Lingga, Kepri - Terkait surat edaran pemerintah pusat agar Dinas Kebudayaan melebur dalam struktur organisasi tenaga kerja (SOTK) bersama Dinas Pendidikan sangat disayangkan sejumlah tokoh kebudayaan dan masyarakat di Kabupaten Lingga. Padahal beberapa waktu lalu, dalam perda SOTK yang telah disahkan dan diserahkan pemerintah daerah kepada provinsi untuk dievaluasi agar Dinas Kebudayaan bisa berdiri sendiri dan terpisah dari Dinas Pariwisata.
Kebijakan tersebut dibuat bukan tanpa alasan. Sebagai sentral Bunda Tanah Melayu, Lingga jelas memiliki urusan kebudayaan yang begitu luas. Aset kebudayaan mulai dari sejarah kesultanan Lingga yang pernah berpusat di Lingga lebih kurang 120 tahun, kesenian yang masih dipertahankan pelaku budaya, bahasa, adat istiadat, kerifan lokal hingga pengkajian-pengkajian yang tersendat akibat porsi anggaran kebudayaan yang tidak jelas.
“Kita memandang kebudayaan sebagai urusan wajib. Ini juga sejalan dengan visi misi Bunda Tanah Melayu. Banyak hal yang harus dijaga di Lingga ini,” kata Ishak tokoh masyarakat peduli budaya yang juga menjabat sebagai Ketua I, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Lingga.
Dikatakan Ishak, sebelum perda SOTK disahkan wacana Dinas Kebudayaan telah dibahas bersama sejumlah tokoh kebudayaan di Lingga. Hal ini diharapkannya terealisasi bersama dukungan pemerintah dan legislatif agar persoalan budaya dapat menjadi prioritas.
“Revolusi mental program Pak Presiden, akan kita bangun lewat kebudayaan. Porsinya juga akan lebih jelas. Kebudayaan adalah aset terbesar, bukan hanya Lingga tapi sejarah Kepri yang ada di Lingga. Kita punya museum, kita punya 106 cagar budaya dan itu semua harus diurusi,” kata Ishak.
Meski ada surat edaran, Ishak melihat hal tersebut hanya bersifat himbauan. Dalam hal ini, daerah harus bisa mempertegas. Ishak berharap hal ini menjadi pemikiran bersama untuk kepentingan budaya Melayu. Namun dalam teknisnya, tentu perlu ditempatkan orang-orang berkompeten yang mampu membidangi persoalan kebudayaan di Bunda Tanah Melayu, Lingga.
Sejalan dengan itu juga, Budayawan Melayu Rida K Liamsi, mempertegas jika Kepri akan diuntungkan dengan kebudayaan yang berdiri sendiri. Ia bahkan menilai, jika Kebudayaan melebur bersama Dinas Pendidikan merupakan sebuah pelecehan terhadap orang Melayu.
“Kepri itu tak akan miskin kalau ngurus kebudayaan. Kebudayaanlah yang akan membesarkan Kepri ini,” kata Datuk Sri Lela Budaya tersebut.
Sumber: http://batampos.co.id
