Oleh: Hanta Yuda A.R.
ANGKET Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengungkap kasus Bank Century sudah bergulir lama. Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta beberapa mantan pejabat tinggi Bank Indonesia pun sudah dipanggil Panitia Khusus (Pansus) Angket, termasuk mantan Gubernur BI Boediono, yang kini menjadi wakil presiden. Usul angket yang dipicu oleh adanya beberapa keganjilan dalam kebijakan penggelontoran dana talangan (bailout) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun ini memang cukup menguras konsentrasi publik. Bahkan mampu menenggelamkan isu program 100 hari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Pansus Angket Century ingin mengungkap jawaban atas pertanyaan penting: benarkah ada unsur penyelewengan kekuasaan (abuse of power) dan betulkah uang negara Rp 6,7 triliun tersebut juga mengalir ke jantung kekuasaan? Pada titik inilah, atas nama konstitusi, hak angket menjadi amat penting keberlanjutannya, bahkan wajib hukumnya bagi anggota Dewan melakukan penyelidikan dan investigasi secara tuntas.
Hak angket memang merupakan hak konstitusional DPR. Namun selama ini hak angket kerap terhenti prosesnya di tengah jalan akibat terjadinya kompromi politik. Terlalu banyak contoh yang menunjukkan usulan angket hanya menjadi “gertakan” partai untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Kalaupun lolos, seperti angket bahan bakar minyak dan angket daftar pemilih tetap, masyarakat tidak pernah tahu persis bagaimana hasilnya. Karena itu, kendatipun tahap awal angket Century sudah tercapai, hasilnya masih belum terang. Maka penting untuk mengantisipasi agar tidak bernasib sama dengan angket-angket sebelumnya, yang selalu mengalami “pemandulan” sebelum pekerjaan pansus dituntaskan.
Modus Pemandulan
Berdasarkan pengalaman, ada beberapa modus upaya pemandulan panitia angket yang menyebabkan delapan kali angket di DPR periode 2004-2009 mengalami antiklimaks atau layu sebelum berkembang. Pertama, terjadinya kompromi dan negosiasi politik antara pemerintah dan partai-partai mitra koalisi dalam menyelesaikan permasalahan. Hak angket dijadikan pemerintah untuk memberi barter politik. Sebaliknya, partai juga menjadikan angket sebagai alat untuk memperkuat bargaining dalam bernegosiasi dengan presiden untuk mendapatkan barter politik itu. Jika kompromi ini terjadi, substansi persoalan akan mudah diselesaikan di belakang layar.
Kedua, kooptasi anggota pansus oleh kekuatan oligarki elite partai. Kuatnya cengkeraman oligarki elite di partai politik kerap mempengaruhi proses angket di DPR. Urusan penting di pansus angket hanya diselesaikan segelintir elite melalui lobi-lobi di hotel. Ruang gerak anggota pansus dibatasi oleh kekuatan oligarkis di partai-partai mitra koalisi pemerintah, sehingga angket pun layu sebelum berkembang akibat kompromi tingkat tinggi itu. Realitas politik seperti ini sudah disinyalir Robert Michels tentang Hukum Besi Oligarki (The Iron Law of Oligarchy) bahwa di setiap organisasi partai politik pada hakikatnya hanya dikuasai oleh segelintir elite.
Ketiga, pembungkaman anggota pansus dengan “amplop tebal” sering kali menjadi senjata ampuh pemandulan angket. Potensi terjadinya money politics dalam kerja-kerja pansus sangat rentan. Apalagi proses kerja di pansus berpotensi besar terjadinya money politics. Siapa saja yang akan dipanggil dan apa saja yang akan ditanyakan berpotensi menjadi lahan transaksi politik. Apalagi kultur politik transaksional di lingkup internal partai seperti ini sudah dimulai dari proses rekrutmen calon anggota legislatif dan suksesi kepengurusan partai. Hal ini terbawa ke parlemen sehingga potensi terjadinya money politics sangat rentan.
Keempat, angket dijadikan sebagai bargaining antara pemerintah dan anggota pansus yang bermasalah atau terlilit kasus hukum. Anggota pansus seperti ini jelas akan mudah “diancam” dan membuka potensi terjadinya kompromi dan tawar-menawar politik. Dengan demikian, upaya pemandulan angket akan lebih mudah dilakukan.
Kelima, agenda kerja dan rapat-rapat pansus dibuat tertutup, sehingga akan sulit bagi pers, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk melakukan pengawasan serta mendapatkan akses informasi. Proses kerja dan rapat pansus yang selama ini kurang transparan berpeluang besar terjadinya kolusi dan transaksi-transaksi politik.
Kelima faktor inilah yang menyebabkan delapan kali angket DPR periode 2004-2009 selalu mengalami antiklimaks, yang perlu diwaspadai akan menjadi pintu masuk pemandulan angket Century. Inilah gambaran sistem kepartaian Indonesia yang terkartelisasi, ketika partai sangat tergantung dalam hal finansial sehingga menyebabkan partai lebih mendekat ke penguasa dan menjauh dari rakyat. Dan semua partai memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan politik transaksional pun semakin subur (Kartz and Mair, 1994).
Karena itu, kendatipun angket Century telah lolos, tetap berpotensi terjadinya pemandulan di bagian ujung dari proses angket, sehingga diperlukan kontrol publik agar proses angket tidak mengalami antiklimaks. Sekadar contoh, rapat-rapat pansus angket, misalnya, harus terus dilakukan secara terbuka. Tujuannya agar seluruh masyarakat dapat mengawasi proses pelaksanaan hak angket dan melihat siapa wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kasus Bank Century dan siapa yang menikung di tengah jalan. Pengawasan publik (pers, NGO, perguruan tinggi, dan mahasiswa) merupakan agenda inti proses pengawalan angket agar tetap di jalurnya dan terhindar dari upaya pemandulan.
Jika partai-partai di DPR tidak memiliki kesungguhan dalam mengusut tuntas skandal ini, hak angket ini sejatinya tidak layak dikatakan atas nama rakyat. Angket hanya menjadi “mainan” elite partai dan parlemen, dan inilah bentuk pengkhianatan DPR terhadap aspirasi rakyat untuk kesekian kalinya. Karena itu, untuk mengungkap skandal ini, tidak boleh ada negosiasi ataupun bargaining yang mengorbankan kebenaran dan rasa keadilan bagi rakyat.
Hanta Yuda A.R., analis politik dan peneliti The Indonesian Institute
Sumber : Koran Tempo, Kamis, 7 Januari 2010
