Jakarta—Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diangkat Abdullah Hehamahua dikenal lurus. Jangankan menerima amplop. Makan, minum dan antar jemput yang ditawarkan panitia acara pun kerap ditolaknya.
Menurut dia, banyak kasus korupsi yang terjadi karena pembiaran terhadap pemberian hal-hal kecil seperti itu. Berikut wawancara pria yang sudah dua kali menjadi penasihat KPK, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/3/2009).
Selama ini Bapak dikenal sangat bersahaja, bahkan enggan menerima pemberian makan atau minum dan antar jemput oleh panitia acara yang mengundang, kenapa?
Pertama saya ditakdirkan sudah membaca berulang-ulang dimana ada hadis yang sangat keras bahwa, daging yang dihasilkan dari makanan dan minuman yang haram, layak ditempatkan di neraka. Menerima hal-hal seperti itu saya anggap haram.
Selain itu, dalam kode etik KPK, tidak boleh menerima apapun dari pihak diluar KPK, apakah itu makanan itu minuman. Karena KPK dalam menjalankan tugasnya menggunakan APBN, jadi kalau terima dari pihak lain, khususnya pemda, itu tidak diperbolehkan.
Bagaimana cara Bapak menolak setiap pemberian yang ditawarkan?
Dengan cara halus, bahkan kalau perlu dengan cara kasar.
Kasar seperti apa Pak?
Dulu saya masih di KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara), saya pernah memeriksa kekayaan salah seorang anggota DPRD di Lampung. Setelah saya periksa, dia ngajak salaman dan kasih amplop. Terus saya bilang tidak, tapi dia terus memaksa, akhirnya saya sempat tinju pundaknya dan saya bilang 'kalau Anda tidak ambil sekarang saya akan adukan ke polisi'.
Kalau cara halus?
Misalnya maaf saya sudah dapat anggaran dari KPK, KPK anggarannya APBN, itu uang rakyat. Kalau saya terima lagi uang Anda berati itu uang rakyat.
Bagaimana reaksinya?
Pertamanya mereka kaget, tapi lama-lama bisa menerima. Hal-hal kecil seperti itu, dianggap hal biasa. Namun dalam beberapa kasus korupsi, diawali dari beberapa pembiaran terhadap hal-hal kecil.
Bagaimana cara memperbaiki korupsi di pemerintahan kita?
Itu harus disertai dengan perbaikan sistem. Kadang, kalau dia tidak berniat menerima suap tapi kesempatan itu selalu datang, ia akan terus menerima.
Sebagai penasihat KPK kan gaji Bapak cukup besar, bagaimana cara Bapak menahan diri untuk terus sederhana?
Saya sarjana eksakta. Kalau saya to the point saja, fungsi rumah kan untuk berteduh jadi saya buat rumah yang penting buat berteduh, kamarnya pun disesuaikan dengan kebutuhan. Gaji saya pun saya bagi untuk kebutuhan anak istri, anak yatim piatu, jadi sudah ada pos-posnya.
Ada tips agar para pejabat tidak terus korup?
Saya berfikir bahwa dalam persoalan materi kita harus lihat ke bawah, kalau dalam soal ibadah kita harus lihat ke atas. Kalau cuman naik motor beruntung masih ada di bawah saya yang naik sepeda. Tapi kalau ibadah, lihat ke atas.
Apa yang akan Bapak lakukan setelah dilantik?
Saya kira memastikan stamina KPK dari pimpinan sampai bawah tetap solid sehingga tidak hanya melaksanakan rutinitas saja tapi kepada hal-hal yang strategis. Salah satunya dengan menegakkan sistem. Jadi begitu ditangkap dari satu instansi tidak akan ada lagi yang akan ditangkap.
Selama ini kan pasti KPK mendapat banyak tekanan-tekanan dari berbagai pihak, bagaimana cara Bapak memberi nasihat pada pimpinan dan bawahannya untuk mengatasi tekanan tersebut?
Karena saya sebagai penasihat tugasnya memberi masukan dan pendapat. Diminta atau tidak, saya dalam seminggu 2 kali pada Senin dan Jumat, selalu mengirimkan email pada seluruh karyawan KPK untuk memberikan nasihat jika ada yang mengalami masalah.
Masalah seperti apa?
Misalkan ada problem pada penyelidik atau penyidik kita. Mereka yang beragama Islam mengalami problem tidak boleh membuka aib seseorang di muka umum. Saya katakan, yang namanya tidak boleh membuka aib itu yang kalau menyangkut pribadi dia, misalnya yang menyangkut hubungan dia dengan keluarganya. Tapi kalau yang menyangkut kehidupan orang banyak itu wajib diberikan informasi. Seperti pendidikan, energi, informasi, dan pendidikan itu penting.
Hingga kini kan RUU Pengadilan Tipikor belum disahkan, padahal keberadaannya sangat penting bagi KPK, bagaimana cara Bapak untuk mendorong RUU Pengadilan Tipikor?
Saya selalu menjelaskan kenapa pentingnya pengadilan tipikor itu. Nah pengadilan tipikor itu disalahpahami seakan-akan melanggar UUD 1945, karena di peradilan itu hanya ada pengadilan agama, peradilan TUN dan peradilan militer, dan peradilan umum. Padahal sebenarnya, Pengadilan Tipikor ada di bawah peradilan umum.
Selain itu, hakim adhoc dan hakim karier di peradilan Tipikor kita harapkan punya suasana berbeda dengan peradilan umum. Sama halnya dengan kualitas antara polisi dan jaksa di kepolisian dan kejaksaan itu tidak berbeda dengan yang di KPK. Tapi karena di KPK suasanannya itu berbeda, maka ketika mereka di sini lebih energik. (mad/nwk)
Sumber: Detiknews.com, Selasa, 24 Maret 2009
