PEKALONGAN--Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tahun depan tidak terjadi kasus korupsi di wilayahnya. ''Kalau tahun ini ada satu kasus yang diproses ke pengadilan, tahun depan tidak boleh lagi,'' kata Wali Kota HM Basyir Ahmad.
Ditemui Suara Merdeka CyberNews di ruang kerjanya, Kamis (13/12), Wali Kota mengatakan satu kasus yang diproses di pengadilan adalah kasus mantan Kepala Dipenda yang diduga korupsi Rp 36 juta. Namun, dalam persidangan akhirnya Budiyanto dibebaskan. ''Jadi, meski Kota Pekalongan tercatat ada satu kasus yang diproses, namun akhirnya bebas,'' katanya.
Soal Kota Batik bisa menjadi daerah yang korupsinya terendah dibanding dengan kota/kabupaten di Jateng, Basyir menegaskan, karena pengawasan oleh Bawasda begitu ketat. ''Dalam pengawasannya mereka tidak main-main, sehingga dinas/instansi tidak akan main-main untuk melakukan korupsi,'' katanya.
Selain itu, kata dia, upaya untuk mencegah korupsi adalah dengan memecah anggaran ke beberapa bagian. Misalnya, anggaran pembangunan yang besar akan dipecah-pecah sehingga tidak lebih dari Rp 2 miliar, sehingga pelaksana anggaran tidak bisa menggunakan uang itu untuk kepentingan diri sendiri. ''Minimal, uang yang dikorupsi sangat kecil,'' katanya.
Selain itu, penggunaan anggaran untuk masyarakat sekarang, sebagian diserahkan di tingkat kelurahan untuk pembangunan di wilayahnya. Dengan penggunaan dana seperti itu, ternyata mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebab, dengan dana itu, tidak akan ada korupsi karena pengawasan oleh masyarakat sangat ketat. Justru sebaliknya, dengan dana yang ada, masyarakat mengadakan swadaya untuk membangun daerahnya dengan dana dari pemerintah.
Selain itu, pihaknya juga terus menekankan kepada pejabat di wilayahnya untuk menghindari korupsi. Sebab, jika penyimpangan itu dilakukan, maka sanksinya sangat berat. Selain penurunan pangkat/golongan juga bisa dipecat dari PNS. Untuk itu, maka pada tahun 2008, dia akan menerapkan penggunaan anggaran berbasis kinerja. Maksudnya, pejabat akan ditanyakan hasil kerjanya dan bukan sekedar menghabiskan anggaran. ( trias purwadi/cn05 )
Sumber: Suara Merdeka, Kamis, 13 Desember 2007
