Jakarta - Tak dipungkiri bahwa kekayaan bahari yang dimiliki bangsa ini belum dikelola maksimal, terlebih untuk membantu kesejahteraan rakyat. Untuk mengangkat potensi tersebut akan digelar acara Arung Budaya Nusantara, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (10/8/2015).
Ketua Yayasan Megrania Bina Karya, selaku penggagas acara Arung Budaya Nusantara mengatakan, Mieke Sahala Hutabarat bahwa program kemaritiman yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Poros Maritim dapat dianggap sebagai cara pandang yang tepat dalam memanfaatkan wilayah perairan lautnya.
"Potensi bahari kita sangatlah besar, mulai dari perikanan, kelautan, pesisir hingga destinasi wisata yang dapat dikembangkan. Kami meyakini jika hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin negara kita menjadi makmur dan sejahtera," kata Mieke. di Jakarta, Minggu (9/8/2015).
Ditambahkan, melalui acara yang menampilkan berbagai kesenian serta kekayaan bahari Indonesia seperti Budaya Ruwat dan Larung Bahar ini diharapkan menjadi tonggak agar bangsa ini kembali mengelola potensi bahari dan kemaritiman setelah sekian lama ditinggalkan.
Mieke menjelaskan untuk sektor wisata bahari dapat dikembangkan berdasarkan pada potensi laut Indonesia. Pihaknya sangat bersyukur bahwa saat ini Pemerintah berkomitmen untuk pengembangan wisata bahari memiliki porsi 35 persen dari jenis wisata yang akan dikembangkan pada 2015 sampai 2019.
Seperti yang diketahui bahwa fokus pengembangan wisata bahari yakni pada destinasi pantai, selam dan selancar (surfing), yacht, cruise, serta kegiatan terkait laut dan masyarakat pesisir. Selain itu jika wisata bahari ini diberdayakan maka akan mampu menyumbangkan devisa hingga 4 miliar dolar AS pada 2019.
"Dengan memaksimal potensi wisata bahari maka saya harapkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat dalam lima tahun terakhir. Tidak hanya itu, masyarakat yang menjadi pendukung wisata bahari ataupun berada di sekitar objek wisata akan menjadi sejahtera," katanya.
Guru Besar Oseanografi Universitas Diponogoro, Prof. Sahala Hutabarat mengatakan selama ini banyak sekali potensi laut yang belum dikelola dan dijadikan produk andalan.
Selain itu, penelitian mengenai laut juga belum banyak dilakukan. Padahal, jika hal ini dilakukan maka potensi laut Indonesia bisa tergali dan membawa manfaat bagi masyarakat.
"Kita ini memiliki ALKI yang bisa mendatangkan devisa untuk bangsa ini. Jika setiap kapal asing melintas ALKI diharuskan membayar, tentu pemasuk kita akan besar sekali," katanya.
Sahala menjelaskan, ALKI adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah hak alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan agar bisa memaksimalkan potensi bahari yang ada maka pemerintah diminta memperkuat pembangunan masyarakat di pesisir, salah satunya melalui pemberdayaan koperasi masyarakat nelayan sebagai mitra utama.
"Jadikan koperasi nelayan sebagai mitra, sejak inisiasi program hingga pengoperasiannya ini harus dilakukan oleh pemerintah agar potensi bahari yanng kita miliki dapat terangkat," katanya.
Ia juga menabahkan bahwa untuk dapat mensejahterkan para nelayan diharapkanpemerintah akan bisa mengurangi ketergantungan terhadap pakan ikan impor.
"Saat ini jumlah pakan ikan impor mencapai 70 persen. Memang, kita belum bisa melepaskan ketergantungan itu, namun setidaknya dapat mengurangi, mungkin menjadi 60 persen," katanya.
Dijelaskann Riza, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), saat ini ada sekitar 2.7 juta nelayan di Indonesia dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 5.8 juta ton dan produksi budidaya mencapai 13.7 juta ton.
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com
