Tampilkan postingan dengan label Sulawesi Tenggara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sulawesi Tenggara. Tampilkan semua postingan

Mantan Wali Kota Kendari Diterpa Isu Korupsi

Kendari – Mantan Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Masyhur Masie Abunawas, diterpa isu skandal korupsi. Ia diduga mengalihkan sejumlah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menjadi milik pribadi.

Terkait isu tersebut, Kejaksaan Negeri Kendari kini menyidik kasus yang diduga merugikan negara miliaran rupiah itu. Sekretaris Pemkot Kendari, Kaharuddin Hamiaso, Ketua DPRD Kendari, Bahrun Konggoasa, Wakil Ketua DPRD, Said Pidani dan beberapa pejabat terkait, sudah memberi keterangan kepada penyidik.

Namun, sampai sejauh ini, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal dugaan korupsi itu. “Untuk memastikan adanya indikasi korupsi dalam kasus ini, kita masih membutuhkan keterangan beberapa saksi lagi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Dedy Siswandi, SH kepada wartawan di Kendari, Kamis (19/6).

Menurut Dedy Siswandi, kasus pengalihan sejumlah aset Pemkot itu masih dalam tahap penyidikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kendari, Said Pidani yang sudah memberi keterangan kepada penyidik, Rabu (18/6), menyatakan mantan Wali Kota Kendari Masyhur Masie Abunawas mengalihkan sejumlah aset Pemkot menjadi milik pribadi dengan cara membuat Surat Keputusan (SK) sendiri.

“Sebelum mengeluarkan SK pengalihan, Pak Wali Kota Masyhur Masie memang meminta persetujuan dewan. Tapi, dewan hanya menyetujui kalau pengalihan itu tidak melanggar aturan,” kata Said Pidani kepada wartawan di Kendari, Kamis.

Menurut Said Pidani, aset Pemkot yang dialihkan menjadi milik pribadi Masyhur Masie antara lain Rumah Jabatan Camat Poasia dan kendaraan roda empat merek Land Cruiser. Khusus Rumah Jabatan Camat, dibangun atas beban biaya APBN. Sedangkan kendaraan roda empat dibeli atas beban APBD. (agus sana’a)

Sumber : sinarharapan.co.id : 20 Juni 2008
Read More

Korupsi di Sekretariat Pemkab Kolaka, Puluhan milyar Kas Bon Kerugian Negara

Harapan masyaraakat terhadap institusi penegak hukum untuk menindak koruptor di Pemkab Kolaka, khususnya di satuan kerja sekretariat Pemda Kolaka dikuatirkan terhalang dengan gencarnya eksekutif memberikan paket bantuan kepada instansi vertical ( MUSPIDA) sehingga dikuatirkan pula berlakulah asas harmonisasi Muspida membeck- up, “ sesama Muspida jangan saling mengungkit ”.

Laporan operasi Intelejen Yustisial Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 juni 2005 menemukan adanya penyalahgunaan dana rutin sekretariat Pemkab Kolaka tahun anggaran 2004. diperkirakan mengakibatkan kerugian Negara sekitar Rp. 4.655.190.890,-. Dari Rp.4.655.190.890,- penyalahgunaan dana rutin yang ditemukan tim intelejen Kejati Sultra, didalamnya termasuk item berupa kas bon sebesar Rp. 1.385.370.597,-. Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Pemkab Kolaka.

Akar penyalahgunaan dana rutin sekretariat Pemkab Kolaka ini, bermula ketika sekda Kolaka, Drs. H. Andi Syahruddin, M.Si mengeluarkan persetujuan untuk meminjamkan Dana Anggaran Belanja Sekretariat Kabupaten Kolaka kepada pihak ketiga sebesar Rp.1.385.370.597 yang sampai sekarang ini belum dikembalikan. Dalam Anggaran belanja Sekertariat Kabupaten kolaka yang belum dipertanggung jawabkan berdasarkan pemeriksaan temuan Kejati Sultra T.A 2004 seluruhnya berjumlah Rp. 3 Milyar lebih.

Menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan pemerintah R.I Nomor 105 tahun 2000 tantang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah disebutkan, “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia anggaran untuk membiayai pengelolaaan kegiatan . Sehingga perbuatan Sekda Kabupaten Kolaka merupakan perbuatan melawan hukum karena anggaran belanja sekretariat Kab. Kolaka tidak dapat digunakan untuk keperluan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2004. Atas kebijakan tindakan Andi Syahruddin ini mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.385.370.597.melanggar ketentuan pasal 2,3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Temuan adanya penyalahgunaan puluhan miliar dana Rutin Sekretariat Kabupaten Kolaka ini, diperkuat setelah rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan daerah Kabupaten kolaka TahunAnggaran 2006 Agustus 2007 0leh BPKP-RI perwakilan Sulawesi Tenggara periode pemeriksaan , semester I TA.2007. Dalam pemeriksaan tersebut, BPKP menemukan Kas Bon sebesar Rp. 10.979.766.040.00 yang belum terselesaikan/dipertanggung jawabkan dari tahun 2002 sampai dengan taahun 2006. Dalam pemeriksaan BPKP- RI Perwakilan Sul-Tra diketahui pula adanya bantuan pengadaan inventaris dari Pemkab Kolaka kepada Kejaksaan Negri Kolaka.

Dari laporan rekonsiliasi Bank yang disampaikan oleh bendahara umum daerah per 31 Desember 2006, ditemukan masih terdapat saldo Kas Bon yang belum terselesaikan sebesar Rp.10.979.766.040.00. Saldo Kas Bon tersebut merupakan akumulasi Kas Bon dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Permasalahan Kas Bon yang belum terselesaikan ini, sebelumnya telah diungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPKP-RI perwakilan Makassar TA 2005 namun Pemerintah kabupaten Kolaka belum melaksanakan tindak lanjut atas permasalahan Kas Bon tersebut.

Kebijakan pengelolaan dan penggunaan APBD Kabupaten Kolaka yang merugiakan Negara/Daerah puluhan Milyar ini perlu segera disikapi oleh pihak-pihak kepolisian dan kejaksaan dan termasuk pihak-pihak lain elemen pemerhati penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di kabupaaten Kolaka, kalau perlu Komisi pemeberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan kepada pihak yang terlibat. “ Kita harus berantas koruptor dijajaran eksekutif dan legislative di Wonua Mekongga Kabupaten Kolaka, dan jangan biarkan koruptor bercokol dibalik sebutan Kolaka Kota Zikir. Ungkap pemerhati hukum yang enggan disebut namanya, kepada Koran ini. ( Edo )

Sumber : korpcitaka.wordpress.com : 16 Mei 2008
Read More

Pejabat Bau-Bau Serahkan Diri ke KPK

Wakil Wali Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibrahim Marsela, Senin (26/11), menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Langkah ini diambil sebagai rasa tanggung jawab atas kegagalan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.

Akibat kegagalan itu, muncul dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau senilai lebih kurang Rp 71,4 miliar.

Ibrahim mengaku berani pasang badan dan siap jika KPK akan menahannya. Lelaki yang datang ke KPK dengan mengenakan safari biru tua tersebut didampingi aktivis Gerakan Anti Korupsi Indonesia. Ia membawa serta sejumlah dokumen yang mendukung laporannya.

Pembangunan kantor

Kasus dugaan korupsi itu berawal dari laporan pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Desember 2004 dan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Juli 2005 yang menunjukkan adanya indikasi korupsi dana APBD Kota Bau-Bau tahun 2004 dan 2005.

Menurut Ibrahim, praktik korupsi itu diduga terjadi pada proyek pembangunan kantor Wali Kota Bau-Bau dan proyek reklamasi pantai di Bau-Bau. Diduga ada indikasi penggelembungan dana dalam proyek tersebut.

Menurut Ibrahim, dugaan korupsi pada dua proyek itu kemungkinan melibatkan Wali Kota Bau-Bau dan sejawatnya sehingga diharapkan Wali Kota Bau-Bau bersedia mengikuti langkah yang diambilnya.

Laporan hasil pemeriksaan Bawasda dan BPK itu direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bau-Bau ke kepala kejaksaan negeri dan kepala kepolisian resor setempat agar ditindaklanjuti.

Namun, proses penyidikan di dua lembaga tersebut berhenti di tengah jalan.

"Kami minta KPK menindaklanjuti kasus ini," ujar Ibrahim. (ana)

Sumber: Kompas - Selasa, 27 November 2007
Read More

Wakil Walikota Bau-bau Pasang Badan ke KPK

Langkah Wakil Wali Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibrahim Marsela patut diacungkan jempol. Betapa tidak, ketika para koruptor lari tunggang langgang diburu KPK, Ibrahim justru menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mendatangi KPK karena rasa tanggung jawab atas kegagalan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Akibatnya, muncul dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-Bau senilai lebih kurang Rp 71,4 miliar.

Sepertinya Ibrahim memang sudah siap pasang badan jika KPK akan menahannya. Bahkan ia juga membawa serta sejumlah dokumen yang mendukung laporannya. Kasus dugaan korupsi itu berawal dari laporan pemeriksaan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 27 Desember 2004 dan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Juli 2005 yang menunjukkan adanya indikasi korupsi dana APBD Kota Bau-Bau tahun 2004 dan 2005.

Menurut Ibrahim, praktik korupsi itu diduga terjadi pada proyek pembangunan kantor Wali Kota Bau-Bau dan proyek reklamasi pantai di Bau-Bau. Diduga ada indikasi penggelembungan dana dalam proyek tersebut. Menurut Ibrahim, dugaan korupsi pada dua proyek itu kemungkinan melibatkan Wali Kota Bau-Bau dan sejawatnya sehingga diharapkan Wali Kota Bau-Bau bersedia mengikuti langkah yang diambilnya.

Laporan hasil pemeriksaan Bawasda dan BPK itu direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bau-Bau ke kepala kejaksaan negeri dan kepala kepolisian resor setempat agar ditindaklanjuti.Namun, proses penyidikan di dua lembaga tersebut berhenti di tengah jalan. Untuk itu Ibrahim minta, KPK menindaklanjuti kasus ini.**

Sumber : matabumi.com : 27 November 2007
Read More

Kejaksaan Kabupaten Kolaka Terima Putusan Adel Berty

Kolaka, 12/9/2007 (Kominfo Newsroom) - Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Mudim Aristo mengaku sudah menerima putusan kasasi atas mantan Bupati Kolaka H Adel Berty sebagai terpidana kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Tahun 2002.

"Kemarin sore, putusan kami terima dari pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Kolaka," kata Kajari di kantornya, Selasa (11/9).

Kajari Kolaka, mengaku dengan diterimanya putusan atas Adel Berty dari mahkamah Agung RI, pihaknya selaku eksekutor akan mempersiapkan langkah-langkah eksekusi sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Sesuai mekanisme, kata Kajari, setelah diterimanya putusan MA, kejaksaan tidak harus serta merta melakukan eksekusi terhadap terpidana, tetapi kejaksaan masih harus menunggu lagi pemberitahuan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini terpidana Adel Berty juga sudah menerima putusan tersebut.

"Kalau Pengadilan mengatakan sudah menyampaikan putusan kepada terpidana dan pemberitahuan itu disampaikan pada kami, maka kami baru melakukan eksekusi," katanya.
Menurutnya, pemberitahuan putusan kepada terpidana sebelum dieksekusi merupakan hak terpidana yang harus dihormati. Namun demikian, Kejaksaan berharap kepada terpidana agar bersikap koperatif terhadap putusan MA.

Lambat atau cepat dan siapapun pejabatnya, nantinya putusan MA harus tetap dilaksanakan karena itu merupakan perintah undang-undang dan setiap warga Negara berhak mematuhi undang-undang.

"Karena saat ini terpidana berada diluar LP, maka kami akan memanggil terpidana untuk memenuhi putusan," kata Kajari.

Jika terpidana tidak koperatif dan nantinya tidak mau memenuhi panggilan kejaksaan untuk melaksanakan putusan MA, maka terpaksa kejaksaan akan melakukan upaya paksa. "Tapi kami berharap Adel Berty koperatif," katanya.

Menyinggung adanya upaya PK yang akan dilakukan Adel Berty, Mudim mengatakan upaya PK ataupun grasi (permohonan pengampunan pada Presiden), baru dapat dilakukan setelah lebih dulu terpidana menjalani putusan kasasi MA.

Berdasarkan putusan kasasi MA terhadap perkara korupsi mantan Bupati Adel Berty, nomor 562K/Pid/2005 tertanggal 8 Desember 2005, MA menghukum Adel Berty kurungan penjara 8 tahun, denda Rp 300 Jt subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, Adel Berty juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar dan apabila tidak diganti dalam waktu satu bulan setelah diterimanya putusan maka akan digantikan dengan kurungan penjara 2 tahun.

Selain itu, sejumlah harta benda Adel Berty berupa tanah dan bangunan diatasnya dirampas untuk kepentingan Negara, termasuk surat-surat (sebagaimana terlampir dalam putusan) dirampas untuk kepentingan Negara.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Kolaka, Muh Ismet K, yang menerima putusan tersebut mengungkapkan, putusan kasasi Mahkamah Agung yang memvonis bersalah Adel Berty tertuang dalam salinan putusan setebal 56 halaman dan setiap lembar ditandai dengan cap stempel Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Kolaka. (www.kolaka.go.id/Rn/toeb)

Sumber : depkominfo.go.id : 12 September 2007
Read More

Wali Kota Kendari Bantah Menjadi Terdakwa Kasus Korupsi

Wali Kota Kendari Masyhur Masie Abunawas membantah dirinya terlibat kasus korupsi dan diberhentikan sementara oleh Departemen Dalam Negeri. "Saya tidak nonaktif apalagi sampai terkait kasus korupsi," kata Masie, yang hendak maju lagi sebagai gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (18/8).

Masie mengatakan hal itu menanggapi pemberitaan bahwa Departemen Dalam Negeri menonaktifkan dirinya sebagai Walikota Kendari. Selain Masie, Departemen juga menonaktifkan Bupati Magetan Saleh Muljono. "Prosesnya masih berlangsung," kata Juru Bicara Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang, Selasa (14/8).

Atas pemberitaan itu, kata Masie, pihaknya merasa sangat terganggu. Apalagi November nanti, Masie yang Ketua Pengurus Partai Golkar Kendari akan maju pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Meskipun begitu, katanya, dirinya tak menempuh jalur hukum. Menurut dia, klarifikasi berita cukup menjelaskan pada masyarakat Sulawesi Tenggara. (dedy kurniawan)

Sumber : tempointeraktif.com : 19 Agustus 2007
Read More

Ritual Tuturangiana Andala Masyarakat Pulau Makasar untuk Penguasa Laut

Baubau, Sulawesi Tenggara - Panasnya sinar matahari tak menyurutkan langkah beberapa laki-laki paruh baya yang menggunakan jubah panjang adat Buton membawa sesajen di tangannya. Empat buah sesajen yang tersimpan di atas susunan bambu besar yang sudah dipotong dengan ukuran kecil.

Keempat sesajen tersebut dimasukkan ke dalam tenda yang di dalamnya sudah banyak pejabat dan tokoh masyarakat duduk bersila.

Sesajen tersebut merupakan bagian dari adat Tuturangiana Andala, atau memberi sesajen kepada penguasa laut yang dilakukan masyarakat Pulau Makasar, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

“Ritual ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Puma sebelum melaksanakan aktivitas di laut diawali dengan Tuturangiana Andala. Intinya untuk membuka pintu-pintu rezeki di laut, sekaligus menolak semacam hambatan dan tantangan yang berasal dari kejahatan laut, seperti gelombang tinggi dan sebagainya,” kata Ketua Adat Pulau Makasar, Armuddin, Minggu (16/10/2016).

Isi sesajen tersebut seperti aneka jenis kue tradisional khas Buton, beberapa batang rokok, beberapa lembar daun sirih, satu buah pinang, dan kelapa merah yang masih muda.

Seekor kambing disembelih di sekitar area ritual adat tersebut. Darah kambing yang keluar ditampung dalam sebuah ember kecil dan kambing setelah disembelih langsung dibawa ke rumah penduduk.

Tak berapa lama kemudian, empat orang laki-laki yang mengenakan jubah adat, datang mengambil darah kambing tersebut. Masing-masing mengambil darah kambing dengan gelas dari bambu dan meletak di dekat tempat sesajen tersebut.

Menurut Armudin, ritual adat ini telah lama dilakukan sejak Pulau Makasar mulai dihuni pasukan Gowa dari pasukan Sultan Hasanuddin yang ditawan di pulau ini karena mengalami kekalahan.

“Secara umum, penduduk Puma berprofesi sebagai nelayan. Sebelum turun melaut mereka langsung melakukan ritual adat tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, bila tidak melakukan ritual akan mendapatkan hambatan dan gangguan dari penguasa laut,” ujar Armudin.

Empat buah sesajen kemudian dibawa dengan menggunakan kapal kecil di empat penjuru Pulau Makasar yang dianggap keramat.

Keempat penjuru tersebut mempunyai sejarah seperti terjatuhnya stempel Kerajaan Kesultanan Buton yang dianggap keramat, munculnya jangkar putih tanpa berkarat dari lautan, dan terjadinya kecelakaan ketika masyarakat bertentangan dengan nilai agama.

Sementara itu, Wali Kota Baubau, AS Thamrin, mengatakan, ritual adat Tuturangiana Andala merupakan ritual yang dilakukan setiap tahun. Memberi sesaji kepada penguasa laut dengan empat arah angin mengandung hikmah dan makna tersendiri.

“Kita mensyukuri apa-apa rezeki yang diberikan kepada kita semua. Sesaji kita harapkan penguasa memberikan kemudahan kepada para nelayan untuk memudahkan mendapatkan ikan,” ucap Thamrin.

Read More

Budaya Tua Buton Diharapkan Jadi Pusat Perhatian Nasional

Buton, Sultra - Selama ini, Pulau Buton hanya dikenal sebagai pulau penghasil biji aspal. Namun, sejarah dan budaya asli Buton dengan latar keraton kesultanannya sejak berabad-abad lalu sangatlah kaya dan perlu dikenal lebih luas secara nasional oleh masyarakat di Indonesia maupun secara internasional.

Bupati Kabupaten Buton, salah satu dari lima wilayah otonom di Pulau Buton, Samsu Umar Abdul Samiun, dengan bangga memperkenalkan kekayaan budaya pulau besar yang berada di sebelah tenggara Sulawesi Selatan tersebut.

Hal ini telah diwujudkan dengan mengadakan Festival Budaya Tua Buton selama empat tahun berturut-turut.

"Buton merupakan aplikasi dari ekstra kerajaan dan kesultanan Buton sejak abad ke14. Itulah mengapa masyarakat adat di Buton masih sangat kental dengan banyak kegiatan budaya sejak ratusan tahun lalu, sampai sekarang," tuturnya saat ditemui di Takawa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, baru-baru ini.

Salah satu budaya leluhur yang masih dipraktekkan, disebutkan Bupati yang kerap disapa dengan nama Umar, adalah Pidole-Dole.

Itu adalah tradisi semacam imunisasi yang dilakukan pada anak-anak untuk memberikan kekebalan tubuh dari penyakit, namun dengan cara adat yang telah dilakukan nenek moyang Buton ratusan rahun lalu.

"Musalnya Pidole-dole yaitu ritual adat semacam imunisasi tapi dengan cara yang berbeda dengan cara sekarang, karena dilakukan dengan diminyaki lalu diberi mantra-mantra. Budaya tua seperti itu telah dilakukan oleh leluhur dan masih dilaksanakan hingga saat ini. Dengan memamerkan budaya ini dalam bentuk acara besar dan kolosal, diharapkan bisa menjadi perhatian," ungkapnya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, demi mendapatkan perhatian lebih luas, pemerintah Kabupaten Buton telah menyelenggarakan Festival Budaya Tua Buton sejak tahun 2013 untuk memamerkan berbagai bentuk budaya tradisional.

Selain Pidole-dole, juga akan dipamerkan ritual pingitan Posuo dan ritual makan bersama yang disebut Pekande-kandea.

Festival tahun ini, yang dibuka tanggal 19 Agustus 2016 dan ditutup tanggal 24 Agustus 2016, juga akan diramaikan dengan tarian kolosal yang dibawakan 10.000 penari yang terdiri dari pemuda pemudi asli Buton.

Kemegahan acara festival di Buton telah membuahkan penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) beberapa kali karena besarnya peserta pesta adat yang dilibatkan.

Bahkan tahun ini, Pemkab Buton mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pariwisata RI.

Read More

Tim kesenian Wakatobi Diundang ke Korsel

Kendari, Sultra - Tim kesenian dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara diundang ke Jeju, Koea Selatan (Korsel) oleh Pemerintah Provinsi Jeju.

Bupati Wakatobi, Hugua melalui telepon dari Jeju, Rabu mengatakan Tim Kesenian dan Kebudayaan Wakatobi diundang ke Jeju, Korsel tersebut untuk memeriahkan Festival Budaya Jeju yang akan digelar November 2016.

"Tim kesenian dan kebudayaan Wakatobi terutama para penari diminta ikut memeriahkan panggung hiburan pentas budaya dalam Festival Budaya terakbar di Jeju itu," katanya.

Pemerintah Provinsi Jeju kata dia, memperkirakan jumlah pengunjung dari Festival Budaya Jeju tersebut bisa mencapai jutaan orang.

Selain masyarakat Jeju sendiri dan sekitarnya kata dia, Festival Budaya terakbar tersebut juga akan dihadiri masyarakat internasional dari berbagai negara.

"Kami memastikan akan menghadirkan tim kesenian dan kebudayaan Wakatobi dalam Festival tersebut karena hal itu selain akan menghibur pengunjung, juga akan menjadi ajang promosi kebudayaan Wakatobi di pentas internasional," katanya.

Berada di Jeju, Bupati Hugua bersama rombongan menindaklanjuti nota kesepahaman kerja sama tiga bidang pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Pemerintah Provinsi Jeju yang ditandatangani di Wakatobi pada 7 September 2015.

Ketiga bidang kerja sama pembangunan tersebut yakni kerja sama bidang pengembangan pariwisata, kerja sama bidang Pembangunan Kota rendah karbon dan kerja sama pengelolaan sampah secara terpadu.

"Kami akan segera menjalankan program kerja sama ketiga bidang itu. Dalam waktu dekat, Pemerintah Jeju akan melakukan kunjungan balasan ke Wakatobi, Indonesia," katanya.

Read More

Pawai Budaya Nusantara di Kendari Berlangsung Semarak

Kendari, Sultra - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (11/05/2016), menggelar kegiatan pawai budaya nusantara dalam rangkat peringatan hari ulang tahun ke-185 Kendari tahun 2016.

Kegiatan pawai budaya nusantara tersebut diikuti 25 paguyuban etnis yang ada di Kota Kendari, baik etnis lokal Sultra maupun etnis dari luar Sultra.

Kegiatan pawai budaya nusantara tersebut mengambil rute dari Depan Kantor Bappeda Sultra di Kelurahan Watuwatu menuju atau finis di Alunalun Kendari.

Barisan pawai budaya nusantara dilepas secara simbolis oleh Sekda Kendari, Alamsyah Lotunani di garis start, sedangkan di garis finis diterima Wali Kota Kendari Asrun, Ketua PKK Kendari Sriyastin, Hadir pula Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, anggota DPRD Kendari dan segenap pimpinan SKPD lingkup Sultra.

Barisan pawai budaya tersebut dimulai Barisan Kerukunan Suku Toraja, Forun komunasi adat Kota Kendari, Paguyuban Makassar, etnis Tiongkok, LAT Tolaki Kendari, Paguyuban NTT, Paguyuban Papua.

Selanjuutnya Asosiasi Perancang Busana model, Paguyuban Sulbar, Buton, Sanggar Bali, Reog Ponorogo, Wakatobi, Paguyuban Sunda, Paguyuban Muna Barat, Paguyuban Gorontalo dan Paguyuban Buton Selatan.

Asrun mengatakan, pawai budaya tersebut dilakukan pemerintah Kendari sebagai bentuk perhatian terhadap keharmonisan para etnis paguyuban yang ada di Kota Kendari untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-185 Kendari.

"Dalam setiap kesempayan saya katakan bahwa Kendari merupakan miniatur Indonesia, terdapat berbagai etnis dan beragam budaya yang memiliki warna dan ciri khas kemudian hidup tentram dan damai di daerah ini," katanya.

Pawai atau kirab tersebut lanjut Asrun, sebagai sarana hiburan bagi warga dan akan menambah wawasan kepada generasi, bahwa ke depan tidak ada lagi petak petak antaretnis.

Menurut dia, keanekaragaman tersebut harus disyukuri karena selama ini semua etnis hidup berdampingan dengan penuh kedamaian meski berbeda suku dan agama.

"Kegiatan ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahim masyarakat dan memberikan peluang kepada semua etnis untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan," katanya.

Kegiatan tersebut katanya merupakan agenda tahunan setiap memperingati HUT Kendari, Asrun juga menyampaikan terimakasih atas dukungan seluruh paguyuban di Kendari untuk berpartisipasi dalam HUT Kendari.

Read More

Diplomat Amerika tertarik Pelajari Budaya Kalosara

Kendari, Sultra - Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Jett Thomason menyatakan tertarik dengan budaya "Kalosara" masyarakat Tolaki yang mendiami Sulawesi Tenggara.

"Ini sangat menarik untuk dipelajari mendalam karena semua masalah akan tunduk ketika sudah dihadapkan dengan budaya Kalosara ini," kata Jett Thomason usai bertemu dengan jajaran Pemkot Kendari, Rabu (20/04/2016).

Ia mengatakan tradisi budaya ini sangat unik karena bisa membantu pemerintah menciptakan ketenteraman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

"Ini merupakan salah satu pelajaran berharga bagi saya selama beberapa hari berkunjung di Kendari dan banyak bertanya mengenai budaya daerah," katanya.

Menurut dia, kehadiran dirinya di Kendari untuk mengumpulkan banyak informasi terkait Sultra dan Kendari pada khususnya, baik itu mengenai pendidikan, kesehatan, dan budaya.

"Saya ingin mengetahui banyak bagaimana konsep Kalosara diterapkan sehingga masyarakat bisa hidup damai dan berdampingan dari berbagai etnis dan kultur," katanya.

Sekda Kendari Alamsyah Lotunani mengatakan tradisi Kalosara bagi masyarakat Tolaki merupakan suatu pedoman yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

"Pada tingkat nilai budaya merupakan sistem norma adat yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat.

Read More

Kapal Hias Ramaikan Pawai Taaruf MTQ Sulawesi Tenggara

Baubau, Sultra - Teriknya sinar matahari tak menyurutkan langkah para 6.000 kafilah untuk berjalan pawai taaruf dalam Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Baubau.

Para kafilah bahkan menghias mobilnya dengan indah seperti bentuk masjid dan kapal laut. “Bagusnya dari kafilah Kabupaten Buton Utara, hiasan mobilnya seperti membentuk kapal laut. Di ujungnya ada replika cangkang raksasa,” kata Fardiana, warga Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton yang ikut menonton pawai taaruf di Kota Baubau, Sabtu (19/3/2016).

Selain itu, kafilah dari Kabupaten Buton Selatan juga menampilkan mobil hias dengan model kapal laut di atasnya terdapat beberapa wanita mengenakan baju adat Buton. Sedangkan beberapa kafilah lain menampilkan seni mobil hias berbentuk masjid dengan replika Al Quran yang besar.

Pawai taaruf dilepas dari Stadion Betoambari dan finish di rumah jabatan Wali Kota Baubau. MTQ XXVI tingkat provinsi ini diikuti 16 kabupaten kota se Sulawesi Tenggara dengan mengikuti berbagai perlombaan. MTQ berlangsung dari 19 Maret sampai 31 Maret 2016.

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, mengatakan kegiatan MTQ dapat menumbuhkan semangat yang tinggi dan silaturrahmi lintas daerah. Selain itu juga kegiatan MTQ dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

“Ini akan menumbuhkan aktivitas ekonomi di daerah yang menjadi tuan rumah, kurang lebih 6.000 delegasi kabupaten kota yang datang ke Kota Baubau. Mereka membutuhkan fasilitas mulai konsumsi, perumahan, hotel dan lainnya,” ucap Nur Alam.

Read More

Kendari Gelar Festival Tari Lulo

Kendari, Sultra - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Kendari menggelar festival tari Lulo yang berlangsung mulai Minggu di Taman Kota Kendari.

Sekretaris Daerah Kota Kendari Alamsyah Lotunani saat membuka festival itu mengatakan bahwa tari Lulo merupakan tari tradisional Sulawesi Tenggara.

Tarian persahabatan itu pada masa lalu ditampilkan pada upacara-upacara adat seperti pernikahan, pesta panen raya dan pelantikan raja.

Para pria, perempuan, remaja hingga anak-anak menari mengikuti irama musik sambil saling bergandengan tangan membentuk sebuah lingkaran.

Dalam festival yang berlangsung selama bulan Maret, para peserta dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun peserta umum tampil setiap hari Minggu.

"Harapan kita kegiatan seperti ini terus dikembangkan dan dilestarikan agar roh dari budaya itu bisa tertular dan tumbuh dalam sanubari generasi muda," kata Alamsyah.

"Kegiatan seperti ini bisa menjadi alternatif upaya melestarikan budaya lokal dari ancaman kepunahan," tambah dia.

Read More

3 Festival Budaya Andalan Sulawesi Tenggara Masuk Kalender nasional

Kendari, Sultra - Tiga kegiatan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar setiap tahun, saat ini telah masuk kalender tetap Pariwisata Nasional.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra, Zainal Kudus mengatakan ketiga kegiatan pariwisata yang sudah masuk kalender tetap Pariwisata Nasional tersebut yakni Halo Sultra, Festival Budaya Buton dan Festival Wakatobi.

"Kegiatan Halo Sultra digelar setiap bulan April bertepatan dengan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sultra," katanya.

Sementara Festival Budaya Buton diselenggarakan pada setiap Agustus dan Festival Wakatobi digelar setiap September.

"Pemasaran dari ketiga kegiatan itu belum optimal dilakukan, sehingga belum menjadi magnit bagi wisatawan mancanegara untuk menyaksikan ketiga even tersebut," katanya.

Menurut dia, belum optimalnya pemasaran dari ketiga kegiatan pawisata tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten masih sangat terbatas.

Selain itu kata dia, sumber daya manusia yang memasarkan ketiga kegiatan tersebut belum mampu meyakinkan para wisatawan untuk datang saat penyelenggaraan ketiga even itu.

"Oleh karena itu, mulai tahun ini kita mulai melatih kader-kader pariwisata yang akan memasarkan ketiga even tersebut termasuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata di daerah ini," katanya.

Menurut dia, daerah Sultra memiliki banyak potensi pariwisata, terutama Wakatobi yang saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional setelah kabupaten itu masuk 10 destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Selain potensi pariwisata alam bawah laut Wakatobi yang dihuni 750 jenis terumbu karang kata dia, Sultra juga memiliki potensi pariwisata sejarah, kebudayaan, kuliner dan wisata alam.

"Wisata sejarah banyak terdapat di Kota Baubau, Buton, Muna dan Bombana dan Wakatobi, sedangkan potensi wisata budaya, kuliner dan wisata alam terdapat di semua kabupaten dan kota se Sultra," katanya.

Read More

Suku di Sulawesi Ini Gunakan Huruf Korea

Buton, Sultra - Indonesia memang negeri yang memiliki beragam suku dan budaya, termasuk bahasa daerahnya. Di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara tepatnya di kota Bau-bau, terdapat sebuah suku, yakni Suku Cia Cia, yang menggunakan aksara Hangul yang merupakan huruf abjad yang digunakan di Korea Selatan untuk menuliskan bahasa daerahnya.

Suku Cia Cia merupakan suku minoritas dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa dan tinggal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah menanam jagung, padi dan singkong dan juga sebagian menangkap ikan dan membuat kapal. 95 persen penduduknya menganut agama Islam.

Dilansir dari Selasarcom, Senin (11/1/2016), sejak tahun 2008, aksara Korea bahkan diajarkan kepada anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Awalnya, suku Cia Cia menggunakan aksara Hangul karena untuk melestarikan bahasa daerahnya. Bahasa Cia Cia jika ditulis dalam abjad Melayu banyak kata-kata yang tidak dapat ditulis dan jika ditulis dengan aksara Arab gundul akan berubah maknanya. Untuk mencegah punahnya bahasa lokal ini, maka huruf abjad Korea ini yang digunakan untuk menuliskannya.

Perkembangan aksara Korea di Suku Cia Cia bermula pada tahun 2008, saat seorang pemakalah asal Korea, Prof Chun Thay Hyun, datang ke Pulau Buton untuk melakukan penelitian tentang keragaman bahasa dan adat istiadat di wilayah bekas Kesultanan Buton ini. Dia memilih suku Cia-Cia dikarenakan wilayah ini belum memiliki alfabet sendiri, serta adanya kesamaan pelafalan dan struktur bahasa dengan Korea.

Pemkot Bau-Bau akhirnya bekerja sama dengan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) untuk menggelar Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara. Pemerintah Kota Bau-Bau bekerja sama dengan Hunminjeongeum Research Institute, lembaga riset bahasa Korea, untuk menyusun bahan ajar kurikulum muatan lokal mengenai bahasa Cia Cia dengan huruf Korea pada anak sekolah. Sejak saat itulah nama Cia Cia populer di Korea.

Saat ini, papan nama jalan di kota Bau-Bau juga banyak yang memakai abjad Hangul. Beberapa siswa, guru, masyarakat suku Cia Cia, serta pihak Pemkot Bau-Bau pernah diundang langsung ke Korea untuk mendemonstrasikan kemampuan menulis huruf Hangul untuk bahasa Cia-Cia. Bahkan, beberapa guru dari Korea didatangkan langsung ke Bau-Bau untuk mengajarkan huruf Hangul. Para guru ini menyempurnakan kurikulum serta menjadi pembuka jalan untuk dibangunnya Pusat Kebudayaan Korea.

Warga Cia Cia sendiri melihat hal tersebut dengan penuh kebanggaan. Hal ini juga dapat menjadi kebanggan bagi warga Indonesia karena salah satu bagian negeri ini dapat dikenal luas oleh masyarakat global. Namun demikian, hal ini juga dapat menjadi pukulan bagi Indonesia khususnya pemerintah yang mungkin kurang memiliki kepedulian bagi kebudayaannya sendiri.

Read More

Jakarta Juara Umum Festival Qasidah Nasional di Kendari

Kendari, Sultra - Kontingen DKI Jakarta menjadi juara umum pada Festival Seni Qasidah Nasional berslaka besar ke XX yang berlangsung 12-18 November 2015 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Posisi kedua dalam kegiatan seni budaya religius Islam ini adalah kontingen Sumatera Utara, sementara tuan rumah Sulawesi Tenggara menempati urutan ketiga.

Kegiatan ini ditutup oleh Wakil Gubernur Sultra, pada Rabu (18/11) malam di Alun-Alun kota Kendari.

Panitia festival juga melaporkan masing-masing juara per kategori lomba yakni kategori bintang vokalis anak-anak putra juara I Maluku, kedua Sumut, ketiga DKI Jakarta, keempat Sulteng, kelima Jatim, dan juara VI Sultra.

Kategori bintang vokalis anak-anak putri juara I Bali, juara II NTB, juara III Sulsel, juara IV Kalteng, juara V Sultra, juara VI Sulteng.

Bintang vokalis remaja putra juara I Sumatra Utara, juara II Sumut, juara III Sulteng, juara IV DKI, juara V Maluku dan juara VI Sultra, kategori bintang vokalis remaja putri juara I Maluku Utara, juara II Sumut, juara III Sulteng, juara IV DKI, juara V Papua Barat dan juara VI Lampung.

Bintang vokalis dewasa putra juara I Sulsel, juara II Sumut, juara III DKI, juara IV Sulut, juara V Maluku Utara dan juara VI Kalteng, bintang vokalis dewasa putri juara I DKI, juara II Sumbar, juara III Banteng, juara IV Maluku, juara V Jabar dan juara VI Yogyakarta.

Kategori qasidah klasik remaja putri juara I Sumut, juara II Banten, juara III Sulteng, juara IV Jatim, juara V Sultra dan juara VI Kalteng.

Kategori qasidah klasik dewasa putra juara I Jakarta, juara II Banten, juara III Sultra, juara IV Riau, juara V Kalsel dan juara VI Sulsel.

Kategori qasidah klasik dewasa putri juara I Banten, juara II DKI, juara III Bali, juara IV Sultra, juara V Jatim dan juara VI Sulteng.

Kategori fashion Islami putri juara I Sultra, juara II Aceh, juara III Bali, juara V Sumbar dan juara VI Jabar, Fashion Islami putra Juara I Sultra, juara II DKI, juara III DKI, juara IV Sumut, juara V Bali, juara VI NTB,

Qasidah kolaborasi juara I Sultra, juara II Maluku, juara III Kalteng, juara IV Sulteng, juara V Gorontalo dan juara VI Aceh.

Read More

Tari Lariangi dari Wakatobi Diusulkan Jadi Warisan Budaya

Kendari, SUltra - Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan uji petik untuk melengkapi dokumen yang diperlukan guna mengusulkan Tari Lariangi dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa( UNESCO).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi La Ode Puasa di Kendari, Selasa, mengatakan tarian tradisional Wakatobi itu diusulkan menjadi warisan budaya tak benda karena dinilai unik.

"Tari Lariangi merupakan perpaduan antara kebudayaan Melayu dan Kebudayaan Kerajaan Majapahit," katanya.

Di masa lampau, ia menjelaskan, tarian itu ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu agung atau tamu kehormatan dari Kesultanan Buton dan kesultanan lain di Indonesia.

Saat ini, ia melanjutkan, tarian tersebut masih dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan dari berbagai daerah dan negara lain yang mengunjungi Wakatobi.

"Kami meyakini Tarian Lariangi masih asli, karena lagu-lagu yang dinyanyikan para penari tarian tersebut sudah tidak dipahami lagi oleh anak-anak generasi sekarang," katanya.

Read More

Sultra Promosikan Pangan Lokal kepada Raja-Raja se-Nusantara

Kendari, Sultra - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempromosikan keanekaragaman pangan lokal nonberas kepada raja-raja dan Sultra se-Nusantara serta mancanegara.

"Kami manfaatkan kegiatan festival keraton dan masyarakat Adat ASEAN III di Kendari untuk memperkenalkan kuliner lokal kami melalui rangkaian festival kuliner," kata ketua TP PKK Sultra, Tina Nur Alam, saat menghadiri festival kuliner di Bokori, Jumat (13/11) malam.

Sejumlah raja dan Sultra se-nusantara juga ikut menyaksikan langsung festival kuliner kemudian ikut mencicipi pangan lokal tersebut.

"Ini merupakan upaya kita untuk mengangkat wisata kuliner kita yang melimpah dari pangan nonberas karena kita memiliki sumber bahan baku melimpah seperti jagung, ubi kayu dan sagu," kata Tina Nur Alam yang juga merupakan anggota komisi VI DPR RI dapil Sultra ini.

Festival kuliner pangan lokal nonberas di Bokori tersebut dirangkaikan dengan gala dinner bersama 143 raja dan Sultra se-nusantara dan mancanegara.

Para raja dan sultan nusantara dan mancanegara tersebut merupakan peserta festival keraton dan masyarakat Adat ASEAN III berlangsung 12-15 November di Kendari.

Ia yakin, setelah mencicipi berbagai kuliner tersebut maka para raja akan menjadikan bahan cerita ketika kembali ke daerah masing-masing sehingga kuliner lokal Sultra akan semakin luas dikenal.

"Beberapa kuliner lokal non beras yang dipamerkan adalah kasuami dan kabuto yang terbuat dari ubi kayu, sinonggi terbuat dari sagi, kambose dari jagung dan berbagai penganan yang terbuat dari bahan baku non beras," katanya.

Read More

Para Raja dan Sultan di Indonesia Usul Bentuk Lembaga Adat

Kendari, Sultra - Para raja dan Sultan peserta Festival Keraton Nusantara (FKN) dan Musyawarah Masyarakat Adat Asean di Kendari, mengusulkan pembentukan lembaga adat Nasional maupun Regional ASEAN sebagai tempat para raja dan sultan berkomunikasi atau berinterkasi sosial.

"Dengan Lemabaga Adat Nasional maupun Regional Asean, para raja dan sultan yang ada di Nusantara maupun di Asean, akan lebih mudah saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya," kata Taufik Hidayat, salah seorang raja dari Provinsi Lampung pada Seminar Budaya Internasional di Kendari, Jumat (13/11/2015).

Menurut Taufik, keberadaan Lembaga Adat Nasional atau Regional Asean sangat dibutuhkan dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional maupun regional Asean.

"Pemerintah selalu menganggap penting keberadaan raja-raja dan sultan bersama masyarakat adatnya di setiap daerah, namun ketika raja-raja dan sultan memperjuangkan hak-hak masyarakat adatnya, pemerintah sering kali mengabaikannya," katanya.

Disitulah, ujarnya, keberadaan Lembaga Adat Nasional atau Regional Asean dibutuhkan. Lembaga adat Nasional bisa memediasi kepentingan masyarakat adat dengan pemerintah di tingkat nasional, sedangan Lembaga Adat Regional Asean memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat Asean," katanya.

Dengan begitu, katanya, raja-raja atau sultan yang berperan penting dalam menjaga, memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya, tetap tekun menjalankan tugasnya dengan baik.

Menanggapi keterangan Taufik tersebut, salah satu pemateri seminar, Dr KPH Edy Wirabhumi, SH MH asal Keraton Surakarta Hadiningrat mengatakan sangat setuju dengan pembentukkan lembaga adat Nasional dan Regional Asean.

Menurut dia, Lembaga Adat Nasional dan Regional Asean akan sangat efektif dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat adat dengan pemerintah.

"Pejabat negara hanya berkuasa lima sampai sepuluh tahun, sedangkan raja atau sultan berkuasa sepanjang hayat," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keberadaan lembaga adat menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka memelihara, menjaga dan melestarikan budaya maupun memproteksi masuknya pengaruh-pengaruh asing di dalam masyarakat adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat atau norma adat.

Sementara itu, Sri Hartini (Direktur Kepercayaan dan Tradisi Ditjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan JS George Lantu (Direktur Kerja Sama Regional Asean Kementerian Luar Negeri), berjanji akan mendorong pembentukan lembaga adat nasional dan regional Asean tersebut.

Read More

143 kerajaan Nusantara Ikut Festival Keraton di Kendari

Kendari, Sultra - Sebanyak 143 kerajaan Nusantara di berbagai daerah di Indonesia akan mengikuti Festival Keraton Nusantara dan Masyarakat Adat ASEAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, 12--15 November 2015.

"Animo kerajaan nusantara untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Sampai hari ini ada 143 kerajaan nusantara yang sudah dipastikan ikut memeriahkan festival keraton dan Masyarakat Adat ASEAN ini," kata Ketua IV Panitia Damsid, di Kendari, Senin.

Selain raja nusantara, ada delapan kerajaan dari luar negeri yang akan memeriahkan kegiatan itu yang berasal dari Belanda, Singapura, Malaysia, Filipina dan Pakistan.

Menurut dia, awal promosi hanya 87 kerajaan yang bersedia ikut, tetapi karena gencarnya pemberitaan terkait rencana kegiatan itu sehingga banyak kerajaan yang ikut mendaftarkan diri.

Dalam festival tersebut ada beberapa kegiatan yang digelar, antara pameran budaya, gelar seni budaya, karnaval budaya dan kegiatan seminar budaya, katanya.

Khusus pameran budaya, para peserta akan memamerkan properti kerajaan masing-masing seperti senjata peperangan milik kerajaan dan pakain kebesaran raja dari setiap kerajaan.

"Kami sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penjemputan semua raja-raja yang akan datang, tempat tinggal mereka dan mobilisasi mereka ke tempat kegiatan berlangsung, hingga pemulangan raja-raja," katanya.

Ia berharap, agar seluruh pelaksanaan kegiatan hingga berakhirnya kegiatan bisa berjalan dengan sukses dan aman, sehingga tamu-tamu juga bisa merasakan kenyamanan.

Read More
-

Arsip Blog

Recent Posts