CIREBON- Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan memberikan sikap agar pemerintah segera mengangkat tenaga honorer K-2 tanpa tes. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi calo, juga mengakomodasi para honorer yang sudah berumur.
Pihaknya sudah bertemu dengan Kemenpan-RB dalam menyelesaikan persoalan K-2. Tapi ada perbedaan cara penafsiran dalam pengangkatan honorer tanpa tes tersebut.
“Ada yang berpandangan perlu adanya revisi UU ASN. Kita di DPR sangat siap untuk itu. Tapi ada juga sebagian besar memandang ini tidak perlu ada revisi, mengingat undang-undang tidak mengatur usia. Dan juga tidak perlu lagi payung hukum, karena pengangkatan bidan PTT juga bisa tanpa payung hukum,” ujar Arteria saat menghadiri pelantikan pengurus DPD THK-2 Kabupaten Cirebon di gedung PGRI Sumber, akhir pekan kemarin (13/5).
Arteria Dahlan menyebutkan, penyelesaian honorer yang terkatung-katung ini sebenarnya tidak susah-susah amat. Namun yang pasti, sikap pemerintah harus ada di belakang honorer. Karena para tenaga honorer ini juga sebenarnya merupakan aset yang perlu diperhatikan.
“Jangan anggap honorer itu sebelah mata dan tidak punya kompeten. Lihat saja mayoritas 80 persen tenaga kerja di lapangan itu honrer. Ada yang di pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga instansi lainnya,” tukasnya.
Hingga saat ini, kata dia, tenaga honorer K-2 di Indonesia sekitar 290 ribu orang. Sementara untuk honorer K-1 yang jumlahnya 1.780 juga berharap bisa diselesaikan. Pemerintah, kata dia, tidak perlu takut kebijakan ini akan tersangkut masalah hukum.
“Ini untuk menyelamatkan jutaan masyarakat, karena mereka juga menghidupi anak cucunya. Mengangkat mereka berarti mengangkat kehidupan banyak orang,” jelasnya.
Dia juga meminta pemerintah daerah untuk membantu memperjuangkan kesejahteraan K-2. Hal itu bisa melalui bentuk pengakuan terhadap mereka. Bagi pemda yang belum membuat kebijakan yang pro terhadap honorer, dia meminta agar segera diberikan.
Sementara Ketua PGRI Kabupaten Cirebon Dadang M Daud mengatakan untuk pengangkatan CPNS menjadi kewenagan dari pemerintah pusat. Untuk di daerah, dia hanya memperjuangkan agar para honorer ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.
“Usulan kita ke bupati itu Rp500 ribu, tapi sementara hanya diberikan Rp100 ribu. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik,” tukasnya.
Besaran Rp100 ribu, kata dia, masih jauh dibandingkan daerah lain yang sudah ada yang memberikan insentif sebesar Rp1 juta per bulan. “Di Magelang itu sudah Rp600 ribu, bahkan ada daerah lain yang sudah sampai satu juta,” tukasnya.
Sementara itu, sejumlah honorer mengaku pemerintah belum serius memberikan perhatian. Bahkan ada yang belum mendapatkan intensif.
“Kesejahteraan kita sangat minim, jauh dari sejahtera. Saya sudah lima belas tahun menjadi staf tata usaha di SMKN 1 Lemahabang, sampai sekarfang belum pernah dapat insentif dari pemerintah daerah,” ungkap Hamdani, salah seorang honorer di SMKN 1 Lemahabang. (jml)
Sumber: http://www.radarcirebon.com
