Balangan, Kalimantan Selatan - Wacana menjadikan kawasan pegunungan meratus yang terhampar mulai Hulu Sungai Utara, Balangan, Hulu Sungai Selatan dan Kotabaru menjadi Taman Nasional (TN) disambut baik pemerintah Kabupaten Balangan.
Selama ini pemkab agak kesulitan menjaga aset daerah itu karena keterbatasan personel dan luasnya kawasan.
Bila status hutan di kawasan pegunungan meratus di Balangan positif dijadikan kawasan konservasi, pemkab berharap ada bantuan riil dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Tidak cuma bantuan dana tapi juga personel pengawas dan tenaga ahli membantu mendata kekayaan flora dan fauna di sana.
Wakil Bupati Balangan, H Ansyaruddin mengatakan pentingnya menjaga aset daerah berupa kawasan hutan di pegunungan meratus. Selain menjaga kelestarian flora dan fauna khas juga menjaga aset budaya peninggalan suku dayak banua.
"Sebab di kawasan pegunungan itu banyak tempat keramat yang disakralkan masyarakat dayak, mengingat mereka sebelumnya tinggal di daerah hutan. Jadi sangat penting dilindungi," ujarnya, Senin (5/11).
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan LH Balangan, Ahmad Effendi menjelaskan, kendala pihaknya menjaga kawasan hutan karena personel di lapangan terutama polisi hutan (Polhut) terbatas. Untuk menjaga seluruh kawasan hutan, jumlah polhut kurang dari lima orang.
"Personel sedikit padahal kawasan hutan cukup luas dengan beberapa wilayah sangat sulit dijangkau," katanya.
Padahal data terakhir, ada 90 ribu hektar kawasan hutan, 51 hektar diantaranya masuk katagori hutan lindung. Sisanya merupakan hutan, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang sudah terjamah manusia karena berada dekat perkampungan atau lokasi tambang.
Sebagian besar kawasan hutan di Balangan berada di Kecamatan Halong dan Awayan, merupakan kecamatan paling timur yang berbatasan dengan Kabupaten Paser, Kaltim dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tabalong serta Kotabaru, Kalsel.
Sumber: Banjarmasin Post (7 November 2007)