Jakarta – Recovery dampak teror bom terhadap sektor perekonomian terus dimonitor. Untuk mempercepat proses recovery, pemerintah memastikan siap mengucurkan dana kontinjensi melalui APBN-P 2009. Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memiliki bekal persetujuan DPR untuk meng-arrange dana yang sifatnya dibutuhkan segera untuk penanganan dampak bom. “Pada prinsipnya, DPR sudah memberi ruang,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, (23/7).
Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, pemerintah memiliki ruang untuk menaikkan defisit di APBN-P 2009 menjadi 2,5 persen dari kesepakatan saat ini yang sebesar 2,4 persen. Jika dikonversi ke dalam rupiah maka 0,1 persen defisit tersebut berarti Rp 5,5 triliun. Artinya, dana sebesar itulah yang bisa dimanfaatkan untuk penganganan dampak bom. Terkait alokasi dana, Sri Mulyani menyebut dua institusi, yakni Kepolisian dan Pariwisata. Dari sektor perekonomian, industri pariwisata menjadi prioritas dalam upaya recovery dampak teror bom. Karena itu, sektor ini pula yang paling berpotensi mendapat kucuran dana recovery dari pemerintah. ``Sektor ini paling kena dampak,`` katanya.
Menurut Ani, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik sudah berbicara mengenai aspek-aspek dalam indutri pariwisata yang terdampak oleh teror bom. ``Salah satunya untuk menetralisir image Indonesia,`` terangnya. Meski demikian, lanjut dia, teknis penggunaan dana recovery bom akan disusun oleh Menbudpar, termasuk desain program-program penanganan dampak bom di sektor pariwisata. Menurut Ani, dana Rp 5,5 triliun tersebut juga akan digunakan untuk meng-cover biaya penanganan dampak bom, termasuk para korban yang tidak tertanggung oleh asuransi. ``Kalau kerugian infrastruktur seperti hotel, itu ada mekanisme tersendiri,`` ujarnya.
Sementara itu, berdasar data Depkeu, data dampak bom terhadap sektor perekonomian terlihat hanya dalam jangka pendek, baik pada indeks saham, nilai tukar rupiah, okupansi hotel, serta pengunjung pusat perbelanjaan. Data menunjukkan, okupansi hotel pada 18 dan 19 Juli masih mencapai 70 persen atau hanya 5 persen dibawah okupansi normal. Adapun jumlah pengunjung pusat perbelanjaan / mall di Jakarta turun 50 - 60 persen pada 18 Juli, kemudian turun lagi menjadi 30 - 40 persen pada 19 Juli, namun berangsur pulih pada 20 Juli. Sementara kegiatan ekspor impor di Tanjung Priok tercatat normal dan pembatalan turis ke Indonesia juga minor. (owi/kim/jpnn)
Sumber: http://www.kaltimpost.web.id
