JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa belum ada perintah pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, tidak membuat para pentolan kategori dua (K2) kaget.
Mereka sudah menyadari kalau janji pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi CPNS hanya datang dari pemberi harapan palsu (PHP).
"Sudah biasa itu, janji-janji, harapan biar honorer enggak demo. Kami sudah kenyang di-PHP-in," kata Nurbaiti, pengurus pusat Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) kepada JPNN, Senin (19/2).
Kekecewaan juga diungkapkan Said Amir, koordinator wilayah FHK2I Maluku Utara. Said yang tadinya berharap tahun ini ada gebrakan dari pemerintah, memertanyakan koordinasi di jajaran pemerintah.
Dalam rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan rencana pengangkatan guru honorer menjadi CPNS mulai tahun ini hingga 2019.
Wapres bahkan mengungkapkan sudah membahasnya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur.
"MenPAN-RB dan kepala BKN kan sepaguyuban. Harusnya kepala BKN sudah dapat info kalau memang ada rencana pengangkatan. Namun, kepala BKN kan bilang belum tahu. Jadi yang bisa dipercaya yang mana ya. Kok atasan dan bawahan beda statemen," kritik Said.
Sementara Ridwan, korwil FHK2I Bengkulu mengimbau pemerintah berhenti memberikan harapan palsu.
Bila memang ingin mengangkat honorer menjadi CPNS, percepat pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tolong berhenti PHP-in kami. Kami butuh bukti bukan janji. Sepertinya kami hidup dengan harapan-harapan palsu. Pemerintah tidak berani memberhentikan honorer dan merawatnya dengan janji-janji," tandasnya. (esy/jpnn)
Sumber: https://www.jpnn.com