Jakarta--Kekayaan alam Indonesia saat ini semakin banyak dikuasai pihak asing. Diduga, korupsi berskala besar banyak terjadi di sektor pertambangan ini. Karena itu, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat perlu bersama-sama meneropong persoalan ini demi kepentingan bangsa ke depan.
Demikian catatan awal tahun 2006 yang disampaikan tokoh gerakan reformasi yang juga mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais dalam konferensi pers di Gedung DPR, Rabu (4/1).
”Kalau DPR mau berjasa buat rakyat, teropong dengan jeli dan angkat ke permukaan apa yang terjadi pada pengelolaan eksploitasi pertambangan,” ucapnya. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional itu menegaskan bahwa persoalan itu merupakan kepentingan seluruh bangsa. Dia mengharapkan seluruh fraksi di DPR secara bersama-sama membongkar persoalan ini dengan membentuk semacam panitia khusus (pansus) atau kaukus.
Proyek pertambangan yang perlu disoroti, menurut Amien, ada tiga, yaitu PT Freeport Indonesia, tambang emas raksasa di Timika, Papua; Proyek Liquefied Natural Gas Tangguh yang dibangun di Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Papua; serta PT Newmont Minahasa Raya, pertambangan emas dan tembaga di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat.
Tunggu kemauan politik
Informasi yang diperolehnya, areal yang sudah hancur ekologinya di daerah Freeport mencapai 200 kilometer persegi. Padahal, rakyat tak pernah tahu berapa puluh atau ratus ton emas dan perak yang sudah dibawa ke luar negeri. Tapi, anehnya, delapan tahun sebelum kontrak habis, kontrak karya sudah diperpanjang lagi.
Terkait dengan proyek Tangguh, kata Amien, saat ini sudah dikontrakkan dengan RRC selama 30 tahun. Harga gas dipatok secara flat 2,6 dollar AS per mbtu. Padahal, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari seorang ahli sudah mencapai 9 dollar AS. ”Jadi, berapa ratus triliun rupiah kerugian kita,” ujarnya.
Amien juga menyebut sejumlah perusahaan pengelolaan semen yang mayoritas sahamnya sudah jatuh ke tangan pihak asing, seperti Semen Cibinong, Semen Tiga Roda, Semen Gresik, maupun Semen Padang. Belum lagi pihak asing yang juga akan menguasai SPBU-SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum).
”Gejala-gejala ini lebih cepat jalannya pada masa sekarang ini dibanding ketika pada masa Megawati dan Hamzah Haz,” ujarnya. Untuk menangani masalah ini tinggal ada kemauan politik dan komitmen politik dari pemerintah. (sut)
Sumber: kompas, Kamis, 5 Januari 2006
