Juli 2016 ~ Informasi

Ahli Empat Negara Kaji Sejarah Seni Jawa Kuno

Mojokerto, Jatim - Sebanyak 11 dosen, peneliti, ahli dan pakar dari berbagai disiplin ilmu mengkaji sejarah seni Jawa kuno dalam sebuah kursus singkat atau workshop di Ubaya Penanggungan Center (UPC) Kampus 3 Universitas Surabaya (Ubaya) Training Center Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Workshop tersebut berlangsung mulai 23 Juli hingga 2 Agustus 2016 mendatang. Salah satu pengurus UPC, Kusworo Rahadyan, mengatakan, workshop tersebut merupakan salah satu kegiatan dari UPC untuk konservasi bidang sejarah dan kebudayaan Indonesia pada umumnya dan Jawa pada khususnya.

"UPC merupakan salah satu unit lembaga dalam Ubaya Training Center yang fokus pada kajian dan dokumentasi situs-situs kuno di Gunung Penanggungan," ungkapnya, Minggu (24/7/2016).

Kata Kusworo, dalam workshop tersebut diikuti 40 mahasiswa dan pengajar dari dalam maupun luar negeri, baik Asia dan Eropa. Para ahli akan menyampaikan kajiannya berasal dari sejumlah disiplin ilmu, seperti sejarah seni, arkeologi, filologi (kajian teks kuno dan bahasa) agama dan konservasi atau meusologi (studi museum dan sejarahnya).

"Tujuannya, diharapkan peserta, baik mahasiswa maupun pengajar, mengenal dan mengetahui tentang sejarah seni Jawa kuno yang terkait dengan aspek agama, sejarah, dan sosial budaya dalam menginterpretasikan bangunan, relief dan artefak. Para peserta juga akan dikenalkan dengan dasar teknik konservasi dan pendekatan tertentu dalam studi museum, baik dalam konteks lokal maupun global," katanya.

Kusworo menambahkan, para ahli yang akan memaparkan kajian selain dari Indonesia, juga berasal dari Singapura, Inggris, India dan Belanda.

Selain mengikuti berbagai kajian, peserta.workshop bertajuk Summer Programme in Southeast Asian Art History & Conservation (Focus: Premodern Java) tersebut juga akan melakukan kunjungan ke situs-situs.

"Baik situs di Gunung Penanggungan maupun sejumlah candi serta museum di Jawa Timur seperti di Trowulan, Kediri, Malang dan Blitar. Workshop ini terselenggara berkat kerjasama antara Ubaya dengan The Nalanda-Sriwijaya Centre at the ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura) dan The School of Oriental and African Studies University of London, Inggris," jelasnya.

Sumber: http://beritajatim.com

Ada Festival Kaulinan Barudak di Taman Budaya

Bandung, Jabar - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat menggelar Festival Permainan Tradisional 2016 diikuti 18 kabupaten dan kota se-Jawa Barat hingga Sabtu 23 Juli 2016.di Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat, Jalan Bukit Dago Utara Kota Bandung. Penyelenggaraan Festival Permainan Tradisional dengan tema "Menanamkan silih asah, silih asuh, dan berjiwa korsa" itu dilaksanakan dalam upaya mengembalikan ruh permainan tradisional sebagai media interaksi sosial masyarakat.

"Sejak diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan festival kaulinan urang lembur oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, telah terjadi pergeseran nilai permainan tradisional. Permainan yang seharusnya dilakukan anak-anak, namun dalam penyelenggaraan melibatkan orangtua. Karenanya tahun 2016 ini kita berupaya melakukan revitalisasi dan rekonstruksi permainan tradisional ke ruhnya sebagai media interaksi sosial dengan kandungan nilai filosofinya," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Ida Hernida. Ia ditemui pada pembukaan Festival Permainan Tradisional 2016 (Festival Sendra Kaulinan Urang Lembur) yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat di Teater Terbuka Taman Budaya Jawa Barat, Kamis 21 Juli 2016.

Hal yang tidak kalah pentingnya menurut Ida, permainan tradisional bukan merupakan olah raga tradisional yang diperlombakan dalam bentuk kompetisi yang mengutamakan fisik. “Ini yang terjadi saat ini disejumlah daerah karena kondisi yang diciptakan oleh Disparbud Jabar, hal ini menjadi kewajiban Disparbud melalui Taman Budaya sebagai balai UPTD Disparbud Jabar untuk meluruskan,” ujar Ida.

Kepala Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat, Mochamad Darajatun, menambahkan bahwa rangkaian Festival Kaulinan Tradisional 2016, selain diisi dengan Sendra Drama Kaulinan Tradisional, juga workshop dan jajanan tradisional.

"Kita mencoba untuk menggugah masyarakat modern saat ini bahwa segala hal yang berbau tradisional tidak selalu buruk dan ketinggalan jaman, bahkan sekarang ini ada banyak sejumlah permainan yang kembali disukai dan dimainkan, demikian pula halnya dengan makanan seperti cilok, cireng dan lainnya," ujar Darajatun.

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com

Dari Yacht Rally Hingga Pawai Budaya, Ini Hal-Hal Menarik di Festival Pesona Sangihe 2016

Sangihe, Sulut - Kepulauan Sangihe merupakan titik singgah yang menarik bagi kapal layar (Yacht). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Arief Yahya dalam peluncuran Festival Pesona Sangihe 2016 dan Calender Events 2017 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, kantor Kementerian Pariwisata, pada Selasa (19/07/2016) malam lalu.

Sebelumnya, dalam Sail Karimata 2016 yang diadakan pada Mei 2016 lalu, Tahuna yang menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lokasi itu menjadi titik singgah para yachter peserta sail dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, dan Inggris yang memulai pelayaran dari Davao di Filipina dan perairan Malaysia menuju Kalimantan.

"Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa memanfaatkan event-event internasional seperti ini dalam upaya mempromosikan potensi wisata bahari," ujar Arief Yahya.

Pesona Sangihe lain yang menarik adalah terumbu karang yang beraneka ragam hingga gunung api bawah laut. Hal tersebut membawa keindahan bahari tersendiri yang menjadi salah satu ciri khas Sangihe.

"Para penyelam dapat menikmati pesona ini hanya dengan kedalaman 4 sampai 10 meter dari permukaan laut," ujar Bupati Kepulauan Sangihe Hironimus Rompas Makagansa dalam press released.

Ia juga menyebutkan sejumlah spot diving menarik seperti Shipwreg (Teluk Tahuna), Lost City (Pulau Maselihe), Kawasan Mendaku, Pulau Bukide,Batu Wingkung, dan pulau Para.

Dalam Festival Pesona Sangihe 2016 pada 5-10 September mendatang akan dimeriahkan dengan pawai budaya, penjemputan yacht rally, pagelaran seni budaya, inland tour, pameran pembangunan, hingga aneka lomba lainnya.

Sumber: http://nationalgeographic.co.id

Atap Gedung Kesenian Ambruk, Seniman Gelar Aksi Budaya

Bandung, Jabar - Ambruknya sebagian atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Bandung, mengundang keprihatinan seniman. Selain berunjuk rasa dengan menggelar aksi budaya, Rabu, 20 Juli 2016, para seniman membuat petisi agar pemerintah daerah melindungi gedung-gedung seni dan budaya serta memperbaiki bangunan sejenis yang terbengkalai.

Robohnya sebagian atap gedung YPK pada Rabu, 13 Juli 2016, memicu aksi tersebut di gedung YPK, Jalan Naripan, Bandung, sejak Ahad, 17 Juli 2016. Gedung yang biasa dipakai untuk sejumlah kegiatan seni, seperti pameran seni rupa serta latihan menari, tersebut terakhir diperbaiki pada 2013. Adapun bagian atap yang roboh berada di belakang panggung gedung.

Seniman yang berunjuk rasa antara lain Tisna Sanjaya, Herry Dim, dan Matdon yang tergabung dalam Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat. Demonstrasi yang menghasilkan petisi dengan enam poin itu mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara konsisten melindungi dan melakukan konservasi gedung YPK sesuai dengan Undang-Undang tentang Bangunan Cagar Budaya.

Seniman juga menuntut dilibatkan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan serta program Dinas Pariwisata dan Budaya sebagai wujud pelaksanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan, serta akuntabel.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau ulang surat keputusan tentang Dewan Kebudayaan Jawa Barat. Dewan yang bertugas dengan masa periode 2014-2019 itu juga dituntut mempertanggungjawabkan kinerjanya selama tiga tahun.

Selain itu, mereka meminta Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat membuka forum dialog dengan seniman dan budayawan. Aksi akan diteruskan jika pemerintah tidak menanggapi isi petisi tersebut.

Seniman teater, Iman Soleh, menuturkan robohnya atap gedung YPK mewakili kondisi gedung-gedung tempat seniman serta budayawan berkumpul yang terbengkalai dan tak diperbaiki di berbagai daerah. “Seperti di Cianjur, Garut, Ciamis, Kuningan, gedung lama pada rusak atau dibangun tanpa perbaikan,” ucapnya kepada Tempo, Rabu, 20 Juli 2016. Dia pun mempertanyakan kerja dan program Dewan Kebudayaan Jawa Barat, yang diharapkan bisa mendorong pemerintah daerah menjaga ruang seni dan budaya bagi publik.

Wakil Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat Asep Warlan Yusuf mengatakan pihaknya berencana mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat segera untuk menyikapi tuntutan seniman tersebut. Dia mengakui, Dewan selama ini berfokus pada kajian budaya, seperti pelestarian dan transformasi budaya.

“Sementara ini belum bicara sarana fisik untuk kepentingan budayawan dan seniman karena pemerintah daerah yang memperbaiki gedung-gedung yang tidak layak. Kami tidak bisa mengeksekusi,” ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, itu.

Sumber: https://nasional.tempo.co

Sumba Perlu Diperkenalkan Lewat "Tour de Sumba"

Kupang, NTT - Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur yang sarat dengan berbagai macam objek wisata perlu juga diperkenalkan kepada dunia internasional lewat olahraga bersepeda keliling Pulau Sumba atau Tour de Sumba.

"Tour de Flores kan sudah digelar, dan tahun ini akan ada lagi Tour de Timor, maka perlu juga ada Tour de Sumba, karena Sumba juga memiliki beragam macam objek wisata yang memiliki nilai jual tinggi di mata wisatawan mancanegara," kata anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur Yunus Takandewa kepada Antara di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan Komisi V DPRD NTT terus mendorong para bupati di empat kabupaten yang ada di Pulau Sumba untuk mempersiapkan event pariwisata tersebut "Tour de Sumba".

Takandewa menambahkan "Tour de Sumba" sudah sempat dibicarakan oleh para anggota dewan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT, Rabu (20/7).

"Kami berharapkan bupati Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat daya bisa duduk bersama untuk membicarakan rencana kegiatan dimaksud karena sudah mendapat dukungan politis dari DPRD NTT," katanya.

Menurut dia, Pulau Sumba memliki banyak keindahan alam dan budaya yang patut mendapat tempat untuk dipromosikan sebagai destinasi wisata unggulan di NTT bagi wisatawan mancanegara.

Karena itu, tambahnya, kegiatan Tour de Sumba merupakan sebuah pilihan yang tepat untuk mempromosikan kekayaan pariwisata di Pulau Sumba kepada dunia internasional lewat para peserta dari berbagai negara yang terlibat dalam agenda olahraga tersebut.

"Even tersebut bisa disinergikan dengan festival tenun ikat, parade kuda sandelwood, dan juga adanya budaya Pasola yang menarik untuk dikunjungi," katanya.

Dia mengatkan bahwa hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat yang sudah menyambut baik dan siap dengan rencana tersebut, sementara Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya masih dalam koordinasi.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan Pulau Sumba memiliki potensi pariwisata yang istimewa, baik itu wisata alam maupun budaya.

"Salah satu wisata alam yang sangat cantik ialah Pantai Nihi Watu di Sumba Barat ditambah kekhasan corak tenun ikat, dan juga budaya atraksi berkuda Pasola yang sudah tersohor hingga ke mancanegara itu," katanya kepada Antara yang dihubungi secara terpisah.

Pantai Nihi Watu salah satu destinasi wisata terpopuler di Sumba yang terkenal karena keindahan dan kebersihannya yang terpilih ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2016 yang diadakan pihak Jakarta melibatkan semua provinsi di Indonesia.

Yunus Takandewa mengatakan untuk bisa merealisasikan rencana tersebut maka pemerintah daerah perlu menyiapkan daerahnya sehingga bisa layak dikunjungi oleh wisatawan.

"Salah satunya kesiapan infrastruktur penting di perahatikan di daerah seperti air, jalan, listrik, perhotelan, kuliner, dan lainnya," katanya.

Ia berharap, rencana "Tour de Sumba" bisa direalisasikan dan tidak hanya mempromosikan sektor pariwisata yang dimiliki Pulau Sumba namun juga mampu menggerakan ekonomi masyarakat sehingga sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat lokal.

Sumber: http://www.antaranews.com

LAM Ngotot Minta Pembangunan Monumen Bahasa Melayu Diteruskan

Tanjungpinang, Kepri - Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Abdul Razak ngotot minta proyek Monumen Bahasa Melayu (MBM) Pulau Penyengat, Tanjungpinang segera diteruskan pembangunannya. Sementara, Pemerintah Provinsi Kepri masih terganjal anggaran.

“Kondisinya sudah beberapa tahun mangkrak pekerjaanya. Kalau bisa lewat APBD Perubahan, proses review Detail Engineering Design (DED) bisa dilaksanakan. Sehingga tahun depan bisa dijalankan pekerjaanya,” ujar Abdul Razak menjawab pertanyaan Batam Pos, Rabu (20/7) di Tanjungpinang.

Menurutnya, keberaan MBM Penyengat itu nanti menjadi wajah baru bagi Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Selain itu juga menunjukan eksistensi kebudayaan melayu. Apalagi, dari bahasa melayulah, lahirnya bahasa persatuan bangsa ini, yakni Bahasa Indonesia.

“Tentunya kami sangat mengharapkan perhatian dari Pak Gubernur tentunya. Apapupun ceritanya, MBM Penyengat harus berdiri nantinya,” tegas.

Ditegaskannya, MBM Pulau Penyengat adalah hasil mufakat 12 antara LAM Kepri dengan LAM Riau serta Gubernur Kepri dan Gubernur Riau beberapa waktu lalu. Masih kata, Abdul Razak, MBM adalah kebesaran masyarakat Kepri nantinya. Sebab itu akan menjadi penanda kebesaran peradaban Melayu.

“Sangat disesalkan kalau sampai tinggal namanya saja. Selanjutnya menjadi tugas Pak Gubernur untuk mewujudkan cita-cita yang belum selesai,” tutupnya.

Seperti diketahui, MBM Penyengat, Tanjungpinang yang mangkrak pekerjaannya, terancam tinggal nama. Pasalnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kepri menunda melakukan review DED terhadap bangunan tersebut. Lantaran defisit anggaran yang mendera keuangan Pemerintah Provinsi Kepri.

“Kami memang sudah melakukan peninjauan ke lokasi MBM di Penyengat. Tetapi belum melakukan uji teknis terhadap kualitas bangunan,” ujar Kepala Seksi Pengujian dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepri, Sumantri belum lama ini.

Menurut Sumantri, pengujian dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan review DED terhadap bangunan tersebut. Masih kata Sumantri, lewat APBD murni 2016 memang sudah dianggarkan sekitar Rp600 juta untuk perubahan DED. Hanya saja, hal itu urung dilakukan. Lantaran Pemprov Kepri kembali mengalami defisit anggaran.

“Sekarangkan masih dalam tahapan rasionalisasi anggaran. Jika memungkinkan, perubahan DED akan dilakukan pada APBD Perubahan nanti. Jika memang tidak bisa, tentu akan dilakukan lewat APBD 2017 mendatang,” paparnya.

Ditegaskan Sumantri, pelaksanaanya tentu tergantung pada kemampuan anggaran daerah. Ditambahkan Sumantri, pembangunan MBM yang digadang-gadang akan menjadi ikon bagi Provinsi Kepri, memang sudah masuk dalam kerja Pemprov Kepri kedepan.

“Mudah-mudahan tahun depan, pembangunannya sudah selesai. Evaluasi yang dilakukan adalah langkah antisipatif, jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali nantinya,” tutup Sumantri.

Sumber: http://batampos.co.id

Menanti Kemeriahan Pesona Budaya Cheng Ho di Kota Leonpia Semarang

Semarang, Jateng - Dalam rangka mempromosikan Jalur Samudera Cheng Ho untuk para Wisatawan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Pesona Budaya Cheng Ho di Semarang. Bekerja sama dengan Pengelola Klenteng Tay Kak Sie, Klenteng Sam Po Kong dan Komunitas Tionghoa Semarang, perhelatan itu akan dilaksanakan mulai tanggal 30 hingga 31 Juli 2016, mendatang.

Tahun lalu, 2015 di peringatan yang sama, Menpar Arief Yahya hadir di kelenteng terbesar di Jateng itu. Bahkan sempat mengenakan baju kebesaran Cheng Ho, bermotif naga warna merah dan hitam. Saat itu juga sampai ke Kelenteng Tay Kak Sie di Gang Pinggir, Kota Lama Semarang.

”Rangkaian kegiatan yang akan digelar antara lain ritual sembahyangan, malam budaya, seminar dan business meeting, serta kirab budaya dari Klenteng Tay Kak Sie ke Klenteng Sam Poo Kong. Ini akan digelar secara meriah. Yuk datang ke Semarang,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo.

Kata Prasetyo, pada saat kirab nanti berlangsung, ribuan warga akan sangat antusias ikut serta dan memeriahkan acara sejauh 6 kilometer dari satu klenteng ke klenteng lainnya.Perayaan kirab ini memperlihatkan detail-detail bagaimana perjalanan Laksamana Cheng Ho dengan armadanya, termasuk kisahnya saat memutuskan singgah di Semarang. ”Nanti akan membawa patung besar Cheng Ho, sangat menarik acara ini,” katanya.

Seperti diketahui, Semarang ditunjuk sebagai salah satu situs dari sembilan kota yang dilalui oleh ekspedisi Chengho yang kini ditetapkan menjadi jalur Samudra Chengho. Kota-kota yang dilalui yakni Aceh, Batam, Palembang, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya dan Bali.

”Selain itu, saat arak-arakan nanti akan ada juga tampilan 7 kesenian daerah yang mengiringi, sebagai bagian dari fakta kuatnya akulturasi budaya Tiongkok dengan budaya lokal di Jawa Tengah khususnya Semarang,” ujarnya.

Prasetyo juga berharap wisatawan mancanegara terutama dari Tiongkok, serta para pengagum Laksamana Chengho, akan berbondong-bondong mengikuti paket tur wisata ke kota-kota tersebut termasuk ke acara di Semarang.

Seperti diketahui, pencanangan jalur samudra Chengho menjadi tonggak penting sejarah Indonesia. Dari 30 negara yang disinggahi oleh Chengho dalam tujuh kali ekspedisinya selama 28 tahun, lima ekspedisi dihabiskan di Nusantara yang saat itu mulai memasuki peradaban Islam kesultanan Demak. Dengan perhelatan Pesona Budaya Cheng Ho, masih kata Prasetyo diharapkan bisa menambah kunjungan wisatawan, khususnya wisman untuk berkunjung ke Semarang.

Adapun yang melatarbelakangi wisata jalur samudera Chengho untuk misi perdamaian, perdagangan dan adanya persamaan budaya, agama, antar kedua negara. Namun menurut Prasetyo, latar belakang tersebut pun harus seimbang dengan nilai perekonomian, salah satunya lewat pengembangan wisata. ”Wisata kemaritiman dibagi tiga besar, yaitu pantai, laut dan bawah laut. Itu semua harus kita eksplor. Di Indonesia sendiri, untuk wisata pantai baru 60 persen, 30 persen wisatawan main di laut, dan 10 persen yang di bawah laut. Jalur samudra Chengho bisa meningkatkan jumlah tersebut,” harapnya.

Pemerintah Tiongkok sendiri yang akan mengonfirmasi mengenai cerita ekspedisi Tiongkok, sebab ada cukup banyak versi cerita mengenai perjalanan Chengho. Jalur Samudra Chengho dibuat untuk meningkatkan kunjungan turis mancanegara, khususnya Tiongkok.

Konon Laksamana Cheng Ho dan awaknya berlabuh di beberapa tempat, seperti goa yang sekarang disebut Gedong Batu Simongan atau akrab disebut Sam Poo Kong. Mereka juga dikabarkan bermukim di Pelabuhan Semarang yaitu di daerah Simongan dan sepanjang kali Semarang.

Laksamana Cheng Ho bukan hanya tokoh penjelajah bumi yang mashyur, namun juga seorang penyebar agama Islam yang disegani. Namanya sangat legendaris di tengah-tengah peranakan Tionghoa.

Jejak Cheng Ho di Semarang sangat mendalam karena konon keturunan Tionghoa di Indonesia telah bekerja susah payah bersama pribumi untuk membangun Kota Semarang.Tidak hanya itu, ekspedisi Cheng Ho secara garis besar juga berbuah persahabatan dan ilmu pengetahuan. Pada saat kirab berlangsung, para etnis Tionghoa dapat ikut sembahyang di altar besar Sam Poo Kong ataupun meminum air suci di goa petilasan tersebut.

Sumber: http://fajar.co.id

"Wonderful Indonesia" Sabet Dua Penghargaan di Sydney

Sydney, Australia - Wonderful Indonesia lagi-lagi sukses memboyong dua penghargaan dari Travel Tourism Exhibition di Sydney, Australia.

Kemenangan ini semakin lengkap setelah sebelumnya Wonderful Indonesia juga menyambar penghargaan The Most Beautiful Diving Destination di Taiwan. Dua penghargaan di Sydney itu terdiri dari kategori ‘Best Innovative Stand’ dan ‘10 sqm & Over.’

“Wonderful Indonesia mendapatkan dua penghargaan dari Travel Tourism Exhibition di Sydney. Kita sukses mengalahkan Malaysia dan Thailand,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana dalam siaran pers Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar kepada KompasTravel di Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Di Sydney, dua pesaing utama Indonesia, Malaysia dan Thailand dipaksa pulang dengan tangan kosong. Tak ada award yang bisa dibawa pulang ke negaranya. Booth Thailand dan Malaysia selalu sepi.

Sangat kontras bila dibandingkan dengan kepak sayap Wonderful Indonesia yang ikut memboyong penari dari Bandung World Ethnic dan Jember Fashion Carnaval.

“Event ini sangat strategis bagi Indonesia, karena pasar Australia adalah pasar utama penyumbang jumlah wisman terbesar. Award ini bisa menjadikan tumpangan untuk mempopulerkan destinasi wisata Indonesia,” ujar Pitana.

Bagi Pitana, kompetisi dan awarding itu punya makna penting baik internal maupun eksternal. Ke dalam, akan meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam hospitality. Sementara ke luar, akan mendongkrak kredibilitas Indonesia di dunia internasional. Apalagi award itu diperoleh dengan cara-cara yang fair, betul-betul karena kualitas.

”Kebanggaan dan prestasi itu bisa menularkan virus kompetisi internal kita, destinasi, pelaku bisnis, seniman, pemerhati, dan semua pihak yang concern di pariwisata. Semakin ketat kompetisi, semakin banyak karya yang bisa dipromosikan ke mancanegara," jelasnya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Asnawi Bahar, memperkuat asumsi Pitana. Dengan brand equity yang kuat, Wonderful Indonesia diyakini akan mudah mendapatkan banyak manfaat.

“Indonesia akan makin masuk consideration set para turis yang mau milih destinasi. Terutama bagi wisman yang belum punya awareness tinggi terhadap Indonesia," ujar Asnawi.

Hal lain yang bisa didapatkan, lanjut Asnawi, country branding pariwisata Indonesia akan menjadi makin tajam sesuai dengan kategori awards yang diperoleh. “Dampaknya bukan hanya pada jumlah turis dan kunjungan yang akan datang, tapi juga spending-nya ketika berada di Indonesia," tambah Asnawi.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyebut prestasi demi prestasi seperti ini akan semakin memperkuat branding Wonderful Indonesia di mancanegara. Semakin besar brand value pariwisata Indonesia itu, bukan hanya memiliki probabilitas kunjungan lebih banyak, tetapi juga nilai atau harga satuan di destinasi itu semakin tinggi.

"Karena itu reputasi itu penting, dan kemenangan-kemenangan seperti ini menjadi berarti," kata Arief Yahya.

Sumber: http://travel.kompas.com

Siap-siap, Festival Pesona Sangihe Akan Digelar September 2016

Jakarta - Sulawesi Utara siap menggelar Festival Pesona Sangihe 2016 yang akan dilaksanakan pada 5-10 September 2016 mendatang.

Festival Pesona Sangihe kali ini akan diramaikan berbagai agenda mulai dari pawai budaya, penjemputan yacht rally, pagelaran musik Oli dan tari solo, inland tour, pameran pembangunan, dan aneka lomba.

"Ini menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan sesama akan terbangun dengan membangun wilayah pinggiran poros maritim Sulawesi Utara. Budaya warisan Sangihe yang tak ternilai juga akan terkespos dalam acara ini," tutur Bupati Kepulauan Sangihe, Hironimus Rompas Makagansa di acara jumpa pers peluncuran Festival Pesona Sangihe di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta pemerintah Sulawesi Utara untuk lebih memerhatikan faktor pariwisata 2A yakni Atraksi dan Akses.

"Tolong diperhatikan higienitas dari tempat-tempat atraksi. Saya yakin bisa jika Gubernur dan Bupati sudah bergerak. Juga akses penerbangan dari Filipina dan China menuju Manado," kata Arief.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah satu beranda utara Republik Indonesia. Wilayah Kepulauan Sangihe berdekatan dengan negara tetangga yakni Filipina. Dari faktor aksesbilitas, Kepulauan Sangihe memiliki banyak keunggulan.

Terbukti pada 2016, Kepulauan Sangihe ditetapkan sebagai titik singgah bagi yachter dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Malaysia, dan Inggris. Mereka memulai pelayaran dari Davao, Filipina.

Pada 2015, Kabupaten Sangihe didatangi 3.880 wisatawan mancanegara dan 29.360 wisatawan nusantara. Tahun ini, target kunjungan naik menjadi 7.595 wisatawan mancanegara dan 42.563 wisatawan nusantara.

Festival Pesona Sangihe diharapkan dapat memenuhi target tersebut. Kini, realisasi sementara sudah mencapai 60 persen wisatawan mancanegara dan 62 persen wisatawan nusantara.

Sumber: http://travel.kompas.com

Sambut Sail Indonesia, Kupang Gelar Festival Budaya

Kupang, NTT - Pemerintah Kota Kupang menggelar festival budaya daerah untuk menyambut para peserta Sail Indonesia yang akan datang dan singgah di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli hingga awal Agustus ini.

"Festival budaya itu akan kita gelar di Pantai Kopan di Kelurahan La Lais Besi Kopan (LLBK) saat kedatangan peserta sail nanti," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang Ester Muhu kepada Antara di Kupang, Kamis (21/7/2016).

Menurut dia, selain festival budaya, Pemerintah kota Kupang juga akan mementaskan sejumlah olah raga tradisional seperti permainan 'gala asin' dan sejenisnya untuk meraimakan lokasi dekat tambatan kapal layar 'yatch' para sailor nanti.

Selain itu, untuk anak-anak para peserta Sail Indonesia yang dimungkinkan ikut hadiri kegiatan itu, akan disugguhkan sejumlah permainan anak-anak daerah unik dan melibatkan anak-anak di daerah ini. "Selain menghibur kita juga mau memperkenalkan sejumlah permainan khas unik anak-anak di daerah ini," kata Ester tanpa merinci jenis permainan unik itu.

Secara kelembagaan Kota Kupang, lanjutnya, sangat siap menyambut para peserta Sail Indonesia itu, karena sudah saban tahun dilakukan dan Kota Kupang menjadi salah satu tempat singgahan para sailor dengan 'yatch'-nya masing-masing.

Nyeri Pinggang, Waspadai Kondisi Batu Ginjal

Menurut Ester, untuk Sail Indonesia 2016 ini akan hadir sedikitnya 40 kapal layar (yatch) dan akan melabuhkan diri di pantai Kota Kupang di Kelurahan LLBK.

Seperti biasa Pemerintah Kota Kupang akan menyambut para peserta dan menyapanya dalam seremoni 'gala dinner' dan selanjutnya menyampaikan sejumlah lokasi wisata yang ada untuk bisa didatangi dan dikunjungi.

"Termasuk kuta juga mempersiapkan para pengrajin dan penenun dengan segala hasilnya untuk nantinya bisa dikunjungi oleh para peserta sail tersebut," katanya.

Wali Kota Kupang Jonas Salean terpisah mengatakan, secara kelembagaan pemerintah sangat siap menyambut para peserta Sail Indonesia itu.

Kegiatan Sail Indonesia yang saban tahun dilakukan itu sudah menjadi agenda tahunan untuk Pemerintah Kota Kupang, sehingga sangat mudah dipersiapkan untuk kelancaran penyambutannya.

"Kalau tidak salah ini yang ke-12 peserta Sail Indonesia mampir di Kota Kupang dan karena itu pemerintah dan masyarakatnya sudah sangat familiar dengan kegiatan ini," katanya.

Sumber: http://www.suara.com

IPEMALIS Siap Promosikan Wisata dan Budaya Bengkalis di Kancah Nasional

Bengkalis, Riau - Ikatan Pemuda Mahasiswa Bengkalis (IPEMALIS) Jakarta, siap mempromosikan berbagai wisata dan budaya Bengkalis di kancah nasional. Terlebih kemolekan pantai pulau Rupat dan badaya tari apinya yang kini sudah menjadi buah bibir.

Ketua Ipemalis Jakarta, M Kurnia Putra kepada sejumlah wartawan baru-baru ini mengatakan, sejumlah pengurus Ipemalis Jakarta baru-baru ini berkesempatan melihat langsung pesona indahnya pantai pasir putih pulau Rupat serta keindagan Beting Aceh dan budaya magis tari api.

Sumber: http://riaugreen.com

Pentas Reog Wayang dan Ketoprak Lesung Buka Pasar Kangen

Yogyakarta - Pasar Kangen kembali digelar sejak pertama kali diadakan pada tahun 2007 lalu. Tahun ini, Pasar Kangen mengangkat tema "Pasar Ojo Ilang Kumandange" untuk mengingatkan kembali akan pentingnya keberadaan pasar tradisional.

Pasar Kangen dibuka pukul 16.00 WIB, Selasa (19/7), di Taman Budaya Yogyakarta (TBY). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pasar Kangen diawali dengan pentas seni budaya khas Yogyakarta.

Dua kreasi seni budaya tersebut ialah reog wayang dan ketoprak lesung. Keduanya dipentaskan di atas panggung khusus. Kedua seni tradisi ini sengaja dipentaskan untuk menambah karakter kelawasan Pasar Kangen.

Selain mengadakan stan kuliner lawas, panitia juga menyediakan stan untuk kerajinan seni tradisional.

"Jenis kesenian tradisi yang bakal adalah keroncong, jathilan, reog, wayang orang, ketoprak, wayang kulit, ndolalak, angguk, dan kesenian tradisi lainnya. Juga bakal diramaikan 200 lukisan wayang nusantara," kata Ketua Panitia Pasar Kangen Ong Hariwahyu di TBY, Kota Yogyakarta, Selasa (19/7).

Bahkan, bagi penjaga stan, panitia mewajibkan untuk menggunakan pakaian tradisional. Seluruhnya merupakan pakaian tradisional khas Jawa.

Sumber: http://indonesiana.merahputih.com

Rayakan HUT dan Promosi Pariwisata, Pemkab Lampura Gelar Pawai Budaya

Kotabumi, Lampung - Pemkab Lampung Utara (Lampura) menggelar pawai budaya dan pawai kendaraan hias, Rabu (20/7/2016).

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati HUT Lampura ke-70. Pawai budaya diikuti 23 kecamatan serta masyarakat di Lampura.

Sementara, pawai kendaraan hias diikuti 29 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Lampura.

Pelaksanaan pawai budaya dan kendaraan hias menempuh rute dari Jalan Etshiko Shiomi hingga Kantor Pemkab Lampura.

Ketua pelaksana Fahrizal Ismail menuturkan, kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat di Lampura mengetahui segala bentuk kebudayaan.

Selain itu, kegiatan itu juga menjadi sebagai sarana promosi pariwisata mengenai budaya di Lampura. Serta, hiburan bagi masyarakat.

Sumber: http://lampung.tribunnews.com

Batam Bakal Dihebohkan Borneo Extravaganza 2016

Jakarta - Pariwisata bumi Kalimantan mulai bergairah. Setiap tahun, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara terus meningkat. Kawasan Singkawang, Pulau Derawan, hingga wisata Sungai Kahayan merupakan beberapa dari banyak tempat yang menjadi tujuan wisata di Kalimantan.

Nah, di bawah komando Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Pulau Batam kembali punya gawean akbr bertajuk Borneo Extravaganza 2016 yang akan dilaksanakan di Mega Mall Batam tanggal 21 Juli hingga 23 Juli mendatang.

”Ini adalah promosi bersama se-Kalimantan di Batam. Semua difasilitasi oleh Kemenpar di bawah kepemimpinan pak Arief Yahya. Kebetulan tuan rumah kali ini untuk yang ke lima adalah Kalimantan Selatan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Mohandas Herno Hernawan.

Mohandas mengatakan, promosi nanti akan mengedepankan lima provinsi di Kalimantan yakni Kalsel, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

”Nantinya materi promosi yaitu pameran informasi potensi Pariwisata, ekonomi kreatif, kuliner. Table Top dengan Industri Pariwisata dengan mendatangkan seller dari masing-masing Provinsi dan dipertemukan dengan buyers dari area nasional dan juga luar negri untuk transaksi paket wisata di masing-masing Provinsi dan akan dilaksanakan di Hotel Nagoya Batam,” beber pria berkacamata itu.

Mohandas memaparkan, jumlah wisatawan domestik yang datang ke Kalimantan terus bertambah. Apalagi, secara konsisten Kemenpar mendukung pagelaran Borneo Extravaganza untuk mempromosikan pariwisata di Kalimantan. Sebelumnya, Borneo Extraganza digelar di Bandung, dua tahun lalu digelar di Bali. ”Batam dipilih karena Batam punya semuanya untuk ke Kalimantan, punya akses, punya atraksi dan punya amenitas,” tambahnya lagi.

Dia melanjutkan, Kalimantan memiliki obyek wisata berbasis potensi alam (nature) sebesar 35% yang dikembangkan dalam produk wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan. Sedangkan potensi budaya (culture) sebesar 60% yang dikembangkan dalam wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, serta wisata kota dan desa.

Untuk potensi wisata buatan (manmade) 5% dikembangkan dalam produk wisata MICE dan event, wisata olahraga, serta wisata kawasan terpadu (integrated resort). “Beberapa kawasan wisata yang ramai dikunjungi adalah wisata ekologi dan petualangan di kawasan konservasi Orang Utan Tanjung Puting, wisata bahari (diving) di Kepulauan Derawan, wisata sungai (river cruise) di Sungai Rungan dan Kahayan yang memiliki daya tarik kelas dunia. Ada juga wisata budaya Dayak, Melayu, dan Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat, yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Kalimantan,” bebernya.

Penyelenggaraan Borneo Extravaganza akan dimeriahkan pertunjukan seni budaya berupa tarian dan musik, atraksi budaya Dayak, Tionghoa, dan tarian Melayu, serta pameran kerajinan khas Kalimantan, seperti anyaman dan permata dari Martapura, Kalimantan Selatan dan masih banyak lagi. ” Yuk datang ke Kalimantan, dan saksikan kehebatan kami di Batam,” ujar Mohandas berpromosi.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai pemilihan tempat promosi yang dilakukan beberapa provinsi di Kalimantan itu sudah tepat. Menjadikan Batam sebagai hub, untuk mempromosikan pariwisata dengan tema Borneo. “Tempat terbaik nomor satu untuk hub promosi adalah Bali. Karena 40 persen wisman di Indonesia masuk via Bali. Kedua, Jakarta, 30 persen, dan ketiga Batam dengan komposisi 20 persen. Faktor jarak yang relatif dekat (proximity) dan akses yang bisa menjangkau ke semua provinsi di Kalimantan, menjadi alasan yang tepat untuk memilih Batam sebagai titik hub,” kata Arief Yahya, Menpar.

Selain itu, lanjut Arif Yahya, originasi yang masuk via Batam juga bukan hanya orang Singaporean yang jumlahnya sekitar 3,5 juta. Tetapi juga ekspatriat yang hampir 1,5 juta orang, serta wisman Singapore yang per tahun sekitar 15,5 juta orang. “Jadi membuat event di Batam dan Bintan itu punya pasar yang strategis,” papar Arief Yahya.

Sumber: http://fajar.co.id

Ngawi Gelar Tradisi Budaya Kirab Pusaka dan Gunungan

Ngawi, Jatim - Ritual adat dan budaya ‘Rebutan Gunungan’ selama ini mungkin hanya bisa dilihat di Yogyakarta maupun di Surakarta tapi kini warga masyarakat bisa melihatnya di Kota Ngawi sesuai rencana digelar besok Rabu, (20/07). Acara yang digelar setiap empat tahun sekali ini sekaligus untuk melengkapi acara Kirab Pusaka milik Pemkab Ngawi dari pelataran Kantor Desa Ngawi Purba yang diarak sampai Pendopo Wedya Graha Ngawi.

Sukadi seksi kirab dari Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparyapura) Ngawi mengatakan, Kirab Pusaka maupun prosesi pengarakan Gunungan dimulai sekitar pukul 07.30 WIB start dari Desa Ngawi Purba atau tiga kilometer dari Kota Ngawi. Dipastikan untuk Gununganya sendiri ada dua unit masing-masing diberi nama Gunungan Jaler dan Gunungan Estri setinggi 2 meter dengan bobot 1,5 kwintal yang diarak sekitar 60 anak secara tambal sulam.

“Untuk gununganya memang berasal dari hasil bumi seperti sayur maupun buah-buahan demikian juga nasi tumpeng sebagai dasar gunungan komplit dengan lauk pauknya. Dua unit gunungan baik jaler dan estri ini bakal diarak masing-masing mengerahkan tiga puluh anak dengan pakaian kejawen utamanya memakai lurik,” ujar Sukadi, Selasa (19/07).

Dikatakan, ritual budaya ‘Rebutan Gunungan’ memang perintah langsung dari Bupati Ngawi Budi Sulistyono/Kanang untuk melakukan sedekah bumi sebagai filosofi rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang melimpah. Sedangkan untuk Kirab Pusaka Pemkab Ngawi yang meliputi Tombak Kyai Singkir dan Kyai Songgolangit selain itu Payung Tunggul Warono dan Tunggul Wulung bakal diarak 13 Kereta Kuda dari Kraton Solo.

Tidak sebatas itu, bakal mengerahkan 160 Bergoto atau prajurit khas Kraton Solo, 30 prajurit Watangan dari jajaran Pemkab Ngawi, 6 orang Senopati dengan menunggang kuda plus Manggoloyudho 1 orang ditambah dokar sekitar 30-40 unit. Kirab Pusaka Pemkab Ngawi dilakukan sebagaimana diketahui, setelah sehari sebelumnya (hari ini-red) ke empat pusaka yang usianya sudah ratusan tahun tersebut dijamas (dimandikan) serta disemayamkan di Desa Ngawi Purba.

Dilain sisi Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar menerangkan, baik Kirab Pusaka maupun Rebutan Gunungan memang dikemas sedemikian rupa sesuai tradisinya untuk melestarikan serta mewariskan ke generasi muda khususnya Budaya Jawa. Ujarnya, Ngawi sesuai historinya memang satu daerah bagian wilayah Mataram namun era Kolonial Belanda dimasukan ke Karesidenan Madiun.

“Dengan dasar itu tentunya Ngawi ini mempunyai warisan budaya yang adiluhung tentu tidak salah jika hal itu diwariskan kepada generasi dengan kemasan budaya seperti besok itu. Selain itu Kirab Pusaka dan Gunungan tentu sangat berkaitan dengan tahun wisata atau Ngawi Visit Years 2017 mendatang,” pungkas orang nomor dua di Kabupaten Ngawi ini.

Sumber: http://www.siagaindonesia.com

Babel Tuan Rumah Budaya Nasional 2016

Pangkalpinang, Babel - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipercaya menjadi tuan rumah Kemah Budaya Nasional pada 19-23 September 2016, guna menanamkan nilai sejarah dan kebudayaan kepada generasi penerus bangsa.

"Kami menyambut baik kegiatan Kemah Budaya Nasional 2016, karena dapat memperkenalkan pariwisata, sejarah, dan budaya daerah ini," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi usai beraudiensi dengan Direktur Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Triana Wulandari di Pangkalpinang, Senin.

Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh kegiatan tahunan Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan dipusatkan di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.

"Kemah Budaya Nasional 2016 ini merupakan wadah pertemuan pramuka penggalang tingkat nasional dalam upaya menanamkan nilai sejarah dan budaya bangsa, membina persaudaraan, mempererat persatuan dan kesatuan, serta jiwa kemandirian," ujarnya.

Ia mengatakan kemah budaya dilaksanakan di alam terbuka dengan berbagai aktivitas edukatif, rekreatif, inovatif, dan kompetitif di dalamnya, seperti berpetualang, napak tilas rute sejarah, pentas seni, jumpa tokoh/budayawan, festival kuliner dan layangan, olahan bahan daur ulang, permainan tradisional dan kreatif, karnaval budaya, serta anjangsana.

"Tentunya kesempatan ini akan dipergunakan sebaik mungkin, karena dapat dijadikan sarana promosi untuk memperkenalkan pariwisata Babel, khususnya Belitung pascaditetapkannya Tanjung Kelayang Kabupaten sebagai Kawasan Ekonomi Khusus," ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memberikan manfaat untuk kemajuan Bangka Belitung, khususnya sektor pariwisata, dan sebagai penunjang program nasional untuk lebih memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia.

Kegiatan yang mengangkat tema "Mewujudkan generasi muda yang mandiri, berdaya saing, dan berkarakter" itu, akan diikuti lebih dari 800 orang yang merupakan utusan dari 34 provinsi di Indonesia, panitia, narasumber, Gugus Depan (Gudep) KBRI Singapura dan Malaysia, serta utusan pramuka dari negara-negara rumpun melayu sebagai peninjau.

Sumber: http://regional.kompas.com/

Dialog Budaya dalam Deklarasi Padepokan Joko Tole

Yogyakarta - Suguhan kegelisahan mahasiswa rantau asal kabupaten Sumenep tentang minimnya kontribusi terhadap daerah asal belakangan ini menghantui telinga mereka. Para mahasiswa Yogyakarta asal Sumenep yang tergabung dalam Lingkar Kajian Strategis Kedaerahan Mahasiswa Sumenep Yogyakarta mencoba mendirikan padepokan Joko Tole yang dideklarasikan pada Jumat, 15 Juli 2016 di Gedung PKK, kabupaten Sumenep.

Acara yang dinamakan Launching Padepokan Joko Tole & Dialog Budaya ini bertajuk “Kembali Menggagas Sumenep sebagai Episentrum Budaya Madura’. Budayawan handal seperti D. Zawawi Imron dan Syaf Anton Wr mewarnai serunya acara deklarasi dan dialog budaya. Merosotnya kebudayaan Madura secara umum dan Sumenep khususnya melatarbelakangi diangkatnya tema pada sore hari itu.

Pembacaan ayat suci Alquran yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya menjadi pembuka acara yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai universitas itu. Gemuruh dan gema Gedung PKK yang berada di sebelah barat rumah dinas membuat merinding para peserta.

Tarian tradisional, tari Muang Sangkal menghibur mata para peserta sebelum prosesi deklarasi. Semua peserta sangat menikmati pertunjukan atraktif yang diperagakan tiga wanita muda dengan memakai baju tradisional tersebut. Sorak-sorai dan pemandangan dimana para peserta memegang handphone untuk mengambil foto atau video mewarnai jalannya acara.

Akhirnya tiba prosesi deklarasi yang disaksikan langsung oleh kepala Disbudparpora Kabupaten Sumenep dan kedua pembicara. Ketua umum mengawali prosesi deklarasi dengan menjelaskan maksud dan tujuan berdirinya Padepokan Joko Tole yang digagas oleh mahasiswa Sumenep Yogyakarta.

Pemukulan gong menjadi simbolis bahwa sudah resmi padepokan ini dideklarasikan menjadi puncak acara sebelum masuk acara dialog budaya. Pada kali ini diwakili oleh Siswandi, untuk memukul gong yang sudah disediakan.

Acara dialog budaya bersama dua budayawan yang sudah tidak asing lagi di kancah nasional sampai kancah internasional, seperti Bapak D. Zawawi Imron. Syaf Anton Wr menjadi pembicara pertama dengan memaparkan beberapa faktor yang membuat terdegradasinya kebudayaan yang dimiliki oleh Madura.

Ia menyampaikan bahwa pernah berbincang-bincang dengan pemain topeng. Permasalahan yang mereka punya adalah masalah perekonomian, tempat untuk tampil, dan minimnya penggemar. Syaf Anton juga memaparkan bahwa yang menjadi duri penghambat terdapat tiga hal.

Pertama, enggan mengaku orang Madura ketika berada di luar Madura. Ini menunjukkan rasa cinta dan memiliki terhadap pulau garam mulai merosot. Kedua¸ enggan berkomunikasi memakai bahasa Madura, lebih-lebih bahasa hulunya. Bahasa merupakan identitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Tapi, rasa gengsi terutama mereka yang hidup di luar Madura ataupun daerah kota meski masih di Madura lah yang menjadi akar masalah akan munculnya rasa malu dalam menjadikannya sebagai bahasa sehari-hari. Ketiga, paradigma masyarakat luar Madura, bahwa kehidupan orang Madura keras dan kematian menjadi solusi setiap masalah dengan referensi budaya carok.

Sumber: http://ceritaanda.viva.co.id

Kecewa pada Dewan Budaya, seniman Jabar tuntut strategi kebudayaan

Bandung, Jabar - Sejumlah seniman Jawa Barat yang tergabung dalam Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat (DKJJB) menggalang petisi yang berisi kekecewaan terhadap Kebudayaan Jawa Barat (DKJB).

Dalam petisi tersebut, DKJJB meminta berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat, serta Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) dalam satu forum resmi.

"Kami juga meminta pertanggungjawaban Dewan Kebudayaan Jawa Barat atas kinerjanya selama tiga tahun soal strategi kebudayaan di Jawa Barat," kata salah seorang seniman yang juga pimpinan Majelis Sastra Bandung, Matdon, Senin (18/7).

Tuntutan tersebut mengacu pada pembentukan Dewan Kebudayaan Jawa Barat yang hingga kini dinilai belum membuahkan langkah nyata dalam menyelamatkan kebudayaan Jawa Barat.

Poin lainnya dalam petisi tersebut, jika tidak ada respon terhadap petisi maka seniman Jawa Barat akan melakukan aksi lanjutan yang melibatkan seniman dan budayawan se-Jawa Barat lebih banyak lagi.

Poin terakhir petisi adalah menuntut Pemprov Jabar mengkonservasi dan melindungi Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), Jalan Naripan.

"Gedung YPK adalah cagar budaya dan tempat aktivitas kebudayaan yang harus dilindungi," ujar Matdon mengacu pada robohnya sebagian atap YPK beberapa waktu lalu.

Petisi tersebut ditandatangani seniman dan pemerhati kebudayaan dari Dewan Kebudayaan Jeprut Jawa Barat antara lain, Malik, Kiki Kurnia, Retno Haye, Ety RS, Tisna Sanaya, Isa Perkasa, Nandang Gawe, Memet Hamdan, Trino Yuwono dan lain-lain.

Penyair Godi Suwarna menilai, Dewan Kasenian Jawa Barat sebagai pemberi masukan terhada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana program seni-budaya.

Namun dalam program yang dipilih dinilai tebang pilih, hanya program kalangan tertentu saja yang didukung Pemprov Jabar. Sementara banyak usulan program dari seniman yang tidak diakomodir.

"Rekomendasi DKJB justru banyak yang tidak digubris Pemprov Jabar, Jadi buat apa DKJB dibentuk jika usulan dan pertanyaan DKJB sendiri tidak direspon?" ujar Godi menandaskan.

Sumber: http://bandung.merdeka.com

SMPN 115 Perkenalkan Budaya Indonesia Di Maroko

Jakarta - Patut dibanggakan SMPN 115 bekerjasama dengan CIOFF Indonesia menggelar Pelepasan Duta Budaya Indonesia, yang akan mewakili dalam International Children Folkore Festival di Sale, Maroko pada 23-29 Juli 2016. SMPN 115 merupakan salah satu sekolah yang terus eksis mengirimkan siswa-siswinya untuk hadir dalam misi budaya.

Presiden of CIOFF Indonesia Said Rachmat mengatakan, Indonesia kembali dibuat berbangga hati akan prestasi yang segera diukir oleh siswa-siswi SMP Negeri 115. “Siswa siswi tersebut membuktikan bahwa misi budaya ini layak dan perlu dilaksanakan kembali sebagai bentuk usaha memperkenalkan potensi anak muda Indonesia dalam memperkenalkan budaya bangsa,” ujarnya.

Tahun ini merupakan kali ke-8 misi budaya SMPN 115, festival terakhir yang yaitu di Washington DC, USA. Dan tahun ini, SMPN 115 mengirim Duta Budaya Indonesia yang terdiri dari 10 orang penari, 7 orang pemusik, dan 3 orang official.

Misi budaya ke Sale, Maroko ini akan menampilkan tari tradisional Indonesia diantaranya tari Saman, Greget Jawara, Yapong, Tifa, dan medley tarian Enggang & Balian Bawo.

Sementara Kepala SMPN 115 Jakarta, H. Hamimi menambahkan, “kami bangga pada anak-anak Siswa-siswi sekolah kami. “Tentunya kami juga terimakasih kepada orang tua murid yang sudah mendukung anak-anaknya dalam misi budaya ini,” ungkapnya.

Hamimi berharap, misi budaya ini dapat menjadi contoh bagi SMP Negeri lain, dan dapat membawa nama baik bangsa ini.

Sumber: http://bisnisjakarta.co.id

Kajati Riau Tangani 42 Kasus Korupsi

Pekanbaru, Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau sejak 2002 sampai 2004 ini menangani 42 kasus dugaan korupsi. Kasus terbaru adalah soal penerimaan dana purnabakti di DPRD Kabupaten Kampar, proyek APBD di Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan.

Kepala Penegak Hukum Humas Kejaksaan Tinggi D. Siallagan, Selasa (27/7), mengatakan, dari 42 kasus dugaan korupsi yang ditangani, 15 kasus di antaranya sudah masuk tingkat penuntutan. Namun Siallagan tidak bisa merinci detail kerugian negara dalam kasus ini.

Namun dia mengakui, penanganan kasus dugaan korupsi itu memerlukan waktu yang tidak singkat. "Yang pasti semua kasus dugaan korupsi yang masuk atau disampaikan ditindaklanjuti oleh Kajati Riau," katanya.

Dia memberi contoh kasus dugaan korupsi yang dilakukan di DPRD Kabupaten Kampar lewat penerimaan dana purna bakti. Saat ini, katanya, tim penyidik Kajati Riau sedang melakukan pengumpulan bukti dengan meminta keterangan dari berbagai pihak.

Sejak tim melakukan penyidikan 1 Juli lalu, ujar Siallagan, pihak kajati Riau sudah meminta keterangan dari Sekretaris Dewan Zubaidah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Zulher, Wakil Ketua DPRD Kampar, dan enam orang dari 45 anggota DPRD.

Hasilnya, tutur dia, 43 dari 45 anggota DPRD itu memang menerima dana purna bakti yang bersumber dari dana APBD. "Tanggal 30 Juli nanti baru ada laporan resmi dari tim tentang penyidikan kasus itu. Tunggu saja ya, tapi kalau memang nanti dibutuhkan penambahan waktu untuk penyidikan/pemeriksaan, lama penyidikan bisa dilanjutkan," katanya. Hingga kini, Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Tahap pemeriksaan, katanya juga sedang diberlakukan untuk kasus dugaan korupsi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Sementara kasus korupsi proyek di Rokan Hulu, masing-masing proyek pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah, perumahan dinas jabatan, dan proyek Perusahaan Daerah Air Minum dengan total nilai Rp50 miliar lebih, sudah memasuki tahap pemberkasan.

Sumber: pestabola.tempointeraktif.com 27 Juli 2004

Kasus Korupsi DPRD Jateng Dilaporkan ke KPK

SEMARANG--Kasus korupsi dana APBD Jateng sebesar Rp 30 miliar yang diduga dilakukan oleh DPRD setempat dalam waktu dekat akan segera dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Langkah ini dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat di Semarang yang tergabung dalam Forum Rakyat Antikorupsi (Fraksi).

Langkah Fraksi yang akan melaporkan kasus korupsi itu ke KPK, dinyatakan dalam demonstrasi yang diadakan di jalan Pahlawan tepat di depan Kantor Kejati Jateng, Senin (26/7). Dalam aksi tersebut Fraksi membawa keranda mayat dan mendirikan panggung segera menarik perhatian massa yang lewat.

Menurut Koordinator Fraksi, Soemarsono SR, dilaporkannya kasus korupsi itu ke KPK karena Kejati Jateng tidak memiliki keinginan untuk mengusutnya secara tuntas. Terbukti, katanya, meski pemeriksaan telah berlangsung selama 45 hari, namun pemeriksaan belum memberikan hasil apapun.

Melihat kejanggalan itu, lanjutnya, Fraksi melihat adanya kongkalikong antara DPRD Jateng dan Kejati. Sebab pada saat yang sama dengan pemeriksaan, Kejati Jateng justru mendapatkan bantuan dana renovasi kantor Kejati sebesar Rp 1,1 miliar dari APBD Perubahan Jateng tahun 2004. Kucuran dana itulah yang diduga menyebabkan Kejati tidak melakukan pemeriksaan dengan serius.

Selain melaporkan kasus tersebut ke KPK, dalam aksi tersebut Fraksi juga menuntut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, J Parjanto SH, segera mundur dari jabatannya. Pengunduran diri itu, kata Soemarsono, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalannya melakukan pengusutan korupsi APBD Jateng.

Sebagai langkah pelaporan kasus ini ke KPK, menurut Soemarsono, dalam minggu ini pihaknya akan meminta dukungan dari para akademisi dan praktisi hukum untuk memperjuangkan kasus tersebut sampai ke KPK.

Dana Purna Bhakti di Tegal

Sementara itu, berbagai kalangan mengecam perilaku DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah yang secara diam-diam menyelewengkan dana ”penunjang kapasitas” senilai Rp 480 juta menjadi dana ”purna bhakti”. Bahkan, dana dari APBD 2004 itu, sebagian sudah dicairkan anggota dewan yang masing-masing menerima berkisar Rp 19 juta.

Ketua LSM Advokasi Martabat dan Studi Pemberdayaan Masyarakat Kota Tegal Bambang Siregar SE, Senin (26/7) mengatakan, diujung masa tugasnya, anggota DPRD Kota Tegal mengelabuhi masyarakat dengan tidak ada pembahasan dana ”purna bhakti” pada pembahasan APBD 2004 lalu. Namun tiba-tiba saja, dalam pekan ini Dewan antre di bagian keuangan untuk mencairkan dana tersebut untuk pribadi.

Menurut Bambang, dana kapasitas DPRD seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang kapasitas anggota Dewan seperti mengikuti seminar, lokakarya dan kursus-kursus yang berkaitan dengan peningkatan ke-mampuan anggota Dewan.

Tanggapan yang keras juga datang dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal HA Ghautsun. Dia menyatakan, ada unsur pembodohan terhadap masyarakat. Semestinya dana penunjang kapasitas angota Dewan itu jelas item kegiatannya. Namun, dana itu ternyata dibagi begitu saja sebelum kegiatannya ada.

Seorang anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ir Abdulah Sungkar membenarkan, terjadi pengalihan dana penunjang kapasitas menjadi dana purna bhakti. Kendati dirinya tidak setuju dengan cara-cara itu, namun ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dengan keputusan kolektif itu.

Sumber di Sekretariat DPRD Kota Tegal menyebutkan, dari 30 orang anggota Dewan yang ada, sebagian besar sudah mencairkan dana penunjang kapasitas tersebut. Ada yang menerima utuh, ada yang dipotong hutang. ''Ada juga yang tetap minus kendati dapat uang sebesar itu,'' ujar sumber tersebut. (alr/yud)

Sumber: Sinar Harapan, Selasa, 27 Juli 2004

Kasus Korupsi di Sulsel Rugikan Negara Rp 110 Miliar

Kasus korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sejak Januari 2003 hingga Juni 2004 telah merugikan negara Rp 110 miliar lebih. Hal itu diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, HM Prasetyo, SH di Makassar, Senin (26/7) pagi.

Ia menyatakan hal itu sehubungan dengan maraknya kasus korupsi di Provinsi Sulsel belakangan ini. Prasetyo mengungkapkan, dari kerugian negara tersebut, yang berhasil diselamatkan Rp 525.727.697, sedangkan sisanya yang masih dalam proses upaya hukum senilai Rp 451.584.047.

Lebih jauh diungkapkan, kasus Kredit Usaha Tani (KUT) di Sulsel menjadi penyebab kerugian negara terbesar, yakni sekitar 70 persen dari total kerugian kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulsel. Hal itu disebabkan karena kasus KUT terjadi hampir di semua kabupaten di Sulsel.

Prasetyo menambahkan, jumlah kasus korupsi sejak Januari 2003 yang disidik Kejati Sulsel berjumlah 68 kasus. Sebanyak 31 kasus di antaranya, sudah diselesaikan pihak Kejati sehingga sisanya masih 37 kasus lagi. Sedangkan yang telah dilimpahkan ke pihak kepolisian tercatat 10 kasus. “Dari ke-31 kasus yang telah diselesaikan ditambah 10 kasus yang telah dilimpahkan itu, yang telah dieksekusi (berkekuatan hukum tetap) sebanyak empat kasus, kasus banding 10 kasus, kasasi 15 kasus, dan proses sidang 12 kasus," paparnya.

Kasus Mobil Dinas

Sementara kasus korupsi yang menonjol selain KUT, lanjutnya adalah pengadaan KM Taka Bonerate di Selayar, pengadaan mobil dinas di Pemerintah Kabupaten Jeneponto, PT Pelni Makassar, dan dana kompensasi BBM (bahan bakar minyak) di Kabupaten rang. ”Semua kasus tersebut masih sementara disidik,” katanya.

Menyoal trendnya kasus-kasus KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) disidik saat ini, ia mengatakan, pihaknya seringkali mengalami berbagai kendala dalam memproses hukum khusus menyangkut kasus korupsi. Pasalnya, saksi-saksi yang seharusnya memberikan keterangan, sering tidak hadir saat dipanggil. Kendala lainnya, pihak Kejati harus menunggu izin dari gubernur atau presiden terlebih dahulu sebelum memeriksa saksi. Itu pun terkadang membutuhkan waktu yang lama.

Tentang kendala dana, Prasetyo mengakuinya, dana dari pusat (kejaksaan agung) untuk mendukung pelaksanaan proses hukum khusus kasus korupsi, memang masih minim. Kendati demikian, pihaknya tidak akan surut mengusut kasus-kasus korupsi tersebut. (ani)

Sumber : sinarharapan.co.id Senin, 26 Juli 2004

Dugaan Korupsi Rp 18,12 Miliar di DPRD Sulawesi Selatan Ditangani Polisi

Makassar, Kompas - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak akan campur tangan dan tidak akan ikut melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi sebesar Rp 18,12 miliar di DPRD Sulsel. Pasalnya, sejak awal pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut. Kejaksaan hanya menunggu hasil penyidikan polisi dan siap melanjutkannya dalam kapasitas sebagai penuntut umum.

Demikian ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Prasetyo kepada wartawan di Makassar, Kamis (22/7), seusai Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-44.

"Kami khawatir akan terjadi tumpang tindih di lapangan, jadi untuk penyidikan kasus ini kami tidak akan ikut campur. Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan karena mereka yang menangani sejak awal. Kami akan menunggu hasilnya dalam kapasitas sebagai penuntut umum," ungkap Prasetyo.

Ditambahkan, sebenarnya untuk menangani kasus dugaan korupsi ini sudah dibentuk Tim 15, di antaranya kepolisian dan kejaksaan. "Tetapi, kejaksaan tidak ikut dalam penyidikan, kami percayakan saja pada polisi," tandasnya.

Pertengahan Juni lalu, koalisi masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, akademisi, badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, pengacara, termasuk lembaga bantuan hukum, melaporkan dugaan korupsi DPRD Sulsel ke Kejati Sulsel. Koalisi itu menuntut kejaksaan segera bertindak menangani kasus ini. Tetapi, hingga kini kejaksaan belum turun tangan.

Izin Mendagri

Sementara itu, polisi yang bekerja menangani kasus tersebut juga cukup terhambat karena izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memeriksa anggota DPRD belum turun.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sulsel Irjen Saleh Saaf, pihaknya sudah mengirim surat ke Mendagri untuk memeriksa 13 anggota DPRD, sejak tiga pekan lalu. Sampai kini pemeriksaan tim penyidik Polda Sulsel baru sebatas memeriksa saksi-saksi, di antaranya pejabat dan mantan pejabat Sulsel.

Abraham Samad, Ketua Anti Corruption Committee, salah satu LSM yang melaporkan kasus ini ke kejaksaan menyatakan, saat ini pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mempersiapkan bukti- bukti baru untuk dibawa ke penyidik kepolisian.

Kendati belum merinci bukti- bukti baru itu, Abraham menyebutkan bukti ini akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukti baru itu juga dipersiapkan bila polisi tidak menuntaskan kasus ini.

"Untuk alasan keamanan, kerahasiaan dan kemungkinan bukti-bukti baru ini dikaburkan, saya belum akan mengatakannya. Bukti ini siap kami bawa ke KPK kalau ternyata kasus korupsi ini dipetieskan," ungkapnya.

Sejumlah LSM dan pengamat keuangan menilai terjadi manipulasi APBD Sulsel khususnya dalam pos anggaran DPRD Sulsel yang totalnya Rp 18,12 miliar. Selain penggelembungan, sejumlah pos anggaran yang dibuat menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 110/2000 tentang Keuangan DPRD. (REN)

Sumber : kompas.com : Jumat, 23 Juli 2004

Wakil Ketua dan Sekwan DPRD Sarolangun Tersangka Korupsi

Jambi - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Kardini dan Sekretaris Dewan Hefni Zen telah ditetapkan aparat kejaksaan setempat sebagai tersangka atas dugaan korupsi, menyelewengkan dana rutin tahun 2003 sebesar Rp 580 juta. "Keputusan ini diambil setelah pihak kejaksaan negeri Sarolangun mendapat keterangan dari 25 orang anggota dewan lainnya," kata Barman Zahir, Kajati Jambi, Jumat (23/7).

Kesimpulan sementara, kedua tersangka disinyalir sebagai aktor utama dalam aksi penyelewengan itu. Namun, menurut Barman tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Kejaksaan terus melengkapi data sebelum kasus ini dilimpahkan ke pengadilan. Sayangnya, baik wakil ketua dan sekwan DPRD belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi.

Lebih jauh, Kajati Jambi menjelaskan, sepanjang kurun waktu 1,5 tahun terakhir, kejaksaan setempat telah mengusut 39 kasus korupsi, 26 kasus diantaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sembilan telah divonis. Menanggapi banyaknya selentingan masyarakat tentang adanya oknum kejaksaan sering jual beli perkara, Barman mengatakan, dia tidak akan segan-segan menindak para penyeleweng itu. "Saya akan tinndak tegas bila ada anak buah saya terbukti melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Saya juga minta tolong kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan seperti itu," ujarnya. (Syaipul Bakhori)

Sumber: Tempo Interaktif, Jum'at, 23 Juli 2004

Kejatisu Periksa Tersangka Kasus Korupsi 5,3 Miliar Rupiah

Medan, Sumut — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis malam (15/7) sejak pukul 18.00 WIB hingga malam kembali memeriksa tersangka Amn SH, mantan Kepala BPN Deli Serdang, terkait dugaan korupsi senilai Rp5,3 miliar ganti rugi tanah proyek Banjir Desa Marindal I Kecamatan Patumbak. Tersangka Amn yang juga mantan pejabat di Pemkab Deli Serdang diperiksa Tim Pemeriksa Kejatisu, Yudha P,SH dan B.Sinambela, malam hari ini.

Sebelumnya, Humas Kejatisu, A.Jasa Ketaren, SH, kepada wartawan di Medan ,mengatakan, bahwa tersangka Amn,SH dalam kasus dana miliaran rupiah mengenai ganti rugi tanah proyek banjir tersebut, diperiksa sejak hari Senin, Selasa dan Rabu. Dikatakannya, tersangka Amn pada hari Rabu (14/7) diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga malam di salah satu ruangan di Kejatisu. "Pemeriksaan terhadap tersangka, Amn, dalam beberapa hari ini berturut-turut dilakukan di Kejatisu oleh Tim Pemeriksa yang dipercaya dalam menangani kasus yang merugikan keuangan negara tersebut," ujar Ketaren.

Sementara data yang dihimpun di Kejatisu, sedikitnya 18 saksi telah dimintai penjelasan oleh Tim Pemeriksa Kejatisu dalam kasus tersangka Amn mengenai ganti rugi proyek banjir tersebut. Ke-18 saksi tersebut dan beberapa di antaranya, yakni Poltak Lumbantobing, Kabag Hukum Pemkab Deli Serdang, Helman,SH, Kibagwil Pemkab Deli Serdang dan Rasman Kabag Umum PTPN II Tanjung Morawa. Saksi Yosua mantan Camat Patumbak, Miswanto mantan Kepala Desa Marindal I, Drs Taram Sinaga Asisten I Tatapraja Pemkab Deli Serdang dan Ir.Rezeki Sembiring Kepala Dinas Perkebunan Deli Serdang. (Ant/dna)

Sumber : www2.kompas.com Jumat, 16 Juli 2004

Ketua DPRD Nganjuk Menjadi Tersangka Korupsi Rp 5,2 Miliar

Nganjuk—Kepolisian Resor Nganjuk, Jawa Timur, menetapkan H. Marmun SH MM, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk sebagai tersangka tindak pidana korupsi ARTD (Anggaran Rumah Tangga Dewan) sebesar Rp. 5,2 miliar. Penetapan dilakukan lewat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) No B/34/VII/2004 tertanggal 7 Juli 2004 terhadap kasus dugaan korupsi yang dikirim ke Kejaksaan Negeri Nganjuk itu.

"Pemeriksaan terhadap beliau dan anggotanya akan segera dilakukan pekan depan. Sejak SPDP dikirim ke Kejari Nganjuk, kami mulai mengawasi anggota DPRD Nganjuk yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi itu. Jumlah wakil rakyat di DPRD Nganjuk sebanyak 45 orang," kata Kepala Polres Nganjuk, Ajun Komisaris Besar Polisi Dunan ismail Isja kepada TNR di Nganjuk, Selasa (13/7).

Dunan menegaskan, jika tersangka berniat melarikan diri atau berupaya menghilangkan barang bukti dengan maksud menghindari pemeriksaan dan meringankan hukuman, aparat polisi akan langsung mengamankan para tersangka. "Saat ini kami sudah tak segan lagi melakukan penahanan kepada para tersangka," kata Dunan.

Untuk kelengkapan persyaratan pemeriksaan, Polres Nganjuk juga sudah mengirimkan surat izin pemeriksaan kepada Gubernur Jawa Timur. Maklum, untuk memeriksa wakil rakyat itu, harus ada izin dari Gubernur. Selain itu, surat pemberitahuan penanganan kasus dugaan korupsi di DPRD Nganjuk kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah dikirimkan. "Jadi sudah tidak ada lagi halangan dari siapapun atau keberatan dari pihak manapun kepada kami untuk segera mengungkap kasus ini," kata Dunan.

Walau pihak kepolisian belum berani menyebutkan nilai korupsi yang akan dituduhkan kepada para tersangka, pekan ini tim penyidik Polres Nganjuk akan kembali memanggil mantan Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs. Supiyat dan Drs. Hardjono Mudji Sunu. Jika dalam pemeriksaan terdahulu mereka hanya ditanya soal penyusunan dan mekanisme AD/ART DPRD, dalam pemeriksaan nanti kedua mantan Sekwan itu akan ditanya seputar PP. 110/2000.

Terbitnya SPDP Polres Nganjuk membuat Kejari Nganjuk berencana menunjuk jaksa pemantau penyidikan kasus dugaan korupsi DPRD Nganjuk itu dalam waktu dekat ini. Tapi siapa jaksa yang ditunjuk, Bambang Gunawan SH MHum, Kepala Seksi Intel Kejari Nganjuk hanya menjawab, "belum ada disposisi dari Kajari".

Sementara itu, bantahan langsung datang dari gedung wakil rakyat di Nganjuk itu. "Kami tidak merasa bersalah. Yang menyusun anggaran itu adalah pihak eksekutif dan kami tidak pernah menyelewengkan penggunaannya. Seharusnya, yang diperiksa adalah mantan Bupati Nganjuk, Sutrisno R. Karena dialah yang dulu bertanggungjawab merancang anggaran dan menandatangani ARTD DPRD dalam Perda APBD Nganjuk tahun 2002/2003," kata Adi Wibowo (Ketua Komisi A) juru bicara DPRD Nganjuk yang juga didampingi Ketua DPRD Nganjuk, Marmun, Didik Yudianto (Ketua Panitia Anggaran) dan Kosim (Ketua Komisi E).

Menurut Adi, selama ini anggota DPRD Nganjuk belum pernah menggunakan hak inisiatif untuk menyusun rancangan anggaran karena terbatasnya SDM di DPRD Nganjuk. Untuk itu, semua hal menyangkut perencanaan anggaran dipercayakan sepenuhnya kepada pihak eksekutif. "Tidak benar jika muncul pendapat yang menyatakan, posisi eksekutif berada di bawah legislatif, sehingga eksekutif berdalih terpaksa menanda-tangani karena takut kepada DPRD. Yang jelas, semua pos anggaran yang diatur dalam ARTD kami pergunakan sebagaimana mestinya," kata Adi.

Terkait dengan penetapan statusnya sebagai tersangka, Ketua DPRD Nganjuk, Marmun menyatakan, sampai sekarang dirinya belum mendapatkan surat dan diperiksa Polres Nganjuk. Bahkan, dirinya mempertanyakan sikap kepolisian yang mendadak menerbitkan penetapan status tersangka kepadanya. "Sikap Polres itu sangat berlebihan. Seharusnya Ketua DPRD Nganjuk dipanggil dulu untuk dimintai keterangan, tidak seenaknya menetapkan tersangka," kata Adi Wibowo.

Walau demikian, seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Cholis Ali Fahmi SE MSc secara terpisah, tidak ada masalah untuk pemeriksaan kasus itu dan mempersilahkan aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum. Dwidjo U. Maksum

Sumber : Tempo, 13 Juli 2004

Pimpinan DPRD Kota Tangerang Dilaporkan ke Kejaksaan

Tangerang–Haris Pandela, Imron Khamami dan Muslih Muhamad Amin, Selasa (6/7), melaporkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang: Gian Sugiharsono, Jhoni Suherlan, Krisna Gunata dan Burhan, Ketua Panitia Anggaran, TB. Busro, Sekretaris Dewan, Daryanto dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan, Dian Ferdian.dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang. Para petinggi DPRD Tangerang itu dilaporkan, terkait dengan dugaan penyalah-gunaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada pos anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang tahun anggaran 2003 dan 2004.

Dalam laporan itu dikatakan, banyak dana pada APBD 2003 tidak jelas posnya, tapi justru berdasarkan rekomendasi pimpinan DPRD. Lihat saja anggaran pos yang tidak diketahui namanya, tercantum Rp. 970 juta per tahun misalnya. Dalam realisasi, dana itu sudah dikeluarkan untuk dibagikan kepada pimpinan dan anggotanya senilai Rp. 1.78 milyar. Artinya, ada kelebihan pemakaian sebesar Rp. 737,5 juta. "Ada kenaikan sebesar 92,52 persen dari APBD yang ditetapkan. Pos anggaran itu juga tidak diatur dalam PP 110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD," kata Imron Khamami.

Selain itu, kecurigaan juga diberikan kepada pengeluaran untuk angggaran biaya operasional yang terhitung lebih dibandingkan dana yang ditetapkan yaitu Rp. 500 juta per tahun. Kelebihan pemakaian uang yang tidak jelas itu mencapai Rp. 622,5 juta, terhitung dari nilai uang yang sudah dicairkan, yaitu Rp. 1,122 milyar.

Tidak hanya APBD 2003, dana APBD 2004 juga sudah mulai digerogoti. Bahkan, kata Imron, disinyalir habis dipakai. Padahal, 2004 baru masuk triwulan kedua, dan seharusnya dana masih ada untuk operasioanl DPRD. "Anggaran biaya pembelian pakaian dinas kerja sebesar Rp. 450 juta sudah habis terpakai," kata Imron.

Menurut Kepala Intelejen Kejari Tangerang, Hassanudin, pihaknya akan menindak-lanjuti laporan dugaan korupsi itu dengan melakukan penyelidikan. Sementara itu, Sekretaris Dewan, Daryanto yang mengaku belum tahu dirinya dilaporkan ke Kejari, menyatakan siap diperiksa.

Sumber : TempoInteraktif.com 06 Juli 2004

Mantan Bupati Kepri Dijebloskan Penjara

Batam― Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menangkap Mantan Bupati Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, Jum`at ( 2/7), dan langsung menjebloskannya ke dalam tahanan kejaksaan. "Sekarang dia di tahanan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Suhaimi, SH kepada TNR lewat sambungan telepon. Penangkapan ini berkaitan dengan keterlibatan proses hukum Huzrin Hood dalam kasus korupsi APBD 1999/2000 sebesar Rp. 3,7 miliar yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada 2003.

Sebenarnya, ketika mengaudit keuangan Pemda Kabupaten Kepri, tim Badan Pemeriksa Keuangan menemukan, Huzrin diduga melakukan tindak pidana korupsi lebih dari 40 miliar. Tapi setelah diteliti, ternyata yang terindikasi dikorupsi Huzrin Hood adalah sebesar Rp. 3,7 miliar. Kemudian, kasus bergulir ke meja hijau dan Majelis Hakim memvonis Huzrin dua tahun penjara, membayar denda sebesar Rp. 200 juta serta segera mengembalikan kerugian negara. Huzrinpun langsung dijebloskan ke penjara Tanjung Pinang. Sayangnya, tak lama kemudian, Huzrin terlihat berada di luar tahanan, dan berjalan-jalan ke luar kota.

Lalu, rakyat memprotes, dan pihak kejaksaan kemudian memanggil Huzrin untuk kembali ke lembaga pemasyarakatan. Tapi, sampai tiga kali pemanggilan, Huzrin tidak datang juga. Dengan alasan sakit, Huzrin berobat ke Jakarta dan meninggalkan Tanjung Pinang. Alhasil, pihak kejaksaan mengancam akan menangkap Huzrin, dan hari ini terwujud, ketika Huzrin baru tiba dari Jakarta.

Kedudukan Huzrin Hood-Ansar Ahmad sebagai Bupati dan Wakil Bupati sudah lama batal demi hukum setelah gugatan Tawarich dikabulkan Mahkamah Agung. Pada 28 Agustus 2002, MA memutus perkara No.484/2001 dan No:485/2001 yang menguatkan putusan Judifaksi yang amar putusannya membatalkan SK Mendagri tentang Pengangkatan Bupati Huzrin Hood dan Wakil Bupati Ansar Ahmad. Pada 29 Juni 2004, Menteri Dalam Negeri juga membatalkan SK pengangkatan Huzrin Hood dan Ansar Ahmad sebagai Bupati dan Wakil Bupati, lewat SK No.131.124-520A/2004 dan No.132.24-521A/2004.

Rumbadi Dalle - Tempo News Room

Sumber : Tempo Interaktif 02 Juli 2004

Kejaksaan Usut 8 DPRD di Sumatera Barat

Padang―Sejumlah kejaksaan negeri sedang mengusut delapan DPRD kota dan kabupaten di Sumatera Barat yang terkait kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muchtar Arifin, Rabu (30/6), mengatakan dari delapan DPRD itu, salah satunya, DPRD Kota Padang, berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang.

Sementara empat lainnya dalam tahap penyidikan, yaitu DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, DPRD Pesisir Selatan, DPRD Payakumbuh, dan DPRD Kota Solok. Adapun tiga kasus lagi sedang dalam tahap penyelidikan, yaitu DPRD Padang Pariaman, DPRD Tanah Datar dan DPRD Kabupaten Solok.

Untuk kasus DPRD Kota Padang, 40 dari 45 pimpinan dan anggotanya dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi anggaran Dewan tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp 10,4 miliar. Sebanyak 23 dari 40 anggota DPRD Kota Padang tersebut sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Padang dan sisanya menunggu berkas dilimpahkan.

Sedangkan untuk DPRD Sawahlunto Sijunjung, 31 anggota dan pimpinan yang terlibat kasus dugaan korupsi anggaran APBD 2002 sebesar Rp 1,2 miliar sedang dalam tahap pemberkasan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sementara tiga pimpinan Dewan dan dua panitia anggaran ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Padang sejak 29 Juni lalu.

Sementara untuk kasus DPRD Pesisir Selatan menyangkut Ketua DPRD-nya, Zamzami, yang menerima gaji ganda sebesar Rp 25 juta, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Painan.

Untuk kasus DPRD Kota Payakumbuh melibatkan 26 anggota. Mereka diduga melakukan korupsi dana APBD 2000 hingga 2002 sebesar Rp 350 juta, karena tidak sesuai dengan PP 110/2000. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh saat ini juga sedang diperiksa Polda Sumatera Barat dalam kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2003 sebesar Rp 300 juta. Bahkan Ketua DPRD Kota Payakumbuh Chin Star saat ini masih ditahan Polda Sumatera Barat sejak 2 Juni dengan alasan untuk memudahkan pemeriksaan.

Sementara 20 anggota DPRD Kota Solok tersangkut kasus dana pengerukan untuk membangun lahan Terminal Truk Kota Solok sebesar Rp 1,3 miliar.

Kasus DPRD yang masih dalam penyelidikan, seperti DPRD Kabupaten Solok 40 anggota dan pimpinan Dewan diduga menggelembungkan biaya perjalanan dinas ke Mataram pada April 2003. Mereka melakukan perjalanan hanya dua hari, tetapi yang dilaporkan dalam surat pertanggungjawaban (SPj) 10 hari. Dalam perjalanan itu 40 anggota Dewan juga menyertakan 20 wartawan, 10 orang pejabat eksekutif, dan pegawai sekretariat Dewan dengan menggunakan anggaran Dewan dan sekretariat Dewan.

Sedangkan kasus DPRD Tanah Datar, anggotanya diduga melakukan korupsi dana APBD 2002 sebesar Rp 193 juta. "Penyelidikan masih dikembangkan karena jumlah itu masih belum termasuk anggaran sekretariat karena biasanya yang paling banyak dikorupsi itu dari anggaran sekretariat Dewan, selain itu masih dicari dugaan korupsi APBD pada tahun 2000 dan 2001," kata Muchtar.

Sementara, kasus dugaan korupsi DPRD Kabupaten Padangpariaman, menurutnya, masih belum ada perincian pastinya. Febrianti - Tempo News Room.

Sumber : TEMPO Interaktif 30 Juni 2004

Pimpinan DPRD dan Panitia Anggaran Ditahan

Padang― Kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Sumatera Barat kembali "menelan" korban. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Sijunjung berikut Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran, Selasa (29/6), ditahan kejaksaan negeri setempat di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar RJ Soehandoyo mengatakan, penahanan dilakukan agar berkas perkaranya segera bisa dituntaskan karena dalam waktu dekat, masa tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan berakhir menyusul dilantiknya wakil rakyat hasil pemilu legislatif 2004. "Penahanan tetap mengacu ke Pasal 21 Ayat 1 KUHAP. Karena akan berakhirnya tugas, mereka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, sehingga menyulitkan pemeriksaan," katanya.

Mereka yang ditahan adalah Ketua Panitia Anggaran APBD Sawahlunto Sijunjung Tahun 2003 Syawal Jisad Gunung Bungsu, Wakil Ketua Panitia Anggaran Zulkarnain Mondo Datuak Bandaro Putiah, Ketua DPRD Darwin Basyir, serta Wakil Ketua DPRD Hasanul Arifin Datuak Bandaro Rajo dan Rayendra Rasyid.

Soehandoyo menjelaskan, dari 35 anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung, 31 orang kasusnya ditangani kejaksaan negeri dan empat orang oleh mahkamah militer karena dari fraksi TNI/Polri. Yang ditangani kejaksaan sudah berstatus terdakwa, dan untuk sementara baru lima orang yang ditahan. Tidak tertutup kemungkinan untuk menahan terdakwa lainnya.

Dari hasil penyidikan yang berkas perkaranya hampir rampung, semua anggota DPRD Sawahlunto Sijunjung itu dari barang bukti dan pengakuan terdakwa telah menyalahi perundang-undangan yang berlaku, terutama PP 110 Tahun 2000, dalam menyusun APBD Sawahlunto Sijunjung Tahun 2003, yang menyebabkan kerugian negara Rp 1,2 miliar.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu belum dapat merinci mata anggaran yang berbau korupsi tersebut beserta nilainya, kecuali jumlah total sekitar Rp 1,2 miliar.

"Dalam dakwaan primer, pimpinan dan anggota DPRD tersebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP," katanya.

Menurut catatan Kompas, kejaksaan dalam menangani kasus korupsi APBD oleh legislatif, sebelum kasusnya dilimpahkan ke pengadilan negeri, sudah menahan sejumlah wakil rakyat, seperti Masfar Rasyid (Wakil Ketua DPRD Sumbar), yang kemudian bersama dua pimpinan DPRD Sumbar lainnya (Arwan Kasri dan Ny Titi Nazif Lubuk) divonis penjara 27 bulan, membayar denda masing-masing 100 juta, dan mengembalikan uang sebanyak yang dikorupsi.

Kemudian 10 anggota DPRD Kota Padang, yaitu Zainul Arifin, Masran Nasution, AKBP Etty Saridin, Irdinansyah Tarmizi, Jonhar Junir, Irvantonius RB, Saukani, Khairul Ikhwan, H Syahriadi Autid, dan Amril Jilha, yang bersama anggota DPRD Padang lainnya tengah menjalani persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi APBD Kota Padang Tahun 2001 dan 2002 Rp 10,4 miliar.

Sementara Chin Star, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, menjalani penahanan di Markas Kepolisian Daerah Sumbar sejak 16 Mei lalu guna pengusutan dugaan korupsi APBD Tahun 2003 Rp 1,08 miliar. (nal)

Sumber : Kompas 30 Juni 2004