Jakarta - Tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengembangkan hingga 928 desa wisata di 33 provinsi. Angka yang pesat mengingat program PNPM Mandiri berupa desa wisata dimulai hanya dengan 200 desa di tahun 2009.
"Desain awal kita ajukan dua tahun, tapi ada masalah, ternyata setelah dua tahun belum selesai, desa-desa ini masih perlu dibantu dalam hal penataan dan produk apa yang ingin mereka jual. Produk-produk ini harusnya usulan-usulan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kita harapkan dua tahun sudah mandiri. Jadi kompleks dan ini tantangan kami juga," jelas Deputi Direktur Perencanaan dan Hukum Ditjen Pengembangan Destinasi Wisata Kemenparekraf Frans Teguh pada Lokakarya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Rabu (4/1/2012).
Frans menuturkan desa-desa yang dikembangkan menjadi desa wisata berasal dari usulan masing-masing pemerintah daerah. Terkadang, lanjutnya, suatu kabupaten memberikan usulan beberapa desa namun tidak dalam satu kawasan, misalnya ada tiga desa dengan jarak yang ternyata berjauhan.
"Ini agak sulit saat membuat travel pattern. Jejaring antara desa-desa wisata jadi susah untuk dijual," tuturnya.
Namun, bukan berarti pengembangan desa wisata tak membuahkan hasil. Desa-desa wisata di Yogyakarta, lanjut Frans, adalah kisah sukses menjual paket perjalanan dari desa-desa wisata yang telah berkembang dengan baik.
"Mereka bikin paket desa wisata untuk anak-anak sekolah. Kunjungan dari luar juga banyak, misalnya sekolah-sekolah dari Singapura," katanya.
Lalu apa syarat suatu desa agar dapat dikembangkan menjadi desa wisata? Frans menjelaskan tiga syarat sebuah desa untuk menjadi desa wisata. Pertama, desa yang memang memiliki potensi pariwisata. Kedua, desa yang terletak di sekitar obyek wisata, misalnya desa di sekitar Candi Borobudur. Serta ketiga, desa pendukung supply chain yang dapat mendukung pariwisata, misalnya desa berbasis pertanian dan kerajinan.
Sumber: http://travel.kompas.com
