Ambon, Maluku - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku akan mendorong Gubernur Karel Albert Ralahalu melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan internasional Sail Indonesia ke-10 atau yang dikenal dengan sebutan Sail Banda.
"Perlu ada evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, karena dikhawatirkan seluruh anggaran yang diinvestasikan untuk momentum ini jadi mubazir," kata anggota DPRD Maluku, Richard Louhenapessy, di Ambon, Senin (23/8).
Kegiatan Sail Banda sejak awal diharapkan membawa dampak positif bagi peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, termasuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari sisi kelautan. Kalangan legislatif, kata Richard, juga berupaya mendorong Gubernur untuk mempercepat penambahan infrastruktur perikanan yang dapat memenuhi standar dalam mewujudkan daerah ini sebagai lumbung ikan nasional.
"Dari segi potensi perikanan memang tidak perlu diragukan, tapi masih banyak faktor yang perlu dibenahi seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penyediaan infrastruktur pendukung perikanan yang masih minim," katanya.
Persiapan Pemprov Maluku dalam menyambut pelaksanaan kegiatan internasional Sail Banda hingga acara puncaknya yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sukses, tapi sayangnya rencana pencanangan daerah ini sebagai lumbung ikan nasional oleh Presiden batal dilaksanakan. Seharusnya, momentum seperti ini harus dipakai oleh pemerintah provinsi untuk mengajak pemerintah pusat guna melihat berbagai kekurangan di daerah.
Memang diakui, katanya, sudah banyak dermaga pendaratan ikan atau pun Pelabuhan Perikanan Nusantara yang dibangun di berbagai Kabupaten dan Kota, namun masih banyak sarana pendukung yang harus disiapkan. (Ant/OL-04)
Sumber: http://www.mediaindonesia.com
