Singapura - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kemarin bertemu anggota parlemen Melayu-muslim dari Partai Aksi Rakyat yang berkuasa, terkait kemungkinan pencabutan larangan berjilbab bagi Muslimah di tempat kerja. Saat ini larangan berjilbab diberlakukan, terutama untuk pekerjaan yang menyangkut layanan publik, seperti perawat, militer, dan kepolisian.
The Straits Times melaporkan, beberapa kelompok baru-baru ini menyerukan perempuan muslim yang berprofesi di sektor publik yang memerlukan seragam untuk diizinkan tetap berjilbab. Namun Menteri Urusan Muslim, Yaacob Ibrahim, mengatakan Lee ingin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi orang-orang dari semua agama untuk mempraktekkan agama mereka secara bebas. "Oleh karena itu, perlu untuk akomodasi dan kompromi oleh semua pihak," katanya.
Desakan untuk pencabutan larangan berjilbab terus mengemuka di negeri jiran ini. Hal ini menguat setelah perdebatan bulan lalu, ketika seorang dosen bertanya mengapa forum perawat di Singapura dilarang mengenakan jilbab. Yaacob saat itu menjawab bahwa mengenakan jilbab di tempat kerja akan menjadi "sangat bermasalah" untuk beberapa profesi, dan mendesak komunitas Melayu-muslim untuk tetap bersabar.
Masalah ini juga menyebabkan peluncuran Gerakan Hijab Singapura, awal pekan ini. Kini, halaman Facebook mereka telah mendulang sekitar 20 ribu likes.
Wanita muslim yang bekerja di profesi seperti perawat, kepolisian, dan dinas militer saat ini tidak diizinkan mengenakan jilbab atau simbol-simbol keagamaan lainnya. Muslim, sebagian besar Melayu, meliputi sekitar 15 persen populasi Singapura.
Dukungan pencabutan larangan jilbab datang dari berbagai kalangan, salah satunya adalah Partai Solidaritas Nasional (NSP). Mereka mengatakan mendukung pemakaian jilbab di semua lapangan pekerjaan dan lembaga pendidikan asal didukung seluruh rakyat.
Dalam sebuah pernyataan media pada Kamis, Sekretaris Jenderal Partai Jeannette Chong-Aruldoss juga meminta Pemerintah untuk melakukan survei demi mengukur bagaimana masyarakat lain menilai tentang wanita muslim mengenakan jilbab dalam pekerjaan pelayanan publik yang saat ini dilarang.
"Ini akan membantu pemerintah untuk memutuskan secara obyektif," katanya. Menurut dia, hal ini terutama terkait bukti empiris untuk mendukung keputusan apa pun terhadap masalah ini, karena memiliki dampak ekonomi bagi keluarga Melayu-muslim.
Sumber: http://www.tempo.co
