Oleh: Arya Gunawan
TIBA-tiba saya mendambakan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersedia memainkan peran sebagai “Deep Throat” dalam kaitan dengan penyuntikan dana penyelamatan Bank Century. Dambaan ini mencuat di tengah kian tersisihnya kasus ini oleh berbagai peristiwa lainnya yang memenuhi agenda pembahasan media dan masyarakat awam, termasuk bencana alam yang menimpa sebagian saudara kita di Sumatera Barat dan Jambi.
Saya tak hendak menyalahkan berbagai peristiwa yang datang lebih belakangan ini, apalagi bencana di Sumatera itu, yang memang sudah sepatutnya masuk di urutan teratas dalam agenda media. Yang patut disalahkan bukan peristiwanya, melainkan konsistensi media untuk terus bersuara lantang mengingatkan: masih banyak hal yang menggantung di seputar kasus Bank Century, dan, karena itu, harus dikejar hingga tuntas.
Perkembangan kasus ini sebetulnya sudah agak kehilangan momentum setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono unjuk bicara, saat berbuka puasa dengan kalangan media, di Istana Negara, Jakarta, 17 September 2009. “Jangan ada yang sifatnya misterius pada urusan Bank Century dan penyelesaiannya. Semua pihak saya minta bisa menjelaskan akuntabilitasnya. Saya ingin tetap transparan. Sakit kalau yang berkembang di negara ini suasana buruk sangka,” ujar SBY, sebagaimana dikutip sejumlah media. Dia akan menghormati proses investigasi, yang ketika itu tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, sambil menegaskan, tak ada kejahatan yang lolos dari jerat hukum pada penanganan Bank Century.
Hasil pemeriksaan BPK telah terbit akhir September lalu, namun tidak ada tindakan nyata yang lahir sesudahnya. Tidak ada lembaga (DPR, eksekutif, BPK, dan Presiden) yang memberikan pernyataan resmi, lalu membeberkan langkah-langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut logis dari hasil kerja BPK itu. Seperti pada sejumlah kejadian yang sudah-sudah, masyarakat lagi-lagi disodori pemandangan di mana sebuah persoalan diselesaikan dengan cara yang agaknya kian menjadi “ciri khas” Indonesia: dibiarkan mengambang, untuk pelan-pelan menguap dilibas waktu, atau lenyap ditelan sikap alpa kolektif sebagian masyarakat kita.
Dalam situasi seperti inilah, saya kembali berpaling kepada JK. Kita tentu ingat, JK-lah yang memberikan dimensi lain terhadap jalan cerita kasus Bank Century, saat dia menegaskan bahwa dia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pemberian dana talangan itu. Padahal, ketika keputusan itu diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan, bersama-sama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, JK bertindak sebagai pelaksana tugas Presiden secara penuh, karena SBY tengah menunaikan tugas di luar negeri.
Sayangnya, JK kemudian lebih memilih diam, dengan alasan, jika bicara lebih jauh, dia seperti membuka Kotak Pandora, yang isinya dapat bergerak liar ke mana-mana. Sebuah pernyataan yang sebetulnya sangat menggoda untuk dikejar, karena menyiratkan JK tahu banyak tentang kasus ini, termasuk dugaan tali-temalinya ke berbagai pihak, dan tentu saja konsekuensi yang mungkin timbul apabila jalinan tali-temali tersebut diurai. Itu sebabnya, saya mendambakan JK muncul sebagai “Deep Throat”.
Bagi mereka yang menggeluti jurnalisme, “Deep Throat” bukanlah istilah asing. Ini adalah judul film (porno) Amerika pada 1972, karya sutradara Gerard Damiano. Film ini menjadi buah bibir karena kontroversinya, juga karena jalinan ceritanya (salah satu film porno paling awal yang memiliki plot cerita yang jelas), serta karena keuntungan komersial yang diraihnya, yang lumayan fantastis menggunakan ukuran pada masa itu. Istilah ini kemudian dilekatkan pada jurnalisme investigatif, berkat duet wartawan koran The Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, saat mengungkap skandal politik yang dilakukan kubu Presiden Amerika Serikat Richard Nixon (calon dari Partai Republik). Nixon berupaya mengganjal langkah Senator George McGovern, pesaingnya dari Partai Demokrat dalam pemilu Presiden 1972, demi mengejar masa jabatan kedua. Kecurangan yang dilakukan Nixon dan kubunya mulai dari pembobolan kantor pemenangan pemilu Partai Demokrat, (lokasi kantornya di kompleks Watergate, di Washington, DC; itu sebabnya skandal ini kemudian dikenal luas dengan nama Watergate), penyadapan, sampai pelanggaran dana kampanye.
Dalam proses pengungkapan skandal Watergate ini, Woodward menggunakan narasumber rahasia. Redaktur Pelaksana The Washington Post Howard Simons, secara bergurau—juga dengan agak sinis—dalam sebuah rapat redaksi menjuluki narasumber andalan Bob Woodward itu sebagai “Deep Throat”. Nama ini disebut pertama kali di halaman 71 pada buku All The President’s Men, yang berisi catatan Woodward dan Bernstein mengenai skandal ini. Dalam film berjudul sama yang dibuat berdasarkan buku tersebut, “Deep Throat” ditampilkan memikat oleh sutradara Alan J. Pakula: misterius, bersuara berat, dengan rokok yang selalu tersulut di bibirnya, dengan wajah tertutup siluet dalam suasana samar-samar di lokasi sebuah parkir mobil bawah tanah.
Tokoh ini menjadi semacam “dewa penolong” di saat-saat genting ketika Woodward dan Bernstein seperti mulai kehilangan arah dalam membongkar skandal tersebut, karena tak jelasnya informasi yang mereka peroleh. Ada dua nasihat penting yang diberikan “Deep Throat” kepada Woodward: yaitu “follow the money” (telusuri jejak dana kampanye yang masuk ke kubu Partai Republik) dan pemberian sejumlah indikasi mengenai tali-temali para tokoh yang berada di lingkaran-dalam Nixon.
Sejarah kemudian mencatat, Nixon terpental secara tak terhormat pada awal periode kedua jabatannya, 9 Agustus 1974, dengan cara mengundurkan diri. Belakangan, sejarah juga mencatat bahwa “Deep Throat” adalah William Mark Felt, orang kedua di Kantor Penyelidik Pusat (FBI), yang mengungkapkan sendiri jati dirinya pada 2005. Mark Felt wafat pada 18 Desember 2008 dalam usia 95 tahun.
JK memiliki peluang menjadi “Deep Throat” versi Indonesia. Namun, tentu ini bukan hal mudah baginya; dia mungkin seperti berada di simpang jalan: memilih mengungkapkan kemungkinan sejumlah informasi yang masih disimpannya berkaitan dengan kasus Century ini, ataukah memilih tetap tutup mulut. Jika jalan kedua yang dipilihnya, JK akan mengikuti jejak seniornya, tokoh dengan nama yang hampir serupa dan asal daerah yang sama (Sulawesi Selatan), yaitu Jenderal Muhammad Yusuf, yang memilih tetap bungkam mengenai rahasia Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) sampai ke akhir hayat.
Mungkinkah JK menilai bahwa rahasia yang dia pegang mengenai kasus Bank Century ini memiliki muatan yang mirip rahasia Supersemar, yakni sama-sama dapat mengusik legitimasi sebuah rezim? Sementara Yusuf, sang jenderal menyimpan rahasia yang bisa mengganggu legitimasi rezim Soeharto, Jusuf sang saudagar (yang kemudian menjadi wakil presiden) menyimpan rahasia yang mungkin bisa berdampak bagi legitimasi pemerintahan baru SBY, terkait dengan dugaan yang sudah disuarakan sejumlah kalangan--pengamat dan sejumlah anggota DPR--bahwa ada dana dari Bank Century yang diduga mengalir ke partai politik tertentu, yang mungkin saja dapat menyeret-nyeret Partai Demokrat.
Saya mencoba optimistis: siapa tahu justru, setelah tak lagi memegang jabatan resmi kenegaraan, JK bersedia menjadi “Deep Throat”, meskipun tidak dapat dia lakukan secara klandestin macam Mark Felt. Namun, jika JK ternyata bersedia, akankah ada wartawan yang mau sungguh-sungguh menelusuri informasi yang dipasoknya, entah dikerjakan oleh tim seperti yang dilakukan Woodstein (panggilan yang sering digunakan oleh pemimpin redaksi The Washington Post Ben Bradlee kepada Woodward dan Bernstein), ataukah bersolo karier seperti Bondan Winarno saat membongkar skandal tambang emas Busang pada 1996 silam itu?
Arya Gunawan, Pemerhati Media; Pengajar Mata Kuliah Jurnalisme Investigatif di Program Studi Jurnalisme, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Sumber: Koran Tempo, Jumat, 9 Oktober 2009