Medan, Sumatera Utara - Kalangan pariwisata di Sumut tetap menolak dan mendesak pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan RI, agar segera meninjau ulang dan membatalkan penetapan fiskal sebesar Rp2,5 juta bagi warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri.
Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (BPD PHRI) Sumut, Dr Drs Layari S Kaban MBA, dan Sekretaris Eksekutif Badan Pariwisata Daerah (North Sumatera Tourism Board-NSTB) Ir Raya Timbul Manurung, secara terpisah menyebutkan kebijakan penetapan fiskal itu ternyata tak hanya menimbulkan protes dan keluhan warga lokal masyarakat Indonesia atau Sumut sendiri, melainkan juga dari kalangan asing seperti operator penerbangan dan biro travel di Malaysia, Singapura dan Thailand.
“Pemerintah pusat sebaiknya meninjau kembali, bila perlu membatalkan penetapan fiskal itu, apalagi kebijakan itu hanya berupa SK Dirjen. Sementara, kebijakan untuk membebaskan fiskal di Sumut selama ini kan berupa SK menteri. Apa bisa SK Dirjen itu mengalahkan SK Menteri-nya. Paling tidak, penetapan fiskal itu terkecuali bagi Sumut karena setahu saya SK Menteri untuk bebas fiskal di Sumut itu belum dicabut,” ujar Layari S Kaban kepada pers di Medan, Selasa (27/1) kemarin.
Hal senada juga disebutkan Raya Timbul Manurung, bahwa kebijakan fiskal itu juga telah menimbulkan dampak anjloknya jumlah dan frekuensi penerbangan sejumlah armada maskapai asing, karena volume penumpang yang langsung merosot hingga tiga kali lipat dari volume minimal sebelumnya. Dia mencontohkan pesawat rute Medan-Penang yang selama ini mencapai tujuh kali penerbangan setiap harinya, kini hanya satu kali terbang. Medan-Kuala Lumpur yang selama ini empat kali sehari menjadi hanya satu kali. Medan-Singapura dari empat kali sehari menjadi dua kali, sementara Medan-Ipoh (Malaysia) hanya satu kali terbang sehari, menjadi nihil sama sekali.
“Pemerintah seharusnya jeli, bahwa pemasukan Negara dari pos devisa melalui sector devisa pariwisata itu bisa melebihi pos pajak. Sedangkan kebijakan fiskal selama ini saja belum mewujudkan target penjaringan wisatawan mancanegara (Wisman) tercapai total, apalagi dengan kebijakan fiskal sekarang ini. Kalau volume armada terbang dari dan ke Medan semakin menciut sekarang ini, apa pula yang menjadi dasar maskapai asing menambah jadwal terbangnya ke daerah ini…? Apa Indonesia sudah siap dengan volume kedatangan Wisman yang tengah terancam saat ini?” ujar Timbul Manurung, prihatin. (M9/e)
Sumber: http://hariansib.com (2 Februari 2009)
