Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dinilai kurang memperhatikan nasib tenaga honorer K2. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon pun kecewa.
Pemkab Cirebon bahkan dianggap tak serius membuktikan pemberian insentif bagi para K2 seperti dijanjikan sejak awal 2017. Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Dadang Dawud mengeluhkan pembahasan draf peraturan bupati (perbup) mengenai pemberian insentif yang belum kunjung rampung.
"Kami studi banding ke Magelang, Jawa Tengah, yang sudah lebih dulu menerapkan pemberian insentif bagi honorer K2 oleh pemda setempat," katanya.
Dia Magelang, katanya, honorer K2 yang mayoritas tenaga pendidik diberi insentif Rp600 ribu/bulan. Saat hasil studi banding disampaikan kepada Pemkab Cirebon baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, pihaknya dijanjikan pemberian insentif hanya Rp100 ribu/bulan. PGRI pun disyaratkan menyusun draf perbup terkait pemberian insentif.
Sejauh ini, pihaknya telah melakukan pertemuan kedua kali dengan instansi terkait di lingkungan Pemkab Cirebon. Namun, sambungnya, hingga kini tak ada titik temu karena instansi terkait yang hadir, baik dari Dinas Pendidikan (Disdik), Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan lainnya, tak menghadirkan personil yang berwenang mengambil keputusan. Akibatnya, kerapkali pertemuan menemui jalan buntu.
"Kami berharap yang hadir itu yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, jangan hanya perwakilan. Kalau begini terus, pembahasan tak akan selesai," ungkapnya.
Dia menyebutkan, Disdik Kabupaten Cirebon mendata lebih dari 8.500 honorer K2. Dari jumlah itu, lebih dari 6 ribu orang di antaranya merupakan guru yang selama ini hanya menerima insentif dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah masing-masing.
"Guru honorer paling besar hanya Rp200/bulan. Nilai itu tak seberapa, makanya kami dorong Pemkab Cirebon beri insentif," tuturnya.
Pihaknya pun berharap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra merealisasikan janjinya. Selain itu, pihaknya menghendaki pembahasan draf perbup mengenai insentif dihadiri pejabat pengambil keputusan.
Terpisah, Kepala Disdik Kabupaten Cirebon mengaku, menginginkan insentif yang diberikan bagi honorer pendidik senilai Rp500 ribu/orang/bulan.
"Tapi, pemberian honorarium itu juga kan harus melihat porsi APBD," ungkap Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, Asdullah.
Dia menyebutkan, jika insentif yang diberikan Rp500 ribu/orang, anggaran yang dihabiskan untuk ini sekitar Rp50 miliar kurang dalam setahun. Angka itu dianggap memberatkan. Berbeda halnya bila insentif yang diberikan Rp100 ribu/orang, maka anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp10 miliar.
Senada Dadang, dia pun mengharapkan insentif bagi honorer dialokasikan dalam APBD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017. "Kami harap pembahasan perbup segera rampung. Minimal, dalam APBD Lerubahan 2017 sudah bisa dicairkan," tandasnya. [jek]
Sumber: http://www.inilahkoran.com
