Selatpanjang, Riau - Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti masa khidmat 2010- 2016 berakhir sudah, untuk itu LAMR kembali melakukan Musyawarah Daerah ( Musda ) ke II yang bertempat di Ballroom Afifa Jalan Banglas Selatpanjang, selasa (17/1/17).
Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abubakar, Sekretaris LAM Riau M. Nasir penyalai, bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan, Ketua LAMR Kepulauan Meranti, Ridwan Hasan, Wakapolres Kepulauan Meranti, kompol DR Wawan SH MH, dan seluruh pejabat serta perwakilan LAM masing masing kecamatan.
Ketua DPH LAM Riau Syahril Abubakar dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya mempunyai harapan besar terhadap Kepulauan Meranti karena masih bisa mempertahankan budaya Melayu ditengah maju dan pesatnya perkembangan zaman.
"Saya berharap Kepulauan Meranti bisa tetap menjaga budaya Melayu dengan segala adat istiadatnya seperti saat ini. Coba lihat negara Jepang, betapa majunya negara mereka, tetapi mereka tidak sedikitpun meninggalkan adat dan budaya mereka, saya harap Meranti juga bisa menerapkan itu," katanya seraya mencontohkan Kota Pekanbaru sebagai ibukota propinsi Riau yang telah hilang kemelayuannya akibat tergerus dengan kota metropolitan.
Dia juga mengatakan bahwa LAM sebagai salah satu lembaga tertinggi di tanah Melayu hendaknya bersinergi dengan pemerintah dengan sebaliknya tidak menjadikannya sebagai oposisi.
"Mari kita bersinergi dengan pemerintah untuk suksesnya pembangunan di daerah ini agar menjadi lebih baik kedepannya.Mari kita jaga kerukunan hidup dan menciptakan kedamaian, dan kepada paguyuban lain hendaknya tidak segan untuk berpayung ke LAM agar tercapainya suatu pemikiran yang dapat menciptakan kerukunan antar sesama ," katanya.
Ketua PMI Propinsi Riau ini juga menyinggungkan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan soal hutan adat bukan lagi hutan negara lewat Putusan Nomor 35/PUU-X/2012MK No 35.
Oleh karena itu dia mengatakan ini hendaknya di programkan oleh pengurus LAM yang baru dengan diperkuat oleh peraturan daerah (Perda).
"Jika program ini dijalankan oleh LAM dan diperkuat dengan Perda, maka tanah yang selama ini dikuasai oleh perusahaan bisa kita ambil alih untuk pendapatan bagi, dengan begitu kita tidak risau lagi memikirkan dana hibah," katanya.
"Selanjutnya untuk program LAM kedepan yang dikira perlu dilakukan adalah memberikan penghargaan Gelar datuk setia amanah kepada bupati dan tokoh lainnya untuk sebagai penyemangat dalam bekerja membangun negeri ini, selanjutnya saya menekankan LAM bukan hanya wadah sebagai tempat berbalas pantun, namun lebih kepada tindakan nyata seperti memberikan pelajaran muatan lokal kepada generasi muda usia sekolah, dimana pelajaran itu semakin hilang," katanya lagi.
Sementara itu bupati Kepulauan Meranti mengatakan bahwa Melayu bukanlah milik suku Melayu saja, namun seluruh masyarakat Meranti dari berbagai suku yang mendiami tanah Jantan ini.
"Kita berdiam di tanah Melayu, untuk itu marilah kita mengaku sebagai orang Melayu, jika sudah begitu rasa memiliki antar sesama itu semakin kuat, dan gesekan yang ada dapat diredam, serta hidup akan rukun dan damai," kata bupati.
Bupati juga mengatakan bahwa budaya yang ada hendaknya di komposisikan dengan budaya Melayu agar adanya pembauran antara sesama dan tidak terlihat asing.
"Kedepannya bagi paguyuban lain kita akan beri pakaian Melayu agar Melayu sebagai tuan rumah benar benar terlihat dan budaya yang ada hendaknya dipadukan dengan budaya Melayu agar tidak lagi terlihat asing," katanya.
Bupati juga mengatakan agar dalam pemilihan ketua dan pengurus LAM yang baru nantinya untuk membentuk suatu mufakat dan kata sepakat.
"Dalam pemilihan nantinya saya harap tidak menunjukkan satu suara untuk satu calon, tapi hendaknya dibuat suatu mufakat dan kesepakatan bersama, jangan membuat gaduh sehingga membuat keadaan menjadi tidak stabil, semoga dari hasil yang baik dapat menghasilkan sesuatu untuk kehidupan masyarakat Melayu yang lebih baik lagi," kata bupati.
Sumber: http://riaugreen.com
