Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Asmat tampaknya jalan di tempat, mengakibatkan lintas Partai Politik (Parpol) melaporkan kinerja bupati dan jajarannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla.
Ketua Umum Lintas Parpol Kabupaten Asmat, Eliezer Sarau dalam keterangan pers di Jayapura, Senin mengatakan, sejak Yuvensius Biakay, BA dan Fredirik Bati Sorin dilantik Gubernur Papua, Dr. JP. Solossa (alm-Red) masing-masing sebagai bupati dan wakil bupati 7 September 2005 periode 2005-2010, pembangunan di kabupaten di bagian Selatan Papua tidak memperlihatkan kemajuan.
"Selama satu tahun ini, tidak satu pun hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, padahal dana pembangunan mencapai ratusan miliar. Masyarakat sangat kecewa dengan kinerja bupati, wakil bupati bersama jajarannya," kata Sarau.
Sarau mengatakan, Bupati Yuvensius Biakay bersama Wabup Sorin dan jajarannya selama satu tahun ini tidak berbuat apa-apa, padahal dana tahun 2006 yang diturunkan pemerintah mencapai Rp500 miliar.
Bupati dan Wabup tidak pernah turun ke kampung-kampung. Para pejabat di daerah kaya budaya terlangka di dunia itu menghabiskan waktu di Jayapura, Timika dan Jakarta serta Merauke, sementara Kantor Bupati termegah di belantara Selatan Papua menjadi sarang laba-laba dan kecoak.
Bupati Yuvensius menjadikan sekretariat kantor bupati di sebuah gedung reot sementara rumah dinasnya dikontrakkan kepada oknum pengusaha yang mengeksploitasi hasil hutan di daerah itu.
"Masyarakat kecewa karena ketika Yuvensius dilantik, Gubernur JP Solossa berpesan agar saudara bupati harus turun ke kampung-kampung melihat kondisi masyarakat yang telah memilih langsung anda jadi bupati," katanya.
Tetapi, katanya, dua hari setelah pelantikannya, Bupati Yuvensius meninggalkan tempat tugas dan pergi ke Jakarta, Merauke, Jayapura dan Timika dan praktik jalan-jalan itu sampai saat ini terus berlangsung.
"Rakyat sakit hati sekali," katanya penuh prihatin.
Menurut dia, Bupati, Wabup dan jajarannya telah melakukan penyimpangan keuangan negara yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka oknum pejabat itu telah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla sepekan ini.
"Bupati dan Wabup beserta jajarannya segera diperiksa karena melakukan penyelewengan keuangan negara sebab selama satu tahun tidak satu pun pembangunan tampak di mata masyarakat," katanya.
Padahal, tambah Sarau, Yuvensius adalah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Asmat yang semestinya telah mengetahui karakteristik masyarakat dan kondisi geografis wilayahnya.
Dia menyebutkan, masyarakat di Agats, ibukota Kabupaten Asmat membutuhkan air bersih karena daerah itu rawa-rawa, namun kenyataan masyarakat menggunakan air salobar untuk konsumsi dan MCK.
Dalam bidang pendidikan, para mahasiswa Asmat di berbagai perguruan tinggi di Jayapura, Merauke, Makassar, Jakarta dan Yogyakarta mengeluh karena tidak pernah mendapat biaya pendidikan karena alasan tidak ada uang.
Dalam bidang kesehatan, sejumlah dokter dan petugas kesehatan di seluruh rumah sakit dan puskesmas dan pustu tidak diperhatikan kesejahteraannya sehingga tenaga kesehatan itu tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sarau mengaku, kinerja 20 anggota DPRD Kabupaten Asmat hasil Pemilu 2004-2009 pun sama dengan kinerja Bupati dan Wabup Asmat.
"Selama dua tahun ini, tidak satu pun Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD dan malah mereka sidang tidak jelas manfaatnya. Sangat memalukan para wakil rakyat itu," ujarnya kesal.
Wabup Soring mempraktkikan kolusi, korupsi dan neportisme (KKN) karena 80 persen pejabat di pemerintahan dan pengusaha dikuasai keluarganya.
Sarau yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asmat itu mengemukakan praktik buruk para pejabat di Kabupaten Asmat itu telah dilaporkan secara tertulis kepada Presiden SBY dan Wapres Yusuf Kalla selaku Ketua DPP Partai Golkar agar segera menurunkan tim pemeriksa. (*/lpk)
Sumber : http://www.kapanlagi.com/ Senin, 27 November 2006
