Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, H. Muh.Suruji menyatakan rekrutmen pegawai honorer Pemprov NTB yang terdiri atas guru dan pegawai tata usaha dipastikan akan dilaksanakan pada bulan November 2017 mendatang. Demikian disampaikannya saat ditemui di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 24 Oktober 2017.
“Daftar nama sekolah dan mata pelajaran yang dibutuhkan itu sudah ada. Kemarin menunggu KUA PPAS karena kita pengen tahu dianggarkan atau tidak. Nah sekarang sudah jelas di TAPD sudah dianggarkan dari usulan kita Rp 125 miliar, dianggarkan Rp 60 miliar,” ungkap Suruji.
Saat ini, Dikbud NTB bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB tengah menyusun persyaratan bagi peserta rekrutmen. Sekaligus persiapan publikasi pada khayalak umum mengenai rekrutmen tersebut.
“Lalu setelah itu baru ada proses pendaftaran, sesuai permintaan BKD dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten/kota. Seleksinya untuk kompetensi dasar itu juga di kabupaten/kota, karena seleksi ini kan menggunakan computer based test (CBT). Di semua kabupaten/kota kan kita punya CBT,” imbuhnya.
“Oktober ini selesai dia proses persiapan, pengumumannya, awal November diumumkan dan sebelum 31 Desember sudah ada hasilnya. Pokoknya tesnya November,” lanjutnya.
Status para guru dan pegawai honorer yang lolos seleksi tersebut dikatakan Suruji adalah sebagai guru honorer daerah. Gaji yang diterima akan disesuaikan dengan jam pelajaran (JP) tiap guru honorer di sekolah. Dipastikannya, gaji yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan standar upah minimum provinsi (UMP).
Ditanya tentang anggaran yang jauh dari jumlah yang diajukan, Suruji tidak khawatir. Menurutnya, kekurangan anggaran tersebut bisa ditambah nantinya. “Ndak ada tapinya, kalau itu kurang kan tinggal ditambah. Kalau namanya gaji kan kalau kurang tinggal ditambah. Pokoknya kita rekrut sesuai target 5.200 itu, dengan tata usaha dan juga guru beberapa mata pelajaran untuk SMA/SMK swasta terutama yang berada di bawah pondok,” tandasnya.
Perlu diketahui, rekrutmen guru dan pegawai honorer daerah ini hanya diperuntukkan bagi honorer yang bekerja di SMA/SMK/SLB negeri yang telah dialihkan menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Selain itu, tidak bisa mengikuti rekrutmen. (ros)
Sumber: http://www.suarantb.com