Tampilkan postingan dengan label Kendari. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kendari. Tampilkan semua postingan

Kepala Dinas Perikanan Konawe Masuk Bui

KENDARI -- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yusuf Supriatna, dijebloskan ke sel tahanan Punggolaka karena diduga kuat terlibat kasus korupsi senilai Rp 450 juta. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Fadil Zumhanna, penahanan terhadap Yusuf Supriatna berdasarkan penyidikan intensif yang dilakukan kurang lebih dua bulan ini. Sejumlah bukti kuat keterlibatan Yusuf sudah didapat. Yusuf sudah kami tahan dan saat ini sudah menempati salah satu sel di Rumah Tahanan Punggolaka, katanya kepada Tempo News Room di Kendari, Rabu (9/6). Fadil mengatakan terpaksa menahan karena khawatir Yusuf yang sudah berstatus tersangka itu akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung ini mengatakan, penahanan terpaksa juga dilakukan karena tersangka tak pernah datang memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan kejaksaan. Menurut Fadil, Yusuf Supriatna diduga kuat telah mengkorupsi uang negara yang berasal dari pos dana rutin pemerintah Kabupaten Konawe saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di daerah itu pada 2003. Dana rutin Rp 450 juta itu dipinjamnya untuk keperluan dinas. Pencairan dana yang diduga dikorupsi berlangsung dua tahap. Pinjaman pertama sebanyak Rp 300 juta. Saat dicairkan, dana tersebut masuk ke rekening pribadi seorang staf Dinas Kehutanan Konawe bernama Muhammad Anshor Firmansyah. Beberapa hari kemudian, Yusuf mengambil dana tersebut namun penggunaannya tak diketahui untuk apa. Yusuf kembali mengajukan pinjaman. Kali ini besarnya Rp 150 juta yang langsung dicairkan Bendahara Kas Daerah Pemkab Konawe Hasan Ali. Uang sebanyak itu ditransfer ke rekening Bendahara Rutin Dinas Kehutanan konawe Muliati. Beberapa hari kemudian, Yusuf memerintahkan Muliati mencairkan dana Rp 150 juta itu. Ketika diperiksa jaksa penyidik, Muliati tak mengetahui tujuan penggunaan uang itu oleh pimpinannya. Sampai sekarang Yusuf tak pernah mengembalikan dana tersebut. Kami tak menemukan bukti adanya kegiatan dinas yang dibiayai dari dana pinjaman itu, kata Fadil. Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat pencairan dana itu, secara bersamaan di Kabupaten Konawe sedang berlangsung proses pemilihan bupati pengganti Razak Porosi yang telah habis masa jabatannya. Saat itu, tersangka Yusuf Supriatna juga ikut tercatat sebagai salah seorang calon yang ikut maju dalam pemilihan bupati tersebut. Namun, belum jelas apakah ada kaitan antara pencalonan Yusuf dengan pencairan dana Rp 450 juta tersebut. (dedy kurniawan) sumber: Tempo

Sumber :antikorupsi.org  10 Juni 2004

DPRD Konawe Bantah Dana Pesangon Hasil Korupsi

KENDARI - DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara membantah tuduhan yang menyebutkan dana pesangon purnabakti 30 anggota Dewan setempat hasil korupsi Bupati Lukman Abunawas. Ini sangat keliru. Dana pesangon yang diberikan Lukman Abunawas sudah sesuai prosedur dan bukan hasil korupsi, kata Ketua DPRD Kabupaten Konawe Abdul Samad di Kendari, Rabu (9/6). Menurut Samad, yang juga Ketua Partai Golkar Konawe, pesangon diterima anggota Dewan, termasuk dia, berasal dari kas dana cadangan kabupaten yang dipinjam untuk pembayaran pesangon Dewan dan telah dimasukkan APBD 2004. Samad menegaskan hal itu menanggapi sangkaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang telah menetapkan Bupati Kabupaten Konawe (dulu bernama Kendari) Lukman Abunawas sebagai tersangka. Dia diduga kuat terlibat kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu pada 2003 sekitar Rp 2 miliar. Status tersangka yang ditetapkan kejaksaan dinilai Samad sangat tidak tepat karena pembayaran pesangon merupakan kebijakan dan kewenangan bupati selaku kepala daerah. Dana itu juga sudah diganti dalam APBD 2004. Samad berani menjamin pesangon tidak berasal dari pemblokiran dana proyek. Kalau ada proyek yang diblokir dananya, itu karena pengerjaan fisik proyek belum selesai. Kejati Sulawesi Tenggara tak terpengaruh oleh argumen DPRD Konawe. Kepala Kejati Sulawesi Tenggara Antasari Azhar mempersilakan semua pihak yang tahu proses aliran pesangon ikut bicara. Kejaksaan, kata Antasari, sudah menyita sejumlah alat bukti berupa kuitansi pembayaran proyek, surat, dan memo bupati. Silakan saja semua bicara. Itu malah bagus bagi penyidikan karena kami akan makin banyak mendapat tambahan data dalam pengusutan kasus ini, katanya. Dia berani memastikan dana Rp 50 juta itu adalah pesangon bagi Dewan karena dalam kop surat Bupati Lukman Abunawas yang ditujukan kepada bendahara kas kabupaten dan bendahara kas dewan dinyatakan demikian. Modus operandi Bupati Lukman adalah memblokir anggaran pembangunan 29 proyek yang sebagian besar dibiayai APBD 2003. Anggaran tersebut disimpan di kas daerah, kemudian ditransfer ke kas bendahara DPRD Konawe. Selanjutnya disalurkan ke anggota Dewan, masing-masing mendapat Rp 50 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Fadil Zumhanna mengatakan, pemeriksaan dua saksi, Baksar Lau, pemegang kas daerah Kabupaten Konawe, dan Ratna, bendahara Dewan, menunjukkan bahwa Bupati Lukman Abunawas telah memblokir dana proyek untuk membayar pesangon anggota Dewan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan sedang memproses izin pemeriksaan yang diminta kejaksaan untuk memeriksa 30 anggota DPRD. Menurut dia, dalam satu-dua hari ini, surat izin mungkin sudah keluar. (dedy kurniawan) sumber: Tempo

Sumber : antikorupsi.org  10 Juni 2004

Tim kesenian Wakatobi Diundang ke Korsel

Kendari, Sultra - Tim kesenian dan kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara diundang ke Jeju, Koea Selatan (Korsel) oleh Pemerintah Provinsi Jeju.

Bupati Wakatobi, Hugua melalui telepon dari Jeju, Rabu mengatakan Tim Kesenian dan Kebudayaan Wakatobi diundang ke Jeju, Korsel tersebut untuk memeriahkan Festival Budaya Jeju yang akan digelar November 2016.

"Tim kesenian dan kebudayaan Wakatobi terutama para penari diminta ikut memeriahkan panggung hiburan pentas budaya dalam Festival Budaya terakbar di Jeju itu," katanya.

Pemerintah Provinsi Jeju kata dia, memperkirakan jumlah pengunjung dari Festival Budaya Jeju tersebut bisa mencapai jutaan orang.

Selain masyarakat Jeju sendiri dan sekitarnya kata dia, Festival Budaya terakbar tersebut juga akan dihadiri masyarakat internasional dari berbagai negara.

"Kami memastikan akan menghadirkan tim kesenian dan kebudayaan Wakatobi dalam Festival tersebut karena hal itu selain akan menghibur pengunjung, juga akan menjadi ajang promosi kebudayaan Wakatobi di pentas internasional," katanya.

Berada di Jeju, Bupati Hugua bersama rombongan menindaklanjuti nota kesepahaman kerja sama tiga bidang pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan Pemerintah Provinsi Jeju yang ditandatangani di Wakatobi pada 7 September 2015.

Ketiga bidang kerja sama pembangunan tersebut yakni kerja sama bidang pengembangan pariwisata, kerja sama bidang Pembangunan Kota rendah karbon dan kerja sama pengelolaan sampah secara terpadu.

"Kami akan segera menjalankan program kerja sama ketiga bidang itu. Dalam waktu dekat, Pemerintah Jeju akan melakukan kunjungan balasan ke Wakatobi, Indonesia," katanya.

Pawai Budaya Nusantara di Kendari Berlangsung Semarak

Kendari, Sultra - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (11/05/2016), menggelar kegiatan pawai budaya nusantara dalam rangkat peringatan hari ulang tahun ke-185 Kendari tahun 2016.

Kegiatan pawai budaya nusantara tersebut diikuti 25 paguyuban etnis yang ada di Kota Kendari, baik etnis lokal Sultra maupun etnis dari luar Sultra.

Kegiatan pawai budaya nusantara tersebut mengambil rute dari Depan Kantor Bappeda Sultra di Kelurahan Watuwatu menuju atau finis di Alunalun Kendari.

Barisan pawai budaya nusantara dilepas secara simbolis oleh Sekda Kendari, Alamsyah Lotunani di garis start, sedangkan di garis finis diterima Wali Kota Kendari Asrun, Ketua PKK Kendari Sriyastin, Hadir pula Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, anggota DPRD Kendari dan segenap pimpinan SKPD lingkup Sultra.

Barisan pawai budaya tersebut dimulai Barisan Kerukunan Suku Toraja, Forun komunasi adat Kota Kendari, Paguyuban Makassar, etnis Tiongkok, LAT Tolaki Kendari, Paguyuban NTT, Paguyuban Papua.

Selanjuutnya Asosiasi Perancang Busana model, Paguyuban Sulbar, Buton, Sanggar Bali, Reog Ponorogo, Wakatobi, Paguyuban Sunda, Paguyuban Muna Barat, Paguyuban Gorontalo dan Paguyuban Buton Selatan.

Asrun mengatakan, pawai budaya tersebut dilakukan pemerintah Kendari sebagai bentuk perhatian terhadap keharmonisan para etnis paguyuban yang ada di Kota Kendari untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-185 Kendari.

"Dalam setiap kesempayan saya katakan bahwa Kendari merupakan miniatur Indonesia, terdapat berbagai etnis dan beragam budaya yang memiliki warna dan ciri khas kemudian hidup tentram dan damai di daerah ini," katanya.

Pawai atau kirab tersebut lanjut Asrun, sebagai sarana hiburan bagi warga dan akan menambah wawasan kepada generasi, bahwa ke depan tidak ada lagi petak petak antaretnis.

Menurut dia, keanekaragaman tersebut harus disyukuri karena selama ini semua etnis hidup berdampingan dengan penuh kedamaian meski berbeda suku dan agama.

"Kegiatan ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan silaturahim masyarakat dan memberikan peluang kepada semua etnis untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan," katanya.

Kegiatan tersebut katanya merupakan agenda tahunan setiap memperingati HUT Kendari, Asrun juga menyampaikan terimakasih atas dukungan seluruh paguyuban di Kendari untuk berpartisipasi dalam HUT Kendari.

Diplomat Amerika tertarik Pelajari Budaya Kalosara

Kendari, Sultra - Kepala Bagian Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Jett Thomason menyatakan tertarik dengan budaya "Kalosara" masyarakat Tolaki yang mendiami Sulawesi Tenggara.

"Ini sangat menarik untuk dipelajari mendalam karena semua masalah akan tunduk ketika sudah dihadapkan dengan budaya Kalosara ini," kata Jett Thomason usai bertemu dengan jajaran Pemkot Kendari, Rabu (20/04/2016).

Ia mengatakan tradisi budaya ini sangat unik karena bisa membantu pemerintah menciptakan ketenteraman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

"Ini merupakan salah satu pelajaran berharga bagi saya selama beberapa hari berkunjung di Kendari dan banyak bertanya mengenai budaya daerah," katanya.

Menurut dia, kehadiran dirinya di Kendari untuk mengumpulkan banyak informasi terkait Sultra dan Kendari pada khususnya, baik itu mengenai pendidikan, kesehatan, dan budaya.

"Saya ingin mengetahui banyak bagaimana konsep Kalosara diterapkan sehingga masyarakat bisa hidup damai dan berdampingan dari berbagai etnis dan kultur," katanya.

Sekda Kendari Alamsyah Lotunani mengatakan tradisi Kalosara bagi masyarakat Tolaki merupakan suatu pedoman yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

"Pada tingkat nilai budaya merupakan sistem norma adat yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat.

Kendari Gelar Festival Tari Lulo

Kendari, Sultra - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Kendari menggelar festival tari Lulo yang berlangsung mulai Minggu di Taman Kota Kendari.

Sekretaris Daerah Kota Kendari Alamsyah Lotunani saat membuka festival itu mengatakan bahwa tari Lulo merupakan tari tradisional Sulawesi Tenggara.

Tarian persahabatan itu pada masa lalu ditampilkan pada upacara-upacara adat seperti pernikahan, pesta panen raya dan pelantikan raja.

Para pria, perempuan, remaja hingga anak-anak menari mengikuti irama musik sambil saling bergandengan tangan membentuk sebuah lingkaran.

Dalam festival yang berlangsung selama bulan Maret, para peserta dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun peserta umum tampil setiap hari Minggu.

"Harapan kita kegiatan seperti ini terus dikembangkan dan dilestarikan agar roh dari budaya itu bisa tertular dan tumbuh dalam sanubari generasi muda," kata Alamsyah.

"Kegiatan seperti ini bisa menjadi alternatif upaya melestarikan budaya lokal dari ancaman kepunahan," tambah dia.

3 Festival Budaya Andalan Sulawesi Tenggara Masuk Kalender nasional

Kendari, Sultra - Tiga kegiatan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar setiap tahun, saat ini telah masuk kalender tetap Pariwisata Nasional.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra, Zainal Kudus mengatakan ketiga kegiatan pariwisata yang sudah masuk kalender tetap Pariwisata Nasional tersebut yakni Halo Sultra, Festival Budaya Buton dan Festival Wakatobi.

"Kegiatan Halo Sultra digelar setiap bulan April bertepatan dengan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sultra," katanya.

Sementara Festival Budaya Buton diselenggarakan pada setiap Agustus dan Festival Wakatobi digelar setiap September.

"Pemasaran dari ketiga kegiatan itu belum optimal dilakukan, sehingga belum menjadi magnit bagi wisatawan mancanegara untuk menyaksikan ketiga even tersebut," katanya.

Menurut dia, belum optimalnya pemasaran dari ketiga kegiatan pawisata tersebut dikarenakan alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten masih sangat terbatas.

Selain itu kata dia, sumber daya manusia yang memasarkan ketiga kegiatan tersebut belum mampu meyakinkan para wisatawan untuk datang saat penyelenggaraan ketiga even itu.

"Oleh karena itu, mulai tahun ini kita mulai melatih kader-kader pariwisata yang akan memasarkan ketiga even tersebut termasuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata di daerah ini," katanya.

Menurut dia, daerah Sultra memiliki banyak potensi pariwisata, terutama Wakatobi yang saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional setelah kabupaten itu masuk 10 destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Selain potensi pariwisata alam bawah laut Wakatobi yang dihuni 750 jenis terumbu karang kata dia, Sultra juga memiliki potensi pariwisata sejarah, kebudayaan, kuliner dan wisata alam.

"Wisata sejarah banyak terdapat di Kota Baubau, Buton, Muna dan Bombana dan Wakatobi, sedangkan potensi wisata budaya, kuliner dan wisata alam terdapat di semua kabupaten dan kota se Sultra," katanya.

Tari Lariangi dari Wakatobi Diusulkan Jadi Warisan Budaya

Kendari, SUltra - Tim Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan uji petik untuk melengkapi dokumen yang diperlukan guna mengusulkan Tari Lariangi dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi warisan budaya tak benda Indonesia ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa( UNESCO).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi La Ode Puasa di Kendari, Selasa, mengatakan tarian tradisional Wakatobi itu diusulkan menjadi warisan budaya tak benda karena dinilai unik.

"Tari Lariangi merupakan perpaduan antara kebudayaan Melayu dan Kebudayaan Kerajaan Majapahit," katanya.

Di masa lampau, ia menjelaskan, tarian itu ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu agung atau tamu kehormatan dari Kesultanan Buton dan kesultanan lain di Indonesia.

Saat ini, ia melanjutkan, tarian tersebut masih dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan dari berbagai daerah dan negara lain yang mengunjungi Wakatobi.

"Kami meyakini Tarian Lariangi masih asli, karena lagu-lagu yang dinyanyikan para penari tarian tersebut sudah tidak dipahami lagi oleh anak-anak generasi sekarang," katanya.

Sultra Promosikan Pangan Lokal kepada Raja-Raja se-Nusantara

Kendari, Sultra - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempromosikan keanekaragaman pangan lokal nonberas kepada raja-raja dan Sultra se-Nusantara serta mancanegara.

"Kami manfaatkan kegiatan festival keraton dan masyarakat Adat ASEAN III di Kendari untuk memperkenalkan kuliner lokal kami melalui rangkaian festival kuliner," kata ketua TP PKK Sultra, Tina Nur Alam, saat menghadiri festival kuliner di Bokori, Jumat (13/11) malam.

Sejumlah raja dan Sultra se-nusantara juga ikut menyaksikan langsung festival kuliner kemudian ikut mencicipi pangan lokal tersebut.

"Ini merupakan upaya kita untuk mengangkat wisata kuliner kita yang melimpah dari pangan nonberas karena kita memiliki sumber bahan baku melimpah seperti jagung, ubi kayu dan sagu," kata Tina Nur Alam yang juga merupakan anggota komisi VI DPR RI dapil Sultra ini.

Festival kuliner pangan lokal nonberas di Bokori tersebut dirangkaikan dengan gala dinner bersama 143 raja dan Sultra se-nusantara dan mancanegara.

Para raja dan sultan nusantara dan mancanegara tersebut merupakan peserta festival keraton dan masyarakat Adat ASEAN III berlangsung 12-15 November di Kendari.

Ia yakin, setelah mencicipi berbagai kuliner tersebut maka para raja akan menjadikan bahan cerita ketika kembali ke daerah masing-masing sehingga kuliner lokal Sultra akan semakin luas dikenal.

"Beberapa kuliner lokal non beras yang dipamerkan adalah kasuami dan kabuto yang terbuat dari ubi kayu, sinonggi terbuat dari sagi, kambose dari jagung dan berbagai penganan yang terbuat dari bahan baku non beras," katanya.

Para Raja dan Sultan di Indonesia Usul Bentuk Lembaga Adat

Kendari, Sultra - Para raja dan Sultan peserta Festival Keraton Nusantara (FKN) dan Musyawarah Masyarakat Adat Asean di Kendari, mengusulkan pembentukan lembaga adat Nasional maupun Regional ASEAN sebagai tempat para raja dan sultan berkomunikasi atau berinterkasi sosial.

"Dengan Lemabaga Adat Nasional maupun Regional Asean, para raja dan sultan yang ada di Nusantara maupun di Asean, akan lebih mudah saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya," kata Taufik Hidayat, salah seorang raja dari Provinsi Lampung pada Seminar Budaya Internasional di Kendari, Jumat (13/11/2015).

Menurut Taufik, keberadaan Lembaga Adat Nasional atau Regional Asean sangat dibutuhkan dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat nasional maupun regional Asean.

"Pemerintah selalu menganggap penting keberadaan raja-raja dan sultan bersama masyarakat adatnya di setiap daerah, namun ketika raja-raja dan sultan memperjuangkan hak-hak masyarakat adatnya, pemerintah sering kali mengabaikannya," katanya.

Disitulah, ujarnya, keberadaan Lembaga Adat Nasional atau Regional Asean dibutuhkan. Lembaga adat Nasional bisa memediasi kepentingan masyarakat adat dengan pemerintah di tingkat nasional, sedangan Lembaga Adat Regional Asean memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tingkat Asean," katanya.

Dengan begitu, katanya, raja-raja atau sultan yang berperan penting dalam menjaga, memelihara dan melestarikan adat istiadat dan budaya, tetap tekun menjalankan tugasnya dengan baik.

Menanggapi keterangan Taufik tersebut, salah satu pemateri seminar, Dr KPH Edy Wirabhumi, SH MH asal Keraton Surakarta Hadiningrat mengatakan sangat setuju dengan pembentukkan lembaga adat Nasional dan Regional Asean.

Menurut dia, Lembaga Adat Nasional dan Regional Asean akan sangat efektif dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat adat dengan pemerintah.

"Pejabat negara hanya berkuasa lima sampai sepuluh tahun, sedangkan raja atau sultan berkuasa sepanjang hayat," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keberadaan lembaga adat menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka memelihara, menjaga dan melestarikan budaya maupun memproteksi masuknya pengaruh-pengaruh asing di dalam masyarakat adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat atau norma adat.

Sementara itu, Sri Hartini (Direktur Kepercayaan dan Tradisi Ditjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan JS George Lantu (Direktur Kerja Sama Regional Asean Kementerian Luar Negeri), berjanji akan mendorong pembentukan lembaga adat nasional dan regional Asean tersebut.

143 kerajaan Nusantara Ikut Festival Keraton di Kendari

Kendari, Sultra - Sebanyak 143 kerajaan Nusantara di berbagai daerah di Indonesia akan mengikuti Festival Keraton Nusantara dan Masyarakat Adat ASEAN di Kendari, Sulawesi Tenggara, 12--15 November 2015.

"Animo kerajaan nusantara untuk mengikuti kegiatan ini sangat tinggi. Sampai hari ini ada 143 kerajaan nusantara yang sudah dipastikan ikut memeriahkan festival keraton dan Masyarakat Adat ASEAN ini," kata Ketua IV Panitia Damsid, di Kendari, Senin.

Selain raja nusantara, ada delapan kerajaan dari luar negeri yang akan memeriahkan kegiatan itu yang berasal dari Belanda, Singapura, Malaysia, Filipina dan Pakistan.

Menurut dia, awal promosi hanya 87 kerajaan yang bersedia ikut, tetapi karena gencarnya pemberitaan terkait rencana kegiatan itu sehingga banyak kerajaan yang ikut mendaftarkan diri.

Dalam festival tersebut ada beberapa kegiatan yang digelar, antara pameran budaya, gelar seni budaya, karnaval budaya dan kegiatan seminar budaya, katanya.

Khusus pameran budaya, para peserta akan memamerkan properti kerajaan masing-masing seperti senjata peperangan milik kerajaan dan pakain kebesaran raja dari setiap kerajaan.

"Kami sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penjemputan semua raja-raja yang akan datang, tempat tinggal mereka dan mobilisasi mereka ke tempat kegiatan berlangsung, hingga pemulangan raja-raja," katanya.

Ia berharap, agar seluruh pelaksanaan kegiatan hingga berakhirnya kegiatan bisa berjalan dengan sukses dan aman, sehingga tamu-tamu juga bisa merasakan kenyamanan.

Wapres Dijadwalkan Buka Festival Keraton di Kendari

Kendari, Sultra - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla dijadwalkan menghadiri dan membuka Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean yang akan digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 12 Nobember 2015.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekretariat wakil presiden RI, sudah bisa dipastikan Jusuf Kalla akan hadir membuka kegiatan Festival Keraton ini," kata Ketua IV Panitia Festival Keraton, Damsid, di Kendari, Selasa (10/11).

Dia mengatakan, kegiatan Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean akan digelar selama empat hari yakni terhitung sejak tanggal 12 hingga 15 November.

"Segala bentuk persiapan untuk menyambut bapak JK sudah dilakukan, mulai dari pengamanan hingga hal-hal lain yang terkait," katanya.

Ia mengatakan, festival keraton akan dikuti 143 kerajaan nusantara dan delapan kerajaan luar negeri.

"Dalam festival tersebut ada beberapa kegiatan yang digelar, antara lain pameran budaya, gelar seni budaya, karnaval budaya dan kegiatan seminar budaya," katanya.

Khusus pameran budaya kata dia, para peserta akan memamerkan properti kerajaan masing-masing seperti senjata peperangan milik kerajaan dan pakain kebesaran raja dari setiap kerajaan.

"Kami sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penjemputan semua raja-raja yang akan datang, tempat tinggal mereka dan mobilisasi mereka ke tempat kegiatan berlangsung, hingga pemulangan raja-raja," katanya.

22 Provinsi akan Hadiri Festival Qasidah Nasional XX Kendari

Kendari, Sultra - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memastikan saat ini ada 22 provinsi seluruh Indonesia akan menghadiri Festival Qasidah Nasional (FQN) XX tahun 2015 yang di Kendari pada 12 hingga 13 November mendatang.

"Namun, tidak menutup kemungkinan acara festival yang menyajikan beragam acara keagamaan akan bertambah. Karena kita masih menunggu konfirmasi dari beberapa daerah," kata Nur Alam, di Kendari, Selasa.

Menurut gubernur, jika tidak berhalangan, Presiden Joko Widodo akan membuka Festival Qasidah Nasional XX yang dipusatkan di pelataran Alun-alun Kota Kendari.

Disebutkan, pada November nanti Ibu Kota Provinsi Sultra akan kedatangan tamu sekitar 12 ribu orang dari luar Sultra, karena selain perhelatan Festival Qasidah Nasional, juga diadakan Festival Keraton Nusantara, Masyarakat Adat ASEAN 2015 dan Peran Saka Nasional 2015.

"Setidaknya Kota Kendari akan dipadati masyarakat dari luar Sultra pada November. Karena kita akan menjadi tuan rumah dari tiga kegiatan nasional itu," katanya.

Ketua DPW Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Sultra Masyhura Ilah Ladamay melaporkan dari 34 provinsi di Indonesia, yang telah memberikan kepastian telah ada 22 provinsi.

Masyhura menyakini pelaksanaan kegiatan ini lebih meriah dari pelaksanaan sebelumnya di Palu karena hanya dipertandingkan bintang vokalis qasidah.

"Sedangkan di Kendari nantinya, akan ada karnaval semua peserta kontingen festival, selain bintang vokalis juga diperlombakan seperti peragaan busana muslim, qasidah klasik kolaborasi dan lomba cipta lagu qasidah," katanya.

Kendari Siap Gelar Pesta Budaya ASEAN

Kendari, Sultra - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) siap menyelenggarakan pertemuan adat budaya negara-negara anggota Asean yang akan digelar awal November 2015.

"Kita sebagai tuan rumah sudah siap menyelenggarakan pertemuan adat budaya negara-negara anggota Asean," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Damsid di Kendari, Selasa (01/08/2015).

Menurut dia, pertemuan adat budaya Asean itu diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp8 miliar. Dari jumlah itu, Rp4 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra dan Rp4 miliar berasal dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dana APBD sebesar Rp4 miliar yang dibutuhkan untuk kegiatan bertarap regional Asean itu kami siapkan melalui APBD perubahan yang akan disahkan Oktober 2015," katanya.

Menurut dia, pertemuan adat budaya Asean yang akan dipusatkan di Kendari itu selain dihadiri delegasi dari negara-negara Asean juga akan dihadiri utusan dari seluruh provinsi di Indonesia.

Peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, kata dia, adalah raja-raja dan para sultan keraton nusantara yang hingga saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat budaya.

"Para raja atau sultan keraton nusantara akan memakai pakaian kebesaran masing-masing dalam pertemuan tersebut," katanya.

Menurut dia, pada pembukaan kegiatan pertemuan adat budaya Asean tersebut akan dimeriahkan dengan tarian tradisional Sultra yang akan dimainkan sebanyak 10.000 penari.

Sultra Jadi Tuan Rumah Festival Qasidah Nasional

Kendari, Sultra - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dipercaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) menjadi tuan rumah penyelenggara Festival Qasidah Nasional XX/2015.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sultra, Mohammad Ali Irfan, di Kendari, Sabtu, mengaku bersyukur karena Pengurus DPP Lasqi mempercayai Sultra sebagai tuan rumah pelaksanaan seni qasidah itu.

"Karena telah mendapat kepercayaan ini, maka kami langsung melakukan koordinasi dengan Pemprov Sultra terkait rencana menjadikan Sultra sebagai tuan rumah Festival Qasidah Nasional tepatnya di Kota Kendari," katanya.

Ia juga sudah sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sultra, Wakil Gubernur Sultra dan pihak terkait untuk menyampaikan hal itu, dan mendapat respons serta dukungan positif.

"Kami akan melaksanakan kegiatan ini lebih meriah dari pelaksanaan sebelumnya di Palu karena hanya dipertandingkan bintang vokalis qasidah. Sedangkan di Kendari nantinya, selain bintang vokalis juga akan diperlombakan seperti peragaan busana muslim, qasidah klasik kolaborasi dan lomba cipta lagu qasidah," katanya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada November 2015 itu akan diikuti sekitar 3.000 peserta dari 34 provinsi di Indonesia.

"Kita akan tunjukkan kepada publik bahwa seni qasidah sebagai salah satu media syiar Islam harus dibangkitkan kembali mulai dari Sultra. Seperti lagu qasidah yang selama ini dikenal kebanyakan berbahasa arab, maka akan kita lahirkan lagu qasidah baru berbahasa Indonesia dari acara ini," katanya.

Festival Adat ASEAN 2015 Diselenggarakan di Sultra

Kendari, Sultra - Festival Adat se-ASEAN 2015 akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada September 2015. Gubernur Sultra Nur Alam di Kendari, Senin (21/12/2014), saat menerima perwakilan raja dan keraton se-Nusantara untuk memastikan kesiapan Sultra, mengatakan Sultra sudah siap menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Saya rasa ini adalah sebuah penghargaan besar bagi masyarakat Sultra. Kepercayaan ini tentunya akan menjadi komitmen agar bisa memberikan yang terbaik bagi tamu dan para raja yang akan berkumpul di Sultra," kata Nur Alam.

Terkait dengan penunjukan Sultra sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan itu, Nur Alam berharap agar segala persiapan penyelenggaran festival budaya ini segera dikoordinasikan dengan Pemprov Sultra, pemerintah pusat dan pemda se-Indonesia.

Menurut gubernur, penyelenggaraan festival keraton masyarakat adat se-Asean ini akan memberi keuntungan multi efek bagi masyarakat Sultra.

"Bila jadi dilaksanakan, para tamu dari dalam dan luar negeri akan berkunjung ke Sultra. Efeknya, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dari segi budaya, masyarakat bisa saling mengenal dan budaya masing-masing daerah.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas daerah, namun juga bagian dari promosi daerah untuk meningkatkan nilai tambah terutama dari sisi sosial ekonomi.

Dijelaskan, peran para raja dan tokoh budaya se-Nusantara tidak hanya bisa memupuk dan memanamkan kearifan lokal namun juga memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah.

"Karena persepsi masyarakat dewasa ini, memandang bahwa adat maupun tradisi hanya berupa pertujukan tari dan ritual adat. Padahal ada hal lain yang harus bisa diangkat ke permukaan," ujarnya.

Ketua Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN), Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan mengapresiasi kesiapan dan kesediaan Sultra untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran Festival Keraton Masyarakat Adat se-ASEAN.

"Selama ini banyak pihak yang menyangsikan kehadiran kami, ada yang menuding bahwa keberdaan kami hanya untuk menghidupkan kembali sistem monarki," katanya.

Kepala Dinas Perikanan Konawe Masuk Bui

KENDARI -- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Yusuf Supriatna, dijebloskan ke sel tahanan Punggolaka karena diduga kuat terlibat kasus korupsi senilai Rp 450 juta. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Fadil Zumhanna, penahanan terhadap Yusuf Supriatna berdasarkan penyidikan intensif yang dilakukan kurang lebih dua bulan ini. Sejumlah bukti kuat keterlibatan Yusuf sudah didapat. Yusuf sudah kami tahan dan saat ini sudah menempati salah satu sel di Rumah Tahanan Punggolaka, katanya kepada Tempo News Room di Kendari, Rabu (9/6). Fadil mengatakan terpaksa menahan karena khawatir Yusuf yang sudah berstatus tersangka itu akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandung ini mengatakan, penahanan terpaksa juga dilakukan karena tersangka tak pernah datang memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan kejaksaan. Menurut Fadil, Yusuf Supriatna diduga kuat telah mengkorupsi uang negara yang berasal dari pos dana rutin pemerintah Kabupaten Konawe saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di daerah itu pada 2003. Dana rutin Rp 450 juta itu dipinjamnya untuk keperluan dinas. Pencairan dana yang diduga dikorupsi berlangsung dua tahap. Pinjaman pertama sebanyak Rp 300 juta. Saat dicairkan, dana tersebut masuk ke rekening pribadi seorang staf Dinas Kehutanan Konawe bernama Muhammad Anshor Firmansyah. Beberapa hari kemudian, Yusuf mengambil dana tersebut namun penggunaannya tak diketahui untuk apa. Yusuf kembali mengajukan pinjaman. Kali ini besarnya Rp 150 juta yang langsung dicairkan Bendahara Kas Daerah Pemkab Konawe Hasan Ali. Uang sebanyak itu ditransfer ke rekening Bendahara Rutin Dinas Kehutanan konawe Muliati. Beberapa hari kemudian, Yusuf memerintahkan Muliati mencairkan dana Rp 150 juta itu. Ketika diperiksa jaksa penyidik, Muliati tak mengetahui tujuan penggunaan uang itu oleh pimpinannya. Sampai sekarang Yusuf tak pernah mengembalikan dana tersebut. Kami tak menemukan bukti adanya kegiatan dinas yang dibiayai dari dana pinjaman itu, kata Fadil. Informasi yang dihimpun menyebutkan, saat pencairan dana itu, secara bersamaan di Kabupaten Konawe sedang berlangsung proses pemilihan bupati pengganti Razak Porosi yang telah habis masa jabatannya. Saat itu, tersangka Yusuf Supriatna juga ikut tercatat sebagai salah seorang calon yang ikut maju dalam pemilihan bupati tersebut. Namun, belum jelas apakah ada kaitan antara pencalonan Yusuf dengan pencairan dana Rp 450 juta tersebut. (dedy kurniawan) sumber: Tempo

Sumber : antikorupsi.org 10 Juni 2004

DPRD Konawe Bantah Dana Pesangon Hasil Korupsi

KENDARI - DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara membantah tuduhan yang menyebutkan dana pesangon purnabakti 30 anggota Dewan setempat hasil korupsi Bupati Lukman Abunawas. Ini sangat keliru. Dana pesangon yang diberikan Lukman Abunawas sudah sesuai prosedur dan bukan hasil korupsi, kata Ketua DPRD Kabupaten Konawe Abdul Samad di Kendari, Rabu (9/6). Menurut Samad, yang juga Ketua Partai Golkar Konawe, pesangon diterima anggota Dewan, termasuk dia, berasal dari kas dana cadangan kabupaten yang dipinjam untuk pembayaran pesangon Dewan dan telah dimasukkan APBD 2004. Samad menegaskan hal itu menanggapi sangkaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang telah menetapkan Bupati Kabupaten Konawe (dulu bernama Kendari) Lukman Abunawas sebagai tersangka. Dia diduga kuat terlibat kasus dugaan korupsi dana pesangon anggota DPRD di kabupaten itu pada 2003 sekitar Rp 2 miliar. Status tersangka yang ditetapkan kejaksaan dinilai Samad sangat tidak tepat karena pembayaran pesangon merupakan kebijakan dan kewenangan bupati selaku kepala daerah. Dana itu juga sudah diganti dalam APBD 2004. Samad berani menjamin pesangon tidak berasal dari pemblokiran dana proyek. Kalau ada proyek yang diblokir dananya, itu karena pengerjaan fisik proyek belum selesai. Kejati Sulawesi Tenggara tak terpengaruh oleh argumen DPRD Konawe. Kepala Kejati Sulawesi Tenggara Antasari Azhar mempersilakan semua pihak yang tahu proses aliran pesangon ikut bicara. Kejaksaan, kata Antasari, sudah menyita sejumlah alat bukti berupa kuitansi pembayaran proyek, surat, dan memo bupati. Silakan saja semua bicara. Itu malah bagus bagi penyidikan karena kami akan makin banyak mendapat tambahan data dalam pengusutan kasus ini, katanya. Dia berani memastikan dana Rp 50 juta itu adalah pesangon bagi Dewan karena dalam kop surat Bupati Lukman Abunawas yang ditujukan kepada bendahara kas kabupaten dan bendahara kas dewan dinyatakan demikian. Modus operandi Bupati Lukman adalah memblokir anggaran pembangunan 29 proyek yang sebagian besar dibiayai APBD 2003. Anggaran tersebut disimpan di kas daerah, kemudian ditransfer ke kas bendahara DPRD Konawe. Selanjutnya disalurkan ke anggota Dewan, masing-masing mendapat Rp 50 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Fadil Zumhanna mengatakan, pemeriksaan dua saksi, Baksar Lau, pemegang kas daerah Kabupaten Konawe, dan Ratna, bendahara Dewan, menunjukkan bahwa Bupati Lukman Abunawas telah memblokir dana proyek untuk membayar pesangon anggota Dewan. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan sedang memproses izin pemeriksaan yang diminta kejaksaan untuk memeriksa 30 anggota DPRD. Menurut dia, dalam satu-dua hari ini, surat izin mungkin sudah keluar. (dedy kurniawan) sumber: Tempo

Sumber : antikorupsi.org 10 Juni 2004

Wakatobi Tuan Rumah Seminar Internasional Kebudayaan

Kendari, Sultra - Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Seminar Internasional Kebudayaan yang rencananya digelar pada 11-12 November 2014.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wakatobi, La Ode Usra, mengatakan, Seminar Inernasional Kebudayaan tersebut akan dihadiri pemateri dari pakar kebudayaan Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB (Unesco), akademisi dari Malaysia Prof Dr Harun Daud, pakar budaya budaya Melayu, dan Wali Kota Solo.

Selain itu, penyelenggara juga menghadirkan pembicara lain yakni Ketua Badan Perencanaan Pembangunan DKI dan pakar budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Prof Harun akan mengupas kebudayaan masyarakat Melayu di Malaysia dalam kaitannya dengan kebudayaan Melayu yang berkembang di Nusantara," katanya.

Sedangkan Wali Kota Solo, Hadi Rudyatmo, kata dia, akan membahas kebudayaan masyarakat di lingkungan Keraton Surakarta yang hingga saat masih terus dilestarikan dan ikut mewarnai pemerintahan di Solo.

Sementara, Ketua Bappeda DKI, Andi Baso Mappapoleonro, kata dia, mengurai kebijakan Pemerintah DKI dalam membangun kebudayaan Betawi sebagai budaya asli dan kebudayaan dari etnis lain di DKI.

"Hasil pemabahasan kebudayaan dari para pakar budaya ini, akan direkomendasikan kepada Unesco untuk menjadi rujukan dalam menangani masalah-masalah kebudayaan di berbagai negara," katanya.

Diduga Korupsi, Putra Mantan Gubernur Sultra Ditahan

KENDARI (Media): Zayat Kaimoeddin, putra mantan Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Kaimoeddin, sejak Selasa (3/6) malam ditahan pihak Kejaksaan Negeri Kendari karena diduga terkait kasus korupsi proyek peningkatan mutu SLTP di Dinas P dan K Sultra.

Pelaksana Asisten Intel Kajari Kendari Muh Safir di Kendari, kemarin, membenarkan adanya penahanan putra mantan Gubernur Sultra periode 1992-1997 dan 1997-2002 itu. Zayat kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kendari.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari menahan Zayat karena dalam penyidikan kasus korupsi proyek peningkatan mutu SLTP di Dinas P dan K Sultra 2002 diperoleh bukti-bukti kuat yang mengindikasikan Zayat terlibat kasus tersebut.

Menurut Safir, keterlibatan Zayat terungkap bermula dari adanya ketidakberesan pengadaan komputer yang berbeda dari spesifikasi proyek. Akibatnya, negara rugi Rp200 juta lebih. Belakangan diketahui, yang menangani proyek tersebut adalah Zayat dengan menggunakan perusahaan orang lain.

"La Tara Patra, pimpro proyek bantuan luar negeri itu, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kini ia tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kendari," jelas Safir.

Dalam persidangan, baik tersangka maupun saksi-saksi hampir semuanya memberikan keterangan yang menguatkan keterlibatan Zayat dalam kasus tersebut. Waktu itu Zayat adalah pejabat eselon IV di Dinas Perhubungan Sultra.

Namun, lanjut Safir, proses penahanan Zayat ternyata tidak berjalan mulus karena petugas Kejari yang dibantu empat anggota Polresta Kendari kesulitan menemukannya.

Awalnya, tim petugas mencari Zayat ke kantornya di Dinas Perhubungan Sultra. Namun, di sana diperoleh informasi bahwa ia tidak masuk kantor. Petugas kemudian mencari Zayat ke rumah pribadinya di Jl Balaikota No 4, Mandonga.

"Di rumahnya ternyata juga tidak ada. Istrinya mengaku tidak tahu. Petugas kemudian minta nomor telepon seluler Zayat. Melalui telepon seluler itulah diperoleh jawaban bahwa ia sedang menjalani rawat inap di RSUD Provinsi," kata Safir. Tim langsung mengecek ke RSUD Provinsi, tetapi hasilnya nihil. Zayat tidak ditemukan di sana. Tim petugas kemudian mencoba mengecek keberadaan Zayat ke rumah orang tuanya, La Ode Kaimoeddin, di Jl Bunga Kana, Kemaraya.

Di sanalah akhirnya Zayat ditemukan. Begitu melihat kedatangan tim Kejari dan Polresta Kendari, Zayat langsung menyerahkan diri setelah terlebih dahulu menanyakan surat perintah penahanan. Berbekal surat perintah penahanan No Print 26/R3.10/FD/06/2003, tim kemudian membawa Zayat ke Kejari Kendari. Setelah menandatangani surat penahanan, Zayat langsung diantar ke Rutan Kendari. (Ant/X-5)

Sumber: Media Indonesia,  Kamis, 05 Juni 2003
-

Arsip Blog

Recent Posts