Makasar, Sulawesi Selatan - Sulawesi Selatan, salah satu dari puluhan provinsi di Tanah Air yang menjadi tujuan wisata. Sebagai daerah tujuan wisata, tentunya pantas bila pencanangan Visit Indonesia 2008 (VI 2008) pun memasukkan beberapa tempat dan acara wisata di Sulsel dalam agenda tahun kunjungan wisata itu.
Namun, lihatlah faktanya di lapangan. Ketika VI 2008 sudah memasuki setengah dari tahun 2008 ini pun, gaungnya di Sulsel nyaris tak terasa. Indikasinya? Amati jalan raya dari Bandara Hasanuddin ke Kota Makassar, atau ke Kabupaten Tana Toraja, Anda akan lebih mudah menemukan baliho gambar untuk kepentingan pilkada daripada baliho tentang VI 2008.
Sepanjang jalan yang berkilometer-kilometer itu lebih mudah ditemukan baliho dan spanduk bergambar elite politik lokal berikut slogan ”menjual diri” untuk pilkada daripada tentang berbagai obyek dan acara wisata.
Bahkan di Ambon, ibu kota Maluku, yang diniatkan untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa kedamaian telah tercapai di daerah yang dulu sempat didera konflik itu pun, ukuran spanduk tentang kunjungan wisata itu terlalu kecil dan tidak mencolok mata.
Akibatnya, gereget tahun kunjungan wisata di Ambon sama sekali tak terasa, tenggelam dengan hiruk-pikuk pilkada. Bahkan, informasi tempat wisata di Maluku dalam bentuk buku panduan, selebaran, dan brosur pun tidak ada. Apalagi penambahan frekuensi kunjungan kapal ke sejumlah lokasi wisata seperti Pulau Banda.
Frans Rijali, Kepala Subdinas Pemasaran, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, mengatakan, meski sudah disusun rapi, program promosi wisata dicoret pemerintah daerah dari APBD. Akibatnya, mereka tak punya dana untuk memberi gereget pada VI 2008 ini.
”Promosi wisata itu penting. Ini investasi bagi Maluku, tetapi banyak birokrat yang tidak menyadari. Maluku punya potensi bahari yang luar biasa, tetapi kami seperti panser yang tak punya bahan bakar,” kata Frans.
Koordinasi
Tak adanya dana untuk promosi wisata berkaitan VI 2008 dikeluhkan Ama Saing, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel. Katanya, ”Memang ada sejumlah program pemerintah pusat yang terkait VI 2008, meliputi destinasi unggulan, obyek wisata, dan promosi. Tetapi, program itu sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat, kami tidak ikut.”
Mengapa hal itu bisa terjadi? ”Kami terlambat mengetahui pencanangan VI 2008. Kami tahu saat dialog dengan Menteri Pariwisata. Saat itu APBD sudah disahkan. Kami tak bisa lagi mengalokasikan anggaran Visit Indonesia 2008,” jawab Ama.
Alhasil dalam menyusun rancangan kerja pun tak ada kaitannya dengan VI 2008. Ama mengakui tak pernah diajak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) membicarakan Visit Indonesia 2008.
”Pernah memang kami berkoordinasi untuk pelaksanaan program kerja di Sulsel, tetapi ini tak berkaitan dengan VI 2008. Mengapa, ya, pelaksanaan tahun kunjungan ini berbeda dengan Visit Indonesia 1991 yang dipersiapkan bahkan dua tahun sebelumnya?” kata Ama.
Maka, tahun 2008 Sulsel hanya menargetkan kunjungan 30.000 wisatawan asing (wisman), naik dari jumlah wisman pada 2007 sebanyak 24.000 orang. Target tersebut merupakan kenaikan rutin saja.
Setali tiga uang, Edwin Silangen, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara pun menyebutkan, dana promosi wisata dari APBD jeblok. Tak heran kalau angka kunjungan wisata dari tahun ke tahun tak beranjak signifikan, tetap di bawah 50.000 orang turis asing.
Padahal ada rencana pemerintah setempat untuk menjadikan Manado sebagai kota pariwisata dunia 2010. Tetapi ini tampaknya menjadi slogan kosong, mengingat tak adanya kampanye jelas tentang hal itu. Sepanjang jalan di Manado tak ada baliho wisata atau sekadar papan petunjuk ke obyek wisata.
Apalagi bicara tentang koordinasi antara pemerintah dan pelaku pariwisata di daerah. ”Bagaimana pariwisata mau maju kalau polisi suka sweeping di hotel-hotel. Padahal dulu, turis itu kita sambut dengan tarian. Sekarang, semua orang bersikap masa bodoh,” ucap seorang pengurus PHRI Sulut.
Bagaimana mengundang turis asing bila, seperti kata Ketua PHRI Sulut Johny Like, kalaupun ada promosi wisata ke luar negeri, hampir selalu menyertakan anggota DPRD provinsi, bukan orang wisata.
Bagaimanapun, masih tersisa tujuh bulan sebelum 2008 berakhir. (ZAL/ANG/ROW/NAR)
Sumber: cetak.kompas.com (6 Juni 2008)