Informasi: Padang

Tampilkan postingan dengan label Padang. Tampilkan semua postingan

Giliran Fuadi Dibui, Lanjutan Penyidikan Dugaan Korupsi P4T Disnakertrans Sumbar

Padang― Giliran mantan Wakadisnakertrans Sumbar ditahan Jaksa, Kamis (27/3) pukul 17.55 WIB. Fuadi SH merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana APBN kegiatan penyiapan pemukiman transmigrasi di Dusun Tangah Solok Selatan dan Padang Hilalang Dharmasraya tahun anggaran 2006 lalu.

Tersangka Fuadi terlihat mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumbar di Jalan Raden Saleh Padang pukul 09.00 WIB. Didampingi penasehat hukum Khairus SH, dirinya langsung memasuki ruang jaksa penyidik Basril G SH. Fuadi dicecar sejumlah pertanyaan hingga pukul 17.00 WIB (8 jam). Pukul 15.45 WIB, lelaki paruh baya ini terlihat minum obat di ruang penyidik.

Ia pun sempat minta izin untuk melaksanakan Shalat Ashar ke Mushola yang ada di komplek Kejati pukul 16.00 WIB. Wajahnya terlihat pucat saat itu. Akhirnya, pukul 17.55 WIB Fuadi digiring ke mobil tahanan kejaksaan untuk dikirim ke Lapas Muaro Padang. Dia menyusul rekanan pekerjaan itu, H Achyarman MM, Dirut PT Pembangunan Sumbar yang ditahan Kejati Sumbar 17 Maret pukul 22.12 WIB lalu.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana APBN dalam kegiatan penyiapan pemukiman transmigrasi di dusun Tangah Solok Selatan dan Padang Hilalang Dharmasraya ini, mencuat ke Kejati Sumbar setelah pihak intelijen mendapatkan laporan dari Forum Bersama Laskar Merah Putih pada 29 Januari 2007. Setelah diperoleh data pendukung, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Sejumlah pejabat Disnakertran Sumbar pun mulai dimintai keterangan.

Dalam penyelidikan, ditemukan indikasi dugaan tindak pidana korupsi selama pelaksanaan pekerjaan. Penyelesaian pekerjaan seluruhnya pada 31 Desember 2006, dianggap tidak masuk akal. Alasannya, pada 20 Desember 2006 pekerjaan baru selesai terealisasi dengan bobot 53,77 persen (untuk kegiatan P4T di Padang Hilalang Dharmasraya). Sedangkan kegiatan P4T di Dusun Tangah Solok Selatan, sebesar 58,01 persen. Untuk kegiatan P4T di lokasi Padang Hilalang, pelaksanaan pekerjaannya dilakukan PT Pembangunan Sumbar. Diperkirakan Jaksa, kerugian negara sekitar Rp 1.351.427.740. Sedangkan untuk P4T Dusun Tangah, dikerjakan PT Riau Rancang Bangun dengan kerugian negara sekitar Rp 1.008.350.085. (tos)

Sumber : Posmetro Padang : 28 Maret 2008

Gubernur Sumbar Siap Luncurkan Buku "8000 Pantun Spontan"

Padang, Sumbar - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno akan meluncurkan sejumlah buku yang berisi 8000 pantun yang dibuatnya secara spontan dalam berbagai acara selama satu tahun periode kedua pemerintahannya.

"Kemungkinan ada empat buku masing-masing berisi 2000 pantun. Tiap pantun punya latar belakang dan konteks yang berbeda-beda," katanya di Padang, Minggu.

Menurutnya konteks pantun yang termuat dalam buku berjudul "Irwan Prayitno, Spontan Pantun" tersebut disesuaikan dengan acara yang dihadiri, karena itu dari 8000 pantun itu tidak ada satupun yang sama.

Ia menjelaskan biasanya saat diundang untuk membuka sebuah acara, saat di atas kendaraan menuju lokasi ia sudah buat beberapa pantun yang berkaitan dengan acara tersebut. Nanti saat pembukaan acara, sebelum didaulat untuk memberikan sambutan, ia juga akan sibuk dengan handphone lamanya membuat beberapa pantun lagi sesuai suasana dan tokoh-tokoh yang menghadiri.

"Makin lama saya dipanggil oleh pembawa acara, makin banyak pantun yang saya buat untuk dibacakan," katanya.

Minimal menurut dia, pantun yang dibacakan dalam satu acara itu berjumlah 10. Bahkan seringkali mencapai 20 bahkan lebih.

Agar tidak monoton, menurut Irwan sambutan yang diberikannya tidak melulu berisi pantun, tetapi juga pidato sambutan seperti biasa.

"Pantun saya gunakan untuk menyimpulkan apa yang saya sampaikan. Jadi setelah saya pidato beberapa waktu, isi pidato itu saya simpulkan dalam bentuk pantun," ujar dia.

Menurut Irwan kebiasaannya menulis sangat membantu dalam membuat pantun. Ia bahkan memiliki pakem sendiri dalam membuat pantun yaitu membaginya pada lima segmen masing-masing salam pembuka sekitar dua pantun, lalu penghormatan kepada tokoh yang hadir pada acara dua pantun dilanjutkan dengan pengantar pesan yang akan disampaikan, tentang isi acara dan ditutup dengan pantun penutup.

Ia mengatakan pada awal-awal menyampaikan pidato dengan pantun memang banyak yang memandang aneh, namun lama kelamaan menjadi biasa.

"Kalau ada yang keberatan dengan gaya pidato yang disampaikan dengan pantun, ya tidak usah undang gubernur," kata dia.

Sementara itu sastrawan Taufik Ismail dalam kata pengantar buku pantun itu menilai ekspresi pantun Irwan Prayitno tidak kaku, bebas lincah tapi patuh kaidah, dari bahasa Indonesia melompat ke bahasa Minang bolak-balik tanpa halangan.

Ia berharap karya tersebut akan bisa mematik kreatifitas terutama generasi muda untuk menghasilkan gaya penulisan kreatif lainnya.

Sumber: http://www.antaranews.com

1.038 Pesilat dari 10 Negara Ikuti Festival Internasional Pencak Silat di Padang

PADANG - Festival Internasional Pencak Silat (FIPS) I 2016 resmi ditabuh di GOR Semen Padang. Ajang bertema "Manatiang Pusako Lamo" ini diikuti oleh sebanyak 1.038 'Pandeka Silek' (pesilat) dari 10 negara.

Wagub Nasrul Abit mengatakan, festival pencak silat yang diikuti oleh pesilat dari berbagai Negara ini adalah momen mengingatkan kembali masyarakat Minangkabau terhadap seni budaya aslinya. Silat yang merupakan tradisi turun temurun di Minangkabau ternyata sudah mendapat tempat di ruang keolahragaan dunia.

"Pencak silat sebagai tradisi asli Minangkabau telah mendapat tempat di dunia internasional. Kita bangga, sekaligus terpanggil untuk melestarikannya agar silat kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri, " sebutnya, Rabu (20/10/2016).

Pada pembukaan FIPS 2016 ini turut hadir dan memberi kata sambutan Sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Erizal Chaniago, Ketua IPSI Sumbar Fauzi Bahar dan Walikota Padang H. Mahyeldi. Juga hadir Wakil Walikota Padang H. Emzalmi serta pengurus IPSI Kota Padang Zulhardi Z. Latif.

Sekjen PB IPSI Erizal Chaniago mengapresiasi Pemerintah Kota Padang yang bersinergi dengan IPSI Sumbar dan IPSI Kota Padang dalam perhelatan akbar pencak silat itu. Sinergi tersebut telah mengangkat gezah pencak silat sebagai olah raga, seni sekaligus tradisi sehingga mengangkat marwah "urang awak" selaku pemiliknya.

"Sinergi Pemko Padang dengan IPSI dalam festival yang berskala internasional ini telah mengangkat gezah pencak silat sekaligus menaikkan marwah urang awak, "kata Erizal Chaniago yang mengaku mewakili Ketua Umum PB IPSI Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

Sementara itu, Walikota Mahyeldi menyebut, festival yang menghadirkan pesilat dalam negeri dan luar negeri ini bagian dari upaya melestarikan olahraga beladiri di "rumah" sendiri. IPSI telah turut berperan dalam membantu tugas pemerintah kota dalam melestarikan seni budaya.

Mahyeldi menilai saat ini silat kembali menjadi olahraga yang disenangi dan dipelajari generasi muda Kota Padang. Buktinya, seni beladiri cukup menggeliat di tengah masyarakat. Generasi muda berkeinginan mendalami olahraga tersebut. Bahkan juga warga negara asing justru ingin mempelajarinya.

"Kami tentu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat positif ini," tukas Mahyeldi.

Sumber: https://www.gosumbar.com

Gairahkan Randai Dalam Seni Kontemporer

Padang, Sumbar - Kesenian randai yang berasal dari tanah Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kini tidak lagi ditampilkan dalam bentuk konvensional. Pemain duduk melingkar dan tokoh lainnya berdialog di tengah lingkaran tersebut.

Namun di tengah gempuran budaya modern, kini kesenian sendratari itu ditampil dalam bentuk kotemporer. Hasilnya pun tidak kalah mengundang decak gakum dari penonton.

Semua itu ditampilkan oleh tujuh kelompok pegiat seni tradisional Minangkabau. Alhasil, randai yang dipertontonkan mendapatkan sambutan meriah dari penonton yang menyaksikan penampilan mereka di Gedung Utama Taman Budaya Sumatera Barat.

Ketujuh kelompok tari yang terlibat dalam pertunjukan ini yakni Sanggar Alang Bangkeh, grup randai Palito Nyalo asal Pauh, Kota Padang; Syafrini dari Batusangkar; Rahmania Hasanda dari Sendratasik UNP.

Dua lainnya, yakni Utari Irenza dari Agam; Sanggar San Alida asal Painan dan Deslenda milik SMK 7 Padang.

Semua kelompok seni yang berlomba menghidupkan randai dalam kesenian tari ini memang didaulat untuk mengisi Festival Tari Berbasis Randai yang berlangsung sejak Kamis (15/9) lalu.

Mereka memadukan gerakan tari modern rasa randai, teaterikal rasa randai dan ada pula kolaborasi kesenian tradisional lain, seperti Indang Piaman, namun dihidupkan dengan ruh randai. Memang tidak semua penonton mampu menyadur nilai yang disampaikan.

Koreografer asal Sumbar Viveri Yudi mengungkapkan, kelebihan perpaduan tari kontemporer dengan kesenian randai, selain mengusung misi tontotan juga harus mengusung nilai tuntunan. Nilai tuntutan ini tercermin dari tampilan tujuh peserta.

“Peserta tidak menghilangkan nilai etika dan estetika. Selain tontonan, ada tuntunan bagi penonton,” kata Viveri Yudi sebagaimana yang dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), sabtu (17/9).

Lebih jauh dia menuturkan, kini saatnya hiburan tidak harus menjual keseksian. Berpakaian sopan sekalipun bila betul-betul digarap dengan serius dapat menjadi tontonan yang menarik.

Terbukti dengan membeludaknya penonton yang menyaksikan festival. Kelebihan permainan kelompok tari yang mungkin baru pertama digelar di Indonesia itu, mereka membawa spirit tradisi.

Transformasi seni tradisi randai harus dilakukan mengingat semakin tertinggalnya tontotan randai dibandingkan hiburan lain.

Diakuinya pegiat kesenian tradisional tidak mau beranjak dari suguhan bersifat monoton dan turun temurun. Memang ada yang diperbaharui sebagian oleh sebagian kalangan, sayangnya upaya itu mengakibatkan kesenian yang ditampilkan lari dari akar kesenian tari itu sendiri.

Melihat fenomena kesenian itu, kini Taman Budaya Sumbar pun mengambil sikap terhadap gempuran kebudayaan luar yang mewabah di kalangan generasi Minangkabau.

Kepala UPT Taman Budaya Sumbar, Muasri mengatakan, kesenian tradisional Minangkabau termasuk randai akan mampu “terjual” bila dibubuhi ragam kesenian dari luar.

"Randai bisa masuk dalam tari, musik dan sebagainya. Bukan sebaliknya," tandas Muasri.

Sumber: http://www.jawapos.com

Dugaan Korupsi Deposito APBD Tanah Datar Diselidiki

Padang― Dana APBD Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar) pada 2001-2004 Rp70,75 miliar yang didepositokan di dua bank, menuai masalah. Hasil operasi intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, sebagian dari bunga deposito tersebut diduga dikorupsi puluhan pejabat.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Fadil Zumhana mengatakan, pihaknya sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga memulai penyidikan kasus tersebut. Negara dirugikan sekitar Rp1,7 miliar.

"Jumlah tersebut bisa bertambah, sesuai perkembangan penyidikan. Untuk tahap pertama, Senin (18/9) ini, tim penyidik akan memeriksa tiga staf Pemkab Tanah Datar sebagai saksi," ujarnya Minggu (17/9).

Mereka yang akan dimintai keterangan mulai Senin pagi, Kabid Pengawasan Editiawarman, Kabag Keuangan Adrion Nurdal dan mantan Kabag Keuangan Syafrizal Nura.

Belum ada tersangka. Namun, dari keterangan para saksi akan memperjelas bagaimana peran masing-masing pejabat dalam dugaan korupsi ini sehingga memudahkan penetapan siapa saja yang akan jadi tersangka.

Dalam APBD 2001-2004 masa kepemimpinan Bupati Masriadi Martunus tersebut, Pemkab Tanah Datar mendepositokan sejumlah uang ke Bank BNI dan Bank Nagari Tanah Datar. Sejak 2001, selama empat tahun berturut-turut uang APBD yang didepositokan Rp10 miliar, Rp10 miliar, Rp40,75 miliar dan Rp10 miliar.

"Pendepositoan itu dibolehkan. Yang jadi persoalan sebanyak Rp1,7 miliar dari total Rp7 miliar bunga deposito itu dibagi-bagikan kepada sekitar 30 orang pejabat. Bunga itu kan uang negara," katanya.

Nama-nama pejabat yang menerima uang itu, menurut Fadil, sudah di tangan jaksa. Mereka akan dipanggil semua untuk dimintai keterangan.

Fadil juga berencana memanggil Mantan Bupati Masriadi Martunus untuk menjelaskan kasus tersebut. Untuk memeriksa para tersangka, Kejati sumbar sudah membentuk tim penyidik terdiri dari, Azhari, Ferlandbang Sitorus, Mukhlis, M. Fatria dan Irra Zukna Susilawati. (HR/OL-02).

Sumber : Media Indonesia : 17 September 2006

Tour De Singkarak 2016: Padang Panjang Gelar Festival Sate

Padang, Sumbar - Kota Padang Panjang, yang menjadi titik start etape keempat Tour de Singkarak (Tds) 2016, memperkenalkan potensi kulinernya lewat festival sate yang diselenggarakan di Markas Secata.

Tidak hanya memiliki jenis sate yang beragam, kota ini juga unggul akan kerajinan kulit yang mejadi ikonnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang, Sri Syahwitri, menjelaskan bahwa kota ini memiliki peternakan sapi yang hasil olahannya dimanfaatkan untuk kebutuhan sandang hingga pangan.

"Daerah kami terkenal akan kulinernya, terutama sate. Daging sapi di sini yang paling enak di antara daging-daging di kota/kabupaten lain di Sumatera Barat, rasanya manis. Kami memiliki peternakan sapi, dagingnya dijadikan makanan sedangkan kulitnya dijadikan sandal datuk yang merupakan ikon kota kami," ujar Sri Syahwitri sebelum memulai start etape keempat di Padang Panjang, Selasa (9/8/2015).

Selain itu, lanjutnya, Kota Padang Panjang juga sangat mencintai seni. Terbukti dengan adanya sanggar-sanggar seni yang tersebar di seluruh kota, serta Institut Seni Indonesia (ISI) yang menjadi wadah para penerus bangsa untuk terus melestarikan budaya.

Terdapat dua fakultas di ISI Padang Panjang, yaitu Fakultas Seni Pertunjukan, serta Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jurusan yang ditawarkan antara lain seni karawitan, seni tari, seni musik, seni teater, seni kriya dan seni fotografi.

Keunggulan lain dari Kota Padang Panjang menurut Sri Syahwitri adalah hawanya yang sejuk, serta berada di jalur utama yang dekat dengan Solok dan Bukittinggi.

"Hawanya sejuk sehingga terasa homie, kita juga punya homestay sampai hotel bintang 5, wisatawan punya banyak pilihan," lanjutnya.

Sumber: http://traveling.bisnis.com

Sipak Rago Khas Minang Dipamerkan dalam Olimpiade Permainan Tradisional Anak Nagari

Padang, Sumbar - Permainan tradisional dari Sumatera Barat (Sumbar), Sepak Raga atau dikenal "Sipak Rago", kali ini dipamerkan dalam acara penyambutan Tim Penilai Persiapan Olimpiade Permainan Tradisional Anak Nagari se-Sumbar di Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji, Selasa (9/8/2016).

Permainan menggunakan bola yang terbuat dari anyaman rotan dengan seluruh pemainnya membuat sebuah lingkaran ini, mampu memukau puluhan pasang mata yang memadati acara tersebut. Wakil Walikota Padang, H. Emzalmi hadir bersama anggota DPRD Padang, Iswandi Muchtar, Muspika Kuranji, tokoh adat di Kuranji memberikan apresiasi.

"Permainan tradisional anak nagari seperti Sipak Rago ini perlu ditumbuh kembangkan. Karena memang, meskipun Kota Padang sedang mengarah untuk menjadi kota metropolitan, namun untuk perkembangan kota ini tidak bisa dilepaskan dari budaya dan kesenian tradisional serta pola kehidupan bermasyarakat," ujar Emzalmi di sela kegiatan yang dilaksanakan di Gelanggang Medan Nan Bapaneh jalan Kampung Marapak RT 02 RW IV Kelurahan Kalumbuk itu.

Menurut Emzalmi, hingga saat ini masih ada 9 atau 10 nagari di Padang yang senantiasa eksis melestarikan adat dan budayanya. Apakah itu seperti terhadap sasaran silek, randai, pidato adat serta berbagai seni dan budaya yang ada ataupun permainan Sipak Rago yang disaksikan kali ini.

"Padang atau Sumatera Barat, sekarang sudah masuk destinasi wisata di Indonesia. Maka untuk itu, inilah yang menjadi potensi bagi kita, dan semoga saja melalui kegiatan ini semakin memberikan motivasi bagi semua masyarakat. Khususnya bagi anak dan kemenakan kita, agar senantiasa melestarikan seni dan budaya tradisional di berbagai pelosok nagari ini," imbuhnya.

Lebih lanjut Wawako menyebutkan, seperti di Kecamatan Kuranji atau nagari Pauh IX, lebih kurang sudah ada 30 sasaran silek dan randai yang juga sejalan dengan kesenian dan budaya tradisional lainnya.

"Jadi, Sipak Rago ini permainan anak nagari yang juga menjadi olahraga kebersamaan yang mempunyai filosofi dan juga manfaat tersendiri bagi pemainnya. Apatah lagi, Sipak Rago juga dentik dengan gerakan randai dan silek, sehingga memiliki nilai-nilai keindahan yang luar biasa dan menyenangkan bagi pemain dan orang yang menyaksikannya," tukas putra daerah Kalumbuk Kuranji ini.

Sumber: http://minangkabaunews.com

Kejaksaan Usut 8 DPRD di Sumatera Barat

Padang―Sejumlah kejaksaan negeri sedang mengusut delapan DPRD kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang terkait kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muchtar Arifin, Rabu (30/6), mengatakan dari delapan DPRD itu, salah satunya, DPRD Kota Padang, berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang.

Sementara empat lainnya dalam tahap penyidikan, yaitu DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, DPRD Pesisir Selatan, DPRD Payakumbuh, dan DPRD Kota Solok. Adapun tiga kasus lagi sedang dalam tahap penyelidikan, yaitu DPRD Padang Pariaman, DPRD Tanah Datar dan DPRD Kabupaten Solok.

Untuk kasus DPRD Kota Padang, 40 dari 45 pimpinan dan anggotanya dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran Dewan tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 10,4 miliar. Sebanyak 23 dari 40 anggota DPRD Kota Padang tersebut sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dan sisanya menunggu berkas dilimpahkan.

Sedangkan untuk DPRD Sawahlunto Sijunjung, 31 anggota dan pimpinan yang terlibat kasus dugaan korupsi anggaran APBD 2002 sebesar Rp 1,2 miliar sedang dalam tahap pemberkasan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sementara tiga pimpinan Dewan dan dua panitia anggaran ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang sejak 29 Juni lalu.

Sementara untuk kasus DPRD Pesisir Selatan menyangkut Ketua DPRD-nya, Zamzami, yang menerima gaji ganda sebesar Rp 25 juta, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Painan.

Untuk kasus DPRD Kota Payakumbuh melibatkan 26 anggota. Mereka diduga melakukan korupsi dana APBD 2000 hingga 2002 sebesar Rp 350 juta, karena tidak sesuai dengan PP 110/2000. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh saat ini juga sedang diperiksa Polda Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2003 sebesar Rp 300 juta. Bahkan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star saat ini masih ditahan Polda Sumatera Barat sejak 2 Juni dengan alasan untuk memudahkan pemeriksaan.

Sementara 20 anggota DPRD Kota Solok tersangkut kasus dana pengerukan untuk membangun lahan Terminal Truk Kota Solok sebesar Rp 1,3 miliar.

Kasus DPRD yang masih dalam penyelidikan, seperti DPRD Kabupaten Solok 40 anggota dan pimpinan Dewan diduga menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke Mataram pada April 2003. Mereka melakukan perjalanan hanya dua hari, tetapi yang dilaporkan dalam surat pertanggungjawaban (SPj) 10 hari. Dalam perjalanan itu 40 anggota Dewan juga menyertakan 20 wartawan, 10 orang pejabat eksekutif, dan pegawai sekretariat Dewan dengan menggunakan anggaran Dewan dan sekretariat Dewan.

Sedangkan kasus DPRD Tanah Datar, anggotanya diduga melakukan korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp 193 juta. "Penyelidikan masih dikembangkan karena jumlah itu masih belum termasuk anggaran sekretariat karena biasanya yang paling banyak dikorupsi itu dari anggaran sekretariat Dewan, selain itu masih dicari dugaan korupsi APBD pada tahun 2000 dan 2001," kata Muchtar.

Sementara, kasus dugaan korupsi DPRD Kabupaten Padangpariaman, menurutnya, masih belum ada perincian pastinya. Febrianti - Tempo News Room.

Sumber : TEMPO Interaktif 30 Juni 2004

Pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran Ditahan

Padang― Kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sumatera Barat kembali "menelan" korban. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Sijunjung berikut Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran, Selasa (29/6), ditahan kejaksaan negeri setempat di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar RJ Soehandoyo mengatakan, penahanan dilakukan agar berkas perkaranya segera bisa dituntaskan karena dalam waktu dekat, masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan berakhir menyusul dilantiknya wakil rakyat hasil pemilu legislatif 2004. "Penahanan tetap mengacu ke Pasal 21 Ayat 1 KUHAP. Karena akan berakhirnya tugas, mereka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, sehingga menyulitkan pemeriksaan," katanya.

Mereka yang ditahan adalah Ketua Panitia Anggaran APBD Sawahlunto Sijunjung Tahun 2003 Syawal Jisad Gunung Bungsu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Zulkarnain Mondo Datuak Bandaro Putiah, Ketua DPRD Darwin Basyir, serta Wakil Ketua DPRD Hasanul Arifin Datuak Bandaro Rajo dan Rayendra Rasyid.

Soehandoyo menjelaskan, dari 35 anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung, 31 orang kasusnya ditangani kejaksaan negeri dan empat orang oleh mahkamah militer karena dari fraksi TNI/Polri. Yang ditangani kejaksaan sudah berstatus terdakwa, dan untuk sementara baru lima orang yang ditahan. Tidak tertutup kemungkinan untuk menahan terdakwa lainnya.

Dari hasil penyidikan yang berkas perkaranya hampir rampung, semua anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung itu dari barang bukti dan pengakuan terdakwa telah menyalahi perundang-undangan yang berlaku, terutama PP 110 Tahun 2000, dalam menyusun APBD Sawahlunto Sijunjung Tahun 2003, yang menyebabkan kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu belum dapat merinci mata anggaran yang berbau korupsi tersebut beserta nilainya, kecuali jumlah total sekitar Rp 1,2 miliar.

"Dalam dakwaan primer, pimpinan dan anggota DPRD tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP," katanya.

Menurut catatan Kompas, kejaksaan dalam menangani kasus korupsi APBD oleh legislatif, sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan negeri, sudah menahan sejumlah wakil rakyat, seperti Masfar Rasyid (Wakil Ketua DPRD Sumbar), yang kemudian bersama dua pimpinan DPRD Sumbar lainnya (Arwan Kasri dan Ny Titi Nazif Lubuk) divonis penjara 27 bulan, membayar denda masing-masing 100 juta, dan mengembalikan uang sebanyak yang dikorupsi.

Kemudian 10 anggota DPRD Kota Padang, yaitu Zainul Arifin, Masran Nasution, AKBP Etty Saridin, Irdinansyah Tarmizi, Jonhar Junir, Irvantonius RB, Saukani, Khairul Ikhwan, H Syahriadi Autid, dan Amril Jilha, yang bersama anggota DPRD Padang lainnya tengah menjalani persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi APBD Kota Padang Tahun 2001 dan 2002 Rp 10,4 miliar.

Sementara Chin Star, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, menjalani penahanan di Markas Kepolisian Daerah Sumbar sejak 16 Mei lalu guna pengusutan dugaan korupsi APBD Tahun 2003 Rp 1,08 miliar. (nal)

Sumber : Kompas 30 Juni 2004

Chin Star Akui Salah Gunakan Uang APBD

Padang― Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star, yang kini masih ditahan di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Jalan Sudirman, Padang, mengakui telah menyalahgunakan keuangan APBD di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, sekitar Rp 167 juta.

"Dari pemeriksaan lanjutan, Chin Star secara pribadi mengakui telah menggunakan keuangan APBD 2003 di luar ketentuan yang berlaku sebesar lebih kurang Rp 167 juta," kata Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Ajun Komisaris Besar Langgo Simalanggo ketika dihubungi hari Minggu (6/6) di Padang.

Pemeriksaan terhadap Chin Star, kata Langgo menambahkan, akan terus dilanjutkan sehingga permintaan penangguhan penahanan dari Ny Chin Star belum bisa dipertimbangkan. "Apalagi pihak penyidik masih mengumpulkan barang bukti tambahan," paparnya.

Tentang pemeriksaan 24 anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh yang lain, ungkap Langgo, akan dilakukan sesegera mungkin apabila pemeriksaan terhadap Chin Star sudah selesai. Pasalnya, dari hasil pemeriksaan terhadap Chin Star, penyalahgunaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dilakukan anggota lainnya. "Surat pemanggilan terhadap 24 anggota DPRD Kota Payakumbuh lainnya sudah kami siapkan, dan dalam waktu dekat segera dikirimkan," kata Langgo menjelaskan.

Chin Star ditahan sejak Rabu malam pekan lalu seusai pemeriksaan di Markas Polda Sumbar. Penahanan Chin Star akan dilakukan selama 20 hari guna menuntaskan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi APBD 2003 Kota Payakumbuh (Kompas, 5/6).

Kasus penyelewengan APBD ini muncul ke permukaan setelah adanya laporan warga dan lembaga swadaya masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumbar. Dalam laporan itu disebutkan, diduga telah terjadi penyimpangan pada pos anggaran DPRD yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000.

Kasus ini memberi efek domino setelah kasus korupsi di DPRD Sumbar divonis Pengadilan Negeri Padang dan kasus DPRD Padang ditangani pihak kejaksaan setempat. Jika dalam perkara korupsi DPRD Sumbar terbukti adanya penyelewengan anggaran sebesar Rp 5,9 miliar, di DPRD Padang ada dugaan korupsi Rp 10,4 miliar, maka dalam kasus Chin Star dan anggota DPRD Kota Payakumbuh lainnya diduga terjadi korupsi sekitar Rp 1 miliar.

Sebelum pemeriksaan terhadap Chin Star dilangsungkan, penyidik Polda Sumbar sudah menetapkan sekretaris dan bendahara DPRD Kota Payakumbuh, masing-masing Mawardi dan Zuraida, sebagai tersangka.

Dalam kasus penyelewengan APBD tersebut, Wali Kota Payakumbuh Joserizal Zein juga telah memberikan keterangan sebagai saksi beberapa bulan lalu.

Audit BPKP

Langgo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Chin Star masih akan dilanjutkan. Ketua DPRD Kota Payakumbuh ini tidak saja melanggar PP No 110/2000, tetapi juga menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2/1994, yang telah diubah dengan Permendagri No 2/1996. Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan anggaran di DPRD Kota Payakumbuh Rp 1.031.390.129.

Penyimpangan yang diakui Chin Star dari penggunaan biaya penunjang kegiatan operasional sebesar Rp 196.049.500, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD adalah sekitar Rp 167 juta. Rinciannya antara lain untuk syukuran di rumah ketua DPRD Rp 3 juta, kegiatan doa di rumah ketua DPRD Rp 1,91 juta, dana ketua DPRD memenuhi undangan Rp 500.000, ketua DPRD turun ke lapangan Rp 600.000, dinas ke Jakarta Rp 5,2 juta, dinas ke Medan Rp 7,5 juta, dana konsumsi kue lebaran Rp 5 juta, dan membantu masyarakat miskin Rp 4,5 juta.

Kejaksaan ikut mengusut

Apabila pihak Polda Sumbar mengusut dugaan tindak pidana korupsi anggaran APBD 2003, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh mengarah ke penyalahgunaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2001 dan 2002.

"Chin Star dan sejumlah anggota DPRD lainnya akan diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh dalam dugaan korupsi APBD Kota Payakumbuh Tahun 2001 dan 2002," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Muchtar Arifin kepada pers di Padang.

Muchtar menjelaskan, dalam tahap penyelidikan sudah ditemukan bukti awal dugaan korupsi APBD tahun 2001 dan 2002. "Pimpinan DPRD dan panitia anggaran akan diperiksa dalam waktu dekat," ujarnya menjelaskan. (NAL)

Sumber : Kompas 07 Juni 2004

Nilai Tradisi "Nambang" di Padang Mulai Pudar

Padang, Sumbar - Masyarakat dari berbagai kalangan di Kota Padang, Sumatera Barat menilai kebiasaan anak atau remaja bersilaturahmi ke rumah warga dan mengharapkan semacam imbalan pada waktu Lebaran Idul Fitri atau "nambang" perlahan mulai pudar.

Salah satu tokoh masyarakat di Kuranji, Jumat, Hasan Basri Ibrahim mengatakan pudarnya kebiasaan ini terlihat dari sedikitnya anak yang datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi dan meminta imbalan berupa uang.

Hal ini kata dia, terjadi dalam lima tahun ke belakang.

"Dulu tahun 90an hingga 2000an banyak anak mulai balita hingga remaja bersilaturahmi dan menambang ke rumah," katanya membandingkan.

Dia menambahkan bahkan saat itu dirinya harus menyiapkan persediaan uang lebih karena diprediksi anak yang datang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan orang.

"Sekarang uang lima ribuan atau dua ribuan tersisa, selebihnya sudah diberikan pada anak cucu," ujarnya yang memiliki 21 orang cucu tersebut.

Menurut dia mulai pudarnya kegiatan menambang ini seiring juga dengan kebutuhan anak.

"Biasanya dulu sebelum lebaran hingga lebaran anak mengumpulkan uang untuk beli mainan, atau jajanan lainnya sekarang sepertinya tidak terlalu antusias," pungkasnya.

Senada dengan itu salah satu dosen Teguh (55) menilai mulai pudarnya menambang ini seiring dengan mulai pudarnya budaya silaturahmi saat lebaran.

"Sepuluh tahun lalu rasanya kurang enak jika tidak berkunjung ke rumah tetangga setelah shalat, namun saat ini seperti biasa saja," katanya.

Menurut dia kecanggihan zaman seperti ada telepon genggam yang menyajikan hubungan sosial media menjadi faktor memudarnya silaturahmi antar warga tersebut.

"Sekarang cukup saja dengan "Whats App, BBM, Facebook" sudah bersilaturahmi," ujarnya.

Jika dikaitkan dengan pudarnya menambang ini terlihat jelas anak anak mengikuti sikap yang dilakukan orang tua atau yang lebih besarnya, kata Teguh.

Senada dengan itu salah satu pedagang mainan Rahma (43) di Banda Buek menyebutkan lebaran kali ini hanya segelintir anak yang membeli mainan.

Menurutnya anak-anak lebih cenderung membeli "gadget" atau telepon genggam yang menyajikan permainan video di dalamnya ketimbang mainan.

"Beberapa mainan yang dulu laku keras seperti pistol-pistolan, mobil kontrol, tamiya dalam beberapa tahun terakhir kurang laku," ujarnya.

Sumber: http://www.antaranews.com

Diduga Terlibat Korupsi APBD 2003 Polisi Segera Tahan 24 Anggota DPRD Payakumbuh

Padang, ― Polisi segera memeriksa 24 anggota DPRD Kota Payakumbuh menyusul kasus dugaan korupsi APBD 2003 sebesar Rp 1,6 miliar. Kemungkinan besar mereka akan ditahan untuk memudahkan pemeriksaan. Sebelumnya, polisi sudah menahan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star.

”Kemungkinan besar ke-24 anggota DPRD Kota Payakumbuh tersebut akan ditahan untuk memudahkan proses pemeriksaan yang akan dilakukan secara marathon oleh Polda Sumatera Barat (Sumbar),” tegas Kepala Bidang Hubungan Polda Sumbar, Ajun Komisaris Besar Langgo Simalango mengutip pernyataan Kapolda Sumbar, Brigjen Herman Hidayat, Jumat (4/6) pagi ini.

Langgo Simalango menyatakan, selain 24 orang tersebut, pemeriksaan juga akan dilakukan pada Sekretaris Dewan dan Bendahara DPRD setempat. ”Namun, kami prioritaskan pemeriksaan pada anggota dewan dulu,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah menahan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star pada Rabu (2/6) lalu selama 20 hari untuk menjalani pemeriksaan intensif dalam kasus dugaan korupsi APBD 2003. Chin Star sendiri sejak ditahan sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis (3/6) kemarin.

Dia mengatakan, penahanan tersebut dilakukan karena berdasarkan beberapa jawaban Chin Star terindikasi, DPRD Payakumbuh telah melakukan penyimpangan terhadap penyusunan APBD kota Payakumbuh Tahun 2003. APBD tersebut dibuat tidak berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000.

Penyimpangan sebesar sebesar Rp1,6 miliar tersebut, menurut pengakuan Chin Star, sebesar Rp1 miliar digunakan untuk merenovasi kantor DPRD Payakumbuh dan sebesar Rp600 juta lagi untuk merenovasi rumah dinas wakil wali kota Payakumbuh.

Sementara itu, berdasarkan kesimpulan sementara dari hasil pemeriksaan ketua DPRD itu, menurut Langgo Simalango, DPRD setempat juga telah melakukan manipulasi kegiatan perjalanan dinas dewan, manipulasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Payakumbuh dan mark up pembayaran rekening listrik dewan.

Kasus ini mencuat berdasarkan laporan beberapa anggota masyarakat Payakumbuh pada Polda dan Kejati Sumbar, beberapa bulan lalu. Mereka mengaku merasa gerah dengan anggaran yang terlalu besar untuk memperbaiki gedung dewan dan rumah dinas wakil wali kota tersebut.

Tdak Dipatuhi

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra SH, menilai DPRD-DPRD di Sumbar seharusnya mengikuti aturan PP No.110 Tahun 2000. Namun, selama ini yang terjadi, pihak dewan berusaha untuk tidak mematuhi dan bahkan tidak mematuhi aturan teknis tersebut. ”PP tersebut adalah pedoman penyusunan anggaran, harus dipatuhi dan tidak boleh diutak- atik,” katanya.

Meski, pada tahun 2002 DPRD Sumbar telah mengajukan Judicial Review pada Mahkamah Agung (MA) dan MA mengabulkan serta membatalkan PP 110 tersebut pada tahun 2003. Namun pemerintah tidak pernah mencabutnya. Secara hukum, itu berarti, PP tersebut masih berlaku dan harus dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran, tidak bisa dibantah.

Berdasarkan cacatan SH, kasus ini adalah kasus korupsi kolektif dewan yang ke-tiga di Sumbar. Setelah pada beberapa waktu lalu, 43 anggota DPRD Sumbar di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri setempat telah melakukan korupsi terhadap APBD Sumbar Tahun 2002 sebesar Rp5,9 miliar serta DPRD Kota Padang, yang masih menjalani persidangan, dalam kasus yang sama, dengan angka korupsi sebesar Rp10,4 miliar terhadap APBD Kota Padang Tahun 2002. (srn)

Sumber : Sinar Harapan 04 Juni 2004

Penghormatan Terhadap Laki-laki Minangkabau

Padang, Sumbar - Salah satu identitas laki-laki di Minangkabau adalah ia mempunyai gala adat, dan setiap laki-laki yang sudah berumahtangga maka akan tabu jika masih dipanggil nama.

Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu, Kamis (30/6) mengatakan, dalam adat Minangkabau pemakaian gala (panggilan adat) ada tujuh ragam. Di antaranya, gala sako, gala sang sako, gala perangkat adat, gala mudo, gala kesultanan, gala kerajaan, dan gala kecakapan. Misalnya saja, untuk gala kecakapan seperti cakap dalam bersilat maka diberi gala pandeka. Bagi yang baru menikah, maka gala mudolah yang diberikan.

Ia menjelaskan, dari ketujuh gala yang ada, gala sako adalah gala tertinggi di Ranah Minang dan gala sako ini diberikan oleh kaum atau anak kamanakan di suku yang ada di Minangkabau. Jadi, kalau seseorang sudah diberi gala sako misalnya datuak maka ia tidak boleh lagi diberi gala yang lain karena gala sako itu sudah paling tinggi.

“Kalau diibaratkan panglima, gala sako itu pangkatnya sudah jendral. Tidak ada di atas itu lagi, nah pemahaman seperti inilah yang perlu dipahami kembali oleh masyarakat Minangkabau,” ungkapnya, Kamis (30/1).

Ia juga melihat, saat ini masih ada yang sudah diberi gelar sako tapi masih menerima gelar lainnya.

“Seharusnya tidak boleh lagi diberikan gelar yang lain, kalau diterima juga gelar yang lain tentunya anak kemanakan kita akan malu dan merasa tidak dihargai. Jadi kalau sudah mendapatkan gala sako, ya sudahlah jangan ditambah lagi dengan yang lainnya karena kan tidak lucu juga kalau dari jendral diberi lagi pangkat yang lebih rendah,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, pemberian gala ini mempunyai empat sejarah atau cerita terdaluhunya. Salah satunya pada zaman Nabi Muhammad SAW diberi gelar baginda.

“Karena berdasarkan syarak, hendaklan kamu dipanggil dengan gelar yang baik-baik,” ulasnya.

Sementara di Minangkabau, ada pepatah yang mengatakan ketek banamo gadang bagala. Artinya, tasabuik dinamo dan taimbau di gala.

“Seorang laki-laki di Minangkabau kalau sudah berumahtangga, maka panggilannya tidak lagi nama tapi gala dan ini sudah menjadi kewajiban serta tradisi yang ada di Minangkabau. Saat ini kalau masih ada yang memanggil nama, masih tabu di Minangkabau karena memang semua orang memanggil gala yang sudah diberikan,” ujar Dt Rajo Pangulu.

Dari cerita zaman daulu, juga kalau ada orang yang menyebut nama orangtua hanya dengan nama asli bukan galanya maka anaknya akan marah.

“Kalau dulu disabuik sajo namo ayah wak dek urang, atau kalau urang nio mangejek hanya manyabuik namo ayah, anaknyo akan berang. Misalnyo, ditulis namo ayah wak di karateh, siap tu diinjak-injak samo kawan maka awak anak sangat marah,” ujarnya.

Hal lainnya, alasan laki-laki di Minangkabau harus dipanggil galanya adalah untuk memberikan penghormatan, dan juga saling menghargai dengan yang lainnya. Untuk itu, dengan budaya dan tradisi yang telah ada ini ia sangat berharap agar tidak ada lagi masyarakat yang salah pemahaman soal gala ini.

“Gala ini nantinya juga akan ada yang mewarisi, kalau dalam istilahnya sailang kuciang sailang meong. Artinya, kalau orang yang diberikan gelar itu sudah tidak ada maka gala yang diberikan akan dikembalikan pada yang memberikan gala dan nanti juga akan dipakai pada yang lainnya,” ujarnya.

Sumber: http://harianhaluan.com

Rumah Gadang Ini Lebih Panjang dari Lapangan Bola

Padang, Sumbar - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, berencana mencatatkan salah satu rumah adat setempat, yaitu Rumah Gadang 21 Ruang di Museum Rekor Indonesia (MURI). Rumah gadang panjang terletak di Nagari Abai memiliki 21 ruang.

"Apabila diukur panjangnya melebihi lapangan sepak bola dan layak dimasukkan rekor MURI sebagai rumah adat terpanjang," kata Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Solok Selatan, Doni Hendra, di Padang Aro, dikutip Antara, Selasa 7 Juni 2016.

Dia menambahkan, Rumah Gadang Panjang merupakan salah satu objek wisata budaya yang dimiliki oleh Solok Selatan, selain kawasan seribu rumah gadang, dan Tangsi Ampek. Pada 2015 pemerintah daerah setempat telah melakukan pengembangan objek wisata Kawasan Saribu Rumah Gadang yang berada di Kecamatan Sungai Pagu.

Dalam mengangkat potensi wisata budaya Rumah Gadang Panjang di Nagari (desa adat) Abai, menurut Doni, perlu didukung dengan kesenian tradisional asli daerah itu yang selama ini masih terjaga kelestariannya, seperti batombe dan silat pangean.

Saat ini, objek wisata yang berada di Nagari Koto Baru tersebut telah dilengkapi dengan penginapan sebanyak enam buah yang menggunakan rumah gadang milik warga setempat. Dalam pengelolaan kawasan Seribu Rumah Gadang ke depannya, akan diserahkan ke pemerintah nagari setempat karena pengembangan lebih lanjut akan menonjolkan kearifan lokal.

"Arahnya nanti adalah nagari wisata yang menjual kearifan lokal, keseharian, budaya, kesenian warga setempat. Karena yang lebih mengenal adalah pemerintah nagari, maka pengelolaannya akan kami kembali ke nagari," ujar Doni.

Dengan diserahkannya pengelolaan ke pemerintah nagari, kata dia, diharapkan penataan kawasan Seribu Rumah Gadang akan lebih baik. Selain itu bisa berkembang para perajin di daerah itu untuk menjual cendera mata dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarganya.

Sebelumnya Association of Sales Travel Indonesia (Asati) Sumatera Barat akan menjadikan Solok Selatan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di provinsi itu dengan target wisatawan menengah ke atas baik domestik maupun mancanegara.

"Biasanya, paket wisata di Sumbar itu berpusat pada Bukittinggi, atau sekarang Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan. Namun kami ingin mengubah hal itu dengan menawarkan 1000 Rumah Gadang di Solok Selatan sebagai tujuan wisata premium," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asati Sumbar, Ade Nuzirwan.

Rencananya, target Asati membuat paket wisata ke Solok Selatan karena wisata di sana memiliki rasa yang beda dengan daerah lain di kawasan ini.

Sumber: http://regional.liputan6.com

Warga Pauh Gelar Tradisi Malamang Sambut Ramadhan

Padang, Sumbar - Warga Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumatera Barat (Sumbar), menggelar tradisi malamang atau membuat penganan lemang sebagai kebiasaan menyambut bulan Ramadhan.

"Kami sekeluarga sudah mulai memasak lemang pada hari ini untuk diantar ke rumah saudara," kata salah seorang warga Pauh, Rosmawati di Padang, Jumat.

Ia menjelaskan memasak penganan yang terbuat beras ketan itu biasanya dilakukan sepekan hingga sehari menjelang masuknya hari-hari besar dan bulan suci Ramadhan.

Ia sengaja memasak lemang lebih cepat dari biasa karena akan diantar kerumah mertua dan sanak saudara lainnya.

"Proses pembuatan lemang dimulai dari mencuci sipuluik atau beras ketan, kemudian dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam bambu sepanjang 60 centimeter yang sebelumnya telah di beri alas daun pisang muda, setelah itu di beri santan, garam dan vanila secukupnya kemudian di masak menggunakan kayu bakar," ujar dia.

Rosmawati menyampaikan proses membuat lemang hingga matang bisa memakan waktu sekitar lima jam dengan api kecil dan bisa tiga jam dengan api yang besar, namun bambu akan cepat hitam.

Sementara itu warga Pauh lainnya, Meli juga memasak lemang pada hari ini.

"Kami sudah memulai membuat lemang pada hari ini, sengaja lebih cepat agar habis dimakan dan tidak terbuang," tambah dia.

Ia menyebutkan lemang yang dimasak hari ini ada beberapa rasa.

"Lemang yang dibuat ada tiga rasa, yaitu rasa pisang, ketan, dan lemang galamai yang terbuat dari tepung beras," ujarnya.

Sumber: http://ramadhan.antaranews.com

Budaya Mentawai Termasuk Tua, Unik dan Punya Kekhasan

Padang, Sumbar - Budaya sebuah daerah perlu dikenali oleh siapapun. Hal ini dimaksud agar memudahkan seseorang dalam memahami serta sekaligus dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemilik budaya tersebut.

“Kita diajarkan mengenal budaya di masyarakat,” kata Walikota Padang, H. Mahyeldi Dt Marajo saat membuka kegiatan Sarasehan Revitalisasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisi bertemakan “Warisan Budaya dan Kearifan Lokal Orang Mentawai”, di Padang, Rabu (18/5/2016).

Menurut Walikota Padang, dari sekian banyak budaya yang ada, budaya Mentawai terbilang unik dan memiliki kekhasan. Walikota melihat peralatan yang digunakan masyarakat Mentawai sehari-hari cukup tinggi.

“Masyarakat Mentawai menggunakan potensi yang ada di sekitar dalam menjalani kehidupan,” terang Mahyeldi.

Dikatakan Walikota, hal yang dilakukan masyarakat Mentawai sejalan dengan kebijakan nasional dan internasional. Memanfaatkan potensi lokal yang tidak membahayakan masyarakat serta tidak merusak lingkungan.

Karena terbilang unik dan memiliki kekhasan, budaya Mentawai mendapat porsi tersendiri. Sehingga di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dibuatkan Rumah Adat Mentawai sebagai bentuk penghargaan keberagaman budaya dan kearifan lokal.

“Pada gilirannya kita mengetahui dan memahami kearifan lokal masyarakat Mentawai yang memang perlu diberikan perhatian serius,” ungkap Walikota.

Menyinggung kegiatan sarasehan yang digelar pada hari itu, Walikota menyebut bahwa lewat kegiatan tersebut akan dapat mengenal lebih dalam kebudayaan Mentawai di Sumatera Barat. Dengan mengetahui budaya Mentawai akan dapat memberi pemahaman serta dapat memudahkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Mentawai.

“Masing-masing suku bangsa memiliki budaya masing-masing. Itulah yang perlu dikenali dan diketahui. Ketika mengenal budaya suatu bangsa, kita dapat paham dengan mereka, kenal bagaimana cara bergaul dan berkomunikasi. Dalam Alquran juga dikatakan bahwa, Allah SWT menjadikan manusia bersuku dan berbangsa dan saling mengenal,” ungkap Walikota.

Sementara Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid menyebut bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan sarasehan yakni merevitalisasi dan menghidupkan kembali kearifan lokal Mentawai di Sumatera Barat.

“Kita diberi kesempatan untuk mengetahui kebudayaan Mentawai, karena budaya Mentawai cukup tersohor di luar negeri, sedangkan di dalam negeri justru kurang begitu dikenal,” ungkapnya.

Bupati Mentawai diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mentawai, Desti Seminora mengatakan dalam budaya Mentawai sangat mempercayai kekuatan alam semesta. Percaya kepada ghaib dan roh. Percaya kepada roh laut, darat, dan langit.

“Hal ini tidak dapat dipisahkan, jika semuanya tidak seimbang, akan ada malapetaka,” terangnya.

Desti menilai, budaya Mentawai termasuk tertua. Telah ada sejak 1.500 tahun Sebelum Masehi. Karena itu Mentawai terbilang unik dibanding yang lain dan tak bisa disamakan.

“Mudah-mudahan Mentawai menjadi kekayaan budaya di Indonesia,” ungkapnya.

Kegiatan sarasehan diikuti para guru dan pelajar dari seluruh kabupaten / kota, budayawan, serta pelaku budaya. Sebanyak enam narasumber berasal dari kalangan pemerintah, budayawan dan lainnya.

“Kita harapkan kegiatan ini akan menambah pengetahuan budaya yang ada,” ungkap Panitia Pelaksana, Sri Hartini.

Sumber: http://www.gosumbar.com

Sawahlunto Miliki 17 Jenis Seni Tradisi Berbagai Etnis

Padang, Sumbar - Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, memiliki sedikitnya 17 jenis seni tradisi berbagai etnis yang dibina Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) kota itu.

"Ke-17 jenis seni tradisi itu dilanggengkan oleh 40 kelompok kesenian yang ada di Kota Sawahlunto," kata Kepala Seksi Pembinaan Seni Budaya dan Perfilman Disparbud setempat, Syukri SSn di Sawahlunto, Senin (28/03/2016).

Ia menjelaskan, kesenian dari berbagai etnis itu muncul sebagai kearifan lokal masyarakat akibat pembauran hubungan sosial kemasyarakatan yang tercipta sejak berabad-abad silam.

Menurutnya, berbagai program pembinaan dalam bentuk pelestarian seni budaya nusantara sudah diluncurkan pihaknya sejak sepuluh tahun terakhir baik berupa bantuan sarana prasarana maupun upaya peningkatan kualitas seni pertunjukan dengan menampilkan kelompok - kelompok seni tersebut di berbagai kegiatan pada berbagai tingkatan.

Berdasarkan data sementara, lanjutnya, kelompok seni tersebut menekuni lebih dari satu jenis kesenian dan uniknya sebagian dari kelompok tersebut mampu memainkan jenis kesenian lebih dari satu etnis yang ada, antara lain Seni Wayang Kulit, Randai, Kuda Lumping, Tor - Tor, Tari Piring dan lain sebagainya.

Dari beberapa jenis tarian yang ditampilkan, katanya, juga sudah menggabungkan beberapa ciri khas seni tradisi masing - masing etnis dalam satu karya cipta seni, lengkap dengan keragaman jenis alat musik pengiring yang dimainkan secara langsung oleh kelompok seni tersebut.

Dia mengatakan, untuk kegiatan tahun 2016 pihaknya akan terus melakukan pembinaan terhadap seluruh kelompok seni yang ada, salah satunya dengan mengembangkan kreatifitas dan produktivitas para pelaku seni bersama dengan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan Republik Indonesi.

Pembinaan lanjutan Pembinaan untuk mengaplikasikan hasil kesepakatan terkait rencana strategis kegiatan 2017 dalam rapat koordinasi dengan pihak Ditjen tersebut di Surakarta, Jawa Tengah, dalam kegiatan Rakor Kebudayaan Pusat dan Daerah Bidang Kebudayaan 2016, 22 hingga 24 Maret 2016.

"Salah satu poin pada rakor tersebut adalah melakukan pencatatan secara digital terhadap para seniman kesenian tradisi, guna membuka informasi yang seluas - luasnya kepada masyarakat terkait upaya pembinaan yang dilaksanakan pemerintah," kata dia.

Selain itu pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen terkait juga mengupayakan untuk menyederhanakan sistem administrasi pengajuan bantuan hibah bagi seluruh kelompok seni binaan pihak pemerintah daerah.

Hal itu untuk menjamin kesetaraan masing - masing pelaku seni tradisi dan budaya dalam mendapatkan perlakuan setara ketika membutuhkan langkah-langkah pembinaan dalam meningkatkan kualitas pertunjukan mereka.

Sementara itu, budayawan asal Sumatera Barat yang tercatat sebagai dosen salah satu perguruan tinggi ternama bidang kesenian di provinsi itu, Zulkifli Dt Sinaro Nan Kuniang S Kar M Hum, mengatakan upaya pembinaan seni tradisi seyogyanya merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla.

Hal itu sebagai salah satu bentuk program Revolusi Mental, yakni memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

"Salah satunya dengan mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat potensi budaya lokal," kata dia.

Menurutnya, program tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan dorongan yang kuat dari masing-masing pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan metode pendataan serta pembinaan yang melibatkan seluruh unsur ketokohan di masyarakat.

Dia mencontohkan, seperti pembinaan seni di salah satu pusat kebudayaan suku Jawa, yakni di Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruhnya bisa berjalan karena adanya dorongan yang dilakukan pihak keraton dalam mempertahankan nilai - nilai tradisi dan budaya daerah itu, dengan memanfaatkan pamor dari "Sang Sultan" sendiri.

"Kondisi itulah yang mulai hilang dari tatanan sosial masyarakat Sumatera Barat terutama masyarakat adat suku Minangkabau, seiring menurunnya penghormatan kita kepada tokoh - tokoh adat atau para Ninik Mamak serta para pemimpin," kata dia.

Menurutnya, pelestarian seni tradisi tidak akan bisa dilepaskan dari rasa kecintaan dan kepatuhan suatu kelompok masyarakat terhadap pemimpinnya.

Dengan kata lain, imbuhnya, para pemimpin saat ini harus memahami kembali tradisi kepemimpinan yang baik dan berwibawa untuk meraih kecintaan tersebut.

Tanpa itu semua, katanya lebih lanjut, maka upaya pelestarian seni tradisi dan budaya akan semakin sulit dilaksanakan karena tidak adanya legitimasi yang jelas dari masyarakat terhadap pemimpinnya, sehingga segala bentuk imbauan dan arahan yang diberikan yang dilakukan dalam pembinaan tersebut tidak lagi menjadi sebuah garisan kebijakan yang harus dilaksanakan.

"Mari kita kembalikan semangat untuk berseni tradisi dan budaya sebagai "Pamenan Rajo dan Pamainan Anak Mudo - Mudo alam Minangkabau" dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika memang ingin melestarikan kesenian tradisi kebudayaan yang ada," kata dia.

Sumber: http://budaya.rimanews.com

Ini Keunikan dan Indahnya Desa Adat Sijunjung

Padang, Sumbar - Jalan berliku di kaki Bukit Barisan merupakan salah satu jalur utama untuk menuju Desa Adat Sijunjung di Desa Koto Padang Ranah Dan Tanah Bato, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Lamanya sekitar 4 jam perjalanan darat. Namun perasaan bosan di atas kendaraan terobati dengan miniatur Minangkabau yang dijejali rumah adat dengan pola 'bagonjong' di sepanjang jalan di Desa Adat Sijunjung.

Desa ini berjarak sekitar 110 kilometer dari pusat Kota Padang. Tidak terlalu sulit untuk menemukan Desa Adat Sijunjung yang belakangan namanya melejit di kalangan pencinta traveling.

Lokasinya hanya berjarak sekitar beberapa kilometer dari pusat kota, Muaro Sijunjung, yakni—sekitar 15 menit perjalanan dari kantor bupati Sijunjung.

Jembatan sepanjang 200 meter yang membentang di Batang Sukam menjadi pintu masuk ke Desa Adat Sijunjung. Patung perempuan berpakaian adat yang menjunjung bekal setinggi sekitar empat meter sebagai pertanda memasuki perkampungan adat.

Bangunan tua bergaya 'Rumah Gadang' (rumah adat Minang) saling berhadap-hadapan mewarnai sepenggal jalan sepanjang satu kilometer. Sebagian masih terlihat rapi pasca polesan warna kekinian namun tetap mempertahankan gaya leluhur.

"Yang tak berubah adalah rumah adat. Meski mereka (penghuni) keluar dari kampung, tapi tak ada yang berniat atau pernah menghancurkan rumah adat," ujar pemuka adat setempat A Katib Rajo Endah.

Menurut Rajo Endah, Sijunjung pada awalnya berasal dari desa setempat --warga menyebutnya dengan Koto Tuo. "Di luar kampung ini belum banyak rumah."

Dilihat dari usia bangunan, bukan hal mustahil desa adat Sijunjung menjadi pusat kota pada zamannya. Posisinya juga strategis--berjarak sekitar 10 kilometer dari Kantor Bupati Sijunjung, saat ini.

Data pemerintah Sijunjung menunjukkan Nagari Sijunjung--tempat desa adat Sijunjung berdiri--diyakini sudah ada sejak abad XII.

Lalu bagaimana asal muasal patung perempuan berpakaian adat yang berdiri kokoh saat memasuki kampung. Apa hubungannya dengan patung perempuan yang berdiri di pertigaan jalan dan tepat berada di tengah-tengah perkampungan adat?

Rajo Endah menuturkan, patung perempuan tersebut dikenal dengan sebutan Puti Junjung.

Puti merupakan sebutan untuk seorang perempuan bangsawan di Minang atau lebih akrab disebut dengan 'putri'.

Cerita asal-usul kampung adat ini berlanjut dalam bahasa tutur secara turun temurun. Nama Sijunjung diambil dari hasil rapat yang digelar petinggi kampung.

Kebuntuan terkait nama terjawab saat suara perempuan minta tolong yang memecah keheningan. "Suara itu berasal dari tepi Sungai Mananti."

Tak satu pun yang mampu menyelamatkan perempuan yang terjepit dihimpitan batu. Perempuan ini dikenal dengan Si Niar, nama kebangsawanannya Puti Junjuang.

Hanya Syech Amaluddin berhasil membebaskan Puti Junjuang yang saat itu sedang terjepit.

"Peristiwa itu yang kemudian menjadikan Ninik Mamak (tokoh adat) sepakat menamakan daerah ini dengan Sijunjuang. Puti Junjuang itu yang dibuatkan patungnya," ujar dia.

Stagnan

Ada hal menggelitik yang membuat kami bertanya-tanya. Jumlah rumah adat di kampung ini seperti jalan di tempat, tidak mengenal kata pertumbuhan.

Seperti tidak ada pertumbuhan ekonomi di sana. Semua terasa bertahan melawan perkembangan era globalisasi.

Namun, kesimpulan saya terpatahkan saat menjumpai beberapa antena parabola mewarnai halaman rumah gadang.

Hingga kini, jumlah rumah adat di desa ini stagnan di angka 76. Angka ini bertahan sejak tahun 1950-an--lima tahun pasca Soerkano-Hatta membacakan teks Proklamasi di Lapangan Merdeka, ribuan kilometer dari Sijunjung.

"Tidak mudah memang untuk mendirikan rumah adat di Desa Adat. Harus ada persetujuan pangulu (penghulu) untuk menambahnya yang disepakati melalui rapat adat," ujar dia.

Pangulu adalah pimpinan dalam adat Minangkabau. Status Pangulu diberi gelar datuak dan berperan penting dalam memutuskan perkara kaum. Selain itu, dalam rumah gadang juga mesti ada monti (menteri) dan tungganai (penjaga kampung).

Ketiga pemimpin adat ini dikenal sebagai tungku tigo sajarangan. Ketiga pimpinan adat ini mesti hadir ketika rumah adat dibangun. Pangulu menjadi syarat wajib untuk membangun rumah adat baru di Desa Adat Sijunjung.

"Jika tak ada pangulu, maka rumah adat tak akan dibangun," ujar Rajo sembari mengingat selama ia hidup, baru satu rumah gadang yang bertambah.

Enam Suku

Desa Adat Sijunjung dihuni dihuni oleh enam suku: Chaniago, Piliang, Melayu, Tobo, Panai, dan Melayu Tak Timbago. Uniknya, meski berasal dari enam suku berbeda, tak ada yang membedakan rumah adat mereka.

Semua berjalan dengan demokrasi dengan konsep matrilineal, di mana kuam kerabat perempuan yang menghuni rumah adat.

Dari beberapa rumah yang sempat kami singgahi, rata-rata konsep bangunannya dibangun dalam bentuk persegi panjang dengan jumlah ruang dari empat hingga lima ruang.

Kondisi ini memudahkan kami untuk mengitung jumlah keluarga yang berada di sana karena biasanya, jumlah ruang menentukan jumlah keluarga dan satu ruangan khusus untuk pangulu.

Di sini, rumah adat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan adat. Prosesi pernikahan menjadi kegiatan adat yang membawa kita kembali ke masa lalu.

Menurut cerita masyarakat setempat, prosesi awal pernikahan dilakukan di rumah adat ini--mulai dari meminang hingga akad nikah. Untuk pesta, bisa

dilakukan di luar rumah adat.

Kegiatan penyerahan siriah (sirih) dilakukan hari Senin. Tando (peletakan tanda atau pemberian cincin kawin) di hari Jumat. Pada prosesi ini, semua berkumpul di rumah adat. Prosesi sacral ini menjadi pemersatu masyarakat adat.

Sumber: http://regional.liputan6.com

Kreativitas dan Kearifan Lokal jadi Modal Majukan Wisata

Padang, Sumbar - Kearifan daerah menjadi modal berkembangnya sektor pariwisata dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Semua elemen masyarakat dituntut bisa memainkan peranannya masing-masing dalam upaya menumbuhkan semangat sadar wisata.

Demikian mengemuka dalam seminar nasional pariwisata di Hotel Grand Inna Muara Padang, Sabtu (6/1). Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yang dinilai berhasil memajukan sektor pariwisata di daerahnya, masing-masing Mahyeldi Ansharullah (Wali Kota Padang) dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Bayuwangi) serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Herlan Joerliawan Soemardi. Sedangkan Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung) yang juga didaulat jadi narasumber, berhalangan hadir akibat sakit.

“Kami tengah gencar mengembangkan kawasan wisata terpadu (KWT) mulai dari Pantai Padang, Pelabuhan Muaro, Kotatua, hingga Pantai Air Manis,” ujar Mahyeldi Ansharullah ketika tampil di bagian pertama dalam seminar yang digelar Kementerian Pariwisata bersama Universitas Andalas dan Pemerintah Kota Padang ini.

Pembenahan yang dilakukan di kawasan wisata Padang tersebut, diyakini Mahyeldi bakal memanjakan pengunjungnya. Terlebih lagi, objek wisata di Padang makin menarik karena mengandung legenda yang berkembang dalam cerita rakyat.

“Keindahan alam dan kearifan lokal, modal besar untuk wisata di Padang berkembang,” ujarnya dalam seminar yang dimoderatori Sari Lenggogeni, pengamat pemasaran pariwisata jebolan Universitas of Queensland, Australia.

Selain itu, kata Mahyeldi, kawasan wisata Padang diyakini mampu berkembang pesat karena didukung penuh masyarakat sekitarnya. Apalagi tujuan utama pihaknya membantu perekonomian masyarakat.

“Elo pukek sudah lama tidak kita saksikan. Jadi ketika kami membersihkan Pantai Padang, masyarakat nelayan sangat antusias mendukung bila tradisi elo pukek tersebut dijadikan daya tarik wisata di pantai itu,” ujarnya.

Mahyeldi siap menampung seluruh masukan dari berbagai pihak agar wisata Padang maju. “Masukan yang baik tentu bersamaan dengan solusi. Kami menargetkan tahun 2019, pengembangan wisata di Padang akan rampung,” katanya.

Sedangkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas memegang konsep kreatif dalam pengembangan wisata di daerahnya. Dia memberdayakan tenaga muda dalam memajukan pariwisata yang dirancang pihaknya. “Relasi dan kreativitas kunci utama kami, sehingga peluang-peluang yang ada dapat kami kembangkan tanpa membebani anggaran negara,” ujarnya.

Seluruh peluang pengembangan wisata di Banyuwangi, kata Abdullah, berupa kegiatan bertaraf internasional, seperti surfing. Promosinya berkerja sama dengan pihak asing.

“Membuat video pengenalan wisata di tempat kami, sebenarnya butuh modal ratusan juta. Karena bekerja sama dengan pihak asing, hanya modal nol. Merekalah yang membuatkan kami video tentang wisata di Banyuwangi. Modelnya dari Brasil,” ungkapnya seraya menunjuk video yang ditayangkan di layar proyektor.

Setelah media pengenalan wisata tersebut berhasil, tahap berikutnya memasukkan kearifan lokal ke dalam video tersebut. “Sekarang promosi kami melalui media video itu sudah menggunakan gadis Banyuwangi sebagai model. Seluruh kearifan lokal semakin menonjol. Makanya, wisata kami semakin mendapat sorotan internasional,” pungkasnya.

Bupati yang berhasil menekan angka kemiskinan hingga 11 persen selama tiga tahun memimpin ini menambahkan, Pemkab Banyuwangi mengembangkan pendekatan holistik marketing, di mana semua SKPD berfungsi sebagai Event Organizer (EO), dalam mendukung pembangunan infrastruktur pariwisata berwawasan lingkungan.

“Seperti pembangunan green airport, ekowisata dengan tidak merusak alam dalam pembangunan infrastruktur wisata alam. Serta, menggelar iven tanpa bergantung pada APBD,” ujar Azwar.

Dalam seminar tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Herlan Joerliawan Soemardi, hadir mewakili Ridwan Kamil. Herlan memaparkan, dalam menghadapi MEA, pariwisata Bandung fokus menyajikan wisata kuliner, fashion, dan festival yang berbasis ekonomi kreatif.

Pengembangan wisata di Bandung mengutamakan brand. Sebab, pengenalan tersebut lebih sulit dilakukan dibandingkan pembenahan. “Sekarang penataan wisata sudah sangat banyak yang kami lakukan. Pengunjungnya juga banyak,” ujarnya.

Herlan mengatakan, kuliner di Bandung sangat diminati. “Banyak kuliner yang harus dicicipi kalau datang ke Bandung. Semua itu berkembang pesat berkat kreativitas masyarakat,” ujarnya.

Kunci dari kreativitas, katanya, berada di tangan komunitas-komunitas yang dibentuk di Bandung. Pemko Bandung terus melakukan pendekatan dengan komunikasi tersebut. “Salah satu contohnya, dibangun taman-taman tematik oleh komunitas yang ada, seperti Taman Jomblo. Ini untuk meningkatkan daya saing kreativitas kota,” ujarnya dalam seminar yang dibuka Deputi Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Esty Reko Astuti ini.

Herlan menyebut, sanksi sosial juga diberikan kepada warga yang merusak lingkungan Kota Bandung. “Pernah suatu kali seorang pemuda yang sedang membuang sampah tertangkap kamera dan difoto. Pembuang sampah ini kemudian disuruh menyapu jalan yang dikotorinya dan foto tersebut dipublikasikan di media sosial dan media massa lainnya,” bebernya.

“Ini jadi efek jera bagi pelaku lain, sehingga pada suatu kali ada lagi warga yang kedapatan membuang sampah, memohon-mohon agar foto perbuatannya tidak dipublikasikan,” ungkap Herlan.

Rektor Universitas Andalas Prof Tafdil Husni di depan peserta seminar mengatakan, Padang punya pariwisata yang menarik. Padang juga memiliki kuliner enak yang tak ada duanya.

“Kuliner di Sumbar enak-enak, jadi lupakan diet kalau ke Padang,” katanya dalam seminar yang dihadiri para kepala Dinas Pariwisata se-Sumatera, para general manager restoran dan hotel, praktisi pariwisata, Danlantamal dan Kapolda.

Meski begitu, Tafdil menilai kondisi sadar wisata di Sumbar mesti ditingkatkan. Seluruh elemen diharapkan giat sadar wisata. “Terutama, akademisi, pemerintah, pengelola pariwisata dan warga masyarakat,” tambahnya.

Dicontohkannya dalam penataan pelayanan di restoran maupun rumah makan, serta kedai/ lapau, meski diimbangi dengan pelayanan yang baik. “Jangan sampai ada istilah makan enak, tapi ketika membayar, stres karena disodori bill yang mencekik. Untuk itu, perlu pembenahan sikap kita, apalagi dalam MEA 2016 ini,” ingatnya.

Sumber: http://www.indopos.co.id

Koleksi Museum Adityawarman Bertambah

Padang, Sumbar - Koleksi museum Adityawarman Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akan segera bertambah dengan dokumen tentang gempa besar yang melanda daerah itu pada 2009.

"Sebelumnya koleksi museum Adityawarman lebih banyak kepada seni, budaya dan sejarah. Ke depan akan bertambah dengan dokumen gempa Sumbar 2009," kata Sekretaris Provinsi Sumbar, Ali Asmar usai penandatanganan perjanjian pinjam pakai ruangan museum Adityawarman dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang di Padang, Selasa.

Menurutnya, penambahan koleksi tersebut akan memberikan efek positif terhadap kunjungan ke museum. "Masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana dahsyatnya gempa Sumbar 2009, dapat mengunjungi museum Adityawarman," katanya.

Ia mengatakan, untuk memajang dokumen gempa itu, Pemprov Sumbar sebagai pengelola museum, telah setuju untuk meminjaman satu ruangan berukuran 10 X 8 M2 di museum Adityawarman kepada Pemkot Padang yang mengelola dokumen gempa 2009. "Proses administrasinya sudah selesai, tinggal pelaksanaan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Padang, Nasir Ahmad di Padang mengatakan, sebelumnya dokumen gempa itu dipajang di gedung LKAAM lantai II. Namun, karena kurang representatif dan tidak begitu dikenal, maka kunjungan juga minim.

"Kami berharap, dengan dipajang di tempat yang lebih representatif, masyarakat akan lebih tahu tentang sejarah gempa 2009," katanya.

Ia mengatakan, Pemkot Padang segera menyelesaikan desain ruangan dan proses pemajangan dokumen. Mudah-mudahan dalam tiga minggu ke depan, sudah siap untuk dikunjungi, katanya.

Sumber: http://nasional.republika.co.id