Jakarta - Sekjen Departemen Budaya dan Pariwisata DR. Sapta Nirwandar minta agar Rencana Induk (Blueprint) Pengembangan Wisata Bahari yang dibuat oleh pemerintah (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata/Depbudpar) dapat disempurnakan oleh Gahawisri (Gabungan Pengusaha Wisata Bahari) sehingga aplicable dan menarik calon investor untuk terjun dalam marine tourism.
"Dengan adanya penyempurnaan dari Gahawisri diharapkan blueprint Pengembangan Wisata Bahari ini bisa aplicable dan menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya dalam wisata bahari," kata Sapta Nirwandar kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam diskusi sekaligus membuka Munas ke-2 Gahawisri di Jakarta, Selasa (26/2).
Blueprint Pengembangan Wisata Bahari yang dibuat Depbudpar itu menguraikan seputar isu strategis, arah kebijakan, strategi dan rencana pengembangan, maupun prioritas pengembangan.
Dalam rencana induk tersebut telah dipetakan sebanyak 13 kepulauan di Indonesia menjadi prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan bentuk kegiatan dan tema masing-masing. Sebagai contoh, Kepulauan Bunaken, Sulawesi Utara, kegiatan wisata bahari utamanya adalah selam dan snorkeling dengan tema pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Sedangkan untuk Barelang-Riau Kepulauan kegiatan wisata bahari utamanya adalah cruise, yacht dan marina, serta wind surfing dengan tema pengembangan adalah sebagai industri wisata bahari 3P (Private and People Partnership).
Menurut Didien Junaedy, Sekjen Gahawisri, permintaan Sekjen Depbudpar DR.Sapta Nirwandar untuk menyempurnakan blueprint tersebut merupakan wujud sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata bahari di tanah air. "Penyempurnaan blueprint ini juga menjadi tantangan bagi Gahawisri, karena bagaimana agar rencana induk itu bisa diterapkan (applicable) di lapangan serta menarik bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di wisata bahari," katanya. (Humas)
Sumber: www.budpar.go.id (27 Februari 2008)
