Semarang - Kemajuan pariwisata unggulan di Provinsi Jawa Tengah masih lamban karena terkendala lemahnya budaya masyarakat lokal serta rusaknya sarana infrastruktur. Kendala ini menyebabkan sejumlah program terobosan di bidang pariwisata untuk mengangkat pamor wisata andalan, menjadi tidak berkelanjutan.
"Sudah banyak program optimalisasi untuk menjadikan obyek wisata unggulan Jateng supaya dikenal dunia. Mulai dari kerja sama wisata religius dengan negara-negara kawasan Asia sampai program paket wisata terpadu, tetapi belum optimal," kata Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz, Senin (11/8), menanggapi stagnannya pengembangan sektor pariwisata di Jateng.
Ali Mufiz mengatakan, budaya masyarakat lokal yang berlebihan kurang mendukung pengembangan obyek wisata. Ia mencontohkan program revitalisasi Candi Borobudur di Magelang sejak 2006.
Penataan pedagang suvenir, baik oleh pemprov maupun pengelola Candi Borobudur, belum juga berhasil. Buktinya, turis mancanegara masih mengeluhkan budaya masyarakat yang menjual suvenir secara tidak etis, yaitu membuntuti turis sambil menawarkan dagangannya.
Padahal, untuk mendongkrak Candi Borobudur sebagai wisata religius internasional, pemprov telah bekerja sama dengan Provinsi Siem Reap, Kamboja, yang memiliki Candi Angkor Wat. Namun, harapan mendorong kunjungan turis asing dari Angkor Wat ke Borobudur baru sebatas harapan. Jumlah turis ke Angkor Wat lebih dari 1,8 juta turis per tahun, di Candi Borobudur masih berkisar 400.000-500.000 turis per tahun.
Ketua Asita Jateng Bambang Setyono mengatakan, masyarakat lokal juga belum ramah terhadap turis. "Kalau kami mengantar turis ke sejumlah obyek wisata di kawasan pantura Jateng, keramahan masyarakat belum tampak. Mereka belum terbuka dan belum memahami keramahan itu penting supaya turis nyaman," katanya.
Ali Mufiz menyatakan, pemprov menghargai daerah yang mampu menciptakan ikon-ikon wisata baru yang mampu mendongkrak pariwisata Jateng. Ia mencontohkan wisata Owabong (Purbalingga).
Anggota DPRD Jateng, Patria Rachmadi, mengkritik penempatan personel di satuan kerja yang menangani wisata justru banyak yang kurang memahami fungsi dan makna pariwisata. Bila tidak memahami pariwisata tentu mereka akan kesulitan menjual dan mengemas kegiatan wisata. (WHO)
Sumber: cetak.kompas.com (12 Agustus 2008)
