Sorong, Papua - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan membuka "Rakernas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara IV," di Sorong, Papua Barat, Selasa (17/3/2015).
Seperti disampaikan Tjahjo kepada Tribunnews.com, Selasa dini hari, Pemerintah mempunyai komitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Pasalnya, tegas Tjahjo, masyarakat hukum adat memiliki hak dan kewenangan publik untuk mengelola masyarakat di bidang hukum adat, sosial, kultural dan ekonomi.
"Hak kewilayahan yang melekat harus ada kejelasan pengaturan. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dan budaya untuk mengembangkan kearifan lokal dan perlindungan masyarakat hukum adat," ungkapnya.
Untuk itu pula, imbuh Tjahjo, pemerintah mengupayakan perlindungan dan pengakuan bagi kesatuan masyarakat hukum adat dari berbagai aspek.
Kerjasama Pemerintah pusat dan daerah guna mempetakan dan menginventarisasi masyarakat hukum adat adalah prioritas utama mewujudkan percepatan. Di antaranya memberikan penguatan dalam bentuk payung hukum bagi keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nusantara dan lembaga-lembaga adat lainnya .
Sumber: http://www.tribunnews.com
