Padang― Dana APBD Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat (Sumbar) pada 2001-2004 Rp70,75 miliar yang didepositokan di dua bank, menuai masalah. Hasil operasi intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, sebagian dari bunga deposito tersebut diduga dikorupsi puluhan pejabat.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Fadil Zumhana mengatakan, pihaknya sudah menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga memulai penyidikan kasus tersebut. Negara dirugikan sekitar Rp1,7 miliar.
"Jumlah tersebut bisa bertambah, sesuai perkembangan penyidikan. Untuk tahap pertama, Senin (18/9) ini, tim penyidik akan memeriksa tiga staf Pemkab Tanah Datar sebagai saksi," ujarnya Minggu (17/9).
Mereka yang akan dimintai keterangan mulai Senin pagi, Kabid Pengawasan Editiawarman, Kabag Keuangan Adrion Nurdal dan mantan Kabag Keuangan Syafrizal Nura.
Belum ada tersangka. Namun, dari keterangan para saksi akan memperjelas bagaimana peran masing-masing pejabat dalam dugaan korupsi ini sehingga memudahkan penetapan siapa saja yang akan jadi tersangka.
Dalam APBD 2001-2004 masa kepemimpinan Bupati Masriadi Martunus tersebut, Pemkab Tanah Datar mendepositokan sejumlah uang ke Bank BNI dan Bank Nagari Tanah Datar. Sejak 2001, selama empat tahun berturut-turut uang APBD yang didepositokan Rp10 miliar, Rp10 miliar, Rp40,75 miliar dan Rp10 miliar.
"Pendepositoan itu dibolehkan. Yang jadi persoalan sebanyak Rp1,7 miliar dari total Rp7 miliar bunga deposito itu dibagi-bagikan kepada sekitar 30 orang pejabat. Bunga itu kan uang negara," katanya.
Nama-nama pejabat yang menerima uang itu, menurut Fadil, sudah di tangan jaksa. Mereka akan dipanggil semua untuk dimintai keterangan.
Fadil juga berencana memanggil Mantan Bupati Masriadi Martunus untuk menjelaskan kasus tersebut. Untuk memeriksa para tersangka, Kejati sumbar sudah membentuk tim penyidik terdiri dari, Azhari, Ferlandbang Sitorus, Mukhlis, M. Fatria dan Irra Zukna Susilawati. (HR/OL-02).
Sumber : Media Indonesia : 17 September 2006
