Tahun ini, ada sekitar 1.892 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulsel yang akan pensiun. Namun, moratorium PNS membuat posisi lowong mereka belum diisi. Opsi terakhirnya, honorer yang bakal menjalankan tugas mereka.
Di Sulsel saja, ada 600 ASN yang akan pensiun tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo malam tadi mengungakapkan, pihaknya sudah melakukan analisis kebutuhan. Hasilnya, mereka butuh sekitar 2.600 ASN.
Di Kota Makassar, sebanyak 300 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup pemerintah kota Makassar pensiun tahun 2017 ini. Menutupinya, pegawai kontrak (honorer) akan berperan aktif.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Makassar, Basri Rachman untuk saat ini mengantisipasi kekosongan yang ada dengan beberapa mutasi untuk eselon II, III, dan IV. Sementara pegawai biasa diisi oleh pegawai kontrak. "Saat ini kita punya 5.830 pegawai kontrak," ujar Basri, Jumat, 18 Agustus.
Dia menambahkan, pegawai kontrak ini juga telah diusulkan untuk pengangkatan mereka. Pihaknya telah mengirim formasi sebanyak 1.185 ke pemerintah pusat. Masing-masing tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga strategis lingkup Pemkot.
Di Soppeng misalnya, ada 117 ASN yang akan mengakhiri masa tugasnya tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Soppeng, A Mahmud mengatakan, pegawai yang memasuki pensiun itu terdiri atas guru, pejabat struktural dan staf biasa. Selebihnya merupakan PNS noneselon.
"Dari 117 pegawai pensiun, rata-rata sudah mencapai batas usia 58 tahun. Selebihnya pensiun dini dengan masa pengabdian sekira 20 tahun," kata A Mahmud, Jumat 18 Agustus.
A Mahmud menjelaskan, pegawai yang pensiun ini atas permintaan sendiri. Dengan alasan sudah tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit, meninggal dan lainnya. A Mahmud menambahkan, akibat adanya ASN pensiun menyebabkan kebutuhan pegawai semakin besar. Kebutuhan pegawai paling mendesak yakni guru dan tenaga kesehatan. Sementara untuk tenaga teknis paling dibutuhkan Sarjana Hukum (SH) dan akuntasi.
"Kami berharap segera ada penerimaan CPNS untuk mengisi kebutuhan pegawai. Usulan kebutuhan pegawai sudah dikirim ke pusat dan masih menunggu formasi yang diberikan," tambah A Mahmud.
Sementara itu, Enrekang membutuhkan sekira 500 ASN. Itu lantaran dalam kurun tiga tahun terakhir, tercatat sebanyak 242 ASN yang mengakhiri masa kerjanya karena pensiun.
Kepala Badan Keppegawaian Daerah (BKD) Enrekang, Haidar mengakui, pihaknya juga belum menyediakan formasi baru. Apalagi, penerimaan harus berdaarkan informasi dan petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB) terkait penerimaan CPNS.
"Tahun ini kira-kira sebanyak 76 ASN yang akan menikmati masa pensiunnya. Beberapa jabatan strategis yang lowong karena pensiun, sudah kita isi dengan pegawai yang baru," ungkap Haidar.
Ia sendiri mengakui Kabupaten Enrekang sangat kekurangan ASN untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Untuk tenaga pendidik, pihaknya masih membutuhkan setidaknya 300 guru. Sementara tenaga kesehatan (nakes) butuh sampai 200 orang, baik dokter maupun perawat. Sementara tenaga teknis juga dibutuhkan dari jebolan insinyur untuk ditempatkan di Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang baru.
"Kita hanya bisa menunggu informasi resmi dari BKN karena tiap tahun kita ajukan, kalau sudah ada kita langsung tindak lanjuti," ungkap alumni IKIP Ujung Pandang ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko mengakui kekurangan beberapa nakes untuk penempatan di daerah-daerah pelosok. Kondisi geografis Enrekang tak memungkinkan pelayanan kesehatan hanya mengandalkan satu puskesmas yang biasanya berada di pusat kecamatan.
"Beruntung, tahun ini kita sudah SK-kan 59 tenaga medis di Enrekang. Dengan begitu, mereka bisa mengabdi lebih lama hingga naik level sebagai ASN. Rencananya juga kita mau tambah lagi tenaga dokter di Enrekang," pungkas Marwan.
Di Wajo, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo Edy Rakhman mengatakan, dari tahun ke tahun ASN mencapai batas usia pensiun semakin mengalami peningkatan, seperti halnya 2016 yang pensiun tidak mencapai 100 tetapi 2017 meningkat sampai 139 ASN.
"Tentu hal tersebut, mendasari kita kebutuhan tenaga kerja (ASN, red) di Kabupaten Wajo mendesak, sebab banyak dari jabatan fungsional dan struktural akan kosong," ujarnya, Jumat, 18 Agustus.
Dia merincikan dari 139 ASN yang pensiun dan akan pensiun tahun 2017 berdiri dari eselon IIa : 2 orang, IIb : 2 orang, IIc : 3 orang, IId : 1 orang, IIIa : 3 orang, IIIb : 3 orang, IIIc : 2 orang, IIId : 28 orang, IVa : 62, IVb : 26 orang, IVc : 6 orang, IVd : 1 orang.
Meskipun jumlah ASN pensiun tidak mempengaruhi pelayan di instansi atau pun sekolah, kata Edy, pihaknya berharap pengangkatan ASN harus segera didesak dan secepatnya bergulir.
"Karena tahun ini, dari 139 tenaga guru paling banyak pensiun sebanyak 69 orang. Hal ini menjadi salah satu dasar kita mendesak pengangkatan, supaya mengantisipasi kekosongan tenaga pengajar," paparnya.
Edy mengatakan, pihaknya telah mengirim data ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, untuk kebutuhan pegawai lima tahun ke depan di Kabupaten Wajo. "Dari 2667 jumlah formasi kebutuhan ASN kita kirim, tenaga guru paling mendominasi sekitar 1.080," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala SDN 71 Limporilau Arifuddin mengakui, kebutuhan tenaga pengajar di sekolahnya juga sudah mendesak, lantaran jumlah siswa tidak sebanding dengan tenaga pengajar. "Guru yang berstatus PNS hanya sampai tiga orang, sedangkan tenaga honorer juga kurang. Padahal juga siswa kita pun mencapai ratusan," tandasnya.
Di Luwu Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Utara semakin terdesak untuk mengatasi ketersediaan ASN. Apalagi, tahun ini ada 76 PNS yang telah dan akan pensiun.
Menurut Kepala BKPSDM Luwu Utara, Mursalim, jumlah itu belum termasuk yang pensiun karena meninggal dunia. "Memang banyak PNS (ASN) yang pensiun tahun ini," kata Mursalim kepada FAJAR, Jumat 18 Agustus.
Kepala BKD Pinrang, Muh Nasir mengatakan, tahun ini saja, ada 168 ASN yang pensiun. Terbanyak ada di kalangan guru sekolah dasar, yang mencapai 100 orang.
Yang lain kata dia, ada dari petugas kesehatan dan pegawai administrasi. "Semua itu, tentu sangat kami butuhkan. Apalagi kita memang kekurangan guru dan tenaga tingkat medis di desa-desa," ungkapnya Jumat 18 Agustus.
Pihaknya juga sudah mengusulkan formasi CPNS. Baik di BKN hingga ke Kemenpan RB. "Ada lebih dari 500 formasi kita usulkan. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan soal pendaftarannya," tambahnya.
Sidrap, salah satu daerah di Sulsel yang belum mengusulkan formasi CPNS ke pusat. Pengusulan formasi CPNS terbaru di Sidrap, masih menunggu selesainya proses Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang menjadi syarat pengajuan formasi CPNS. Padahal, setiap tahun selalu ada yang pensiun. Tahun ini, jumlah ASN yang akan memasuki usia pensiun di Sidrap mencapai 20 orang.
"Khusus di Sidrap, belum ada pengusulan formasi CPNS ke pusat. Bagaimana mungkin diusulkan kalau kebutuhan PNS belum kita tahu," ujar Kepala BKD Sidrap, Hijas, Jumat, 18 Agustus. (tim-fajar/fo)
