Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali meminta agar pemerintah memprioritaskan tenaga honorer untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) daripada merekrut baru. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mengabdi selama ini.
“Mereka kan sudah mengabdi. Seharusnya pemerintah melihat itu,” kata Zainudin Amali, di The Hotel Sultan, Gatot Subroto, Jumat (8/9/2017).
Namun demikian, kata Zainudin, semua kebijakan kembali kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang memiliki kewenangan untuk membuka lowongan CPNS pada tahun ini.
“Mungkin pemerintah memang sedang butuh,” kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi II, TB Ace Hasan Syadzili. Ia menyatakan, Komisi II DPR sudah lama mendesak pemerintah agar mengangkat tenaga honorer.
“Kami di Komisi II, pemerintah harus lebih memprioritaskan K-1 dan K-2 yang honorer. Mereka itu yang harus diangkat jadi PNS,” kata Ace saat dihubungi Tirto, Jumat.
Ace menurutkan, saat ini jumlah pegawai honorer di Indonesia lebih dari 800 ribu orang dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat. Khusus untuk daerah, kata dia, mereka telah mengabdi cukup lama.
Untuk menghindari proses nepotisme dalam pengangkatan tenaga honorer, kata Ace, pemerintah bisa menerapkan sistem yang objektif berdasarkan kebutuhan. “Apakah yang bersangkutan dibutuhkan di kementerian dan pemerintah daerah tersebut. Kalau memang tidak, ya tidak perlu diangkat,” kata Ace.
Kendati begitu, Ace tidak menganggap penerimaan CPNS 2017 ini sebagai upaya politis pemerintah menyongsong Pilpres 2019. Sebab, kata Ace, bila pemerintah bertujuan politik seharusnya mengangkat tenaga honorer.
“Karena sebagai sebuah janji politik diprioritaskan yang lebih lama mengantri,” kata Ace.
Ace menilai, penerimaan CPNS kali ini karena pemerintah membutuhkan tenaga baru, setelah pemberlakuan moratorium penerimaan CPNS diberlakukan sejak Januari 2015.
Tahun ini, pemerintah secara resmi membuka kembali seleksi CPNS. Sepanjang September 2017, misalnya, pemerintah membuka sekitar 17.928 lowongan CPNS. Sementara pada Agustus, ada 19.210 lowongan CPNS yang dibuka pemerintah.
Namun, keputusan pemerintah membuka lowongan CPNS tersebut mendapat kritik dari pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio. Ia menilai, kebijakan pemerintah tersebut mengherankan. Sebab menurutnya saat ini masih banyak tenaga-tenaga honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
“Pemerintah seharusnya lebih mengedepankan para tenaga honorer tersebut,” kata Agus kepada Tirto, Rabu (6/9/2017).
Saat ini, kata Agus, jumlah PNS di Indonesia masih cukup besar. Di saat yang sama, kinerja mereka belum sepenuhnya memuaskan publik. Dalam hal pengurusan izin, misalnya, pelayanan berbelit dan menyusahkan.
“Seperti sekarang saja, izin masih bertele-tele. Ada beberapa daerah kemajuan, tetapi sebagian besar belum,” kata Agus.
Agus menerangkan, perbaikan di sejumlah daerah, kementerian, maupun lembaga memang sudah terjadi di beberapa sektor. Namun, pelayanan baik tersebut terkadang langsung hilang begitu pemimpin instansi diganti. Hal ini karena perbaikan di lingkungan kementerian lembaga masih terikat figur pemimpin bukan sistem aturan.
Akan tetapi, pemerintah memiliki pertimbangan sendiri terkait lowongan CPNS 2017 ini. Kepala Biro Humas Kemenpan RB, Herman mengatakan, penerimaan CPNS tahun ini sudah sesuai kebutuhan objektif serta analisis beban kerja setiap instansi.
Herman mencontohkan, penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada penerimaan CPNS kali ini, Kemendikbud mendapat alokasi sebanyak 300 formasi. Jumlah itu dihitung sesuai kebutuhan Indonesia mewujudkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, seleksi penerimaan CPNS juga dimaksudkan untuk mengganti mereka yang telah pensiun. Sayangnya, Herman tidak merinci jumlah tenaga yang dibutuhkan di setiap instansi. Ia pun tidak menjawab bagaimana proses kementerian/lembaga maupun pemerintah mengajukan jumlah CPNS.
Rekrutmen seleksi CPNS saat ini pun, sebenarnya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan utama pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian/lembaga. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), misalnya, mendapat alokasi 1.500 formasi untuk seleksi CPNS.
Dari 1.500 formasi itu, 1.431 di antaranya adalah lowongan dosen. Namun, angkat tersebut dinilai masih belum memenuhi kebutuhan utama dosen karena yang pensiun tiap tahun jumlahnya cukup banyak.
“Jumlah yang pensiun dua tahun ini masih lebih besar daripada yang kami rekrut sekarang. Per tahun dosen yang berhenti karena pensiun angkanya 1.500 lebih,” kata Sekjen Kemenristekdikti, Ainun Na'im dalam konferensi pers di Gedung Kemenristekdikti, Jakarta.
Sumber: https://tirto.id
