Medan, Sumatra Utara - Pengelolaan kawasan Danau Toba sebagai obyek wisata unggulan harus dilakukan secara terpadu dan profesional. Selama pengelolaan Danau Toba dilakukan secara parsial tergantung dari masing-masing kabupaten yang memiliki area di kawasan ini, maka danau terbesar di Asia Tenggara ini tak bakal bisa jadi ikon pariwisata unggulan Sumatera Utara.
Menurut Bupati Samosir Mangindar Simbolon, sudah bukan saatnya lagi, masing-masing pemerintah kabupaten yang memiliki wilayah di Danau Toba mengelola kawasannya secara parsial. Mangindar mengusul kan, agar Departemen Pariwisata dan Kebudayaan membentuk semacam badan otorita.
Harus ada lembaga semacam Lake Toba Regional Management atau Badan Pariwisata Danau Toba. Badan ini harus tersendiri mengelola kawasan secara profesional menjadi obyek wisata unggulan. "Bagaimana pun, bukan berarti tempat wisata lain di Sumut tak menarik, tetapi kalau bicara ikon pariwisata di Sumut kan berarti bicara Danau Toba," kata Mangindar.
Dia mengungkapkan, jika usulan ini diterima enam bupati lain yang memiliki wilayah di Danau Toba, yakni Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Karo, Dairi dan Humbang Hasundutan, harus merelakan pengelolaan areanya di Danau Toba kepada tenaga profesional.
Nantinya lembaga semacam Lake Toba Regional Management ini harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Pemerintah daerah tak boleh lagi mencampuri urusan lembaga ini menyangkut pengembangan pariwisata. "Lembaga ini akan bertugas mengelola kawasan ini sebagai daerah pariwisata, termasuk mengikat perjanjian dengan pihak ketiga seperti investor atau PHRI untuk mengembangkan kawasan," kata Mangindar.
Menurut dia, Lake Toba Regional Management atau Badan Pariwisata Danau Toba tidak akan bergesekan dengan Badan Pariwisata Sumatera Utara dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumut. "Lokasi wisata di Sumut ini kan banyak. Danau Toba dikelola secara terpadu dan profesional karena kami ingin agar kawasan ini benar-benar menjadi obyek wisata unggulan yang bisa dijual di pasar internasional," katanya.
Kepala Badan Pariwisata Daerah Sumut Henry Hutabarat mengaku tak bakal ada gesekan kewenangan jika ada lembaga baru yang mengelola kawasan pariwisata Danau Toba. "Bagus-bagus ada jika memang ada lembaga yang mau secara profesional mengelola Danau Toba," katanya.
Namun Henry pesimistis, apakah lembaga baru ini mampu beroperasi secara profesional dan menjual Danau Toba ke pasar wisata internasional. Kalau bicara lembaga profesional, siapa yang akan membiayai ini. Tenaga profesional kan berarti harus ada gaji dan insentif yang memadai. "Apakah tujuh kabupaten ini mau bersama-sama membiayai operasional lembaga ini. Karena untuk menjual Danau Toba juga butuh dana besar," katanya.
Selama ini menurut Henry, Badan Pariwisata Daerah Sumut, meski dibentuk oleh Gubernur Sumut, tetapi para tenaganya bekerja secara suka rela. "Kami mana dibayar oleh pemerintah. Ini kan pekerjaan suka rela," ujar Henry. (BIL)
Sumber: www.kompas.com (13 Juni 2008)
