DENPASAR - Seluruh guru honorer di Denpasar, Bali direncanakan bakal mendapat gaji dari Pemkot Denpasar Rp 1.440.000 per bulan.
Sebab, saat ini sebagian besar guru honorer digaji kecil, bahkan ada yang digaji Rp 300 ribu saja.
Rencana itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Kota Denpasar Rabu (26/7/2017) di Kantor DPRD Denpasar.
Program ini rencananya bakal diberlakukan mulai November 2017 lantaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Denpasar perlu membuat aturan dan petunjuk teknis selama dua bulan ke depan.
"Seperti kita tahu, nasib guru honor kita sangat mengkhawatirkan. Jadi kami mencoba melakukan keberpihakan kepada guru honor. Kami sudah sepakati, dalam APBD Perubahan 2017 akan dituangkan ini. Jadi mereka (guru honor) akan dapat Rp 1,4 juta per bulan," kata Asisten III Setda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar dalam rapat Banggar Kota Denpasar.
Eddy mengaku belum tahun secara detail bagaimana realisasi subsidi kepada guru honor Rp1,4 juta itu.
Sebab, guru honor di Denpasar terdiri dari tiga kategori, yaitu guru kelas, guru pengajar ekstra, dan guru muatan lokal. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Disdikpora merancang petunjuk teknis penyaluran duit tersebut.
Program tersebut menurutnya murni karena kepedulian Pemkot Denpasar terhadap guru honorer di Denpasar, alias tidak ada kaitannya dengan agenda politik Pemkot Denpasar menjelang Pilgub 2018.
Menurutnya, sejak ketatnya aturan pungutan di lingkaran pendidikan, membuat kalangan pendidik kelimpungan mencari dana. Itu sebabnya, salah satu korban menurutnya adalah guru honor.
"Bahkan, saya dengar ada yang mau dipulangkan, karena komitenya kelimpungan. Tidak ada dana, bagaimana caranya menggaji guru honor. Maka dari itulah, kami sepakat berpihak pada guru honor," kata Eddy Mulya yang sempat menjadi Kepala Disdikpora Denpasar itu.
Kepala Disdikpora Denpasar, Wayan Gunawan menjelaskan memang sebelum direalisakan dirinya memerlukan waktu paling cepat dua bulan.
Saat ini, jumlah guru honor di Denpasar, kata Gunawan, sebanyak 945 orang mengajar di TK, SD, dan SMP, dari semua kategori: guru kelas, guru ekstra, dan guru muatan lokal.
"Mereka rata-rata berpengahasilan Rp 65 ribu per jam. Tapi ada juga guru honor yang sudah menerima gaji Rp 1,5 sampai Rp 2 juta per bulan," katanya. Pria yang baru menjabat sebagai Kadisdikpora Denpasar ini mengungkapkan jumlah guru honor yang baru direncanakan bakal mendapatkan subsidi dari pemerintah hanya guru kelas saja. Sementara, guru honor muatan lokal, dan guru honor ekstra belum dibuatkan pola. "Sekarang yang kami rancang baru untuk guru kelas saja," katanya.
Plesir Dipangkas
Asisten III Setda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengungkapkan, program subsidi untuk para guru honorer di Denpasar diambil dari pos anggaran perjalanan dinas, anggaran makanan dan minuman, dan anggaran pembelian ATK.
"Pos infrastruktur kami tidak kurangi. Belanja perjalanan dinas, dan makan minum kita kurangi, belanja ATK (alat tulis kantor) dikurangi," kata Eddy Mulya. Untuk diketahui, anggaran perjalanan dinas atau "plesir" Pemkot Denpasar pada APBD Perubahan 2017 dirancang meningkat 65 persen dari APBD induk 2017.
Dalam rancangan APBD Perubahan 2017, tercatat anggaran plesir Pemkot Denpasar pada 2017 ini Rp Rp 93.499.322.150, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 37.255.410.650.
Sebelumnya, pada APBD induk 2017, anggaran plesir Pemkot sebesar Rp 56.243.911.500. Hanya saja, belum diketahui berapa jumlah anggaran yang dipotong pada pos perjalanan dinas ini untuk menggaji guru honorer.
Bisa Saingi Badung
Anggota badan anggaran (Banggar) dari DPRD Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa berharap Pemkot Denpasar tidak hanya berhenti memberikan subsidi tersebut.
Dia juga berharap Denpasar bisa menggaji guru honorer sama dengan apa yang telah direalisasikan Pemkab Badung.
"Kalau Pemkab Badung itu per jam menggaji guru honor Rp 100 ribu. Meskipun kita tahu pendapatan kita jauh dari Badung, hendaknya tidak dijadikan acuan seperti itu. Kami berharap minimal ada semangat dari kita untuk mengejar nilai itu," harap Politikus PDI Perjuangan itu dalam rapat tahap dua yang digelar secara terbuka di Kantor DPRD Denpasar.
Anggota Banggar lainnya, AA Susruta Ngurah Putra berharap agar program ini bisa terus berlanjut pada 2018, dan terus ditingkatkan.
"Program ini harus berlanjut dan bahkan tahun depan harus lebih ditingkatkan lagi," kata Politikus Partai Demokrat ini. (*)
Sumber: http://bali.tribunnews.com