor.

Di lokasi itu, tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, sejumlah perempuan yang dimaksud, dapat dengan mudah ditemui.

“Mau main?,” tanya DW, PSK yang baru saja mangkal di kawasan Dewi Sartika, kepada Radar Bogor. Untuk mendapat informasi lebih dalam, pewarta ini pun menyerahkan beberapa lembar rupiah kepada perempuan berambut sebahu itu.

“Bisa Rp300 ribu, untuk sewa kamar beda lagi, ya,” ucapnya.

Wanita asal luar Pulau Jawa itu akhirnya bisa dibawa ke sebuah wisma, di sekitaran Panaragan. Kondisi wisma sudah tak layak ditempati. Namun sepertinya, wisma tersebut menjadi lokasi tetap ”bisnis lendir” kelas bawah di Kota Bogor.

Berada di salah satu kamar, di bagian sudut wisma, wartawan ini mulai mengorek keterangan dari sang kupu-kupu malam. DW membenarkan adanya praktik prostitusi eceran.

Menurutnya, yang dimaksud eceran dalam hal ini adalah layanan seks bagi si pelanggan. Pilihannya, seks keseluruhan, oral, dan yang termurah, hanya melakukan hand job.

“Harganya beda-beda. Yang paling murah, ya, yang pakai tangan doang,” ucapnya.

Penuturan DW selanjutnya sempat mengejutkan pewarta ini. Menurut DW, pelanggan untuk layanan eceran termurah (hand job), kebanyakan dari kalangan pelajar SMP.

“Tapi kalau aku nggak. Itu nggak termasuk tongkrongan aku. Mintanya tetap full, mau main atau nggak,” akunya.

Namun DW mengakui, pelanggannya banyak dari kalangan mahasiswa. Meski masih di bawah umur, menurutnya, untuk urusan ‘bercinta’ mereka sudah seperti orang dewasa. Tak ada kecanggungan bagi DW, asalkan ada pemasukan.

Di ujung percakapan, DW sempat meluapkan kekesalannya kepada Satpol PP yang kerap melakukan razia. Dia juga mengaku kapok beroperasi di wisma-wisma lain, karena kerap menjadi target Satpol PP.

“Saya sempat jatuh pas ada razia. Sekarang itu Satpol PP nyamar nggak pakai seragam tapi pakai mobil pribadi, banyak yang kejebak,” ujarnya.

Untuk penghasilan, DW pun terbuka. Selama satu bulan, dia dapat mengantongi lebih dari Rp5 juta. Bahkan DW bisa memiliki tiga kendaraan bermotor yang kerap disewakannya.

“Motor ada tiga, satu sudah lunas. Cicilannya Rp1.600.000, satu lagi Rp600 ribu,” ujar mantan TKW itu, menutup obrolan.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Gakperda Satpol PP Kota Bogor, Lili Sutarwili mengaku belum mengetahui praktik terbaru prostitusi tersebut.

“Mungkin itu cara mereka, dengan sistem buka eceran untuk mendapatkan pelanggan. Tapi kita tak ambil pusing, jika memang kedapatan maka akan kita tangkap,” ujarnya.

Menurut Lili, meski Satpol PP Kota Bogor kerap melakukan razia, proses pembinaan para PSK berada di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bogor. Sehingga menurutnya, harus ada koordinasi dan sinergi seluruh instansi yang terlibat.

“Tujuan menertibkan untuk apa? Mereka bilang (instansi terkait), kalau PSK tidak setuju dibina harus dilepaskan. Sepertinya ada yang misskomunikasi,” tukasnya. (ded/radarbogor)

Berkas Korupsi Bantuan Mendiknas Diserahkan

Merauke - Berkas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan bantuan dari Mendiknas ke SDN II Merauke dan Xaverius I masing-masing sebesar Rp 100 juta sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke.

“Berkas dua kasus korupsi tersebut sudah kami serahkan ke kejaksaan,” kata Kapolres Merauke AKBP Hadi Ramdani, SH, didampingi Kasat Reskrim AKP Hadi Ramdani, SH, ketika ditemui Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Senin (13/4).

Sekadar diketahui, kasus dugaan korupsi dana bantuan sebesar Rp 100 juta tersebut bermula saat Mendiknas mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Merauke Tahun 2005 lalu. Setelah kembali dari Merauke, kemudian kedua kepala sekolah tersebut mengajukan proposal untuk rehab gedung sekolah. Kemudian dana Rp 100 juta turun melalui rekening sekolah.

Namun, dana tersebut tidak digunakan untuk merehab sekolah. Dana yang masuk ke rekening sekolah itu diduga disalahgunakan alias dikorupsi oleh kepala sekolahnya. Kasus itu baru terungkap saat pihak sekolah melaporkan ke pihak kepolisiaan terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan dari Mendiknas tersebut.(ulo)

Sumber: cenderawasihpos.com, Selasa, 14 April 2008

KPK Harus Turun ke Kabupaten Asmat

oleh : Salviah Ika Padmasari
Makassar - Dugaan penyelewengan dana senilai ratusan miliar rupiah di wilayah Kabupaten Asmat, Papua, yang terjadi sejak beberapa tahun silam, belum juga diungkap.

Bahkan setelah dilaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Koupsi (KPK) di Jakarta sejak 2006 oleh sekelompok warga kritis yang bergabung dalam sebuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), badan pembasmi korupsi ini tak juga bergerak.

Suwardi AM Nurdin, koordinator Pemantau Dana Subsidi Indonesia (PEDAS) wilayah Asmat Papua menyebutkan, hampir semua dinas-dinas di Kabupaten Asmat khususnya empat dinas yang tergolong 'basah'.

Lembaga itu adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan diduga keras melakukan tindak korupsi.

Terindikasi oleh banyaknya proyek pembangunan yang tidak ditenderkan melainkan melalui penunjukan langsung dengan alasan darurat.

Selain itu, dugaan penyalahgunaan dana berupa tidak adanya transparansi sisa dana yang digunakan dalam sejumlah proyek.

Untuk satu proyek ditenderkan harus dipublikasikan melalui media massa nasional, berdasarkan PP No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Berdasarkan hasil investigasi kami sejak tahun 2006, dugaan korupsi di Kabupaten Asmat oleh hampir semua kantor dinas mencapai ratusan miliar rupiah. Ini kami sudah laporkan di KPK tapi belum ada respon hingga sekarang ini,” tukas Suwardi AM Nurdin saat berada di Makassar, Sabtu (12/4).

Suwardi menjelaskan, sebenarnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua sudah turun

langsung dan mendapat sejumlah temuan kasus korupsi atau penyelewengan proyek pemambangunan, tapi temuan itu dibiarkan mengendap tanpa tindak lanjut.[L2]

Sumber : http://inilah.com/ Sabtu, 12 April 2008

Istana Negara Bantah Sebagai Sumber Korupsi

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Rajasa membantah pernyataan seniornya di Partai Amanah Nasional (PAN) Amien Rais yang mengatakan Istana sebagai sumber korupsi.

Manurut Hatta, justru dari Istana-lah upaya pemberantasan korupsi dimulai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Pemerintah saat ini amat konsisten dengan penegakan hukum yang disebut Presiden dengan program nasional anti-korupsi. Dan itu berangkatnya dari istana, kata Hatta di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (11/4).

Menurut Hatta, capaian pemerintah dalam pemberantasan korupsi justru sangat luar biasa dibanding pemerintahan sebelumnya. Dan itu bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintahan saat ini amat konsisten menegakkan anti-illegal logging, fishing, KKN, trafickingdan itu jelas ada capaianya. Hasil kerja pemerintahan SBY-JK dalam program perang melawan korupsi selama ini sudah terlihat jelas. Masyarakat tidak perlu meragukan konsistensi kelanjutan program penegakan hukum tersebut, kata Hatta.

Sebelumnya, Amien Rais dalam sebuah acara di Jakarta mengatakan bahwa peristiwa penangkapan anggota DPR Al Amin Nur Nasution oleh KPK adalah hal yang biasa dalam pemberantasan korupsi, kecuali KPK mau membongkar kasus korupsi di Istana yang selama ini menjadi sumber korupsi.

Penangkapan KPK terhadap Al Amin belum cukup selama Istana belum betul-betul memberantas korupsi. Saya yakin sumber korupsi di Istana, saya sudah bertahun-tahun belajar ilmu politik. Saya yakin jantung korupsi di Istana, kata Amien. (Ant/OL-06)

Sumber: koranindonesia.com 12 April 2008
-

Arsip Blog

Recent Posts