Kualatungkal – Ikatan Mahasiswa Tanjung Jabung Barat (Imtaj) kembali mendesak Polda Jambi mengusut tuntas kasus korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota DPRD Tanjab Barat periode tahun 1999-2004. Imtaj menilai sejak kasus ini ditangani Polda Jambi tahun 2004, masih belum ada perkembangan signifikan.
Ketua Imtaj, Dadang Alia mengatakan, pihaknya (mahasiswa) adalah salah satu komponen masyarakat yang ikut memajukan kasus dugaan korupsi DPRD Tanjab Barat periode tahun 1999-2004 itu ke Polda Jambi. “Kita masih konsisten. Soalnya kita juga ikut melaporkan kasus itu ke Polda,” ungkap Dadang saat dihubungi via ponselnya, kemarin.
Ia menambahkan, sejak dilaporkan ke lembaga hukum, kasus dugaan korupsi dewan Tanjab Barat- yang salah satunya terkait tunjangan kesehatan- berjalan sesuai prosedur. Cuma, kata Dadang, baru dua oknum anggota dewan yang sudah divonis di Pengadilan Negeri Kualatungkal, yakni, Mahludin Ahmad (mantan Ketua DPRD Tanjab Barat) dan Saefuddin (mantan ketua panggar legislatif).
Sedangkan, Umar Ibrahim (dulu wakil ketua DPRD, kini Ketua DPRD Tanjab Barat) dan L Silaban (dulu wakil ketua, kini masih Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat), proses hukumnya masih belum berjalan.
Kata Dadang, jika ternyata kedua oknum anggota dewan itu ( Umar dan Laban), tidak terbukti ikut terlibat, mestinya ada ketegasan hukum untuk keduanya. “Kita tidak mau ada indikasi tarik-ulur, kan kasihan mereka berdua,” ungkapnya. Makanya, Imtaj mendesak pihak terkait agar bisa menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Apalagi, dengan pembanding dua oknum anggota dewan yang sudah divonis bersalah oleh PN Kualatungkal beberapa waktu lalu itu.
Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Kapolda Jambi Brigjen Carel Risakotta melalui Kabid Humas Polda, AKBP Yatim Suyatmo, masih menyatakan berkas perkara Umar-Laban P19. Namun, pihak Polda mempertegas bahwa pihaknya masih terus menangani kasus tersebut. “Yang dua anggota dewan sudah selesai, yang dua lagi masih P19,” tegas Yatim.(nas)
Sumber: Jambi Independent, Senin, 07 Mei 2007