Denpasar, Bali - Indonesia perlu belajar dari negara lain di kawasan ASEAN dalam mengelola kehidupan tradisi dan budaya etnik minoritas memasuki era globalisasi, kata Guru Besar Sejarah Asia Fakultas Sastra Universitas Udayana (Unud) Prof Dr Phil I Ketut Ardhana MA.
"Thailand, Malaysia dan Filipina mempunyai berbagai kekayaan tradisi dan budaya etnik minoritas, yang kemudian berhasil dikelola dan dipromosikan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata," ujarnya di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara tetangga mengenai cara mencari ide dan gagasan pemikiran yang kreatif, sehingga mampu mempromosikan kehidupan tradisi dan budaya etnik minoritas kepada masyarakat internasional.
"Hal itu penting dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor kepariwisataan di Tanah Air, dengan harapan bisa berkembang secara merata," ujar Prof Ketut Ardhana.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki banyak etnik minoritas, termasuk tradisi dan budayanya. Etnik minoritas tersebut mampu menunjukkan keunikan yang dimiliknya sebagai salah satu daya tarik pelancong.
"Etnik minoritas harus mampu tunjukkan keunikan yang dimiliki, bukan malah dengan cara menunjukan aksi-aksi kekerasan seperti adanya perang suku yang berkesinambungan," katanya.
Adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok oknum di kawasan wisata tertentu terhadap wisatawan sebagai akibat merasa kurang diperlakukan adil dalam memperoleh keuntungan ekonomi, dapat menimbulkan citra negatif secara keseluruhan, ujar Ardhana.
Oleh karena itu, menurut dia, perlu upaya perbaikan ke arah peningkatan rasa keadilan dan aspek ekonomi guna menghilangkan kesenjangan.
Hal itu dilakukan dengan memberikan keterampilan kepada kelompok etnik minoritas, sehingga mampu menghasilkan produk budaya yang bisa dipromosikan kepada wisatawan mancanegara.
Sentuhan keahlian dan modal kerja diharapkan mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi warga yang bermukim di daerat terbelakang dan terisolasi.
Semua hal itu hendaknya menjadi perioritas dari masing-masing pemkab dan pemprov dengan dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat, demikian Ardhana. (T.I006/P004/P003)
Sumber: http://www.antaranews.com
