Jakarta - Ruangan utama Istana Negara, Kamis (30/6) riuh. Ratusan orang bergantian menghampiri meja panjang di depan panggung untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat. Setelah sekitar 1,5 jam, antrean pun tuntas. Seluruhnya kembali ke kantor masing-masing.
Para muzakki (pembayar zakat) itu adalah para menteri Kabinet Kerja bersama seluruh eselon 1. Jumlahnya lebih dari 500 orang. Presiden Joko Widodo memang meminta mereka untuk membayar zakat bersama di Istana Negara. Mereka langsung dilayani oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan, pembayaran zakat tersebut merupakan salah satu strategi pihaknya untuk meningkatkan jumlah muzakki yang membayarkan zakatnya melalui lembaga resmi. Caranya adalah jemput bola. Pada 28 Juni lalu, pihaknya juga menerima zakat dari Presiden Joko Widodo. Masing-masing zakat maal Rp27,4 juta dan zakat profesi Rp12,6 juta.
Rupanya, strategi jemput bola itu diapresiasi presiden. Selanjutnya, presiden meminta agar semua menteri dan eselon 1 membayar zakat bersama di istana. ‘’Agar menjadi contoh yang baik, uswatun khasanah, bagi masyarakat,’’ ujarnya di sela aktivitas pembayaran zakat.
Sama seperti presiden, yang dibayarkan oleh para menteri adalah zakat maal dan profesi. Untuk tahun ini, lanjut Bambang, Baznas menargetkan realisasi zakat nasional sebesar Rp5 triliun. Itu merupakan akumulasi zakat yang dibayarkan lewat Baznas pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekitar 250 lembaga amil zakat (LAZ) swasta.
“Di luar itu tidak kami hitung, termasuk yang diserahkan sendiri oleh muzakki kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat, red),’’ lanjut mantan Mendiknas itu.
Dari jumlah tersebut, Rp2 triliun di antaranya diharapkan masuk pada Ramadan. Sebab, biasanya pembayaran zakat memang paling ramai saat Ramadan. Meskipun demikian, yang disalurkan biasanya hanya 70 persen. Selebihnya disalurkan pada tahun berikutnya, karena pemasukan zakat tiga bulan terakhir tidak terkejar untuk penyaluran di tahun yang sama.
Menurut dia, visi utama pembayaran zakat bersama di istana adalah harapan budaya berzakat bisa tumbuh lebih besar di masyarakat. Sebab, untuk saat ini tidak mungkin mewajibkan zakat kepada masyarakat Indonesia. Karena pemerintah memang tidak mengatur secara khusus. Selain sukarela, perhitungannya pun dilakukan sendiri.
Bambang mengatakan, mekanisme tersebut berbeda dengan kondisi di negara Islam seperti Malaysia. Meski jumlah muslim hanya 60 persen, pemerintah Malaysia mengatur kewajiban zakat bagi umat muslim di dalam konstitusinya. Di Indonesia tidak bisa diterapkan. Regulasi yang ada saat ini lebih banyak mengatur LAZ agar bertindak sesuai koridor.
Tidak hanya menteri muslim saja yang membayarkan zakatnya. Beberapa menteri yang non muslim pun ikut serta. Salah satunya, Mendag Thomas Lembong. Menurut dia, tidak lama setelah presiden membayar zakat, Mensesneg Pratikno menyiarkan informasi tersebut kepada para menteri. Lembong menganggap pembayaran zakat bersama yang baru kali pertama dilakukan itu tradisi yang positif.
“Jadi, meski saya bukan muslim, dengan senang hati saya ikutan, untuk memeriahkan, dan juga ikut menyumbang,’’ ujarnya.
Dia menyebut angka Rp5 juta saat ditanya nilai partisipasinya dalam pembayaran zakat kali ini.
Sumber: http://www.riaupos.co
