Kreativitas PPI Tiongkok Hebohkan Pesta Tahun Baru

Tiongkok - Beberapa hari sebelum minggu tenang pra UAS dimulai, kampus Jiangxi Normal University di Kota Nanchang, Tiongkok menggelar acara akbar pesta penyambutan tahun baru. Kegiatan ini merupakan acara khas yang rutin diadakan setiap kampus di Tiongkok dan merupakan salah satu pesta paling dinanti-nanti oleh jajaran civitas kampus.

Malam itu ratusan civitas akademika Jiangxi Normal University memadati gedung Xianshulou. Tepat pukul tujuh, acara yang dinanti-nanti pun dimulai. Berbagai macam pertunjukan ditampilkan oleh mahasiswa lokal dan internasional maupun para dosen.

Para mahasiswa Indonesia seperti biasa, memanfaatkan event ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang beragam. Kali ini, setelah melalui perbincangan panjang, mereka memutuskan untuk menampilkan musik Indonesia, mempertimbangkan waktu latihan yang singkat dan jadwal kuliah yang padat.

Guna menyuguhkan keunikan khas Indonesia, mahasiswa Indonesia di Jiangxi Normal University memutar otak menunjukkan kreativitasnya. Bukan hanya menggunakan instrumen seperti gitar, tamborin dan marakas, mereka juga memperkenalkan beberapa alat musik khas dari Indonesia seperti angklung yang merupakan hasil hibah dari KBRI Beijing, serta seruling bambu yang dibawa oleh seorang mahasiswa Indonesia. Selain alat musik khas Indonesia, mereka juga kreatif membuat instrumen musik sendiri, dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar. Sebutlah saja perkusi dari ember bekas, alat tiup dari botol kaca bekas yang diisi air, tutup panci, teflon, bahkan alat bengkel seperti pipa knalpot yang rusak pun turut dimanfaatkan.

Mahasiswa magister geografi di Jiangxi Normal University, Bambang Prakoso, menjelaskan, penampilan ini adalah perwujudan harmoni dari mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di kampus tersebut. Meski berasal dari berbagai latar belakang jenjang pendidikan, semua terlibat dalam proses latihan, persiapan hingga penampilan di atas panggung.

"Musik yang kami hasilkan adalah buah dari olah kreativitas dan kerja sama dari 27 mahasiswa Indonesia di kampus ini," tutur Bambang.

Menampilkan pertunjukan musik ini bukan tanpa hambatan. Dengan waktu yang singkat dan jadwal yang padat, ke-27 mahasiswa Indonesia di kampus tersebut harus mencocokkan jadwal masing-masing. Sembari latihan, berbagai kuliah, tugas dan ujian akhir tetap dijalani. Bahkan, karena faktor cuaca yang dingin dan kering, beberapa mahasiswa Indonesia juga sempat sakit, namun tetap semangat berlatih.

Menariknya lagi, sejak dalam perjalanan menuju lokasi acara, banyak sekali penduduk lokal yang terkagum-kagum dan penasaran melihat angklung yang dibawa oleh mahasiswa Indonesia. Di antara mereka juga sempat berhenti dan menanyakan alat apakah yang sedang dipegang. Para mahasiswa Indonesia pun dengan semangat menjelaskan dan memperagakan cara memainkan angklung.

Penampilan mahasiswa Indonesia malam itu mendapat sambutan yang meriah. Penonton antusias dan mendengarkan dengan seksama, seakan takjub dan terbius dengan indahnya alunan musik dan lagu yang dibawakan. Ada tiga lagu yang dibawakan yaitu Ampar Ampar Pisang, dilanjutkan dengan lagu Ayo Mama dan diakhiri dengan lagu Balonku. Semua dirangkai dengan irama yang rancak. Setelah pertunjukan usai, gemuruh tepuk tangan bersahutan dari bangku penonton. Komentar positif pun bertaburan dari barisan penonton yang terdiri dari mahasiswa dan laoshi (dosen).

"Mereka menggunakan instrumen buatan sendiri dan menghasilkan permainan musik yang menakjubkan, diikuti dengan lagu lokal yang bernuansa khas, membuat kami mencicipi suasana Indonesia. Terima kasih mahasiswa Indonesia atas penampilannya yang mengagumkan," demikian komentar di akun Weibo resmi milik BEM fakultas Intercultural Studies yang juga merupakan tim sukses di balik terselanggaranya acara pentas penyambutan tahun baru ini.

"Penampilan mahasiswa Indonesia sangat kreatif, mereka berhasil menciptakan atmosfer yang sangat hangat. Semoga mahasiswa Indonesia secara terus-menerus aktif berpartisipasi dalam event-event serupa," tutur Fu Mengru Laoshi, penanggung jawab murid internasional di Jiangxi Normal University.

Sekira pukul 9.30 malam, acara berakhir. Semua penonton dan pengisi acara satu per satu beranjak meninggalkan gedung Xianshulou. Malam itu, para mahasiswa Indonesia pulang dari pesta dengan wajah puas dan sumringah. Mereka bangga karena telah sukses menjadi duta promosi budaya Indonesia.

Read More

Nguri-uri Budaya dengan Lomba Rancang Busana dan Motif Batik

Kajen, Jateng - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menggelar Lomba Rancang Busana Batik 2014, Sabtu (27/12).

Ini adalah kegiatan untuk semakin melekatkan batik dalam kehidupan masyarakat Pekalongan sekaligus menjaga kelestariannya. “Ini sekaligus juga nguri-uri budaya. Sebab batik sudah identik dengan Kabupaten Pekalongan,” kata Kepala Disperindag Kabupaten Pekalongan, Ali Reza, kemarin.

Menurutnya, batik di Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar dalam segala hal sehingga pihaknya menggelar lomba rancang busana batik itu. “Batik Kabupaten Pekalongan itu kaya motif sehingga dengan lomba ini, kami harap muncul motif-motif kreasi baru karya warga Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.

Pihaknya berharap nanti memberikan dampak ekonomi positif dengan perkembangan motif-motif batik di Kabupaten Pekalongan, sehingga membawa kesejahteraan untuk masyarakat setempat. “Ini sebagai titik awal kegiatan serupa sehingga ke depan bisa kami gelar kegiatan lebih besar dan membawa dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat,” katanya.

Total ada 101 karya dari 78 peserta. Karya-karya itu terdiri dari peserta lomba motif batik 50 orang dan lomba rancang busana 51 orang. “Itu karya lokal Kabupaten Pekalongan semua. Grand final ada 25 nominasi yang masuk terdiri dari 10 kategori lomba desain motif batik dan 15 kategori desain rancang busana. Nanti pemenang desain motif akan kami rekomendasikan untuk seragam. Sementara untuk yang menang rancang busana diproyeksikan ke kejuaraan tingkat provinsi,” tuturnya.

Bupati Pekalongan Amat Antono berharap kegiatan itu menjadi inspirasi kreatif batik di Kabupaten Pekalongan. “Sehingga muncul kreativitas masyarakat di Kabupaten Pekalongan, baik di bidang batik maupun di bidang lainnya,” ujarnya.

Pihaknya meminta tahun depan kegiatan serupa digelar dengan lebih banyak peserta sehingga tidak hanya peserta dari Kabupaten Pekalongan. “Dengan begitu persaingan lebih banyak dan kreativitas batik juga akan lebih beragam,” katanya.

Read More

Berburu Dukun Agar PSK Laris Manis

Banyuwangi--Perempuan seks komersial tak cukup mengandalkan kecantikan dan kemolekan tubuh. Para mucikari di Lokalisasi Sumber Loh, Banyuwangi, Jawa Timur, mewajibkan para PSK untuk meminta "penglaris" ke dukun supaya pelanggannya banyak.

Sariman, seorang mucikari bercerita, seluruh PSK dan muncikari di lokalisasinya datang ke dukun untuk meminta penglaris. "Biasanya dua kali sebulan datang ke dukun," kata dia kepada Tempo, Jumat 11 Oktober 2013 lalu.

Dukun memberikan jimat alias penglaris itu berupa bedak yang harus dipakai PSK setiap hari. Bedak itu akan membuat PSK tampil lebih menarik. Selain itu, setiap wisma juga diharuskan membakar kemenyan di hari-hari tertentu.

Para PSK yang usianya di atas 30 tahun, malah diharuskan mendatangi dukun lebih sering. Bila tidak, mucikari khawatir PSK tua itu akan kalah dengan PSK yang usianya masih 20an tahun.

Selain pergi ke dukun, ada kebiasaan lain yang dilakukan mucikari. Bila ada tamu yang tiba-tiba batal berkencan dengan PSK, maka tamu tersebut akan dilempari garam. "Untuk buang sial," kata Sariman yang memiliki tiga anak buah alias PSK ini.

Kebiasaan melempar garam memang sudah jamak terjadi. Oleh karena itu, kata dia, seorang tamu tidak akan marah bila tiba-tiba dilempari garam oleh pemilik wisma.

Lokalisasi Sumber Loh adalah lokalisasi terbesar di Banyuwangi. Bahkan disebut-sebut nomor dua terbesar setelah Lokalisasi Dolly Surabaya. Ada 49 wisma di Sumber Loh dengan jumlah PSK antara 70-150 orang.

Read More

Keseringan, PSK Dolly Lupa Rasanya Orgasme

Surabaya--Meski saban hari berhubungan badan dengan pria, ternyata pekerja seks komersial di Lokalisasi Dolly, Surabaya tak bisa merasakan klimaks bersetubuh alias orgasme. Saking seringnya gonta-ganti pasangan malah membuat mereka lupa rasanya orgasme.

"Sudah keseringan, Mas. Jadi tidak terasa," kata perempuan yang mengaku bernama Bella Aprilia, PSK di Wisma Nusa Dua, di Gang Dolly, kepada Tempo, Jumat 11 April 2013.

Perempuan 33 tahun itu menuturkan semua PSK yang ada di Dolly lebih sering berpura-pura orgamse untuk sekedar menyenangkan pelanggannya. Menurutnya, PSK memang dianjurkan agar tidak sampai orgasme saat melayani para tamunya. Alasannya, kata dia, agar kondisi fisiknya tetap fit dan mampu melayani semua tamu.

Salah satu PSK yang bekerja di Wisma Lancar Jaya, Sinta—bukan nama sebenarnya--mengatakan ia hanya merasakan nikmatnya seks waktu awal-awal ia bekerja menjadi PSK di Dolly. "Maklum sih waktu itu belum terbiasa berhubungan intim, jadi setiap main saya menikmati betul," ujarnya.

Tetapi setelah beberapa minggu menjadi PSK perempuan yang mengaku berasal dari Surabaya ini sudah "kebal". Ia murni bekerja untuk memuaskan nafsu para pelanggannya. "Kan mereka (pelanggan) yang harus dipuaskan, bukan aku," katanya.

Read More

Kisah Mantan TKW Jadi PSK

Surabaya - Seorang mantan buruh migran di Malaysia, terjerumus ke dunia maksiat sejak tahun 2010 lalu. PSK bernama Yuli ini mengaku terpaksa terjun ke bisnis pemuas syahwat karena dipicu faktor ekonomi. Ia mangkal di lokalisasi Moroseneng, Surabaya.

Yuli memiliki dua anak yang membutuhkan biaya sekolah. Ia sudah cerai dengan suaminya sejak 2005. Ia menjadi TKW di Malaysia secara ilegal pada 1997-1999. "Anak saya butuh biaya sekolah. Ya mau gimana lagi? saya juga enggak punya keahlian," kata Yuli kepada Tempo saat ditemui di Wisma Putri Kuning 2, Moroseneng Surabaya, Sabtu, 12 Oktober 2013.

Sebelum menjadi PSK, Yuli bekerja serabutan dengan menjual hasil bumi ke pasar. Ia berasal dari daerah Malang Selatan. Uang yang dihasilkan dari pekerjaan ini, kata Yuli, tidak cukup untuk menopang biaya ekonomi rumah tangganya. Beban hidup semakin berat setelah ia bercerai dengan suami. Sementara dua anaknya harus sekolah dan mantan suaminya enggan menanggung beban ekonomi Yuli dan dua anaknya tersebut.

Puncaknya pada 2010. Kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik memaksa janda Yuli memilih menjadi pekerja seks di Moroseneng. Ajakan temannya disambut positif dan mulailah Yuli bergumul di dunia malam dengan profesi PSK di Wisma Putri Kuning 2. Karena termasuk yang paling tua, Yuli dijuluki "bunda" oleh 9 PSK lainnya dalam satu wisma. "Saya bimbing yang muda-muda. Biar mereka tahu seluk beluk bisnis ini, kami semua inginnya keluar dari prostitusi, tapi enggak tahu kapan," Yuli menjelaskan dengan didampingi 9 PSK lainnya di lantai dua wisma tersebut.

Melalui profesinya, Yuli bisa membiayai anaknya hingga kuliah di fakultas ekonomi salah satu universitas di Malang. Saat ini, anaknya duduk di semester V. Kepada keluarga dan anak-anaknya, ia mengaku bekerja di pabrik, bukan sebagai PSK. Cara ini merupakan siasat menutupi aib keluarga. Sayang, ia enggan menjelaskan detail soal keberhasilannya menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.

Setiap bulan, minimal dia mengantongi duit Rp 5 juta. Sebagian ditranfer untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya. "Setelah bisa mewujudkan semua tujuan, saya keluar. Memang enak kerja beginian, cari uang gampang. Tapi capek, setiap hari tubuhku dibolak-balik para tamu, pinggang ini capek," ujarnya.

Soal tamu idaman, ia tak banyak pilih. Hanya, Yuli memberikan kriteria tamu wajib bersih dan sopan. Jika tamu memperlakukan PSK seenaknya, Yuli tak segan menolak kendati harus kehilangan pemasukan. Termasuk tamu yang berkukuh minta gaya main seks yang aneh-aneh. "Saya ingin menikah lagi, asalkan duren (duda keren). Pernah jatuh cinta ke tamu, tapi saya batin saja," ujar Yuli.

Read More

Tarif Dolly Paling Mahal Rp 200 Ribu per Jam

Surabaya- Berjalan di gang-gang kawasan Dolly akan sangat risih bagi mereka yang belum pernah memasukinya. Selalu saja ada orang yang menghampiri Anda dan menawarkan agar menengok wisma untuk melihat koleksi pekerja seks komersial yang mangkal malam itu.

Orang-orang ini berperan sebagai calo atau makelar PSK di Gang Dolly. Biasanya, kalau yang datang tampak perlente apalagi berperawakan keturunan Tionghoa, bakal ditarik-tarik, sedikit memaksa, agar melihat koleksi PSK yang dipajang di kaca akuarium besar. Paha mulus mereka terangkat dengan badan bersandar di sofa.

Harga yang ditawarkan oleh para makelar bervariasi. Di tembok wisma biasanya dipasangi banderol harga untuk sekali kencan. Tak itu saja, harga sebotol bir pun dituliskan. Dalam banderol tersebut, ditulis harga sekali kencan berkisar antara Rp 80 ribu hingga Rp 200 ribu, sudah termasuk sewa kamar untuk satu kali kencan short time (satu jam).

Untuk pelacur yang tergolong primadona, dalam semalam mereka bisa mendapatkan tamu alias pria hidung belang sekira 7-10 tamu. Bahkan bisa 13-15 tamu dalam semalam saat malam minggu.

Dikatakan Sinta, bukan nama sebenarnya, tarif kencan dengan dirinya Rp 200 ribu, yakni untuk satu kali main (seks) selama satu jam plus dua kali karaoke. “Tarifnya setiap wisma memang berbeda-beda, Mas, tergantung kelasnya,” ujarnya. Untuk mbak-mbak yang lebih tua, tarif ngamar lebih murah lagi.

Ekawati, PSK di Wisma Srikandi 39, menuturkan tarif untuk kencan dengan dirinya Rp 100 ribu per jam. "Kalau setiap hari melayani 10 tamu, sebulan bisa mendapat Rp 12 juta," Ririn menjelaskan.

Read More

Parade 1.000 Topeng Meriahkan Denpasar Festival

Denpasar, Bali - Denpasar Festival (Denfes) kembali digelar untuk ketujuh kalinya. Untuk kemeriahan pembukaan Denpasar Festival, Minggu (28/12/2014) dengan menghadirkan parade 1.000 topeng yang diikuti oleh pelajar dan para seniman yang ada di Kota Denpasar, Bali.

“Parade 1.000 topeng yang dibawakan anak-anak dan seniman yang ada di Kota Denpasar. Mereka yang ikut dalam parade ini beratraksi didepan undangan,” kata Kabag Humas Pemkot Denpasar, Ida Bagus Rahoela, di Denpasar, Minggu (28/12/2014).

Menurut Rahoela, ratusan seniman berpartisipasi dari berbagai kelompok di antaranya Porgasi (Persatuan Olahraga Airsoft Gun Seluruh Indonesia), dan Asosiasi Karnaval Republik Indonesia juga tak mau ketinggalan melakukan aksi pada pembukaan Denfes. Disamping itu pentas seni dari Reog Ponorogo juga ikut dalam pergelaran ini, yang dihadiri Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo.

“Beberapa seniman tari, tabuh, marching band, dan Rare Bali dari Penggak Men Mersi Kesiman Denpasar juga tampak semangat meramaikan pembukaan Denfes tahun ini, dan juga seniman lainnya. Ini ajang kreatifitas,” ujarnya.

Rahoela menambahkan bahwa acara yang digelar di pusat Kota Denpasar ini berlangsung dari 28–31 Desember 2014 yang ditutup dengan perayaan malam tahun baru. Berbagai acara kesenian dan pameran dihadirkan mengisi setiap harinya sesuai jadwal, hal ini akan memanjakan masyarakat untuk setiap harinya dapat menonton kesenian dan pameran dengan gratis.

Read More

Mempawah Raih "Runner Up" FSBM Kalbar 2014

Mempawah, Kalbar - Kontingen Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah berhasil meraih juara kedua pada Festival Seni Budaya Melayu (FSBM) X Kalimantan Barat di Kota Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu beberapa waktu lalu.

Kesuksesan Mempawah melalui kontingen MABM lantaran sukses memperoleh 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu, sehingga mampu mengantarkan ke posisi kedua di bawah tuan rumah Kapuas Hulu yang mengoleksi 4 emas dan 6 perak. Capaian ini memenuhi target yang ditetapkan pengurus MABM Mempawah.

"Alhamdulillah target kita tercapai, yakni meraih runner up pada FSBM X tingkat Provinsi. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena di FSBM tahun lalu kita hanya di peringkat keenam. Jadi ini satu prestasi yang luar biasa dan patut disyukuri. Kita bahkan melampaui kontingen MABM Kota Pontianak yang tiga tahun terakhir selalu menjadi juara umum FSBM," ujar Sekretaris MABM Kabupaten Mempawah, Supardi A Kadir, Jumat (26/12/2014).

Ia menerangkan, perolehan medali MABM Mempawah berasal dari nomor lagu Melayu putri dan jepin (medali emas), bersyair putri, peragaan busana Melayu anak-anak putra, dan stan pameran (medali perak), sampan bidar, merias pengantin Melayu, uri gasing, dan berbalas pantun (medali perunggu).

"Pengumuman pemenang disampaikan Sekretaris Umum MABM Kalimantan Barat A.R. Muzammil pada upacara penutupan FSBM X di GOR Uncak Kapuas, Putussibau, tadi malam," ungkapnya.

Keberhasilan pencapain target juara runner up, merupakan upaya keras bersama. Termasuk pemerintah daerah dan masyarakat yang telah memberikan dukungan melalui langsung dan tak langsung.

"Tentu ini adalah buah dari kerja sama dan kerja keras kita semua baik pemerintah daerah, Dewan, maupun seluruh elemen masyarakat. Makanya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih," ucapnya.

Read More

STIA Amuntai Akan Gelar Festival Pelajar Se-Benua Enam

Amuntai, Kalsel - Dalam rangka Festival Seni Antar-Pelajar se-Banua Enam Part II. Kampus STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) Amuntai mengadakan lomba fashion show Sasirangan muslim/muslimah untuk remaja dan umum dari 16-24 tahun.

Ketua Pelaksana Kegiatan, A Baihaqi, mengatakan pendaftaran di buka dari sekarang sampai 30 Desember 2014 nanti.

"Gratiss tidak dipungut biaya apapun, lomba akan di laksanakan tanggal 31 Desember 2014 bertempat di kampus STIA Amuntai desa Karias. cp:082250495958," ujarnya kepada BPost Online, Minggu (28/12/2014)

Ditambahkannya, untuk lomba model bisa menghubungi 087716496660 dan lomba untuk model di laksanakan di kampus baru STIA Amuntai di Jalan Bihman Villla Desa Karias, Amuntai.

Read More

Karnaval Budaya Lima Etnis Meriahkan HUT Polewali Mandar ke-55

Polewali Mandar, Sulbar - Perayaan ulang tahun Polewali Mandar ke-55 di kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sabtu (27/12/2014), berlangsung meriah dan semarak. Ribuan warga dari 16 kecamatan termasuk aparat pemerintah kecamatan dan SKPD di Polewali Mandar mengikuti karnaval budaya.sambil berkeliling kota.

Karnaval itu memamerkan aneka tradisi lokal seperti tenun sakbe mandar, kesenian dan pakaian adat dari lima etnis, pameran aneka buah yang menjadi produksi unggulan masing-masing kecamatan hingga pameran batu mulia yang melimpah menjadi tontonan ribuan warga kota di sepanjang rute yang dilalui peserta karnaval. Ribuan warga dari 16 kecamatan termasuk aparat pemerintah kecamatan dan SKPD mengikuti karnaval budaya dalam rangka memeriahkan HUT tersebut.

Karnaval tahun ini berbeda dengan karnaval budaya sebelumnya yang mengangkat tema festival sayyang pattuddu yang mencatat rekor muri, tahun ini karnaval budaya justru mengangkat kekayaaan dan keunikan budaya dari lima etnis yang mendiami wilayah Polewali Mandar yang terkenal hidup rukun dan damai lantaran mereka terikat dalam tradisi siwaliparri atau tolong menolong dan saling menghargai.

Tak heran, peserta karnaval kemarin menampilkan aneka kesenian tradisional dari lima etnis Mandar, Toraja, Bugis, Makassar hingga etnis Jawa yang hidup berdampingan secara rukun dan damai. Komunitas Jawa misalnya menampilkan kesenian reok, salah satu kesenian nasional yang sempat dikelaim pemerintah Malaysia sebagai karya kebudayaan mereka.

Etnis Mandar justru menampilkan kesenian Rebana dan Kottau atau Pamanca salah satu beladiri lokal yang tetap lestari hingga kini. Sementara etnis lain, seperti Toraja Makassar dan Mamasa menampilkan pakaian adat yang cantik dan manik-manik.

Peserta karnaval dari 16 kecamatan ini juga menampilkan kerajinan dan kesenian khas mereka hingga menampilkan produksi pertanian unggulan masing-masing kecamatan sebagai daya saing yang mereka unggulkan masing-masing.

Kecamatan Tutar, misalnya, menampilkan kekayaan batu permata yang melimpah dan kini mulai digandrungi warga sebagai salah satu potensi kekayaan asal daerah mereka. Yang menarik ribuan pegawai dari 16 kecamatan termasuk SKPD kompak memakai seragam putih sebagai simbol atau Komitmen dalam meningkatkan etos kerja dalam memberi pelayanan kepada publik.

Petugas pemadam kebakaran yang mengambil bagian dalam memeriahkan HUT Polman ke-55 tahun hari ini juga sempat membuat warga berdecak kagum saat menyaksikan atraksi para petugas yang berani membelah lautan api dalam menyelamatkan korban kebakaran termasuk harta benda mereka dari kobaran api.

Ketua panitia yang juga Kepala Dinas Pariwisata Polman Hajja Andi Nursami MP menyebutkan karnaval budaya tahun sengaja mengangkat tema tentang keragaman dan kekayaan budaya, tradisi dan kekayaan alam Polewali Mandar sebagai satu kesatuan kekuatan di masa mendatang.

Kekayaan budaya dari lima etnis yang tetap lestari dinilai sebagai sebuah kekuatan sekaligus sebagai potensi wisata di masa mendatang. Festival yang mengangkat kekayaan budaya, tradisi dan hasil bumi di Polewali mandar ini diharapkan kelak bisa menjadi salah satu objek wisata tahunan yang menarik perhatian wistawan lokal nasional bahkan mancanegara seperti halnya festival sayyang pattuddu atau fstival kuda yang pandai menari hingga festival sandeq yang telah mendunia dan menarik minat tidak hanya bagi wisatawan lokal, nasional tapi juga wisatawan mancanegara.

Read More

Gelar Zikir Akbar, Gantikan Panggung Hiburan Tahun Baru di Palembang

Palembang, Sumsel - Meski sebelumnya sudah merencanakan akan digelar panggung hiburan di plaza Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang pada malam pergantian tahun baru 2015 mendatang, nyatanya rencana tersebut dipastikan gagal.

Pemkot Palembang akhirnya membatalkan rencana tersebut sehingga Rabu (31/12/2014) malam mendatang hanya akan digelar kegiatan zikir akbar di Masjid Agung Palembang yang bekerja sama dengan Pemprov Sumsel.

Bahkan, dipastikan pula tahun ini tidak akan ada pesta kembang api yang setiap tahun tampaknya selalu menjadi kebiasaan di malam pergantian tahun.

Sekda Kota Palembang melalui Kabag Umum Pemkot Palembang Raimon Lauri menegaskan, tahun ini malam pergantian tahun hanya akan dilalui dengan kegiatan zikir akbar.

"Sesuai hasil rapat tadi, disepakati tidak akan ada panggung hiburan juga pesta kembang api," ujarnya usai mengikuti rapat persiapan zikir akbar di ruang rapat Parameswara Pemkot Palembang, Rabu (24/12/2014).

Ia menjelaskan, zikir akbar yang digelar juga sekaligus untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang tepatnya jatuh pada 3 Januari 2015.

Zikir ini diprediksi akan dihadiri lebih dari 3.000 undangan, mulai dari pejabat Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Palembang.

"Undangan sudah kita sebarkan dan untuk zikir akbar yang akan dipimpin Ustad Nurdin Mansyur, akan dimulai setelah salat Isya berjamaah pada 31 Desember malam," terangnya.

Read More

Dosen dari Malaysia Meriahkan Syareh Budaya

Meulaboh, NAD - Tiga dosen dari negara Malaysia bersama enam pembicara lainnya, ikut meramaikan syareh (seminar) budaya, yang merupakan rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB). Pelaksanaan seminar budaya yang diikuti 150 peserta itu, dibuka Sekda Aceh Barat, Bukhari MM di aula Kantor Bupati Aceh Barat, Selasa (23/12).

Tiga dosen dari Malaysia itu, yakni Prof Dr Ahmad Azrin Adnan, Prof Dr Kamaruddin M Said, dan Prof Datuk Dr Yahaya Ibrahim. Sedangkan pembicara lainnya, Prof Darwis A Soelaiman MA PhD (Unsyiah), Dr Kamal A Arif MEng (dosen IT), Dr TA Mawardi MA Hum (Unsyiah), Hermansyah MTh MA Hum (UIN), dan HT Ahmad Dadek SH (Pemkab Aceh Barat).

“Dari seminar ini dilahirkan sebuah kesimpulan bahwa Aceh Barat harus menetapkan dengan qanun tentang budaya, dimana diatur pelaksanaan PKAB secara teratur,” kata Dadek kepada Serambi, kemarin. Hal itu sesuai dengan argumen yang disampaikan para dosen dari Malaysia, bahwa budaya sangat membantu dalam pembangunan sebuah bangsa.

Sementara itu, di lokasi stand dan expo dipadati warga dari berbagai kalangan menyaksikan PKAB yang akan berlangsung hingga 29 Desember mendatang. Selain itu, sejumlah aneka lomba terus dipertandingkan seperti lomba menganyam tikar, lomba rapai geleng, lomba serune kale, sidalupa, rapai dongeng, dan penampilan musik bambu.

Di lokasi stan juga ditampilkan berbagai jenis ciri khas masing-masing kecamatan, seperti Kecamatan Pante Ceureumen menampilkan batu giok, sebab daerah mereka merupakan salah satu daerah penghasil batu giok yang kini diburu warga. Sedangkan di stan Kecamatan Sungaimas, di antaranya menampilkan sebuah baju berumur 115 tahun milik Pocut Baren, seorang wanita pemberani yang ikut berperang melawan penjajah Belanda.

Read More

Serunya Penutupan Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta di TIM

Jakarta - Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai pusat kesenian dan budaya nusantara serta mengapresiasi ragam seni budaya lokal sebagai kekayaan bangsa, Dinas Pariwisata & Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta menyelenggarakan acara “Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta”.

Acara yang berlangsung pada 16-20 Desember di Pelataran Teater Besar, Taman Ismail Marzuki telah memberikan sajian hiburan gratis dan edukasi yang menarik kepada warga Jakarta dengan menampilkan “kilas balik” aneka ragam kesenian terbaik yang pernah tampil di Ibukota dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Mulai dari pertunjukan Rancak (teater tutur Betawi) dari Sanggar Puja Betawi, Wayang Golek Pesisiran, monolog, musik eksperimentasi, tanjidor, bazaar kuliner, serta pameran foto dan artefak kesenian.

Arie Budhiman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengatakan, “Aktivitas seni budaya merupakan kegiatan yang mengolah raga, rasa dan emosi dari pelaku seni maupun penikmat seni. Hal tersebut dapat menstimulus manusia untuk berkembang positif sesuai dengan yang dirasakan saat berkesenian dan berkebudayaan.

Di antara aktivitas tersebut, tentunya ada yang menarik masyarakat dan perlu diingatkan kembali atau didokumentasikan. Salah satu caranya adalah dengan ‘Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta’. Acara yang menyajikan aktivitas seni budaya mulai tahun 2010 – 2014 ini diharapkan dapat menumbuhkan proses evaluasi dari pelaku dan penikmat seni guna pengembangan aktivitas seni budaya di kota Jakarta,” katanya.

'Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta' mendapat sambutan yang meriah dari para penonton, juga tampak adanya antusiasme dari para seniman sebagai pengisi acara. Acara ini telah menyedot pengunjung sekitar 1.000 orang setiap harinya, yang berarti sampai hari terakhir, kurang lebih 5.000 orang telah menyaksikan 'Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta.'

“Kami berharap, acara ini dapat dijadikan kegiatan yang berkelanjutan dan menjadi acara rutin sebagai penutup tahun yang membuat para penggiat kesenian dan masyarakat dapat berefleksi melalui kesenian lokal dan menjadi ajang untuk bertemunya berbagai kalangan demi memajukan seni nusantara. Dengan adanya pameran artefak ternyata memberi kesadaran akan munculnya ide baru untuk nantinya dapat didirikan sebuah museum yang merangkum sejarah seni pertunjukan Indonesia. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu, bahwa seni pertunjukan Indonesia banyak yang sudah membawa nama baik negara di kancah internasional,” ujar Arie Batubara, Ketua Pelaksana acara Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta

Acara penutupan berlangsung pada hari Sabtu, 20 Desember 2014 di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, dengan menghadirkan tarian kombinasi hip-hop dan tradisi berjudul “Old School” dari Boogie Dance Company dan pertunjukan kolaborasi kelompok musik Mahagenta dan Dolok Martimbus.

Mahagenta merupakan sebuah kelompok musik yang dibentuk pada tahun 1996 dengan ciri khas instrumen musik klasik, tradisional dan kontemporer sedangkan Dolok Martimbus adalah sebuah grup musik yang menggunakan instrumen Gordang Sambilan yang berasal dari etnis Mandailing, Sumatera Utara. Gordang Sambilan adalah instrumen perkusi yang terdiri dari sembilan buah gendang berukuran besar yang mampu memainkan melodi. Sehingga, meski hanya perkusi, Gordang Sambilan bisa memainkan lagu tanpa bantuan instrumen lain. Keunikan ini kemudian dipertemukan dengan grup Mahagenta yang yang jalur bermusiknya adalah world music. World music sendiri merupakan kategori musik yang dimainkan dengan memasukkan unsur musik tradisional dengan elemen kontemporer.

Alat musik yang digunakan oleh Mahagenta antara lain, adalah talempong dari Padang, gender dari Bali, serunai kale dari Aceh, tehyan dari Betawi, dan alat musik lainnya.

“Kami membawakan genre world music, tapi jika ingin ditarik lebih minornya lagi, kami lebih ke arah pencarian idiom musik Indonesia. Kami berkolaborasi di empat lagu dengan Dolok Martimbus, di antaranya lagu ‘Anak Kampung’ dan ‘Sitogol’. Untuk lagu sendiri kami bawakan ‘Kucinta’ (OST Opera Hanoman), ‘Lentera’ dan ‘Menari-nari’. Ada sekitar 16 lagu yang kami mainkan. Kami juga mainkan lagu ‘Kala Cinta Menggoda’ dari Chrisye, dan’Damai’ dari Swara Mahardhika. Setelah acara penutupan ‘Kaleidoskop Seni Budaya Jakarta’, Mahagenta juga dalam waktu dekat akan mengadakan konser tunggal di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki pada tanggal 7 Maret 2015 dalam rangka ulang tahun Mahagenta yang ke-19,” ujar Henry Surya Panguji (Uyung) pendiri grup musik Mahagenta.

Boogie Dance Company menampilkan pertunjukan bertajuk “Old School” yang memadukan tarian hip hop dengan tradisi.

“Hip hop yang kami tampilkan bukan hip hop yang ‘masa kini’ seperti suffle dance. Akan tetapi lebih ke hip hop ‘zaman dulu’, yang memperlihatkan gerakan-gerakan basic seperti walking dan popping karena itu kami ambil judul ‘Old School’.” ujar Serraimere Boogie Y. Koirewoa, pendiri Boogie Dance Company.

Lagu bernuansa Bali membuka aksi pertunjukan, para penari menarikan tarian Kecak sebelum memulai gerakan hip hop. Bogie Dance Company (BDC) merupakan sebuah group pemuda yang begitu "gila-gila" dalam menari. Tarian yang dibawakan adalah tarian hip-hop yang berangkat dari beberapa teknik tradisional dan dikembangkan sekreatif mungkin sehingga menjadi tarian hip-hop bernuansa tradisional.

Seirraimere Boogie Yason Koirewa, yang akrab disapa Boogie merupakan salah satu koreografer muda dan penari berbakat yang dimiliki Indonesia. Pria kelahiran 8 Juli 1987 ini pernah mengikuti Hongkong Art Festival (2007) sebagai penari di kelompok tari Jecko Siompo. Sebagai koreografer, Boogie pernah membawa tarian berjudul "Merah" tampil di Praha, Ceko. Selain itu Boogie telah menghasilkan karya yang dipentaskan di berbagai acara seperti Indonesian Dance Festival, Indonesian Got Talent, Berlin Art Festival, dan World Culture Forum.

Read More

Seni di Ruang Publik Jadi Sarana Hiburan dan Edukasi

Jakarta - Pembangunan tingat tinggi yang kian pesat di ibu kota, menuntut pemanfaatan ruang publik yang maksimal. Ruang publik sangat ideal diperuntukkan sebagai sarana aktivitas masyarakat dan mendukung kreativitasnya. Atas dasar itulah, tercetus gagasan untuk program "Pengembangan Seni di Ruang Publik". Program ini akan dipatenkan menjadi agenda rutin di Jakarta.

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Abd. Rachem mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai aktivitas seni budaya di beberapa lokasi ruang publik di Jakarta. Tujuannya, tentunya untuk mewujudkan ruang publik sebagai tempat yang nyaman dan dapat dinikmati masyarakat. "Jakarta perlu dibangun tempat atraksi yang dipadupadan dengan event menarik," ujarnya melalui rilis yang diterima GATRAnews, Senin (22/12).

Event-event yang digelar, lanjutnya, mampu mewadahi kesenian yang menghibur seperti, pertunjukan tradisi, seni rupa, seni musik dan berbagai seni kontemporer lainnya.

Selain seni modern, bermacam kesenian tradisional pun diperilakan untuk mengisi ruang publik. "Suasana ruang publik akan semakin meriah dengan pertunjukan trdisional khas daerah, seperti kuda lumping, wayang, teater, dan nyanyian Betawi, bebodoran, sampai seni kolaboratif," ungkapnya.

Selama ini, hiburan hanya bisa dinikmati dan dilakukan di tempat-tempat konvensional dan komersial. Padahal, lanjut Rachem, banyak tempat keramaian masyarakat yang bisa difasilitasi. Seperti pasar, taman, dan pusat perbelanjaan. "Jadi masyarakat lebih dekat dengan seni. Ini juga menjadi sarana mengedukasi masyarakat tentang keberadaan seni daerah yang jarang dipertunjukkan," tandasnya.

Ke depannya sejumlah lokasi yang telah digunakan akan terus dimanfatkan, antara lain, Lapangan Setu Babakan, Mangga Dua Square, Lapangan Al Bayinah ISTN, Lapangan Johar Baru, Car Free Day, Taman Mini Indonesia Indah, Pasar Seni Ancol, Universits Esa Unggul, Kalibata City, Jakarta Islamic Center, atau Terminal Kalideres.

Read More

Parade Budaya Warnai Pembukaan "Timeless Indonesia Festival"

Denpasar, Bali - Parade seni dan budaya dari berbagai kelompok menampilkan beragam seni dengan busana kotemporer warnai pembukaan "Timeless Indonesia Festival (TIF)" diselenggarakan di Pantai Kelan, Kabupaten Badung, Bali.

Pergelaran parade budaya di sepanjang Jalan Pantai Kelan, Rabu (24/12) malam menampilkan beragam busana kontemporer, kesenian Bali Agung, Kalimantan dan kesenian dari Nusa Tenggara Barat yakni Gendang Beleq.

Ratusan wisatawan asing dan masyarakat setempat menyaksikan parade seni dan budaya tersebut. Tidak ketinggalan juga undangan dari utusan pemerintah, asosiasi pariwisata dan lainnya.

Ketua Panitia "Timeless Indonesia Festival (TIF)" Herlinda Siahan mengatakan festival ini memberi ruang bagi masing-masing provinsi di Tanah Air melakukan promosi potensi yang dimiliki.

"Kami memberi ruang seluas-luasnya kepada provinsi di Indonesia untuk mempertunjukkan potensi seni dan budaya daerah serta ragam kekayaan masyarakat setempat," kata Herlinda yang juga President Director PT Konderatu Duta Nusantara itu.

Menurut dia, ajang tersebut menunjukan keindahan dan keragaman seni budaya yang ada di Indonesia, karena itu sangat tepat digelar di Bali, sebab Pulau Dewata adalah pintu gerbang wisata internasional di Indonesia.

"Pada parade kali ini juga memperagakan busana menampilkan desainer kondang di antaranya Valentino Napitupulu, Cok Abi, Yoyo Prasetyo, Ida Noer Harris dan desainer lainnya dari berbagai provinsi," katanya.

Disamping itu festival budaya tahun 2014 juga menampilkan karya-karya cermerlang koreografer Denny Malik sebagai penata tari, penyanyi Ayu Laksmi bersama Balawan dan Gus Teja.

"Kami rasa tidak ada yang ingin melewatkan setiap jengkal keindahan yang bersaji dalam TIF 2014," katanya.

Read More

Anak Perlu Mengenal Budaya Daerah Sejak Dini

Jakarta - Anak-anak Indonesia dinilai perlu mengenal kebudayaan asli daerah serta musik-musik tradisional sejak dini agar tumbuh karakter kebangsaan yang kuat.

"Banyak cara untuk mengajarkan anak-anak berbudi luhur dan mencintai kebudayaan bangsa. Salah satunya melalui buku dengan bercerita sambil dipadukan dengan musik tradisional budaya Indonesia," kata Helena Muljanto Direktur Marketing Lily & Eddy, penerbit materi-materi edutainment (entertainment-education) melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, melalui materi edukasi khusus anak yakni serial Didgit Cobbleheart pihaknya ingin menggaungkan pendidikan karakter sejak dini pada anak.

"Melalui acara Natal bertema Wish Upon a StarLily & Eddy berkolaborasi dengan Seibu Department Store, Grand Indonesia bercerita tentang pelestarian budaya yang dikemas dengan latar musik gamelan Bali dari grup Taksu Bali," katanya.

Perpaduan unsur modern dan tradisional, kata dia, menjadikan sesi "story telling" menjadi unik dan menggugah anak-anak untuk tertarik dengan kebudayaan Indonesia.

"Lily & Eddy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pengajaran nilai-nilai luhur kepada anak-anak, dan terus mencintai serta melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia " katanya.

Pendidikan karakter melalui buku bacaan, dongeng, dan permainan yang bermuatan pendikan karakter, kata dia, dapat memberikan ruang bagi anak mengekspresikan kecintaan dan kepeduliannya terhadap kebudayaan.

Read More

Pelajari Bahasa Melayu, Wakil Menteri Pendidikan dan Ketenagakerjaan Singapura Kunjungi Riau

Pekanbaru, Riau - Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman beserta isteri menerima Wakil Menteri Pendidikan dan Ketenagakerjaan Singapura Mr. Hawazzi Daipi beserta isteri Mss Essah Daipi, Pengarah Pusat Bahasa Melayu Singapura Mr. M. Nuh. Pada kesempatan ini pula turut juga hadir Danrem 031 WB, Ketua LAM Riau Tennas Effendi dan Pengurus Dewan kerapatan Adat LAM Riau, kepala Biro Humas, Karo Umum, Kaban Kesbangpolinmas dan Pejabat yang Terkait di Kediaman Plt Gubri di Jl Sisingamangaraja, Rabu (24/12/2014).

Kunjungan ini dalam rangka mencari formula pengembangan dan penerapan Bahasa Melayu agar bisa juga dipergunakan di Singapura dalam keseharian.

Plt Gubri menyampaikan selamat datang di Provinsi Riau dimana Riau merupakan Negeri yang Mayoritas Berbangsa Melayu dimana Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Melayu, sedangkan di Singapura bahasa Melayu merupakan bahasa kedua yang dipergunakan masyarakat asli Singapura.

Beliau juga menyampaikan ke Wakil Menteri bahwasanya baru kali ini kedatangan seorang pejabat dari negara tetangga Indonesia di kediamannya. Plt Gubri juga menyampaikan bahwa Provinsi Riau mempunyai 12 Kabupaten Kota yang memiliki potensi sumberdaya Manusia, alam yang berlimpah serta sektor pariwisata yang tersebar di kabupaten kota. Kerjasama Antar pemerintah tetap terus dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Banyak pelajar dan mahasiswa asal provinsi riau yang menimba ilmu di negeri Singapura, semoga kedepannya bentuk kerjasama bidang pendidikan lebih ditingkatkan lagi.

Wakil Menteri Pendidikan dan Ketenagakerjaan Singapura Mr. Hawazzi Daipi dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih kepada Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi dan isteri yang menerimanya dalam jamuan makan malam kali ini. Mr. Hawazzi menyampaikan bahwa pada dasarnya bangsa Melayu di Singapura merupakan satu rumpun Melayu yang hanya dipisahkan oleh negara.

Kunjungannya kali ini adalah untuk menggali lebih dalam bahasa Melayu keseharian agar dapat diterapkan pada masyarakat di Singapura dimana saat ini bahasa Melayu sudah jarang dipergunakan oleh suku Melayu Singapura dalam kesehariannya. Mudah-mudahan pada kunjungannya kali ini dapat menemukan titik temu formula untuk dapat diterapkan di negaranya.

Read More

Festival Adat ASEAN 2015 Diselenggarakan di Sultra

Kendari, Sultra - Festival Adat se-ASEAN 2015 akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada September 2015. Gubernur Sultra Nur Alam di Kendari, Senin (21/12/2014), saat menerima perwakilan raja dan keraton se-Nusantara untuk memastikan kesiapan Sultra, mengatakan Sultra sudah siap menyelenggarakan kegiatan tersebut.

"Saya rasa ini adalah sebuah penghargaan besar bagi masyarakat Sultra. Kepercayaan ini tentunya akan menjadi komitmen agar bisa memberikan yang terbaik bagi tamu dan para raja yang akan berkumpul di Sultra," kata Nur Alam.

Terkait dengan penunjukan Sultra sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan itu, Nur Alam berharap agar segala persiapan penyelenggaran festival budaya ini segera dikoordinasikan dengan Pemprov Sultra, pemerintah pusat dan pemda se-Indonesia.

Menurut gubernur, penyelenggaraan festival keraton masyarakat adat se-Asean ini akan memberi keuntungan multi efek bagi masyarakat Sultra.

"Bila jadi dilaksanakan, para tamu dari dalam dan luar negeri akan berkunjung ke Sultra. Efeknya, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dari segi budaya, masyarakat bisa saling mengenal dan budaya masing-masing daerah.

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya meningkatkan kapasitas daerah, namun juga bagian dari promosi daerah untuk meningkatkan nilai tambah terutama dari sisi sosial ekonomi.

Dijelaskan, peran para raja dan tokoh budaya se-Nusantara tidak hanya bisa memupuk dan memanamkan kearifan lokal namun juga memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah.

"Karena persepsi masyarakat dewasa ini, memandang bahwa adat maupun tradisi hanya berupa pertujukan tari dan ritual adat. Padahal ada hal lain yang harus bisa diangkat ke permukaan," ujarnya.

Ketua Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN), Ida Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan mengapresiasi kesiapan dan kesediaan Sultra untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran Festival Keraton Masyarakat Adat se-ASEAN.

"Selama ini banyak pihak yang menyangsikan kehadiran kami, ada yang menuding bahwa keberdaan kami hanya untuk menghidupkan kembali sistem monarki," katanya.

Read More

Kejari Sragen Usut Korupsi Dana Purna Bakti DPRD

SRAGEN--Dugaan korupsi dana purna bakti bagi anggota DPRD Kabupaten Sragen, Jateng sebesar Rp 2,25 miliar tengah diungkap Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Penyelidikan kasus tersebut kini sudah selesai dan tinggal menunggu ekspose di kejaksaan tinggi (Kejakti) Jawa Tengah.

Hal itu dikatakan Kasi Intel Kejari Sragen, Subroto, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (20/8). "Dugaan korupsi dana purna bakti DPRD Sragen periode 1999 – 2004 ini kami tangani serius. Kejaksaan sudah memanggil 12 anggota panitia anggaran DPRD dan lima pejabat Pemkab Sragen yang masuk dalam tim anggaran eksekutif," katanya.

Dari proses penyelidikan yang dilakukannya, pihaknya menemukan beberapa fakta terkait dengan dugaan kasus korupsi dana purna bakti tersebut. Kini semua berkas pemeriksaan dikirim ke Kejakti Jateng untuk menunggu ekspose atas kasus tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini sendiri berawal ketika pada akhir tahun 2003, 45 anggota DPRD Sragen menerima dana purna bakti sebesar Rp 2,25 miliar, atau Rp 50 juta per orang.

"Penganggaran dana purna bakti itu, ditetapkan pada perubahan APBD 2003, yang disahkan pada September 2003. Sedangkan surat pertanggungjawabannya dibuat 10 Januari 2004," ujar Subroto.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, Subroto mendapati pengajuan dana purna bakti itu diawali dari pembahasan di tingkat panitia rumah tangga (PRT) DPRD yang berjumlah 12 orang. PRT ini memang memiliki kewenangan menyusun anggaran DPRD.

PRT kemudian mengusulkan dana purna bakti untuk 45 anggota Dewan yang masa jabatannya hampir habis sebesar Rp 2,25 miliar. Usulan tersebut kemudian disampaikan ke ketua dewan yang setelah disetujui lalu dibahas di tingkat panitia anggaran yang berjumlah 23 orang. Lalu pada, 23 Juli 2003, panitia anggaran DPRD mengadakan rapat dengan tim anggaran eksekutif untuk membahas perubahan APBD 2003. Saat itu tim anggaran eksekutif tidak mengusulkan adanya dana purna bakti untuk anggota dewan.

Tanggal 31 Juli 2003, lanjut Subroto, Panitia anggaran dewan mengajukan revisi dari usulan yang diajukan tim anggaran eksekutif. Salah satu revisinya adalah pengajuan dana purna bakti untuk anggota dewan. Usulan tersebut akhirnya disepakati dan diajukan sebagai rancangan perubahan APBD tahun 2003.

Tanggal 9 Agustus 2003, Bupati Sragen mengajukan rancangan perubahan APBD yang didalamnya terdapat pos anggaran dana purna bakti itu kepada DPRD. Pada tanggal 8 September 2003, perubahan APBD itu disahkan oleh DPRD. Termasuk juga anggaran purna bakti sebesar Rp 2,25 miliar yang masuk dalam pos anggaran sekretariat DPRD. Dana purna bhakti sebesar itu diberikan untuk lima tahun masa jabatan anggota dewan sehingga kalau dihitung setiap tahun mereka menerima Rp 10 juta per anggota.

Ketika diperiksa, lanjut Subroto, 12 orang anggota panitia anggaran DPRD menyatakan anggaran purna bakti itu sudah sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 19 yang menyatakan bahwa dewan berhak menyusun anggarannya sendiri.

"Itu hak mereka memberikan keterangan. Tapi kami punya dasar sendiri terus menyelidiki kasus ini. Yang jelas kami serius untuk mengusut tuntas kasus ini," tandas Subroto. (Anas Syahirul)

Sumber: Tempo Interaktif, Jumat, 20 Agustus 2004
Read More

Mantan Wali Kota Padang Disidang Kasus Dugaan Korupsi Rp 8,4 Miliar

Jakarta― Mantan Wali Kota Padang Zuiyen Rais duduk sebagai terdakwa dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi dana APBD Kota Padang 2001 dan 2002 sebesar Rp 8,4 miliar di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (25/11).

Dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Suparno, Ketua Jaksa Penuntut Umum Yusfar mendakwa Zuiyen, saat menjabat sebagai walikota pada periode 1998-2003, ikut terlibat menganggarkan dan memproses pencairan dana untuk DPRD Kota Padang periode 1999-2004 sebesar Rp 8,4 miliar.

Dana yang dianggarkan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, di antaranya Peraturan Pemerintah No. 110/2000 tentang kedudukan keuangan DPRD, PP 105/2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan Surat Edaran Mendagri tanggal 17 November 2000 tentang pedoman umum penyusunan pelaksanan APBD tahun anggaran 2001/2002. Akibatnya, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara atau daerah dan diancam hukuman pidana.

Menurut Jaksa Penuntut Umum, sesuai hasil temuan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sumatra Barat pada 6 Februari 2004, dana tersebut dianggarkan dan dicairkan melalui APBD 2001 sebesar Rp 3,81 miliar dan APBD 2002 sebesar Rp 5,32 miliar.

Penyimpangan itu adalah meletakkan empat mata anggaran sebagai penghasilan tetap untuk 45 pimpinan dan anggota dewan di pos anggaran sekretariat dalam APBD tersebut. Padahal penghasilan tetap yang diterima secara tetap juga sudah ada di pos anggaran DPRD. "Dengan adanya penambahan belanja DPRD pada pos sekretariat DPRD itu menambah penghasilan tetap ketua dan anggoata dewan dan menyalahi aturan yang berlaku sesuai PP 110," jelas Yusfar.

Pembuatan anggaran seperti itu, menurut Jaksa, terjadi berdasarkan permintaan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Daerah (Durkda) yang dibuat Wali Kota Zuiyen Rais, sebagai penanggung jawab tim penyusunan APBD Kota Padang.

Zuiyen Rais sebagai terdakwa terkait dengan dijadikannya 41 (jumlah anggota DPRD Kota Padang 45 orang, 1 meninggal dan 3 lainnya adalah dari Fraksi TNI/Polri dari unsur TNI yang tidak diproses melalui peradilan sipil) mantan pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang sebagai terdakwa dalam kasus korupsi yang sama.

Hanya saja ke-41 anggota dewan didakwa melakukan dugaan korupsi lebih tinggi yaitu Rp 10,4 miliar, karena ada tambahan dugaan penggunaan tiket pesawat fiktif perjalanan dinas luar daerah anggota dewan. Febrianti

Sumber : TEMPO Interaktif 14 Agustus 2004
Read More

Anggota DPRD Sumbar Ditatar UU Tindak Pidana Korupsi

Padang―Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memberikan pembekalan pengetahuan undang-undang tindak pidana korupsi kepada 217 anggota dewan dan pejabat eksekutif dari lima DPRD kota dan kabupaten di Sumatera Barat, di Gedung Wanita Rohana Kudus, Padang, Sabtu (14/8).

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Muchtar Arifin menjelaskan, pembekalan diberikan sebagai upaya pencegahan ke depan agar tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi di kalangan legislatif dan eksekutif. "Agar ke depan kita tidak terjerumus lagi kepada hal yang sama, sebab kasus ini menimbulkan akibat dan dampak yang begitu besar kepada semua pihak. Kalau kasus korupsi ini terjadi lagi terhadap anggota DPRD baru hasil Pemilu 2004, akan membutuhkan energi yang luar biasa dari semua pihak termasuk Kejaksaan untuk menanganinya," tambahnya.

Menurut Muchtar, dari pengalaman Kejaksaan mengusut kasus korupsi DPRD selama ini, penyebabnya antara lain karena kurangnya pemahaman anggota dewan tentang tindak pidana korupsi yang akhirnya membawa sejumlah anggota dewan lama di Sumaatera Barat terjerat kasus korupsi APBD.

"Inilah yang mendorong kami mengambil inisiatif mengadakan acara ini dan mudah-mudahan diikuti Kejaksaan lain di Indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus korupsi APBD di masa mendatang," ungkapnya.

Ke-217 anggota dewan yang menjadi peserta itu merupakan anggota DPRD baru hasil Pemilu 5 April yang sudah dilantik dalam minggu lalu. Mereka adalah anggota DPRD Kota Padang, DPRD Kota Bukittinggi, DPRD Kabupaten Agam, DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, dan DPRD Kabupaten Pasaman.

Selain itu juga hadir sejumlah pejabat eksekutif kelima daerah, di antaranya wali kota, bupati, dan kepala bagian anggaran.

Acara pembekalan berbentuk diskusi sehari tentang pemahaman terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyusunan, pelaksaan dan pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dipandu pejabat Kejaksaan Tinggi.

Dalam diskusi itu dibahas norma-norma hukum tindak pidana korupsi dalam penyusunan APBD, di mana ada koridor-koridor hukum yang harus diperhatikan legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD sehingga tidak terjerat kasus korupsi.

Ketua (Sementara) DPRD Kota Padang, Budiman menyambut baik acara yang diinisiatifi Kejaksaan tersebut. "Pembekalan ini sangat bermanfaat bagi kami para anggota dewan baru untuk memahami undang-undang, agar tidak terulang lagi kejadian yang menimpa anggota dewan sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Rusdi Zen yang juga hadir dalam acara itu, mengaku bangga sekali, karena Sumatera Barat memulai reformasi hukum di Indonesia. "Karena terus terang selama ini saya malu di Sumatera Barat terjadi korupsi berjemaah para anggota dewan," ungkap anggota DPR RI dari Partai Golkar asal Sumatera Barat itu. Febrianti

Sumber : TEMPO Interaktif 14 Agustus 2004
Read More

Kadis PU Kepulauan Riau Jadi Tersangka

Batam― Setelah memeriksa lebih dari 30 saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau dan jalan lingkar di kawasan Buyu, Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Riau Ir. Ismanullah resmi jadi tersangka.

Kepastian status tersangka itu setelah Reskrim Polresta Tanjung Pinang memeriksa Ismanullah kemarin (10/08) di Mapolresta Kota Tanjung. "Benar, Imanullah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ajun Komisaris Polisi Herri Heriyawan, Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang menjawab Tempo News Room, Selasa (11/08). Sementara bekas Plt. Bupati Kepulauan Riau, Ansar Ahmad hingga kini masih berstatus saksi.

Menurut Herri, Ismanullah sebagai pemberi order kepada kontraktor mengetahui secara detail proses proyek yang menelan biaya Rp 8,5 miliar itu. Dari situ polisi menyimpulkan ia telah bertindak sewenang-wenang, karena seharusnya proyek itu ditenderkan, tapi hanya swakelola. "Kita usut terus, mungkin dalam waktu dekat ada kejutan," kata Herri. Namun ia tidak bersedia memberi keterangan siapa yang akan menjadi tersangka selanjutnya.

Sarmen Harihi, kuasa hukum Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya akan tetap patuh pada hukum. "Ya, kita lihat saja nanti," katanya menanggapi status tersangka Ismanullah dan pemeriksaan Ansar Ahmad.

Rumbadi Dalle - Tempo News Room

Sumber : Tempo Interaktif 11 Agustus 2004
Read More

Wali Kota Solok Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Padang - Wali Kota Solok Yumler Lahar yang semula jadi saksi kasus dugaan korupsi dengan tersangka Hariadi BE, Direktur Utama PT Barettamuda Pratama, Selasa (10/8), dinaikkan statusnya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menjadi tersangka. Pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumbar menemukan bukti-bukti hukum dalam pembatalan kerja sama antara Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat, dan investor Hariadi, yang menyebabkan kerugian negara.

"Dalam proses penggantian akibat kesepakatan investasi dianulir, ada hal-hal yang dilakukan secara tidak benar, dalam artian melawan hukum, sehingga ada fakta uang negara yang dirugikan. Karena itu, status Wali Kota Solok Yumler Lahar yang semula saksi dengan tersangka Hariadi, kini ditingkatkan menjadi tersangka," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muchtar Arifin, Selasa, di Padang.

Kasus dugaan korupsi ini bermula ketika 15 Januari 1996 Wali Kota Solok, ketika itu Matsudin Anang menyepakati perjanjian kerja sama dengan investor PT Barettamuda untuk membangun terminal truk di atas lahan seluas 3.000 meter persegi.

Pemerintah Kota Solok memberikan kompensasi lahan seluas 9.500 meter persegi di samping Terminal Bus Bareh Solok, kawasan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah.

Hariadi selaku investor mulai membangun sejumlah ruko dan fasilitas terminal. Tanggal 22 Juni 1996, perjanjian yang disepakati dibatalkan, sementara investor sudah menanamkan investasi senilai lebih kurang Rp 800 juta.

Namun, Pemkot Solok menyepakati membayar kerugian investor senilai Rp 1,3 miliar. Investor pun tak ada pilihan, menerima pengembalian uang senilai Rp 1,3 miliar tersebut.

Pihak kejaksaan menduga kasus ini sebagai kasus korupsi karena diduga terjadi mark-up dalam penetapan nilai ganti rugi atas pembatalan pembangunan terminal truk tersebut.

"Dari keterangan saksi-saksi, termasuk Wali Kota Yumleh Lahar, kami mendapatkan dokumen-dokumen sebagai barang bukti. Setelah dievaluasi, Wali Kota yang semula saksi kini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Sebab, proses penggantian dilakukan secara tidak benar," tandas Kepala Kejaksaan Tinggi Muchtar Arifin, didampingi wakilnya, RJ Soehandoyo.

Kepada Yumler Lahar, lanjutnya, dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan intensif. Dalam menangani kasus ini, menurut Muchtar Arifin, pihaknya selalu berpijak kepada fakta-fakta hukum, bukan asumsi-asumsi, apalagi kepentingan politis tertentu.

Kaitannya dengan kasus ini, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok juga sudah dimintai keterangan. Sejauh ini, belum ada bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang melibatkan anggota DPRD setempat. Meskipun demikian, peran DPRD akan dievaluasi secara bertahap.

Tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa masing-masing anggota DPRD Kota Solok menerima uang dari investor Rp 15 juta, sejauh ini belum ditemukan bukti-bukti.

"Persetujuan DPRD atas penggantian sebesar Rp 1,3 miliar akan dielaborasi lagi dari perjanjian kerja sama dan kemudian perjanjian pembatalan. Jadi, terhadap DPRD pemeriksaannya belum final," tandas Muchtar Arifin.

Menurut dia, pihak kejaksaan sudah memeriksa 10 saksi yang melibatkan investor, Hariadi, sebagai tersangka dan mulai Selasa kemarin juga dicekal, tidak boleh bepergian ke luar negeri.

Secara terpisah, kuasa hukum Hariadi, Ade Waldemar, dari Ade Waldemar & Partners, mengatakan, sebenarnya PT Barettamuda Pratama sudah sangat dirugikan atas investasi yang sudah telanjur ditanam. "Klien kami mengalami kerugian berlipat-lipat di mana ganti rugi tidak didasarkan pada kurs waktu itu. Belum lagi mengingat kegagalan investasi ini berdampak ke PHK sejumlah karyawan," katanya.

Sekarang, dalam kondisi merugi, ia pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana, diduga korupsi. Ini jelas, kata dia, tidak tepat dan sangat berlebihan karena peristiwanya jangankan pidana, masalah perdata pun bukan.(NAL)

Sumber : Kompas 11 Agustus 2004
Read More

25 Anggota DPRD Kendari Jadi Tersangka Korupsi

Kendari - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 25 anggota DPRD Kota Kendari sebagai tersangka dalam kasus korupsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 2003 senilai Rp 1 miliar. Namun, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara hanya menindaklanjuti 22 anggota, karena tiga di antaranya yang berasal dari Fraksi TNI/Polri penyidikannya diserahkan ke institusi asalnya. Demikian dikatakan Antasari Azhar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

"Dari 25 orang itu hanya 22 orang yang kita tindak lanjuti penyidikannya. Tiga anggota Dewan lainnya kami serahkan penyidikannya kepada institusi asalnya," kata Antasari di Kendari, Senin (9/8). Peningkatan status itu dilakukan kejaksaan setelah memeriksa dan mendapatkan bukti-bukti.

Dugaan korupsi dana rutin sekretariat DPRD Kota Kendari itu sebelumnya sudah menyeret mantan Sekretaris Dewan Kota Kendari, Abdul Halip, 57 tahun, sebagai tersangka yang sejak tiga pekan terakhir menghuni sel Rutan Punggolaka.

Kini kejaksaan sedang menunggu surat izin Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memeriksa anggota DPRD Kendari sebagai tersangka. Para tersangka, antara lain Ketua DPRD Kota Kendari Haeruddin Pondiu, panitia anggaran DPRD, dan anggota lain. Modus korupsi adalah dengan penggelembungan dana rutin dan surat perintah perjalanan fiktif.

Pantauan Tempo, DPRD Kendari tampak lengang. Anggota Dewan tampak berusaha menghindari konfirmasi dari wartawan. "Tidak ada, tidak ada wawancara hari ini. Gara-gara kalian, kami jadi begini," kata anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar Dewiyati Tamburaka sambil bergegas masuk ke mobilnya.

Kejaksaan sendiri merasa cukup bukti untuk menyeret para tersangka ke penjara. Seperti dikatakan ketua tim penyidik Ketut Winawa SH, penyidik sudah menyita beberapa alat bukti, antara lain bukti kas sekretariat DPRD Kota Kendari dan dokumen laporan perjalanan dinas anggota Dewan. "Yang pasti indikasi korupsi di DPRD Kota Kendari cukup kuat, karena ada laporan perjalanan dinas yang fiktif yang kami temukan," katanya.

Sementara itu, di Cirebon tiga pimpinan DPRD Kota Udang diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Senin (9/8). Mereka dituduh telah menyetujui penggelembungan anggaran Dewan sebesar Rp 1,3 miliar. Padahal, sesuai dengan perhitungan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 23 miliar anggaran bagi para anggota Dewan itu seharusnya hanya Rp 400 juta.

Ketiga pimpinan DPRD Cirebon itu adalah Suryana (ketua) serta Sunaryo H.W. dan Haries Sutamin (wakil ketua). Suryana, saat dicegat wartawan seusai persidangan menyatakan mereka tidak bersalah. "Ini persidangan politik. Ada oknum polisi yang ingin menjegal pelantikan saya sebagai anggota DPR pusat," katanya. (Dedy Kurniawan, Ivansyah)

Sumber: Koran Tempo, Rabu, 10 Agustus 2004
Read More

Tiga Pimpinan DPRD Kota Cirebon Disidang

Cirebon–Tiga pimpinan DPRD Kota Cirebon, yang terdiri dari ketua dan dua orang wakil ketua hari ini menjalani sidang pertama atas kasus penyelewengan dana APBD 2001 yang dituduhkan kepada mereka di Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Ketiga pimpinan Dewan tersebut adalah Suryana, Ketua DPRD Kota Cirebon yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran, H Sunaryo H.W. S.Ip, dan Ir Haries Sutamin yang masing-masing menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon dan Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Sidang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, atau terlambat hampir sejam dari jadwal semula, dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Hardjono, yang bertindak sebagai hakim ketua, didampingi oleh Daniel dan Tagor.

Sidang hari pertama hanya diisi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dalam dakwaannya, jaksa yang terdiri dari Eman Sulaeman, Suhardja, Doyo, Tarman, dan Yuke Hinangyangti, menyatakan bahwa ketiga pimpinan dewan tersebut telah membiarkan dan menyetujui penggelembungan anggaran Dewan sebesar Rp 1.397.778.000.

“Padahal berdasarkan PP 110 tahun 2000 tentang hitungan persentase dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang diperoleh Kota Cirebon sebesar Rp 23 milyar, maka dana anggaran Dewan hanya diperbolehkan sebesar Rp 400 juta,” ujar jaksa.

Dana tersebut, lanjut jaksa dalam dakwaannya, telah masuk ke pos 2.2.1 Pos DPRD dan sekretariat DPRD yang kemudian dibagi-bagikan kepada 30 anggota DPRD Kota Cirebon. Anggota DPRD Kota Cirebon sendiri menerima dana tersebut secara beragam. Khusus untuk Ketua, telah menerima sebesar Rp 38.770.000, Sunaryo HW, 38.010.000 dan Haries Sutamin sebesar Rp 44.360.000.

Sementara Agus Alwafier, Wakil Wali Kota Cirebon yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Ktua DPRD Kota Cirebon menerima uang sebesar Rp 40.160.000. Sedangkan seluruh anggota DPRD Kota Cirebon menerima uang secara beragam antara Rp 31 juta hingga Rp 32 juta.

Persidangan hanya berlangsung kurang dari setengah jam,dan lima orang pengacara ketiga terdakwa menyerahkan permohonan agar ketiga terdakwa tidak ditahan dan meminta waktu untuk menyusun eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Sidang dijadwalkan kembali pada hari Rabu (18/8).

Ketua DPRD Kota Cirebon, Suryana, saat diwanwancara wartawan usai persidangan berteriak menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. “Ini merupakan persidangan politik. Ada oknum polisi, seorang AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) yang ingin menjegal pelantikan saya sebagai anggota DPR pusat. Sekali lagi saya tegaskan kepada wartawan bahwa persidangan ini merupakan persidangan politik," tegasnya.

Selanjutnya Suryana menyatakan bahwa ia akan melawan, karena dirinya tidak merasa bersalah, dan segala aturan mengenai anggaran DPRD Kota Cirebon telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Persidangan sendiri dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Namun saat sidang terlihat hadir pula puluhan kader PDIP Kota Cirebon yang turut mengawal kedatangan Suryana, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Cirebon.

Sumber : TempoInteraktif.com 09 Agustus 2004
Read More

WALHI dan ICW Laporkan Kasus Korupsi Bupati Muna

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Indonesia Corruption Watch melaporkan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (5/8). Bersama dua LSM lainnya, IWGSS dan Yayasan Swami, mereka membeberkan dugaan korupsi pada kasus pelelangan kayu jati temuan oleh pemerintah daerah kabupaten Muna.

Dalam laporannya mereka menyebutkan seharusnya negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Muna menerima pendapatan sebesar Rp 15.990.431.958 untuk tahun 2002 dan 2003. Namun, dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Muna, Ridwan Bae, pendapatan tahun 2003 dari hasil pelelangan kayu jati temuan hanya sebesar Rp 8.824.551.076. ?Negara telah dirugikan sebesar 7 miliar lebih,? kata M. Alimuddin, dari Yayasan Swadaya Masyarakat Indonesia (Swami).

Menurut Alimuddin, Bupati Muna tidak melaporkan hasil lelang kayu jati temuan tahun 2002 dalam LPJ-nya untuk tahun yang sama. Dengan demikian, LPJ bupati Muna tahun 2003 senilai Rp 8.824.551.076 merupakan akumulasi dari lelang tahun 2002 dan 2003. Selisih realisasi pendapatan tersebutlah yang diduga telah dikorupsi Rp 7.165.880.882.

Pendapatan Pemkab Muna sebesar Rp 15 miliar tersebut didapat dari hasil lelang, biaya pengganti, dan uang letak. Dan itu sudah merupakan hasil pembagian pendapatan antara Pemkab Muna (64 persen), pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (16 persen), dan pemerintah pusat (20 persen), yang sesuai dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sementara total volume kayu jati yang dilelang untuk tahun 2002 adalah 4.668,15 m3, dan tahun 2003 sebanyak 7.816,36 m3.

Menurut La Ode Ota, direktur WalhI Sulawesi Tenggara, seharusnya hasil lelang tersebut dimasukan dalam kas pendapatan negara. Tetapi, pada kenyataannya pendapatan lelang tersebut dimasukan dalam rekening pribadi ketua panitia dan bendahara lelang. ?Ini merupakan hasil temuan kejaksaan (negeri Raha), kata Ota.

Sumber : tempointeraktif.com 05 Agustus 2004
Read More

Kejaksaan Bentuk Tim Periksa Mantan Wali Kota Padang 12 Anggota DPRD Singkawang Tersangka Kasus Korupsi

Pontianak― Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang menetapkan 12 anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai tersangka kasus korupsi Rp 1,9 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003. Para tersangka mencakup unsur pimpinan dan panitia anggaran.

Kepala Kejari (Kajari) Singkawang RA Nurul Handayani Senin (2/8) menjelaskan, 13 anggota legislatif lainnya sudah pula diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan masih berlanjut, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah.

Menurut Nurul, pihaknya juga telah meminta keterangan kepada sejumlah pejabat Pemerintah Kota Singkawang yang berkaitan langsung dengan distribusi keuangan. Di antaranya, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Keuangan, Kasubbag Anggaran dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Sementara itu, 3 dari 9 tersangka korupsi Rp 4,7 miliar ABPD 2001, 2002 dan 2003 DPRD Kabupaten Pontianak sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Mempawah sejak pekan lalu. Para tersangka terdiri dari 5 pengurus harian Yayasan Bestari yang bertugas mengucurkan dana APBD kepada 45 anggota legislatif.

Empat Pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak meliputi 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua. Tersangka dari Yayasan Bestari terdiri dari AJ Leopold (Fraksi Demokrasi Keadilan). Kemudian, Suma Mulyadi (Fraksi Barisan Nasional Bersatu), Makmur Abdullah (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Adrean Verik (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Krisantus Herusiswanto (Fraksi Pembangunan Daerah - FPD). Pimpinan legislatif, meliputi Ketua Moses Alep, tiga Wakil Ketua Buchary (TNI/Polri), Efendi Cingkong (FPD) dan Soetedjo (Fraksi Partai Golkar).

Adi Susanto SH, Kajari Mempawah, menjelaskan, penambahan jumlah tersangka yang dipastikan semua dari anggota DPRD Kabupaten Pontianak, sangat tergantung dari pengembangan penyidikan yang kini tengah berlangsung.

Menurut Adi, dibandingkan APBD 2001 dan 2002, tahun 2003 kucuran dana APBD yang mengalir ke Yayasan Bestari relatif besar, dengan jumlah keseluruhan Rp 2,8 miliar. Meliputi Rp 1,1 miliar bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Pontianak dan Rp 1,7 miliar lagi merupakan titipan kebutuhan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pontianak.

Dari dana Rp 1,1 miliar, empat Pimpinan DPRD Kabupaten Pontianak diduga mendapat kucuran Rp 27,5 juta hingga Rp 30 juta, dan 41 anggota lainnya mendapat masing-masing Rp 25 juta. Penyidikan sudah dilakukan sejak November 2003, di tengah aksi demonstrasi segenap elemen masyarakat kian marak yang mendesak dugaan korupsi anggota legislatif diusut tuntas demi terjaminnya kepastian hukum.

"Berkas perkara para tersangka yang lain segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mempawah. Kami juga tengah memeriksa sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang terlibat langsung dalam mekanisme penyusunan APBD," kata Adi.

Bentuk Tim

Sementara itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) telah membentuk tim untuk memeriksa mantan Wali Kota Padang 1993-2003 Zuiyen Rais yang Senin (2/8) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kota Padang 2001-2002. Tim Penyidik tersebut terdiri dari tiga jaksa senior di Kejati Sumbar, yakni; Yuspar, Firdaus dan Teguh Mantan Wali Kota tersebut, menurut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, J.Soehandoyo, Senin, akan diperiksa dalam pekan ini juga. ”Kami sedang siapkan surat pemanggilan. Surat tersebut akan dikirim dalam tiga hari ini”, katanya.

Pihak Kejaksaan, menurut Soehandoyo berharap, Zuiyen Rais bersikap kooperatif, agar tidak ada penahanan, seperti yang dilakukan terhadap beberapa anggota dewan setempat, terkait kasus yang sama.

Zuiyen Rais ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan evaluasi terhadap hasil penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan saksi kasus terkait di PN Padang beberapa bulan terakhir. Menurut Soehandoyo, evaluasi yang dilakukan pada Sabtu (31/7), menunjukkan keterkaitan Zuiyen Rais dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD Kota Padang Tahun 2001 dan 2002 tersebut.

Sebelumnya, Kejati Sumbar telah menetapkan 41 Anggota DPRD Kota Padang sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kini mereka tengah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Padang. (aju/srn)

Sumber : Sinar Harapan 03 Agustus 2004
Read More

Kepala Kantor Depag Kabupaten Sumedang Ditahan

Bandung, Kompas - Kepala Madrasah Tsanawiyah Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Ny IF, tersangka kasus korupsi pembangunan madrasah, Senin (26/7), telah resmi ditahan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Sementara itu, keesokan harinya, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumedang, HT, juga resmi ditahan atas dugaan korupsi.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Muryan Faizal Saladin ketika dihubungi hari Minggu (1/8). "Bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat untuk menahan mereka," tuturnya.

Muryan menjelaskan, penyimpangan yang dilakukan para tersangka dapat dilihat dari nilai dan hasil proyek itu sendiri. Ia melanjutkan, HT diduga telah menyelewengkan dana pembangunan Kantor Depag Kabupaten Sumedang.

Semula pembangunan Kantor Depag Sumedang dianggarkan sebesar Rp 450 juta. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Jabar menemukan mark-up (penggelembungan nilai) pengadaan barang senilai Rp 125,6 juta.

Hal tersebut juga terjadi pada kasus yang melibatkan Ny IF. Ia diduga telah melakukan mark-up proyek sebesar Rp 268 juta dari anggaran sekitar Rp 400 juta yang akan digunakan untuk membangun madrasah tersebut.

Bisa bebas

Muryan menegaskan, pihaknya akan segera melengkapi berkas-berkas sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan tinggi untuk diproses lebih lanjut. "Pokoknya secepatnya," ujarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar menjelaskan tidak menutup kemungkinan bagi para tersangka untuk dibebaskan. Mereka bisa dibebaskan dengan membayar uang jaminan atau ada orang yang mau bertanggung jawab.

Uang jaminan tersebut, lanjutnya, dihitung berdasarkan jumlah harta kekayaan yang dimiliki tersangka dan nantinya diserahkan kepada panitera pengadilan. "Hal itu sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya.

Sementara itu, ujar Muryan, Kepala Kantor Depag Kabupaten Tasikmalaya, EDG, dalam waktu dekat ini akan ditahan. Beberapa waktu lalu EDG telah dinyatakan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam pembangunan Gedung Monitoring dan Pengendalian dan Pendidikan Depag Kabupaten Tasikmalaya.

Pekerjaan proyek tersebut diborongkan kepada pihak lain, volume pekerjaan di-mark-up, pengeluaran dan penggunaan keuangan tidak jelas.

"Dia resmi menjadi tersangka korupsi setelah hasil laporan BPKP dan penyelidikan Polda Jabar," katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar menjelaskan, kerugian negara yang disebabkan oleh tersangka EDG adalah sebesar Rp 167,8 juta dari nilai proyek Rp 750 juta.

Namun, tersangka masih belum dikenai status tahanan karena masih menunggu kelengkapan hasil pemeriksaan tambahan. "Rencananya dalam beberapa saat ke depan tersangka akan ditahan. Tunggu saja," katanya.

Penanganan kasus korupsi di Kantor Depag Sumedang dan Kantor Depag Tasikmalaya tersebut merupakan bagian dari dugaan korupsi yang terjadi di Kantor Wilayah Depag Jabar sebesar Rp 55 miliar lebih pada tahun 2003 untuk 717 proyek. Dari jumlah tersebut, baru lima proyek yang telah diaudit dan disidik oleh BPKP dan Polda Jabar. (J11)

Sumber : Kompas.com : 02 Agustus 2004
Read More

Kekayaan Mantan Ketua DPRD Tabalong Disita

Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Ali Usman Karim yang dihubungi, Kamis (29/7), mengatakan kejaksaan menyita dua mobil dan satu rumah pribadi milik tersangka. Mobil yang disita berupa sedan Suzuki Baleno DA 8376 AC dan Opel Blazer DA 7382 HA.

Rumah yang disita terletak di Jalan Tanjung Tengah Pembataan Tabalong (sekitar 425 kilometer dari Banjarmasin). Penyitaan dilakukan Rabu sore.

Menurut Ali, penyitaan melalui pertimbangan dan sesuai Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang penyitaan. Namun, hingga Kamis siang kejaksaan belum memastikan apakah tersangka ditahan atau tidak.

Menurut Ali, tersangka dalam menjalani pemeriksaan cukup kooperatif. Bahkan tersangka tidak menyampaikan keberatan atau penolakan secara resmi.

Lima kasus korupsi

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Parnomo di Banjarmasin menyampaikan komitmennya untuk memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPRD di Kalsel. Komitmen itu disampaikan di depan demonstran yang mendesak kejaksaan menuntaskan kasus-kasus korupsi di Kalsel.

Saat ini kejaksaan menangani lima kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPRD di Kabupaten Tabalong, Tapin, Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Kotabaru.

Parnomo mengungkapkan, di kabupaten tertentu pengusutan kasus korupsi itu menghadapi tantangan berupa teror dan ancaman kepada kejaksaan.

Akan diperiksa

Dari Jayapura dilaporkan, Bupati David Hubi akan diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dugaan penyelewengan dana tahun anggaran 2002-2003. Hubi dinilai tidak mau bekerja sama dengan tim pemeriksa dari Provinsi Papua. Penyelewengan dana miliaran rupiah di daerah itu menyebabkan sejumlah proyek stagnan, rumah sakit daerah tidak beroperasi, dan gaji pegawai tidak dibayar.

Demikian antara lain dikatakan Gubernur Papua JP Solossa kepada pers di Jayapura, Kamis. Menurut Solossa, tim yang dikirim Pemprov Papua ke Wamena, ibu kota Jayawijaya, akhir Mei 2004 ditolak oleh Bupati David Hubi dengan alasan sedang sibuk memeriksa kesehatan di Jakarta. Karena itu, pemeriksaan ditunda sampai Hubi kembali dari Jakarta.

Dia juga menolak kehadiran tim tersebut dan mengajukan berbagai alasan untuk tidak menerima tim itu, sampai tim kembali ke Jayapura. Kedatangan tim kedua kalinya juga ditolak, dan bahkan mengusir tim ini, kata Solossa.

Sebelumnya Hubi menyatakan siap diperiksa tim dari mana pun. Tetapi ketika tim tiba di Wamena, Hubi mencari alasan untuk tidak diperiksa. Karena itu, Solossa mengancam akan mengundang KPK memeriksa Hubi jika dalam waktu dekat Bupati Jayawijaya tidak berubah sikap.

Menurut Solossa, pemeriksaan Hubi terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Hubi dan kondisi pembangunan yang stagnan di daerah tersebut. (amr/kor)

Sumber: Kompas, 30 Juli 2004 (http://www.antikorupsi.org)
Read More

Mahasiswa Demo Kasus Korupsi di Ambon

Ambon- Sekitar 150 orang mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Aliansi Gerakan Anti Korupsi (AGAK) melakukan demonstrasi di Kota Ambon, Rabu (28/7). Mereka mendesak agar kasus korupsi di daerah ini segera dituntaskan.

Dua kelompok mahasisawa ini melakukan demo terpisah. Sekitar 50 massa GMNI melakukan demo sekitar pukul 11.00 WIT. Mereka bergerak mulai dari kantor Gubernur Maluku, di kawasan Jalan Pattimura, Ambon, kemudian ke kantor Kejati Maluku dan kantor Wali Kota Ambon.

Sedangkan 100 mahasiswa yang tergabung dalam AGAK, yang terdiri dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kota Ambon bergerak dari kantor Wali Kota Ambon, kantor Gubernur Maluku, dan Kejati Maluku. BEM yang ikut dalam aksi ini di antaranya dari Universitas Darussalam, Universitas Pattimura, Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Dema Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia.

Kedua kelompok demonstran sama-sama menuntut agar korupsi yang terjadi di beberapa intansi pemerintah di Provinsi Maluku, diberantas. "Kami menginginkan Pemerintah yang bersih di Maluku," kata Mustari, massa dari GMNI, ketika berorasi di halaman depan kantor gubernur Maluku. Untuk itu, demonstran meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi turun ke Maluku, untuk mengusut tuntas kasus korupsi di daerah ini.

Massa GMNI sempat melakukan dialog, baik dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Masrin Djinin SH., maupun Wakil Gubernur Maluku Drs. Muhammad Abdullah Latuconsina. Kepada pejabat Maluku, GMNI menuntut agar kasus korupsi yang proyek air bersih sebesar Rp 6,1 miliar di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, diusut tuntas.

Wakil Gubernur Maluku, di hadapan para demonstran mengatakan, silakan cek dilapangan jika menemukan kasus-kasus korupsi. "Kalau ada bukti korupsi di lapangan, Pemerintah Provinsi Maluku akan mengambil tindakan hukum," kata Latuconsina.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Septinus Hematang SH., mengatakan jika KPK datang ke Maluku, itu berarti aparat penegak hukum di daerah ini tidak mampu. Namun, pihaknya akan menghormati kalau KPK datang untuk menuntaskan kasus korupsi di daerah ini. Dia juga berjanji akan memproses semua kasus korupsi.

Mochtar Touwe dan Jonathan

Sumber : TempoInteraktif.com 28 Juli 2004
Read More
-

Arsip Blog

Recent Posts